Pendayagunaan Aparatur Negara

Presentasi berjudul: "Pendayagunaan Aparatur Negara"— Transcript presentasi:

1 Pendayagunaan Aparatur Negara
RANCANGAN INDUK REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN TAHUN Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Jalan Sudirman 69 Jakarta

2 Batasan/definisi Reformasi adalah menata ulang,merubah, menyempurnakan dan memperbaiki sesuatu dari keadaan sekarang menjadi lebih baik. 2. Birokrasi ialah sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai (negeri) yang diangkat oleh pejabat/lembaga yang berwenang. 3. Reformasi birokrasi ialah menata ulang, merubah, menyempurnakan dan memperbaiki birokrasi agar menjadi lebih bersih, efisien, efektif dan produktif. 4. Aparatur Negara adalah seluruh perangkat pemerintahan negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan visi dan misi NKRI (pembukaan UUD’45). 5. Pemerintahan Negara ialah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat/lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2

3 Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan :
Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan : Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. RPJM – (Perpres No.7/2005) - Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) - Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara - Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen - Peningkatan Manajemen SDM - Peningkatan mutu Pelayanan Publik 3

4 TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
Membangun Birokrasi Yang Efisien, Efektif dan Produktif (BEEP) Membebaskan pejabat Negara dan para Birokrat dari praktek KKN dan perbuatan tercela lainnya. TERWUJUDNYA CLEAN GOVERNMENT & GOOD GOVERNANCE 4

5 VISI REFORMASI BIROKRASI MISI REFORMASI BIROKRASI
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 5 VISI REFORMASI BIROKRASI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) MISI REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH, PRO- FESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, MELAYANI DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT”

6 SASARAN REFORMASI BIROKRASI ADALAH MEMBENTUK :
Birokrasi yang bersih (Bebas dari praktek KKN, melalui pembenahan sistem pengelolaan anggaran, perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan, penegakan aturan-aturan hukum) Birokarasi yang efisien, (dilakukan melalui program penghematan bagi pembiayaan operasional birokrasi) Birokrasi yang transparan (pembukaan ruang publik dan publik dapat mengakses secara luas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Birokrasi yang melayani (pengubahan Birokrasi yang promodialisme atau minta dilayani menjadi birokrasi yang melayani masyarakat) Birokrasi yang terdesentralisasi (pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada aparatur terdepan) 6

7 POLA DASAR RANCANGAN INDUK REFORMASI BIROKRASI
Tiga Kesamaan : (sebagai modal dasar) - Persepsi RB adalah suatu Proses - Tujuan - Action Plan 1. Konsep Kompeten Koneksi Komitmen - pragmatis kita mampu Tata Hubungan Melaksanakan - komprehensif melaksanakan (Network) secara konsisten & serius Kondisi Obyektif Bangsa Mindset - Mendahulukan “Peran” drpd Wewenang - Penguasa Pelayan / Pesuruh - Amanah System Management - Kelembagaan Ketatalaksanaan - SDM Budaya Kerja - I T 7 “Bertahap”

8 BIROKRASI PEMERINTAHAN
KONDISI OBYEKTIF BIROKRASI PEMERINTAHAN SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Tk etos kerja dan Kesejahteraan rendah Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural) Ketatalaksanaan atau business process (bertele-tele, rumit dan belum ada SOP) Tingginya harapan masyarakat Masyarakat tidak sabar, Jenuh dgn pelayanan yg msh buruk Bosan thd janji2 tanpa realisasi DIHADAPKAN PADA 8

9 METODE REFORMASI BIROKRASI
Restrukturisasi Organisasi Pemerintahan Simplifikasi dan Otomatisasi bisnis proses Rasionalisasi dan realokasi SDM Aparatur Regulasi dan deregulasi 9

10 II. Peningkatan Investasi 2006 -2007
TAHAPAN Best Practices Th 2005 di 6 Kab/Kota Th 2006 di 29 kab/kota Th 2007 di 75 kab/kota One Stop Services Th 2005 di 9 Kab/Kota Th 2006 di 95 kab/kota Th 2007 di 290 di kab/kota + 3 prov I. Peningkatan Pela- yanan Publik 2004 – 2006 II. Peningkatan Investasi Doing business Rangking 135 menjadi 75 dari 175 negara disurvey 1. Job Evaluation, Job Analysis & Job Grading 2. Remunerasi 3. Reward & Punishment III. Proyek Percontohan (Best Practices) dst 10

11 AGENDA REFORMASI BIROKRASI
1. Tahap pertama, membangun kepercayaan ( ). Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik melalui best practices dan OSS 2. Tahap kedua, meningkatkan investasi ( ). Difokuskan peningkatan investasi baik dalam rangka PMA dan PMDN 3. Tahap ketiga , pembentukan pilot project reformasi birokrasi ( ). Tahun 2007 diprioritaskan kepada MA, BPK, Depkeu, Kementerian PAN 11

12 KRITERIA PRIORITAS PILOT PROJECT TAHAPAN PENETAPAN PILOT PROJECT
A. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan reformasi birokrasi oleh negara-negara di Asia, Amerika dan Australia maka kriteria prioritas pilot project adalah : Lembaga yg mengelola keuangan (tidak seluruhnya tetapi yg rawan KKN). Lembaga yg menangani pemeriksaan keuangan dan penertiban aparatur. Lembaga/aparat penegakan hukum. Lembaga yg menangani pelayanan secara langsung kpd masyarakat. B. Kemampuan keuangan negara untuk menyediakan dana bagi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi TAHAPAN PENETAPAN PILOT PROJECT Penyusunan job evaluation, job description, pengukuran beban kerja dan tanggung jawab jabatan serta job grading Review ketatalaksanaan (business process) agar tersusun Standard Operating Procedure(SOP) yang lebih efisien dan efektif dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi Penilaian (assesment) status dan kebutuhan SDM aparatur Penetapan Key Performance Indicator(KPI) setiap jabatan atau unit kerja. Perumusan besaran remunerasi sesuai bobot tugas, wewenang dan tanggung jawab (nilai jabatan) dalam rangka penegakan reward & punishment. 12

13 Hambatan Reformasi Birokrasi :
a. Dihadapkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan negara. b. Dihadapkan oleh sistem kerja lama “old public administration” c. Yang tidak kompeten atau tidak mampu, tidak punya keahlian/ketrampilan akan tersingkir atau risih sendiri, karenanya resistensi pasti sangat tinggi d. Bahwa dengan hanya menaikan gaji seperti yang selama ini berlaku, tidak membawa dampak, atau efek bagi peningkatan kinerja, apalagi selalu diikuti tingginya tingkat inflasi/peningkatan inflasi. e. Sudah saatnya kita bertekad : a) mengakhiri PGPS b) mengakhiri 8.0.2 c) mengakhiri ketidak adilan d) mengakhiri disguise unemployment e) mengakhiri perilaku koruptif Sudah saatnya kita berani memulai mengambil dan menanggung resiko, konsekuensi akibat Reformasi Birokrasi (kalau sungguh-2 mau Reformasi Birokrasi) Karena RB sangat sensitif dan beresiko. 13

14 REFORMASI BIROKRASI KERANGKA PIKIR KONDISI BIROKRASI SAAT INI
 Political will pem.  Tuntutan masy.  KepercayaanLN UUD NEGARA RI 1945 UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES SUBJEK OBJEK METODE 1) Mindset & Cultural Set 2) Sistem Manajemen RESTRUKTURISASI SIMPLIFIKASI & OTOMATISASI RASIONALISASI & REALOKASI PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASI LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF LSM (Supra dan Infra Struktur BIROKRASI YG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, PRODUK- TIF DAN SE- JAHTERA KONDISI BIROKRASI SAAT INI PRO POOR PRO JOB PRO GROWTH Belum bersih dari Praktek KKN Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuai Bertele-tele Belum Profesional Masalah sentralisasi/desentralisasi,dekosentrasi/otonomi daerah PELAYANAN YG PRIMA LINGKUNGAN STRATEGIS PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOV) GLOBALISASI POLEKSOSBUDTEK 14

15 Alur Pikir REFORMASI BIROKRASI INPUT : SUMBERDAYA APARATUR
UUD Negara RI 1945 UU No.28/1999 UU No. 17/2007 PROSES TRANSFORMASI: 1. UNSUR MANUSIA/SDM (MIND SET & CULTURAL SET) 2. UNSUR SISTEM MANA- JEMEN (TATA KELOLA) INPUT : SUMBERDAYA APARATUR OUTPUT: GOOD GOVER- NANCE (PEME- RINTAHAN NE- GARA YG BAIK) OUTCOME: PENINGKATAN KESEJAHTERA- AN RAKYAT LINGSTRA: GLOBALISASI POLEKSOSBUD TEKNOLOGI Sumberdaya Aparatur: Man (manusia) Money (uang) Material (bahan) Method (metoda) Timed (waktu) Indikator output: Bebas dari KKN Pelayanan yg prima Peningkatan investasi Peningkatan APBN Tiada keluhan masy. Indikator outcome : Angka kemiskinan dan pengangguran berku- rang. Aparatur Negara yang profesional & bermoral 15

16 Tahap I : 2004 – 2006 membangun “Trust”
Tahap II : 2006 – membangun “Investasi” Tahap III : 2007 – dst. PAGAR : Keinginan yang sungguh-2 dari pemerintah “Strong Political Will” Single Identification Number E-Government Perundang-undangan Criminal Justice System PILAR : RUU Pelayanan Publik RUU Administrasi Pemerintahan RUU Etika Penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) 4. RUU Kepegawaian Negara RUU Tata Hubungan Pusat-Daerah RUU Sistem Pengawasan Nasional RUU Badan Layanan Nirlaba “RUU Kementrian dan Kementrian Negara” (sekarang digarap DPR-RI) 9. RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara ( Harus merupakan satu paket ) 16

17 PRINSIP REFORMASI BIROKRASI
a. Peningkatan Kinerja dari unit kerja Profesionalisme SDM b. Penghematan - men - money - material - method - time c. Bukan sekedar menaikan gaji d. Remunerasi Bersifat nasional akan mengalami perbaikan secara mendasar dan menyeluruh, sekarang rata-2 naik % / tahun. e. Tunjangan Kinerja (reward) Kepada mereka yang berprestasi (nanti berlaku bagi seluruh pegawai) Sebagai Pilot Project ditentukan beberapa unit kerja percontohan yang langsung melayani masyarakat. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Output : ditingkatkan 17

18 FAKTOR PENENTU Kemauan dan komitmen politik Kesepahaman Konsistensi
Sistem Penunjang Undang-undang Ketersediaan anggaran Kontrol 18

19 PENUTUP Dengan program reformasi yang terarah dan terencana serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara diharapkan secara bertahap dapat terwujud suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance). 19

20 Mengapa malas Mendasar Reformasi Birokrasi Mengapa suka Minta imbalan/
Gaji sangat kecil / relatif Orang lain juga malas Malas tidak ada sanksi Rajin juga percuma Karena tdk ada pekerjaan di kantor Mendasar Reformasi Birokrasi Sistemik Mengapa suka Minta imbalan/ Memeras/korupsi Orang lain juga begitu /ramai-2 Tidak ada sanksi yg tegas Kesempatan terbuka lebar Karena diberi / dikasih Gaji kecil – tidak cukup Apa yg mendorong System Lingkungan Aturan yg tidak jelas Tdk ada reward & purnishment Tdk merasakan manfaat kalau berbuat baik / rajin Pendidikan / Latihan 20

21 TERIMA KASIH "Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum
jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya". TERIMA KASIH