DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014

Presentasi berjudul: "DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014"— Transcript presentasi:

1 DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
RENCANA KERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014

2 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN
INDUSTRI PDB KEMISKINAN PELUANG KERJA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FOKUS KUKM IPTEK KETENAGAKERJAAN PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN INFRASTRUKTUR

3 PRIORITAS KEGIATAN Jumlah anggaran Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi TA sebesar 6 milyar rupiah; setiap Asdep mempunyai alokasi anggaran sebesar 1,2 milyar rupiah Fokus kegiatan untuk TA di Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi adalah sektor ketenagakerjaan, kaitannya dengan tenaga kerja informal yang akan mendapatkan dukungan dari masing-masing keasdepan

4 Lanjutan Kebijkan Pengembangan Industri Rumahan (IR) melalui Sistem Ekonomi Rumah Tangga sebagai lanjutan dari Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Untuk tahun pertama dari 5 (lima) tahun ke depan, akan dibangun kebijakan dengan judul “Penguatan PPEP” yang berfokus pada ketenagakerjaan dan UKM. Kebijakan PPEP intinya mengajak koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama sama secara sinergi melakukan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan. Kebijakan PPEP setelah 5 tahun pertama adalah untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan kebijakan melalui pelaksanaan Model Desa PRIMA. Kebijakan PPEP 5 tahun kedua adalah untuk pengembangan kegiatan dari terbentunya kelompok-kelompok usaha mikro dan penggalangan untuk menjadi wirausaha.

5 lanjutan Industri rumahan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, juga dapat menyerap tenaga kerja, serta memberikan alternatif lapangan kerja bagi mantan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan dapat mengurangi mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri serta mencegah trafficking. IR perlu mendapat perhatian karena termasuk dalam usaha mikro/sektor informal dan saat ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

6 PRIORITAS KEGIATAN ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN
Penyusunan Pedoman PPRG bidang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI Tindaklanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 23/NKB/MEN/XI/2013; Nomor 10.MPP-PA ; Nomor 07/KB/M.KUKM/XI/2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Gerakan Perempuan Mandiri. Melalui kegiatan bersama untuk mendukung Kebijakan Bina Keluarga TKI. Melakukan sosialisasi dan advokasi EEO bidang ketenagakerjaan di provinsi Kalimantan Barat

7 PRIORITAS KEGIATAN ASDEP GENDER DALAM KUKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Mengembangkan model Industri Rumahan di Kab. Kendal dan lokasi lainnya. Kementerian Perekonomian akan memberikan supporting kegiatan melalui FGD dengan Kementerian dibawah koordinasi Kementerian Perekonomian.

8 Prioritas kegiatan Asdep Gender dalam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Membuat Kesepakatan Bersama dengan Dirjen BPDAS-PS dan Badan Litbang Kehutanan sebagai tindaklanjut MoU antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Best Practise Model kegiatan responsif gender sektor kehutanan Membangun best practise model kegiatan yang responsif gender yaitu: Kebun Bibit Rakyat di provinsi Sumatera Barat (Kab. Agam) dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Flora Penghasil Warna di provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab. Sumba Timur). Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Fasilitasi Bimbingan Diversifikasi Penangkapan Ikan bagi Wanita Nelayan

9 Prioritas kegiatan Asdep Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Revitalisasi MoU antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menambah dan memasukkan hak-hak dan perlindungan anak Prioritas kegiatan difokuskan pada fasilitasi pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi perempuan di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan bimbingan teknis kepada kelompok perempuan yang sudah mendapatkan fasilitas CAP (Community Acces Point) Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi membangun model pendayagunaan TIK bagi perempuan di Jawa Barat (Kab. Cimahi) dan Jawa Tengah (Kab. Pekalongan).

10 KEGIATAN PRIORITAS ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KEGIATAN PRIORITAS 2014 MENDUKUNG BIDANG KETENAGAKERJAAN Review Kebijakan Sanitasi Air berbasis Ketahanan Keluarga melalui Program PHBS Banten dan Jatim (Kerjasama dengan Kem.PU) Review Kebijakan bidang pertambangan (Izin Usaha Pertambangan)  Kaltim (pilot) kerjasama dengan Kem. ESDM

11 Prioritas kegiatan Asdep Gender dalam Infrastruktur