Livelihood MASALAH DAN SOLUSI NoMASALAHSOLUSI 1 Pembangunan infrastruktur terutama yang mendukung program livellihood masih lamban Perlu adanya perlakuan.

Presentasi berjudul: "Livelihood MASALAH DAN SOLUSI NoMASALAHSOLUSI 1 Pembangunan infrastruktur terutama yang mendukung program livellihood masih lamban Perlu adanya perlakuan."— Transcript presentasi:

1 Livelihood MASALAH DAN SOLUSI NoMASALAHSOLUSI 1 Pembangunan infrastruktur terutama yang mendukung program livellihood masih lamban Perlu adanya perlakuan khusus untuk percepatan pengesahan anggaran dan batas akhir penyelesaian proyek terutama proyek pemberdayaan ekonomi rakyat. 2 Pengungsi masih di tempat hunian sementara sehingga belum fokus terhadap mata pencaharian utama dan jauh dari lokasi kerja Perlu percepatan pembangunan perumahan yang bersifat permanen yang mengarah kepada jarak lokasi rumah dengan tempat kerja yang tidak terlalu jauh sehingga tenteram dalam berusaha dan mencari nafkah 3 Fasilitas tempat berusaha dan peralatan kerja belum ada atau tidak memadai Segera gulirkan pembiayaan UMKM dan kredit mikro untuk memulai usaha dan penambahan modal kerja dengan fasilitas pendanaan dari pemerintah dan donatur lainnya

2 NoMASALAHSOLUSI 4 Alokasi dana APBD 2005 yang diperuntukkan bagi peningkatan livelihood korban tsunami/konflik dan rakyat miskin masih kecil Untuk APBD 2006 dan 2007 agar dialokasikan dana untuk korban tsunami/konflik dan rakyat miskin yang lebih besar. 5 Peran perbankan (terutama BPD Aceh) dan lembaga keuangan lainnya termasuk Micro Finance Institution belum optimal dalam menggerakkan UMKM serta terbatasnya akses pembiayaan karena masalah kolateral Lembaga keuangan perbankan dan bukan bank HARUS BERBASIS SYARIAH. Peran BPD Aceh tidak hanya menjadi pemegang kas daerah dan menyalurkan kredit bagi PNS tetapi juga memprioritaskan pengembangan kredit untuk UMKM 6 Peran serta lembaga adat dalam penyelesaian dan penyaluran kredit belum optimal (seperti penjaminan kredit agunan) Meningkatkan peran lembaga adat dalam setiap kegiatan ekonomi (seperti pelaksanaan akad kredit di hadapan publik / mesjid) 7 Peran serta pengusaha lokal masih rendah sehingga effek pengganda terhadap perekono-mian daerah rendah Ada produk hukum yang mengatur keterlibatan pengusaha lokal. Setiap proyek pembangunan yang dilakukan pengusaha nasional harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal

3 NoMASALAHSOLUSI 8 Pemberian bantuan hanya bersifat insidental tidak dibekali dengan keterampilan dan keahlian dan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan atau mata pencaharian sebelumnya serta tidak melihat prospek pasar dan bahkan dapat menimbulkan konflik internal. Bantuan yang diberikan hendaknya bersifat mendidik dan tepat sasaran sehingga ” sustainable livelihood ” terpenuhi (seperti pemberian pelatihan kerja sesuai dengan standarisasi tertentu dengan memanfaatkan potensi sumber yang dapat mengupgrade livelihood). 9 Bantuan bot yang berukuran kecil tidak sesuai dengan wilayah perairan laut yang dapat dimanfaatkan sejauh 200 mil dari pantai dan menyebabkan over fishing. Perlu pemberian bantuan bot yang berukuran sedang dan besar (30 GT ke atas) dikelola secara bersama-sama (gampong) sehingga nelayan mempunyai penghasilan yang lebih baik. 10 Bantuan bersifat dana bergulir kurang diminati, tetapi hibah menjadi rebutan. Sehingga tidak menumbuhkan jiwa kewirausa- hawanan yang dimiliki rakyat Aceh selama ini. Mendorong semangat berwirausaha masyarakat Aceh dengan memberikan bantuan bergulir untuk mata pencaharian yang dikelola secara lokal sedangkan untuk fasilitas publik dengan hibah.

4 NoMASALAHSOLUSI 11 Pemberian upah pekerja pada Cash for work menimbulkan rendahnya minat untuk mencari dan melanjutkan pekerjaan tetap serta menimbulkan masuknya pekerja dari luar daerah yang upahnya lebih rendah sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial Perlu pengaturan ketenagakerjaan terhadap migran masuk dan pekerja lokal dengan tetap menjaga keseimbangan dan persatuan. 12 Selama ini akses produksi dari petani ke pasar masih belum lancar terutama didaerah terpencil dan kepulauan sehingga output yang dihasilkan tidak menghasilkan pendapatan Perlu pengadaan, perbaikan dan peningkatan jalur dan armada transportasi terutama untuk daerah terpencil dan antar pulau. 13 Tempat usaha seringkali berpindah-pindah disebabkan belum adanya Segmentasi Lokasi Usaha yang permanen, sehingga menimbulkan Marketing Loss Pemerintah Daerah segera menetapkan segmentasi pasar (lokasi usaha) yang bersifat jangka panjang dan marketable

5 NoMASALAHSOLUSI 14 Seringkali panen raya petani dan nelayan tidak didukung oleh teknologi pascapanen (seperti cold storage), sehingga petani/ nelayan tidak sustanaible livelihood. Perlu menjaga kestabilan harga dan ketersediaan teknologi pasca panen dengan memberikan bantuan teknologi dan buffer stock. 15 Industri kerajinan tangan yang telah berhasil diciptakan belum dapat dipasarkan sebagai ekspor komoditi dengan jumlah yang banyak. Pemerintah daerah perlu menjembatani antara pengusaha (pengrajin) dengan pembeli (buyers) dan pengelolaan industri rakyat yang bersifat Profit Sharing. 16 Petani tambak belum mampu mengolah tambaknya seperti sebelumnya karena masih adanya lumpur (air hitam) Perlu rehabilitasi tambak beserta irigasi tambak serta benih dan manajemen-nya. 17 Masih rendahnya kualitas usaha kaum perempuan (skala kecil dan lokal) Perlu penguatan usaha yang dikelola oleh perempuan melalui kelompok-kelompok yang mengusahakan kegiatan ekonomi.

6 NoMASALAHSOLUSI 18 Tidak adanya implementasi ketentuan yang sudah ada dalam blue print ke dalam bentuk peraturan yang tegas dan jelas seperti kejelasan/ketegasan tertulis mengenai ketentuan impor material dan perubahan Keppres 80/2000 Ditetapkan aturan yang jelas dan tegas dalam impor material sehingga tidak terjadi high cost economy, dan perlu adanya perubahan Keppres 80 tahun 2000 sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 19 Belum meratanya pembangunan infrastruktur bagi kebutuhan petani dan nelayan di berbagai daerah tsunami seperti TPI, pasar, irigasi, dsb. Perlu percepatan pembangunan sarana pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan dapat berusaha dengan lebih intensif. 20 Selama ini pengembangan komoditi unggulan (seperti sawit, kopi, kentang, dsb) belum mendapatkan prioritas penanganan yang mengarah kepada livelihood jangka panjang Perlu penanganan pengembangan komoditi unggulan secara strategis di masing-masing daerah

7 NoMASALAHSOLUSI 21 Bahwa produk unggulan dewasa ini masih diekspor melalui medan sehingga margin keuntungan lebih dimiliki daerah di luar Aceh Perlu ditetapkan beberapa pelabuhan ekspor di NAD dan menyediakan infrastruktur pendukung secara lengkap 22 Masih banyak dijumpai tanah yang belum dimanfaatkan (lahan tidur) Pemanfaatan lahan tidur diarahkan untuk korban tsunami/konflik serta rakyat miskin. 23 Selama ini ada hambatan dalam perizinan memasukkan bantuan aset kerja ke daerah NAD (seperti bantuan boat besar yang masih layak pakai dari Jepang) Diperlukan adanya kemudahan- kemudahan dalam hal perizinan sehingga memungkinkan aset produksi tersebut dapat masuk ke wilayah Aceh.

8 NoMASALAHSOLUSI 24 Adanya illegal tax yang membebani para pengusaha dan pedagang. Perlu dilakukan penegakan hukum dengan sanksi tegas agar perekonomian berjalan efisien. 25 Belum adanya koordinasi antar NGO/LSM, BRR, Pemda, dan lainnya sehingga terjadi ketidak seragaman sistem pelaksanaan, waktu pelaksanaan, perebutan kapling dan egosentris, yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah perlu membentuk sistem mediasi atau suatu badan koordinasi yang bersifat integral (siapa mengerjakan apa : kapan dan dimana ; bagaimana hasilnya) 26 Distribusi bantuan oleh NGO dan lembaga donor tidak transparan dan tidak tepat sasaran serta data kurang akurat Perlu Pengolahan data yang akurat dan distribusi bantuan yang transparan, tepat sasaran dan adil

9 NoMASALAHSOLUSI 27 Peran semua pihak terutama pemerintah daerah masih lamban dalam menyikapi persoalan livelihood karena belum adanya political will dan inner will Perlu semua pihak berperan aktif dalam mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh terutama untuk pengimplementasian program-program livelihood yang bertitik tolak pada Qanun Iskandar Muda. BERHENTILAH BERPURA-PURA

10 1.AGAR ARF MELAKUKAN PUBLIC HEARING DENGAN DPRD, PEMDA, BRR, AMM DAN PEMERINTAH PUSAT. 2.PEMBENTUKAN TIM LOBBY AGAR HASIL REKOMENDASI SELURUH POKJA DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN.

11 TERIMA KASIH