Bandung, 14 September 2011. MATERI ARAHAN Sambutan dan arahan Menko Kesra Sambutan dan arahan Menkes MATERI INFORMASI Kebijakan Menpan dalam penyediaan.

Presentasi berjudul: "Bandung, 14 September 2011. MATERI ARAHAN Sambutan dan arahan Menko Kesra Sambutan dan arahan Menkes MATERI INFORMASI Kebijakan Menpan dalam penyediaan."— Transcript presentasi:

1 Bandung, 14 September 2011

2 MATERI ARAHAN Sambutan dan arahan Menko Kesra Sambutan dan arahan Menkes MATERI INFORMASI Kebijakan Menpan dalam penyediaan formasi PNS bidang kesehatan. Perkembangan dan proyeksi Diknakes Registrasi dokterdan dokter gigi Perkembangan dan proyeksi faskes dan nakes di POLRI Perkembangan dan proyeksi faskes dan nakes di Kemenkes Tantangan dan peluang migrasi nakes Pengembangan dan pemberdayaan nakes di Jabar MATERI BAHASAN Rancangan RPTK 2011-2025 Rancangan RP3AK 2011-2025 Pedoman Pembentukan Tim KF-PTK Kebijakan Pusstanserdik PEMBAHASAN PLENO DISKUSI KELOMPOK PEMBAHASAN :.  Rencana PTK 2011-2025  RP3AK 2011-2025  Pembentukan Tim KF-PTK TUJUAN LOKNAS PTK 2011

3  Perkembangan dan masalah perlu dilengkapi (antara lain pencapaian target MDGs) dan diadakan pemutakhiran data.  Ditjen BUK + Ditjen P2PL & Tim Penyusun RPTK agar memantapkan perkiraan perkembangan/proyeksi fasilitas yankes (dasar termasuk dokter keluarga, sekunder dan tertier), baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.  Diusulkan penyesuaian Kepmenkes 340 tentang Standar Ketenagaan di RS (lebih rinci baik jenis tenaga maupun kuantifikasinya) 1

4  Perlu dikembangkan sistem informasi tenaga kesehatan terpadu lintas pemangku kepentingan  dapat penyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu.  Perlu adanya kajian/penetapan kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan/ pelayan- an kesehatan, sebagai acuan dalam menerima TK-WNA.  Di samping RPTK, perlu pula difikirkan pendayagunaan tenaga penunjang lainnya, agar nakes tidak didayagunakan (dimanfaatkan) untuk melaksanakan fungsi non yankes. 2

5  Peran pemerintah daerah dalam pengem- bangan tenaga kesehatan, utamanya dalam perencanaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu nakes perlu harus jelas. 3

6  Dalam penyempurnaan RP3AK perlu dicermati kaitan (“benang merah”) antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Strategi.  Perlu diperkuat fungsi Diklat pada Dinkes Kab/Kota dan perlu difikirkan implikasi pendanaannya dengan memperhatikan otonomi daerah.  Legitimasi RP3AK diusulkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP). 1

7  Dalam RP3AK perlu dikemukakan tentang penguatan institusi diklat daerah.  Indikator keberhasilan Diklat AK perlu ditetapkan.  Perlu penggalian dana luar negeri untuk peningkatan kediklatan. 2

8  Hanya ada 1 Tim yang menangani pengembangan tenaga kesehatan di daerah.  Pedoman pembentukan Tim dikeluarkan oleh Kemendagri  implikasi pembiayaan.  Perlu penggalian dana luar negeri untuk peningkatan kediklatan. 1

9 9