REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS

Presentasi berjudul: "REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS"— Transcript presentasi:

1 REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS
Di Sampaikan Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si Kepala Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI

2 KEBERFUNGSIAN SAM

3

4 Observasi terhadap perubahan Mengetahui dimana kita sekarang
MONITORING EVALUASI Observasi terhadap perubahan Mengetahui dimana kita sekarang Cek “kilometer” Kajian berkala & berkelanjutan dari kegiatan dan trend Menilai Mengerti Mereview kinerja secara periodik Proses refleksi, kemarin, kini, dan esok Kajian isu-isu strategis, perubahan, pencapaian, dan dampak

5 Mendorong reformasi kelembagaan ke arah struktur yang partisipatif
TUJUAN MONEV Peningkatan Kinerja Peningkatan Dampak Proses Pembelajaran Mendorong reformasi kelembagaan ke arah struktur yang partisipatif Sustainabilitas Membangun konsep dan menyelaraskan pengertian tentang masyarakat dan pembangunan

6 OBYEK MONEV Organisasi Adminsitrasi Kegiatan AMPL & PHBS
Usaha Produktif Permodalan Jaringan SDM

7 Jumlah akhir Rata-rata
FORMAT PENILAIAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARAN Nama KPP : ………………… Tanggal penilaian : ………………. Desa/Kelurahan ………………… Waktu penilaian : ………………. Kecamatan : ………………. Pelaksana : ……………… Kabupaten : ………………… Metode : ………………. NO ASPEK KRITERIA dan BOBOT KET TUMBUH KEMBANG MANDIRI 0 – 1.3 1.4 – 2.7 2.8 – 04.0 A Orginisasi/lembaga Nama Lembaga Struk. Pengurus Anggota Peran dan tugas Pengurus AD/ART/Aturan Pertemuan Sekretariat Legalitas Jumlah B Administrasi Administrasi Keuangan Administrasi Umum C Kegiatan AMPL dan PHBS Perencanaan AMPL & PHBS Pelaksanaan AMPL & PHBS Pemanfaatan AMPL Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sarana D Kegiatan USPROD. Jangkauan usaha Pemasaran Penghasilan usaha E Permodalan Modal awal Iuran & biaya OM F Jaringan Kerja Azas Manfaat Kaderisasi (internal) Kemiteraan (eksternal) G Sumber Daya Manusia Pelatihan Pengurus Pelatihan Anggota Jumlah akhir Rata-rata

8 PANDUAN PENILAIAN KELEMBAGAAN
KOMPONEN INTERNAL TUMBUH BERKEMBANG MANDIRI A. Organisasi/lembaga 1. N a m a Ada dengan nama lokasi Ada dan bermakna visi 2. Struktur 3 orang : Ada inti dan sub seksi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Ketua, Sekretaris, Bendahara dan sub seksi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan sub seksi yang berfungsi 3. Anggota Minimal 3 (hanya inti) Ada penambahan minimal 5 (inti 3, tambahan dari sub seksi) Ada penambahan (inti, sub seksi dan Anggota secara tertulis) 4. Peran dan Tugas Pengurus Baru tertulis Sudah mulai dilaksanakan (ada upaya dilaksanakan Sudah melekat pada setiap pengurus 5. Aturan Kelompok (AD/ART) Belum tertulis (peraturan-peraturan tidak tertulis Sudah tertulis dalam bentuk AD Tertulis lengkap dalam bentuk AD/ART 6. Pertemuan Belum terjadwal Sudah terjadwal & mulai dilaksanakan atau situasional Sudah terjadwal & rutin dilaksanakan 7. Sekretariat Belum ada Numpang Memiliki sendiri 8. Legalitas Dalam proses Sudah ada (SK/Akte notaris) B. Administrasi 1. Buku Keuangan Buku Kas Harian Buku Kas Harian, Jurnal, Neraca danRugi/Laba 2. Buku AdministrasiUmum Buku Tamu Buku Tamu, Buku Anggota, Buku Keluar Masuk Surat, Buku Pertemuan dan Buku Kegiatan

9 C. KegiatanAMPL Perencanaan (SPAMS dan PHBS) Belum ada Sudah ada tapi dibuat pihak luar Sudah ada dibuat sendiri oleh BP-SPAMS Pelaksanaan (SPAMS dan PHBS) Sebagai panitia pelaksana Partisipasi aktif (terbatas pengurus) Partisipasi aktif (pengurus dan anggota) Pemanfaatan SPAMS Tergantung perintah Masih terbatas (belum rutin) Rutin (memanfaatkan dan memelihara SPAMS) Monitoring dan evaluasi Belum Belum rutin Rutin secara periodik Pengembangan SPAMS Sudah ada rencana tertulis Sudah ada pengembangan sarana D. Usaha produktif Jangkauan Usaha Sudah ada jenis usaha (terbatas) Sudah ada usaha kelompok Pemasaran Lokal (Dusun dan RW) tidak ada upaya pengembangan pasar Lokal Desa/Kelurahan (sudah ada upaya pengembangan pasar Lokal dan Lintas Desa/Kelurahan (di luar desa/Kelurahan) Penghasilan Usaha Sudah ada tapi belum stabil Sudah ada dan stabil E. PERMODALAN Modal awal Tergantung hibah Pinjaman dan Hibah Swadaya murni, pinjaman dan hibah Iuran dan biaya OM Sudah ada belum rutin Suudah ada dan rutin serta transparan F. Jaringan Kerja Azas manfaat Kepentingan Individu Kepentingan individu & kelompok Individu, kelompok & lingkungan Kaderisasi (internal) Calon Kader Sudah ada kaderisasi Kemiteraan (eksternal) Berkembang dengan lembaga diDesa/Kelurahan Berkembang di internal dan di luar Desa/Kelurahan G. Sumberdaya Manusia Pelatihan Pengurus Sudah ada hanya sebagian Sudah ada untuk semua Pelatihan Anggota

10 Studi Kasus Monev. di Provinsi Jawa Tengah 2014 :
Dari 25 Sub Indikator kelembagaan, terdapat 13 sub indikator yang masih pada kategori rendah, 7 sub indikator pada kategori berkembang, dan 5 sub indikator yang sudah pada kategori mandiri.

11 TANTANGAN DAN KENDALA UTAMA
Alokasi dana untuk kegiatan Kesehatan Lingkungan belum menjadi prioritas di daerah Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, terutama di lingkungan kumuh Belum optimalnya koordinasi/sinkronisasi program/kegiatan untuk pembangunan air minum dan sanitasi di daerah

12 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN lanjutan
KONDISI SAAT INI DAN TARGET PELAYANAN AIR MINUM S/D 2025 Lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun; Pembinaan pemerintah daerah secara langsung kepada kelompok masyarakat sebagai Penyelenggara SPAM masih kurang; Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat iklim usaha kurang kondusif (kepastian hukum kurang ; tarif di bawah HPP; komitmen Pemda rendah; penjaminan pengembalian investasi dari pemerintah tidak jelas) ISU PENINGKATAN PERAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang; Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan; Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang. ISU PENGEMBANG-AN INOVASI TEKNOLOGI

13 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi UU NO. 6 / 2014 PP NO. 43 / 2014 PP NO. 60 / 2014 DESENTRALISASI OTONOMI DAERAH URUSAN WAJIB & PILIHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

14 Langkah-langkah yang Perlu Diupayakan Bupati/Walikota dan Gubernur dalam Pencapaian Target SPM, termasuk SPM Pelayanan Air minum dan Sanitasi : A. Bupati/Walikota: Menyepakati dengan DPRD standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi sebagai acuan penerapan standard pelayanan oleh SKPD serta lembaga penyelenggara layanan tsb Mengintegrasikan SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran Memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran penerapan SPM dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat untuk memastikan pencapaian target SPM di kabupaten/kota. B. Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah: Memastikan Ranperda RPJMD kabupaten/kota dan provinsi serta Ranperda APBD kabupaten/kota dan provinsi mencerminkan upaya pencapaian target SPM untuk pelayanan air minum dan sanitasi Memberikan pembinaan, dukungan program dan anggaran kepada kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target SPM Memantau dan mengevaluasi kemajuan pencapaian target SPM kabupaten/kota di wilayahnya

15 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, dan kemitraan Keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang air minum dan sanitasi dengan kegiatan yang berdampak pada income generating

16 CATATAN Meletakkan posisi dasar Pamsimas, dimana semua stakeholders harus terlibat dan berpartisipasi aktif untuk menjamin IPO dari program tersebut. Kalau program sudah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten, maka yang harus diperhatikan: 1. Asset (Fisik dan non fisik); - Disebut asset jika sarana fisik tersebut berada di atas tanah milik desa dan bukan milik pribadi) - Perlu pencatatan asset 2. Program; 3. Biaya.

17 Pelatihan BP-SPAMS sebanyak 6.807 BP-SPAMS hingga tahun 2017.
Kebijakan Pelatihan BP-SPAMS 10 Regional Temu Karya TKKc 10 Regional Pelatihan BP-SPAMS sebanyak BP-SPAMS hingga tahun 2017. SOLUSI KONKRET SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI MONEV KELEMBAGAAN Temu Karya Penguatan TKKc sebanyak 750 Kecamatan hingga tahun 2017 Pelatihan Aparat Pemerintah Desa (Untuk menjamin sinergitas pengelola BP-SPAMS dengan Pemerintah Desa)

18 SARAN Jangan sampai membentuk lembaga yang fungsinya hanya untuk memenuhi kebutuhan program (tidak untuk tujuan berkelanjutan); Jangan hanya mengejar target ; Pembinaan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara sistematis dan konstruktif; Pengelolaan administrasi keuangan harus ditingkatkan; Selektif dalam memilih fasilitator. Fasilitator yang tidak mumpuni dalam menjalankan tugas (tidak mempunyai jiwa pemberdayaan)

19 TERIMA KASIH