SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Presentasi berjudul: "SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN) Oleh : DR. NASIR AZIZ, SE, MBA Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi) BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam- 31 Januari 2007 Created : Muhammad Junaidi, SH

2 DPRD APBD PEMDA PEMERINTAHAN DAERAH SETWAN LEGISLATIF EKSEKUTIF
Created : Muhammad Junaidi, SH

3 FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH
DPRD PEMDA Pengelola Pengguna Sistem Manajemen Keuangan Daerah Legislasi Anggaran Pengawasan Tupoksi Audit BPK-RI Lap Hasil Audit Created : Muhammad Junaidi, SH

4 SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN BUKTI TRANSAKSI LAP KEU SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH CATATAN PEMBUKUAN Created : Muhammad Junaidi, SH

5 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RENSTRA KL Pedoman Pedoman RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat Pedoman diacu Pedoman dijabarkan RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL Pedoman RKP RAPBN APBN diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman Pedoman RPJP DAERAH Pedoman RPJM DAERAH dijabarkan RKPD RAPBD APBD KUA Pedoman PPAS Pemerintah Daerah PENJABARAN APBD RENJA SKPD Pedoman RKA – SKPD RENSTRA SKPD Pedoman DPA – SKPD PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN Created : Muhammad Junaidi, SH

6 SISTEM PERENCANAAN VISI MISI RPJM DAERAH RKP DAERAH ARAH PEMBANGUNAN
5 TH Pasal 150 UU 32/ 2004 1 TH 20 TH PERDA/QANUN M U S R E N B A G D M U S R E N B A G D RPJM DAERAH PERDA/QANUN RKP DAERAH PENJABARAN RPJP RPJP DAERAH Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah VISI Strategi Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah MISI Kebijakan Umum ARAH PEMBANGUNAN Program Kerja Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Kerja (Kerangka Regulasi) Rencana Kerja (Kerangka Pendanaan) Created : Muhammad Junaidi, SH

7 SISTEM PENGANGGARAN RPJMD RKPD KU FKPD RAPBD APBD RKA POKOK2 PIKIRAN
Prioritas & Plafon Anggaran RAPBD APBD RKA RKA SKPD Penjabaran APBD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD Created : Muhammad Junaidi, SH

8 Periode Maret s.d Medio Juni Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober
JADWAL PENGANGGARAN NO JENIS KEGIATAN WAKTU 1 Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD s/d Maret 2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Periode Maret s.d Medio Juni 3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni 4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober 5 Penyusunan RKA SKPD 6 Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD 7 Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah 8 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung 9 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat 10 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung Minggu I Oktober 11 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Mg I – IV November 12 Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD 13 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari) 14 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari) 15 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari) 16 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember Created : Muhammad Junaidi, SH

9 K O M P O N E N A P B D PENDAPATAN BELANJA P E M B I A Y A A N
SURPLUS DEFISIT P E M B I A Y A A N Dimanfaatkan : Tranfer ke Dana Cadangan Pembayaran Pokok Hutang Penyertaan Modal (investasi) Sisa Perhitungan TH Berkenaan Dibiayai al. dr : Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu Pinjaman Daerah Dan Penjualan Obligasi Daerah Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan Transfer dari Dana Cadangan Created : Muhammad Junaidi, SH

10 STRUKTUR PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah: Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Derah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan : Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Dana Darurat dari Pemerintah Hibah Bantuan Keuangan Bagi hasil dari Provinsi Created : Muhammad Junaidi, SH

11 STRUKTUR BELANJA… 1. Aparatur Daerah Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan C. Belanja Modal Created : Muhammad Junaidi, SH

12 …STRUKTUR BELANJA… 2. Pelayanan Publik Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan C. Belanja Modal Created : Muhammad Junaidi, SH

13 …STRUKTUR BELANJA 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Tersangka Created : Muhammad Junaidi, SH

14 STRUKTUR PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer dari Rekening Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran Pembiayaan: Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembelian kembali obligasi daerah Penyertaan modal (investasi) daerah Pemberian piutang daerah Transfer ke rekening dana cadangan Created : Muhammad Junaidi, SH

15 PENDEKATAN KINERJA SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN) Created : Muhammad Junaidi, SH

16 Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
Pengadaan O.Generik INPUT /MASUKAN Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan PROSES Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non fisik OUTCOMES/HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran BENEFIT/MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil IMPACT/DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu Kegiatan. Sifatnya makro, regional Jumlah Dana Rp 1.Ketaatan pd Hk /Aturan 2.Rata-rata Waktu Pengadaan Jumlah Obat Generik Yang tersedia Kualitas pengobatan Tingkat Kesembuhan Tingkat Kesehatan Masy Created : Muhammad Junaidi, SH

17 STANDAR ANALISA BELANJA
DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA STANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN PENILAIAN KEWAJARAN DALAM SAB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA Created : Muhammad Junaidi, SH

18 PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA
KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN Created : Muhammad Junaidi, SH

19 PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA
KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA Created : Muhammad Junaidi, SH

20 PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA
PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA HARGA YANG BERLAKU Created : Muhammad Junaidi, SH

21 CONTOH KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA
HARGA YANG BERLAKU TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH 100 PESERTA TERLATIH BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA BELANJA BARANG/JASA BELANJA PERJALANAN DINAS BELANJA RATA-RATA PER PESERTA HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN BIAYA TRANSPOT Created : Muhammad Junaidi, SH

22 STANDAR ANALISA BELANJA
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN Visi Misi Tujuan Sasaran Tugas Pokok Fungsi TOLOK UKUR TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR BIAYA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Created : Muhammad Junaidi, SH

23 BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA YANG EKSISTENSINYA DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) BELANJA LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) BELANJA TIDAK LANGSUNG Created : Muhammad Junaidi, SH

24 PERUBAHAN APBD PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA:
PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI UMUM APBD KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS BELANJA KEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING LAMBAT 3 BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. Created : Muhammad Junaidi, SH

25 PROSES PERUBAHAN APBD Perda/Qanun Perubahan APBD
KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU Prioritas & Plafon Anggaran Sementara PEMDA Kebijakan Umum APBD DPRD PERATURAN KDH PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER SATKER SATKER RKA SKPD Klarifikasi Perubahan RAPBD TIM ANGGARAN EKSEKUTIF Pengajuan Ranqanun Perubahan APBD Sosialisasi kpd Masy Rancangan Perubahan APBD Perda/Qanun Perubahan APBD Persetujuan Ranqanun Perubahan APBD Evaluasi Ranqanun Perubahan APBD Created : Muhammad Junaidi, SH

26 PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERTENTU DAPAT DILAKUKAN MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD, SEPANJANG MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD. PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK MENANGGULANGI KEADAAN DARURAT, SEPERTI BENCANA ALAM/SOSIAL. DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN. KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD. Created : Muhammad Junaidi, SH

27 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
APBD MURNI 2006 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp ,- OKTOBER 2006 FISIK = 69,717 % KEUANGAN = 62,076 % Sd. Oktober 2006 @frizal Design from arief Created : Muhammad Junaidi, SH

28 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
APBD Perubahan 2006 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp ,- PREDIKSI REALISASI AKHIR DESEMBER : @frizal Design from arief FISIK = 94,278 % KEUANGAN = 93,494 % Created : Muhammad Junaidi, SH

29 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
APBN Reguler Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp ,- @frizal Design from arief FISIK = 63,12 % KEUANGAN = 59,50 % Sd. Oktober 2006 Created : Muhammad Junaidi, SH

30 SEKIAN TERIMA KASIH Created : Muhammad Junaidi, SH