Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah

Presentasi berjudul: "Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah"— Transcript presentasi:

1 Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Kelas 9 A Kelas 9R Kewenangan penuh yang diberikan pada suatu daerah Pengaturan daerah oleh pemerintahan daerah Hak daerah untuk melaksanakan tanggung jawab daerah Wewenang dan hak yang diberikan pada suatu daerah secara adil dan berimbang Wilayah kekuasaan yang diberikan pada daerah kabupaten dan kota

2 Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Kelas 9Y Kelas 9i Pembagian pengaturan sebuah negara Kewenangan yang luas yang dimiliki suatu daerah Kewenangan yang diberikan pada suatu daerah untuk mengatur wilayahnya Kewajiban yang diberikan pada suatu daerah Hak dan kewajiban suatu daerah Kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintahan daerah Pertanggungjawaban yang dimiliki oleh suatu daerah Kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah Cara suatu daerah menjalankan pemerintahan

3 Hasil Dikusi Tujuan Otonomi Daerah
Kelas 9A Kelas 9 Memenuhi tuntutan publik Meningkatkan kualitas daerah Memanfaatkan Sumber daya Nasional secara adil Masalah-masalah dapat ditangani dengan baik Meningkatkan efesiensi Meratakan pertumbuhan dan pembangunan daerah Partisipasi masyarakat Perimbangan keuangan pusat dan daerah

4 Hasil Dikusi Tujuan Otonomi Daerah
Kelas 9Y Kelas 9i Menjaga keharmonisan dan kesejahteraan Pemerintah lebih mudah menjangkau seluruh wilayah Mempersatukan daerah Efesien dan efektif Pemerataan pembangunan Berorientasi pada kebutuhan publik Perimbangan keuangan pusat dan daerah PemanfaatSumber Daya Nasional yang an berkeadilan Mencapai tujuan baik untuk seluruh lapisan warga Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efesien Lebih aman Meningkatkan kualitas pemerintahan Meratakan dana Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan

5 OTONOMI DAERAH

6 Pengertian Secara bahasa
Otonomi adalah kewenangan. Daerah adalah suatu wilayah. Menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan daerah) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesua dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU pasal 1 no.32 tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat sekitar.

7 Tujuan Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan kehidupan demokrasi. Keadilan. Pemerataan. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintahan daerah dan pusat. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembang peran dan fungsi DPRD. Huruf kapital dan tanda

8 Asas-Asas Desentralisasi Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu Tugas pembantuan Penugasan dari pemerintah kepada daerah

9 Landasan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 (penyelenggaraan otonomi daerah, penggunaan dan pengaturan sumber daya Nasional, perimbangan keuangan pusat dan daerah) UU No.22, 1999 (pemerintahan daerah) diubah menjadi UU No.32, 2004. UU No. 25, 1999 (perimbangan keuangan pusat dan daerah) diubah menjadi UU No.33, 2003

10 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Politik Luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter Fiskal nasional Agama Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya Pemerintah pusat terbatas

11 DPRD Provinsi DPRD Daerah