Dr. Alexander C. Chandra Southeast Asia Coordinator of Trade Knowledge Network Presented at the IESR’s Dialogue Forum, Jakarta, 29 October 2012.

Presentasi berjudul: "Dr. Alexander C. Chandra Southeast Asia Coordinator of Trade Knowledge Network Presented at the IESR’s Dialogue Forum, Jakarta, 29 October 2012."— Transcript presentasi:

1 Dr. Alexander C. Chandra Southeast Asia Coordinator of Trade Knowledge Network Presented at the IESR’s Dialogue Forum, Jakarta, 29 October 2012

2 Cakupan  Latar belakang dalam konteks global & regional  Bisnis & HAM dalam konteks regional (kajian tematis AICHR)  Bisnis & HAM dalam konteks RI  Kesempatan & tantangan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam

3 Biz & HAM – latar-belakang (global)  Bukan isu baru – marak setelah UN Glo bal Compact (2004) dan kajian UNSRSG berlangsung pada 2005  2005 – ‘identifikasi & klarifikasi standar tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi dalam konteks HAM’ – survei dugaan pelanggaran HAM oleh bisnis  2008 – Kerangka Kebijakan PBB – mengatur tantangan dari bisnis & HAM – “tanggung jawab Negara”, “tanggung jawab korporasi untuk menghormati”, dan adanya “remedy yang efektif”  2011 – Panduan Prinsip PBB  Pengaruh pada ISO 26000, Panduan OECD & Bank Dunia, UE, dsb

4 Cakupan HAM dalam Bisnis sesuai UNGC  Major classes: Fundamental, Civil & Political, Economy & Social Rights. HAM – (Bisnis – HAM dalam arti sempit / tradisional) ○ Penyelesaian konflik secara damai, perlindungan masyarakat lokal, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan. Labour ○ Kebebasan berserikat ○ Larangan kerja paksa ○ Penghapusan buruh anak ○ Penghapusan diskriminasi dalam lingkungan kerja Lingkungan ○ Mencegah pencemaran; ○ Berinisiatif mendungan tindakan yang lebih bertanggung jawab atas kondisi lingkungan; dan ○ Berusaha memakai teknologi ramah ligkungan Anti-Korupsi

5 Biz & HAM – latar-belakang (regional)  Mulai merebak, tetapi dalam batasan ‘tanggung jawab sosial korporasi’  2009 – Peta Jalan Menuju Komunitas Sosio-Budaya ASEAN – C.3. – ‘CSR tergabung dalam agenda korporasi’... Menuju ‘pembangunan sosio-ekonomi berkelanjutan di ASEAN’  2011 – AICHR putuskan biz & HR sebagai salah satu kajian strategis  2011 – ASEAN CSR Network (didukung Yayasan ASEAN)

6 Kajian tematis AICHR - proses  2011 – pernyataan AICHR untuk melakukan kajian tematis  Awal 2012 – penentuan tim peneliti & focal point  Mei – pertemuan I tim peneliti & focal point  Juli – draft awal  Oktober – perpanjangan tenggat waktu  Selanjutnya ????????

7 Kajian tematis AICHR – prinsip dasar & teknikalitas  Kajian dasar menyeluruh  Tetapi....  Hanya dalam batasan CSR & HAM  Cenderung lebih pemetaan deskriptif, daripada analisis & evaluasi  Hasil akhir – gambaran menyeluruh mengenai isu CSR & HAM di ASEAN, dan rekomendasi konkrit untuk pelaksanaan kajian selanjutnya  Peran tim peneliti & focal point

8 Kajian tematis AICHR - cakupan  Gambaran umum  Kebijakan & peraturan berkenaan dgn CSR  Motivasi & prioritas CSR  Aktor-aktor utama CSR  Tingkat kesadaran masyarakat  Status subyek berkenaan dgn CSR (lingkungan, tata-kelola, HAM & biz, perburuhan, dan hak konsumen, dsb.)  Akses ke ‘remedy’ – judisial & non-judisial  Pendidikan mengenai CSR  Tantangan  Contoh praktik terbaik CSR  Literatur di tingkat nasional

9 Kajian AICHR – konteks RI (1)  Juli – Kemlu organisir pertemuan dengan pemangku kepentingan  Konteks umum:  CSR masih dilihat dalam konteks ‘pembangunan komunitas’ tidak dgn pendekatan berbasis HAM  CSR sebagai sebuah ‘kewajiban’  Layak diapresiasi, tetapi cakupan CSR yang diadopsi oleh bisnis patut dipertanyakan

10 Kajian AICHR – konteks RI (2)  Kebijakan & peraturan (UUD ’45; UU No. 19/2003 (perusahaan negara); UU 25/2007 (investasi); UU No. 40/2007 (PT); PP No. 47/2012 (Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Korporasi); Keputusan Kepala BAPEPAM No. 134/BL/2006 (Obligasi Laporan Tahunan Perusahaan Negara); dsb.  Motor penggerak – CSO, korporasi multinasional, publik, agama, dsb.  Aktor (pemerintah, CSO, sektor swasta, akademia, organisasi profesional, media, dsb.)

11 Kajian AICHR – konteks RI (3)  Tingkat kesadaran publik – peran media selama ini (contoh Lapindo, Newmont di Buyat, Mesuji, dsb.), tetapi perbaikan untuk perluasan diperlukan  Status subjek berkenaan dgn CSR:  Praktik usaha - anti korupsi & kompetisi;  Lingkungan – Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Kem BUMN; Panduan CSR atas Lingkungan  HAM & biz – UU No. 39/1999; RANHAM 2011-2014; pelaksanaan Voluntary Principles on Security & HR  Perburuhan – UU No. 14/2003 (Perburuhan); UU No. 20/2000 (Serikat Buruh); UU NO. 2/2004 (industrial relation), dsb  Konsumen (badan nasional perlindungan konsumen)  dsb

12 Kajian AICHR – konteks RI (4)  Akses ke “remedy” (judisial – pengadilan tata-usaha negara, pengadilan umum, dengan proses litigasi dibantu oleh LBH, YLBHI, dsb; non-judisial – kasus dibawa oleh lembaga spt. KOMNAS- HAM/PEREMPUAN, KPA, YLKI, dsb).  Pendidikan (program studi di pendidikan tingkat tinggi – universitas)  Contoh praktik baik – British Petroleum di Papua (menolak penggunaan militer), Frisian Flag (isu supply-chain), dsb.

13 Kesempatan & tantangan kajian AICHR?  Kesempatan – membuka jalan penyelesaian isu pelanggaran HAM oleh entitas bisnis  Tantangan:  Fokus hanya pada konteks CSR  Tidak berikan gambaran menyeluruh dalam konteks ‘biz & HAM’  Cenderung mengarah pada ‘remedy’ daripada ‘pencegahan’  Pengaturan kerjasama ekonomi internasional yang memfasilitasi kegiatan bisnis trans- negara tidak diulas (contoh – kesepakatan perdagangan & investasi internasional)

14 Perlindungan HAM dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ASEAN?  Tidak saja harus dilihat dari konteks pelanggaran HAM tradisional, tetapi juga konteks ‘keadilan’  Pengembalian keuntungan buat rakyat dari pelaksanaan kegiatan usaha  ‘Regulation Matters!’ – adaptasi bisnis terhadap lingkungan kegiatan usaha  Lebih penting – ‘enforcement’  Pendekatan menyeluruh – CSR, kesepakatan perdagangan & investasi, dsb – konsolidasi input dari pemangku kepentingan  Tantangan umum – kepentingan ekonomi dan sistem politik-ekonomi AMS yang berbeda

15 Terima kasih! achandra@iisd.org