Syarif As’ad.  Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan  Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat.

Presentasi berjudul: "Syarif As’ad.  Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan  Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat."— Transcript presentasi:

1 Syarif As’ad

2  Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan  Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa penghimpunan atau penyaluran dana dengan menawarkan berbagai skema, yang diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

3  Lembaga Keuangan Syariah memiliki esensi yang berbeda dengan bank konvensional yaitu: tujuan, mekanisme, kekuasaannya, serta ruang lingkup dan tanggungjawab (menuju sosio ekonomi masyarakat yang Islami  “berkeadilan”)

4  Merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun Individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi yang lain

5  Intermediasi Denominasi  money balancing  Intermediasi Risiko  kontrol sektor bisnis  Intermediasi Jatuh Tempo  pembatasan  Intermediasi informasi  seputar keuangan  Intermediasi Lokasi  membantu keterjangkauan bisnis  Intermediasi Mata Uang  konversi

6 Unit Surplus Perusahaan Pemerintah Rumah tangga Lembaga Keuangan Bank Umum BPR Reksadana Asuransi Dana Pensiun dll Unit Defisit Perusahaan Pemerintah Rumah tangga Arus Tabungan Arus Pembiayaan Sekuritas Skunder Sekuritas Primer

7  Bebas “Maghrib”  Maysir (Spekulasi), Gharar (penipuan-ketidakpastian), Haram (segi dzat atau cara), Riba (tambahan), Batil (batal)  Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah  Menyalurkan zakat, infaq dan sedekah

8  Bank Indonesia  Dept. Keuangan  Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah  Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

9  BI sebagai bank central yang bertujuan mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter (termasuk pencetak uang), menjaga kelancaran devisa serta mengatur dan mengawasi bank.  BI mengatur dan mengawasi dual system banking sejak perundangan No.7 th 1992 PP.No.2 th 2008 (tujuan dan tugas BI)

10

11  DSN di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1999, terdiri para Fuqaha’ dan pakar ekonomi  Bertugas melaksanakan tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah  DSN terdiri dari pengurus pleno (56 anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 anggota) yang dipilih berdasarkan rapat pleno DSN MUI

12  DPS merupakan wakil DSN yang berada pada lembaga keuangan syariah  Bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN  Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang

13  Merupakan lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan ketentuan hukum syariah  Berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan ditempat yang dianggap perlu  Berdiri sejak 2003 oleh Kejagung dan MUI (No.kep.- 09/MUI/XII/2003)  Perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di anatara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”