I. LATAR BELAKANG KOTA BARU 1. KEBUTUHAN RUMAH

Presentasi berjudul: "I. LATAR BELAKANG KOTA BARU 1. KEBUTUHAN RUMAH"— Transcript presentasi:

1 I. LATAR BELAKANG KOTA BARU 1. KEBUTUHAN RUMAH
Growth penduduk perkotaan mengakibatkan perubahan kebutuhan pembangunan perumahan (formal) terutama di perkotaan. Back Lock kebutuhan rumah di Indonesia (2003) 6,2 juta unit (KK). Kebutuhan rumah pertahun unit. Penyediaan rumah di Indonesia 15% dilaksanakan sektor formal (Swasta, Perumnas, Koperasi/Masyarakat) 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH Sejak Pelita IV pemerintah mengarahkan partisiasi swasta dalam pembangunan perumahan dan pembangunan kota2 baru di Fast Growing Area. UU4/82 ‘Lingkup Hidup’, UU 4/92 ‘Perumahan dan Pemukiman, GBHN ’93 dapat di implementasikan dengan pembangunan kota baru mandiri berwawasan lingkungan.

2 II. MAIN ISSUES PEMBANGUNAN KOTA BARU
1. Heterogenitas/Social Mixed Jenis Hunian 1:3:6 dan RSS (Hunian Berimbang) Facility Mixed Subsidi silang 2. Kerjasama pelaku Pembangunan Swasta – Pemerintah – Masyarakat Komplementer & Synergis 3. Skala Besar Pengadaan Lahan Biaya prasarana & utilitas skala kota Kondisi Makro Ekonomi 4. Konsistensi Komitmen Pemerintah Implementasi PUTR Pembangunan prasarana utama Proses Perijinan Peraturan vs. kebijaksanaan Insentif dan Dis-Insentif 5. Pengelolaan Kota Lembaga pengelolaan kota Biaya pengelolaan kota 6. Level of Product Rumah & non rumah Fasilitas & Infrastruktur Town Management

3 III. TIPOLOGI KOTA 1. Jumlah Penduduk/jumlah rumah 2. Kemandirian Kota 60-70% kesempatan kerja bagi angkatan kerja sebagai ‘economic base’ Kelengkapan sarana & prasarana 3. Rasio Guna Lahan Perumahan: 1:3:6 Non Perumahan Fasilitas Umum Non Development 4. Pentahapan Pembangunan 5. Sektor Informal

4 IV. PROSES PENGEMBANGAN KOTA BARU (lihat Proses Pengembangan Kawasan Hunian)
V. KOTA BARU DI INDONESIA 1. Kebayoran Baru –1948: Tempat tinggal nyaman pekerja di Jakarta, satelite town concept,100,000 penduduk, prasarana pemerintah pusat (Dep. PU), selfcontained settlement. Sekarang: bagian Metropolitan Jakarta, mixed kampung & formal residential, poppulation meledak, infrastruktur kurang. 2. Cibinong & Tigaraksa: - Ibukota kabupaten pindah dari Kodya konsep self contained new town. - Sekarang: Gagal, lokasi ditetapkan secara politik, kapasitas teknis & kelembagaan pembangunan kota lemah, partisipasi swasta & anggaran pemerintah kurang. 3. CilegonLhoksemawe/Bontang akibat pembangunan industri, berkembang alami karena ada ‘economic base’, aggolomerasi kebutuhan (rumah, jasa, kantor). Sekarang: Tak terintegrasi dengan masyrakat asli, jadi enclave. 4. Palangkaraya (1955) & Pekanbaru (1962): - Kebutuhan ibukota propinsi baru, support ekonomi hintrland (kehutanan, minyak) 5. Bumi Serpong damai: Paska SKB Tiga Mentri (1985), akomodasi ‘spill over’ Jakarta akibat urbanisasi, 6000 ha, penduduk (25 tahun), konsorsium swasta, 40% commuters. 6. Driorejo: 1000ha, akomodasi urbanisasi Surabaya, penduduk, Perumnas 300 ha dan Swasta 700 ha. 7. Kemayoran: 450 ha, strategis, infrastruktur eks airport, sekneg, CBD/Superblok. 8. Lippo Karawaci: 1500 ha, Supply Driven, high value added dulu, akses bagus, industri sebagai hinterland. 9. Kotabaru Cikarang, jababeka, Bukit Sentul, kota Wisata, Bukit Jonggol Asri, kotabaru Parahyangan.

5 ANALISA STRATEGIS V I S I KONSEP MASTERPLAN
METODOLOGI MASTER PLAN KOTA BARU ANALISA STRATEGIS PASAR DALAM KONTEKS REGIONAL PERATURAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH LEGAL/PERIJINAN/INSTITUSI KONDISI TAPAK SKENARIO PENGEMBANGAN POSISI PROYEK DALAM STRATEGI PROMOSI PKS, IZIN LOKASI & HAK ATAS TANAH RUTR AMDAL V I S I Pemegang Saham Mandiri Kemitraan Kelayakan Orientasi kedepan & Inovasi KONSEP MASTERPLAN Tata Guna Tanah Infrastruktur Fasilitas Tahapan Pengembangan RENCANA PEMBANGUNAN FASE-1 Penentuan Lokasi & Sektor Perencanaan Detail/Rekayasa Fase-1 & Inftra Makro KONSTRUKSI PEDOMAN IMPLEMENTASI PEROLEHAN (PENGAMANAN) LAHAN PEMASARAN FINANSIAL HUKUM & PERIJINAN PENGEMBANGAN BISNIS MANAJEMEN KOTA/KAWASAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDUDUK SETEMPAT PENGEMBANGAN ORGANISASI PEROLEHAN LAHAN & RENCANA BISNIS