KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
REPUBLIK INDONESIA PEMBANGUNAN SISTEM ONLINE USULAN BANTUAN PROGRAM KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DISAMPAIKAN DALAM : RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I BATAM , 7 – 9 Oktober

2 1 PROSES PERENCANAAN TAHUNAN KEMENPERA[1] A B 2 PERSIAPAN
PENYUSUNAN RENJA RANCANGAN AWAL – RANCANGAN – RANCANGAN AKHIR PENETAPAN DPR KABINET/ PRESIDEN BAPPENAS KEMENKEU KEMENPERA DAERAH/ INSTANSI LAIN Jul-Dec Januari Februari Maret April Mei Juni Tahun N-2 Tahun N-1 PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN ARAH KEBIJAKAN & PRIORITAS NASIONAL RAKORTAS/ SIDANG KABINET RANC. AWAL RKP RANC. RKP MUSREN-BANGNAS RANC. AKHIR RKP RKP SE INISIATIF BARU SEB PAGU INDIKATIF TRILATERAL MEETING PMK PAGU ANGGARAN A RENCANA INISIATIF BARU PERIODE 1 RANC. AWAL RENJA RANC. RENJA RANC. AKHIR RENJA RENCANA INISIATIF BARU PERIODE 2 RENJA RAKORPERA B KEBIJAKAN TAHUNAN KEMENPERA RAKORNIS/ RAKORTEK DEPUTI BIDANG RAKONREG KEMENPERA MUSREN-BANGPROV USULAN KEGIATAN 2

3 1 PROSES PERENCANAAN TAHUNAN KEMENPERA [2] A B 3
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL PENYUSUNAN RANCANGAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR DPR KABINET/ PRESIDEN BAPPENAS KEMENKEU KEMENPERA DAERAH/ INSTANSI LAIN Jan-Jun Juli Agustus September Oktober November Desember Tahun N-1 PEMBICARAAN PENDAHULUAN RKA-KEMENPERA PEMBAHASAN RAPBN 2013 UU APBN RAKORTAS/ SIDANG KABINET NOTA KEUANGAN DAN RAPBN PENELAAHAN RANC. RKA KEMENPERA ALOKASI ANGGARAN 2013 PENELAAHAN AKHIR RKA K/L SP RKA K/L DIPA RANC. NOTA KEUANGAN A RENCANA INISIATIF BARU PERIODE 3 RANC. AKHIR RKA K/L RKA K/L RANC. AWAL RKA K/L RANC. RKA K/L B VERIFIKASI RENCANA LOKASI TAHUN T - 1 USULAN KEGIATAN TAHUN T 3

4 TAHAPAN PERENCANAAN TAHUNAN
2 UU No. 25/2004, PP 20/2004 dan PP 90/2010 Pedoman Perencanaan Tahunan Kemenpera No. Tahapan Batas Waktu 1. Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional Jan 2. Penyusunan rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran K/L Jan-Feb 3. Perkiraan Kapasitas Fiskal Feb 4. Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Mar 6. Penyusunan Renja K/L (didahului pertemuan tiga pihak) Apr 7. Musrenbang Nasional 8. Penyampaian Renja K/L Mei 9. Pagu Anggaran dan RKP Jun 10. Penyusunan RKA-K/L Jul 11. Penelaahan RKA-K/L 12. Penyusunan Nota Keuangan, RAPBN dan RUU APBN Agu 13. Pembahasan RAPBN dan RUU APBN Agu-Okt 14. Penyesuaian RKA-K/L Nov 15. Alokasi Anggaran dan UU APBN 16. Penyusunan DIPA 17. Penetapan DIPA Des No. Tahapan Batas Waktu 1. Rakorpera Des 2. Kebijakan Perencanaan Tahunan Kemenpera Jan 3. Penyusunan Rencana Inisiatif Baru Periode 1 Jan-Feb 4. Rakonreg Feb 5. Penyusunan Usulan Pagu Indikatif 6. Penyusunan Materi Kesepakatan Tiga Pihak Apr 7. Penyusunan Rancangan Awal Renja 8. Penyusunan Rancangan Renja Mei 9. Penyusunan Inisiatif Baru Tahap 2 Juni 10. Finalisasi Dokumen Renja Kemenpera 11. Penyusunan Rancangan Awal RKA Jun-Jul 12. Penelaahan Rancangan Awal RKA Jul 13. Penyusunan Rancangan RKA Agu 14. Penyusunan Inisiatif Baru Tahap 3 Agu-Sep Pembahasan RKA dengan DPR Okt Penyusunan Rancangan Akhir RKA-Kemenpera Nov 15. Penyusunan DIPA Kemenpera Nov-Des T - 2 T - 1 4

5 3 PERLUNYA SISTEM ON-LINE BANTUAN PROGRAM
Berdasarkan pembukaan UUD 45, UU No. 1/2011, UU No. 20/2012, rumah sebagai hak dasar dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi. Pada penyelenggaraan Musrenbangnas, data usulan daerah tidak lengkap  program Kemenpera kurang terpadu dan kurang bersinerji dengan Program Pemda UU No. 25/2004 dan Permenpera 24/2012, disusun Renstra yang mencakup program perumahan dan kawasan permukiman yang dapat yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah : BSPS, Rusunawa, Rumah Khusus, PSU, Kumuh, dll Kondisi ini berdampak negatif terhadap Kinerja Program Kemenpera 1. Penyerapan anggaran terlambat 2. Hasil pembangunan tidak dihuni. Pengusulan Bantuan dan Keterpaduan Program dilaksanakan secara Manual Perlu menterpadukan program Kemenpera dengan program Pemda melalui pengembangan sistem pengusulan bantuan program secara online MANFAAT Tersedianya data dan validasi Program untuk Musrenbangnas Program Perumahan dan Kawasan Permukiman akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan memberikan out come yang optimal 5

6 4 1 2 SKEMA MAKRO USULAN[1] MASYARAKAT PENGEMBANG PENERIMA MANFAAT
LEMBAGA SURAT PERMOHONAN USERNAME KAB/KOTA PROVINSI 1 USULAN PROVINSI USULAN PROGRAM TANGGAPAN THDP USULAN KAB/KOTA 2 2016 2017 ..dst KRITERIA PERSYARATAN (Lokasi, Tanah, dll..) KONTEN (Isian berupa form) WAJIB UNTUK MELAMPIRKAN DATA KELENGKAPAN (Scan dan Upload File) KOMPETITIF Data Umum (RP3KP dst) Kesiapan Penghunian Sinerjisitas Program (termasuk hasil musrenbangda) 6

7 4 1 2 SKEMA MAKRO USULAN[2] REKAPITULASI UNIT KERJA ES 1
STATUS TERAKHIR VERIFIKASI & PENILAIAN MUSRENBANG MELENGKAPI / MASUK USULAN TAHUN BERIKUTNYA 1 Jan – Mar (per 3 Bulan) 2 Kewenangan Validasi data, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan  ada di Deputi Saat Rekapitulasi, Pengusulan ditutup. 7

8 PROGRAM/KEGIATAN KEMENPERA Attachment dokumen pendukung
ILUSTRASI PENGUSULAN BANTUAN 5 PROGRAM/KEGIATAN KEMENPERA RUSUNAWA RUMAH KHUSUS BSPS DST. TAHUN 2016 2017 2018 2019 Ceklist Kelengkapan Attachment dokumen pendukung Kriteria Syarat 1. 2. Kriteria Kompetitif 8

9 TERIMA KASIH

10 LAMPIRAN PENJELASAN DRAFT SIMULASI USULAN BANTUAN PROGRAM KEMENPERA SECARA ON LINE

11 1 LANGKAH – LANGKAH POKOK ON LINE SISTEM BANTUAN LOGIN Dasboard Usulan
Data Umum Manajemen Usulan 11

12 RANCANGAN TAMPILAN APLIKASI [1]
HALAMAN LOGIN 2 12

13 RANCANGAN TAMPILAN APLIKASI [2]
HALAMAN UTAMA 3 13

14 RANCANGAN TAMPILAN APLIKASI [2]
DATA UMUM 3 14

15 FORM USULAN 4 15

16 DAFTAR USULAN 5 16

17 Tampilan Cetak 5 17

18 PENGISIAN DATA KONTAK PERSON DAERAH DAN KEMENPERA
18