POLITIK LUAR NEGERI A. KAIDAH-KAIDAH POLITIK LUAR NEGERI

Presentasi berjudul: "POLITIK LUAR NEGERI A. KAIDAH-KAIDAH POLITIK LUAR NEGERI"— Transcript presentasi:

1 POLITIK LUAR NEGERI A. KAIDAH-KAIDAH POLITIK LUAR NEGERI BEBAS - AKTIF DILANDASI OLEH ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD 45 “ INDONESIA TURUT SERTA DALAM MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL “

2 ANTI KOLONIALISME DILANDASI OLEH PEMBUKAAN UUD 45 ALIEA PERTAMA “ …… PENJAJAHAN HARUS DIHAPUSKAN DI MUKA BUMI KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERI KEMANUSIAAN DAN PERI KEADILAN….” ORIENTASI PADA KEPENTINGAN NASIONAL KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI SEMATA-MATA DITUJUKAN UNTUK PENCAPAIAN KEPENTINGAN BANGSA DEMOKRATIS SEGALA KEPUTUSAN OLEH PEMERINTAH RI HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI DPR

3 B. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN ( ORDE LAMA )
1. PILAR-PILAR POLITIK LUAR NEGERI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MANIFESTO POLITIK RI YANG DIJADIKAN GBHN PEDOMAN PELAKSANAAN MANIFESTO POLITIK RI YANG BERASAL DARI AMANAT PRESIDEN 17 AGUSTUS 1960 DIKENAL DENGAN NAMA JALANNYA REVOLUSI KITA

4 GARIS-GARIS BESAR POLITIK LUAR NEGRI RI YANG BERASAL DARI PIDATO PRESIDEN SOEKARNO DI DEPAN SU PBB 30 SEPTEMBER 1960 BERJUDUL “ TO BUILD THE WORLD A NEW “ C.POLITIK LUAR NEGERI MASA ORDE LAMA MENURUT PRESIDEN SOEKARNO DUNIATERBAGI DALAM DUA BLOK BESAR YAKNI : 1. OLDEFOS ( OLD ESTABLISHED EMERGING FORCES )

5 “ KELOMPOK NEGARA-NEGARA IMPERIALIS “
2.NEFOS( NEW EMERGING FORCES ) “ KELOMPOK NEGARA-NEGARA ANTI KOLONIALIISME “ DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG KEPUTUSAN NO.2/KPTS/SD/61 TANGGAL 19 JANUARI 1961 MENYATAKAN BAHWA GARIS-GARIS DASAR POLITIK LUAR NEGERI BERDASAR PADA UUD 45, DENGAN SIFAT BEBAS AKTIF, MENEKANKAN PADA SIFAT ANTI KOLONIALISME DAN ANTI IMPERIALISME.

6 POLITIK KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA, SINGAPURA, DAN INGGRIS
POLITIK KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA, SINGAPURA, DAN INGGRIS. POLITIK LUAR NEGERI TIDAK MURNI BEBAS AKTIF LAGI TERBENTUKLAH POROS JAKARTA – PNOMPENH-PEKING-HANOI-PYONGYANG INDONESIA KELUAR DARI PBB 2. POLITIK LUAR NEGERI PADA MASA ORDE BARU “ KEMBALI PADA PRINSIP POLITIK BEBAS-AKTIF “ NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN MALAYSIA DAN SINGAPURA 11 AGUSTUS 1966

7 MASUKNYA KEMBALI INDONESIA DALAM KEANGGOTAAN PBB 28 SEPTEMBER 1966
KONFERENSI ASIA-AFRIKA LATAR BELAKANG LAHIRNYA KAA “ TERJADINYA IKLIM PERANG DINGIN “ KRONOLOGI TERBENTUKNYA KAA KONFERENSI COLOMBO PESERTANYA LIMA NEGARA SEPERTI INDIA,PAKISTAN,SRILANGKA,INDONESIA, DAN BURMA

8 “ KEPUTUSAN DARI KONFERENSI COLOMBO MENGADAKAN KAA DI INDONESIA DILAKSANAKAN KONFERENSI BOGOR “
2. KONFERENSI BOGOR / PANCA NEGARA ( INDIA,PAKISTAN,SRILANGKA,INDONESIA, DAN BURMA ) DENGAN KEPUTUSAN: KAA DILAKSANAKAN DI KOTA BANDUNG MENETAPKAN 25 NEGARA PESERTA KAA MENETAPKAN 5 NEGARA SEBAGAI SPONSOR KAA MENDUKUNG BERGABUBGNYA IRIAN BARAT PADA RI

9 3. KAA ( KONFERENSI ASIA AFRIKA ) PIDATO SOEKARNO DALAM PEMBUKAAN ANTI IMPERIALISME
KEPUTUSAN PENTING KAA DISEBUT DASASILA BANDUNG ISINYA : HORMATI HAK-HAK DASAR MANUSIA TERMUAT DALAM PIAGAM PBB HORMATI KEDAULATAN DAN INTEGRASI TERITORIAL SEMUA BANGSA MENGAKUI PERSAMAAN SEMUA SUKU BANGSA DAN PERSAMAAN RAS TIDAK MELAKUKAN INTERVENSI/ CAMPUR TANGAN URUSAN NEGARA LAIN

10 5.MENGHORMATI HAK-HAK SEMUA BANGSA UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI SENDIRI ATAU KOLEKTIF SESUAI DENGAN PIAGAM PBB 7.TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN ANCAMAN /AGRESI ATAUPUN PENGGUNAAN KEKERASAN TERHADAP INTEGRITAS TERITORIAL ATAU KEMERDEKAAN POLITIK SUATU NEGARA 8.MENYELEASIKAN SEGALA PERSELISIHAN DENGAN JALAN DAMAI SESUAI DENGAN PIAGAM JAKARTA

11 9. MEMAJUKAN KEPENTINGAN BERSAMA DAN KERJA SAMA
10.MENGHORMATI HUKUM DAN KEWAJIBAN – KEWAJIBAN TERNASIONAL. SEKIAN DAN TERIMAKASIH