Keadilan Penyediaan & Pelayanan PJU

Presentasi berjudul: "Keadilan Penyediaan & Pelayanan PJU"— Transcript presentasi:

1 Keadilan Penyediaan & Pelayanan PJU
(Penerangan Jalan Untuk Umum) Oleh; M. Said Sutomo Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur Disampaikan: Dalam “Seminar Mencari Akar Masalah & Solusi PPJ & PJU” Diselenggarakan oleh LIN-PEKO-YASPEM Ponorogo, 24 Juli 2006

2 Problem Makro & Mikro Jargon demokrasi Pancasila: “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Kemampuan keuangan cekak. Era otonomi daerah mengejar PAD. Sistem pengelolaan PPJU. Krisis energi. Krisis apresiasi thd fasilitas publik. Eksistensi PLN semakin memprihatinkan.

3 Hak & Kewajiban Normatif Ketenagalistrikan
Hak & kewajiban normatif antara konsumen dg PLN selaku pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen. Hak & kewajiban pelanggan PLN dg PLN menurut UU Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah, dan Permentaben dll. Peraturan Daerah terhadap PPJU & PJU. Keberanian & niat baik konsumen dlm menuntut haknya.

4 Keadilan & Pemerataan PJU
Tidak adanya diskriminasi PJU antara di kota & di desa. Penyebaran pemasangan PJU antara daerah perkotaan & pedesaan secara proporsional. Pemeliharaan fasilitas PJU menjadi tanggung jawab semua institusi, para tokoh dan kelompok masyarakat. Keadilan & pemerataan pemasangan PJU cara paling efektif untuk menekan tingkat pencurian listrik untuk penerangan jalan. Contoh daerah yang telah berupaya memberikan keadilan & pemerataan PJU adalah Kabupaten Pasuruan & Lamongan.

5 Dampak Positif PJU di Pedesaan
Meningkatkan produktifitas kerja & menurunkan produktifitas angka kelahiran. Mengurangi tingkat kejahatan, perkosaan dan pelecehan seksual. Mengurangi angka pencurian listrik/PJU liar. Pemekaran wilayah perkotaan atau lokasi keramaian. Mendorong aliran investasi ke desa dari masyarakat perkotaan dll.

6 Kesimpulan & Saran Problem makro dan mikro ke depan semakin berat, apalagi dengan beruntunnya kejadian bencana alam di tanah air kita masalahnya semakin berpilin-pilin. Hak-hak normatif konsumen/pelanggan/publik tentang keadilan dan pelayanan pemerataan PJU harus terus diperjuangkan baik secara individual maupun berkelompok karena kita masih berada dalam dalam ketidakseimbangan antara penerimaan pemenuhan hak-hak yang sebenarnya dibandingkan dengan beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemerintah daerah, PLN dan LSM/elemen masyarakat perlu mengadakan pemetaan wilayah yang belum terjangkau PJU, wilayah terbanyak PJU liar, wilayah tertinggi tingkat pencurian listrik secara transparan dan obyektif. Hal ini tentunya harus dilakukan secara sinergik.

7 Sekian TERIMA KASIH