PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Presentasi berjudul: "PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Disampaikan oleh: SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL GIZI dan KIA pada RAKERKESDA 2012 JAWA TENGAH

2 LATAR BELAKANG BOK Perbaikan status kesehatan masyarakat yang tidak signifikan dibandingkan dg kondisi sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Proporsi anggaran kesehatan APBD yang sangat kecil. Pembiayaan untuk upaya promotif & preventif utamanya untuk operasional lapangan Puskesmas, sangat kecil. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang kurang sistematis dan kurang terarah. Target-target MDGs perlu dipastikan tercapai di 2015. Tantangan dari kutub PTM semakin meningkat

3 REVIEW BOK 2011

4 REALISASI DANA TP BOK NASIONAL (cut off 26 Januari 2012)
URAIAN ALOKASI REALISASI % BOK 904,555,000,000 783,914,809,006 86.66 Sumber : Data SAU KEMENKEU

5 TREND REALISASI DANA TP BOK (%)

6 % REALISASI DANA TP BOK PER PROPINSI

7 KAB/KOTA YANG BELUM ADA REALISASI
KAB. KEP MENTAWAI (SUMBAR) KAB. PENAJAM PASER UTARA (KALTIM) KAB. KUTAI KARTANEGARA (KALTIM) KAB. LANNY JAYA (PAPUA) KAB. LINGGA (KEPRI) KAB. ANAMBAS (KEPRI)

8 KENDALA/PERMASALAHAN
KONDISI GEOGRAFIS : Jauhnya lokasi puskesmas dengan Dinkes Kab/Kota terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia, menghambat pelaporan/penarikan dana & penyerahan POA. Tidak ada biaya transportasi dari Puskesmas ke DKK untuk verifikasi POA dan biaya dari DKK ke Kanwil DJPB atau KPPN. KPPN tidak satu lokasi dengan wilayah Dinkes Kab/Kota, (hanya ada 178 KPPN untuk 492 satker)

9 KENDALA/PERMASALAHAN
POLA KERJA : Dominasi program tertentu dalam penggunaan dana BOK. Ada beberapa Kab/Kota yg lebih m’utamakan program2 yg menyerap APBD lebih dulu. Tuntunan / pendampingan kurang dilakukan DKK ke pada Puskesmas Dukungan dana operasional APBD ditarik unt digantikan oleh BOK Belum ada format standar dalam penyusunan POA dan laporan kegiatan BOK.

10 KENDALA/PERMASALAHAN
SDM : Pemahaman administrasi keuangan TP-BOK. Keberanian bendahara hny smp pencairan UP Terbatasnya jumlah tenaga pengelola keu’an akibat penggabungan pengelolaan BOK dg Jamkesmas menjadi beban & membingungkan Beda persepsi terhadap Juknis BOK antara verifikator DKK dg Puskesmas Persyaratan pertanggung-jawaban yg dibuat rumit oleh DKK

11 Permintaan perubahan Juknis BOK (1)
Kebutuhan daerah terhadap upaya di luar 6 prioritas terutama untuk daerah perkotaan, di mana upaya prioritas umumnya sudah ber-jalan baik dengan menggunakan sumber dana APBD Kebutuhan spesifik daerah terhadap upaya di luar 6 prioritas seperti kasus jiwa di Aceh Arahan Menkes : pelayanan kesehatan haji

12 Permintaan perubahan Juknis BOK (2)
Perjalanan dinas konsultasi Puskesmas ke DKK Indikator evaluasi yang difokuskan ke unsur input, proses, dan output Mulainya fokus pembinaan manajemen BOK ke arah pemanfaatannya pada perencanaan masyarakat

13 Permintaan perubahan Juknis (3)
Barang Penunjang Upaya Kesehatan (max 10%) Tahun 2011, pembelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan banyak menimbulkan multipersepsi, karena batasan yang kurang jelas. Sehingga tahun 2012, bahan kontak dihilangkan, diganti dengan pembelian barang fisik yang tidak menimbulkan aset tetap. Pembelian barang penunjang total max 10% dari alokasi BOK karena di dalamnya meliputi pemeliharaan ringan termasuk ongkos tukang, barang penunjang untuk penyuluhan dan barang fisik yang tidak menimbulkan aset tetap.

14 Juknis BOK 2011 - 2012 2011 2012 Mekanisme Penyaluran Tugas Pembantuan
Ruang lingkup 6 upaya 6 upaya + upaya kesehatan lain Sasaran Dinkes Kab/kota, Puskesmas, Pustu, Pusling, Poskesdes, Posyandu Ditambah Dinkes Provinsi Latar Belakang SPM, MDGs Ruang Lingkup Upaya kesehatan Penunjang Yankes Penyelenggaraan Manaj Puskesmas Pemeliharaan ringan (max 5%) Kegiatan Penunjang Upaya Kesehatan Manajemen Puskesmas Barang Penunjang Upaya Kes (max 10%)

15 Juknis BOK 2011 - 2012 2011 2012 Kegiatan Konsumsi penyuluhan
Tidak boleh Boleh Transport rujukan Tidak Boleh PMT Bumil KEK Tidak Ada Ada ATK, Foto copi pengelolaan BOK Pencetakan media KIE Bea konsul ke Provinsi/Kab/Kota Pengorganisasian Terpadu, sekretariat Jamkesmas dan BOK, dengan 1 SK Kadinkes Terpisah antara sekretariat Jamkesmas – BOK, dengan 1 SK Kadinkes

16 PELAKSANAAN BOK

17 Potensial Masalah Tahun 2012
Tingkat Pusat : Persepsi bahwa BOK hanya untuk program GiKIA Penyelenggaraan BOK dipandang sebagai tanggung jawab Ditjen GiKIA Kecenderungan untuk minta seluruh program unit disebut dalam juknis BOK untuk legitimasi penggunaan dana di Puskesmas Melihat masalah di masyarakat hanya dari sudut program masing-masing

18 Potensial Masalah Tahun 2012
Tingkat Provinsi : Tim Pengelola BOK belum dibentuk Sosialisasi BOK pada Kab/Kota terlambat Pembinaan BOK Kab yang fragmented Perbedaan persepsi antara pengelola BOK Kab dengan KPPN setempat tidak difasilitasi Kepatuhan petugas DKK untuk melaporkan realisasi keuangan sesuai SAI kurang dibina

19 Potensial Masalah Tahun 2012
Tingkat Kabupaten : SK Alokasi BOK per Puskesmas terlambat SK Pengelola Keuangan TP BOK terlambat Adanya revisi DIPA terkait penyesuaian jumlah Puskesmas Perbedaan persepsi antara pengelola BOK Kab dengan KPPN Kepatuhan petugas untuk melaporkan realisasi keuangan sesuai SAI Mutasi SDM terlatih pengelolaan Keuangan BOK APBD ditarik / dikurangi

20 STRATEGIC INTENTION Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan, utamanya upaya promotif dan preventif

21 CRITICAL SUCCESS FACTORS
PENYEDIAAN DANA BOK TEPAT WAKTU. PENYALURAN DANA BOK KE SELURUH PUSKESMAS. PEMANFAATAN DANA BOK SESUAI KAIDAH PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU & TEPAT MUTU

22 CSF 1: PENYEDIAAN DANA BOK TEPAT WAKTU
KOMPONEN : PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEGIATAN YANG SESUAI JADUAL SIKLUS PERENCANAAN (RKA SKPD SELESAI TEPAT WAKTU) SK MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI BOK PER KAB/KOTA DI AWAL TAHUN PENYIAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT WAKTU (SK KPA; PPK; dll) PERTEMUAN TINGKAT PROVINSI UNTUK SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN PENYUSUNAN RENAKSI KABUPATEN REVISI ANGGARAN SEDINI MUNGKIN, BILA DIPERLUKAN

23 CSF 2: PENYALURAN DANA BOK
KOMPONEN : RAKONTEK TINGKAT DKK (SOSIALISASI BOK, ARAHAN DKK TENTANG KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN, PENETAPAN TARGET KINERJA AKHIR TAHUN TIAP PUSKESMAS BERIKUT RENAKSINYA) PERTEMUAN KONSULTASI BERKALA 3 PIHAK (DKK, PUSKESMAS, KPPN) UNTUK PENYUSUNAN POA PUSKESMAS DAN USULAN PENCAIRAN DANA PENYALURAN DANA KE PADA PUSKESMAS

24 CSF 3: PEMANFAATAN DANA BOK
KOMPONEN : RAKONTEK TINGKAT DKK (FOKUS TENTANG KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN DAN IMPLIKASINYA PADA RENAKSI PUSKESMAS, SERTA PENYUSUNAN POA PUSKESMAS) KOORDINASI KERJA LINTAS SEKTOR DI TINGKAT KABUPATEN DALAM RANGKA MENJAMIN KETERPADUAN KEGIATAN DAN DUKUNGAN BERBAGAI SUMBER DANA DAERAH PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS SESUAI POA PELATIHAN KADER TERMASUK UNTUK SMD MASYARAKAT PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM MMD / MUSRENBANG

25 CSF 4: PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU & TEPAT MUTU
KOMPONEN : RAKOR BERKALA DKK DAN PUSKESMAS BIMBINGAN /PENDAMPINGAN ADMINISTRATIF KEUANGAN PUSKESMAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN BERKALA KINERJA PUSKESMAS

26 PENYUSUNAN RKAKL TERPADU ANTAR LEVEL ADMINISTRASI KESEHATAN
Pusat: MENU GENERIK KETERPADUAN: - RKAKL PUSAT - RKAKL PROV - RKA SKPD RAKERKESNAS (fokus prioritas) LOKAKARYA PROVINSI Prov: MENU SPESIFIK DKK: USULAN RKA SKPD 26

27 SUMBER PENDANAAN PUSKESMAS
APBD DAK JAMKESMAS PUSKESMAS PROV PUSAT LAIN KAB/KOTA BOK DEKON JAMPERSAL PHLN CSR DUPLIKASI SINERGIS LOKMIN & POA PUSKKESMAS

28 PERAN MANAJEMEN KAB/KOTA
ANALISIS SITUASI KESMAS & PENETAPAN PRIORITAS MASALAH DAERAH SOSIALISASI BOK & RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PERTEMUAN KOORDINASI BERKALA DENGAN PUSKESMAS DAN KPPN / KANWIL DJPB SETEMPAT PELATIHAN / PENDAMPINGAN SMD & MMD MONITORING EVALUASI MONITORING EVALUASI KE PUSKESMAS &JAR, UKBM PENYUSUNAN PELAPORAN

29 PERAN MANAJEMEN PROVINSI
Analisis situasi kesmas wilayah Menyusun menu province spesific upaya kesehatan Rapat koordinasi perencanaan tingkat provinsi Sosialisasi & pelatihan mgt BOK untuk Kab/Kota Fasilitasi pembahasan anggaran Kab/Kota dg DJPB Pembinaan dan Penggerakan Manajemen BOK Kabupaten/Kota Monev penyelenggaraan BOK Penyusunan Laporan

30 INDIKATOR MANAJERIAL INPUT : % PUSKESMAS MENERIMA DANA BOK PROSES :
% PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN LOKMIN/BLN OUTPUT : % PUSKESMAS YANG MENCAPAI SELURUH TARGET KERJA AKHIR TAHUN (TAPJA) % ALOKASI DANA BOK YANG TERSERAP

31 Indikator audit Indikator Input
% defisit anggaran POA dipenuhi oleh BOK % dana BOK yang dicairkan Dinkes Kab/Kota disalurkan kepada Puskesmas yang mengajukan surat permintaan uang Indikator Proses % dana BOK tersalurkan tepat waktu sesuai POA Indikator Output % dana BOK digunakan untuk upaya promotif dan preventif sesuai Lokmin % dana BOK di Dinkes Kab/Kota dimanfaatkan untuk pengelolaan BOK

32 JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK
SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK ITEM JAMKESMAS JAMPERSAL BOK Sasaran Masyarakat Miskin Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas, bayi baru lahir yang belum memiliki jaminan persalinan Dinkes Prop. Dinkes Kab/Kota, Puskesmas&jaringannya, Poskesdes dan Posyandu Mekanisme Penyaluran Bansos (Transfer langsung dari kas negara) Bansos (Transfer langsung dari kas negara) Tugas Pembantuan (TP) Kegiatan Kuratif dan Reha bilitatif Promotif, Preven tif, Kuratif dan Rehabilitatif Promotif & Preven tif

33 PROGRAM UNGGULAN BOK JAM KES MAS MDGs JAM PER SAL KIA & KB IMUNISASI
GIZI PROMOSI KESLING P’DALI PENY BOK PROMOTIF PREVENTIF KESEHATAN MASYARAKAT MDGs R. JALAN R. INAP GADAR LINAKES TRANSPORT JAM KES MAS KURATIF REHABILITATIF ANC 4X LINAKES PENANGANAN KOMPLIKASI PNC & KN 3X JAM PER SAL KURATIF REHABILITATIF

34 TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TINGKAT PUSAT
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TINGKAT PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN RI SETDITJEN BINA GIZI DAN KIA BLOK C LANTAI VIII RUANG 817 JL. HR. RASUNA SAID BLOK X KAV. 4-9 JAKARTA 12950 TELEPON: EXT 8217 FAKS: HOT LINE : (PROGRAM), (KEUANGAN) WEBSITE: (INFO BOK),

35 Terima kasih

36 FOKUS UPAYA 2012 Sosialisasi BOK Tingkat Pusat (road show per unit eselon 1, Februari 2012) Sosialisasi BOK Tingkat Provinsi (Feb – Maret) Pelatihan TOT Manajemen BOK (Feb) Pendampingan/penggerakan pelaksanaan BOK (Feb – Des) Penyusunan Laporan Evaluasi BOK (per triwulan)