“QUO VADIS? PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM NKRI” BUKITTINGGI, SENIN, 19 MARET 2013.

Presentasi berjudul: "“QUO VADIS? PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM NKRI” BUKITTINGGI, SENIN, 19 MARET 2013."— Transcript presentasi:

1 “QUO VADIS? PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM NKRI” BUKITTINGGI, SENIN, 19 MARET 2013

2  CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA  UPAYA INI TERUS DILAKUKAN, SEMENJAK PEMERINTAHAN ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN SAAT INI DI ALAM REFORMASI, BERIKUT TATANAN NEGARA YANG MENGATURNYA.

3  PASCA REFORMASI DAN AMANDEMEN UUD 1945, TELAH TERJADI PERUBAHAN DRASTIS TERHADAP SYSTEM KETATANEGARARAAN REPUBLIK INDONESIA.  SEBELUMNYA PRESIDEN DIPILIH DAN DIANGKAT OLEH LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR)  PASCA REFORMASI DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT.

4  MUNCUL BERBAGAI ANALISIS, KAJIAN DAN EVALUASI DARI BERBAGAI PIHAK;  BANYAK PIHAK YANG MENYAMBUT POSITIF, KARENA: 1. PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DIANGGAP SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI YANG SESUNGGUHNYA, 2. PILKADA LANGSUNG DIANGGAP MERUPAKAN KEMAJUAN DALAM BIDANG KETATANEGARAAN.

5  ADA YANG TIDAK SETUJU, KARENA: 1. DIANGGAP MENABRAK RAMBU-RAMBU YANG PALING FUNDAMENTAL SYSTEM DEMOKRASI, TERUTAMA SILA KE- 4 PANCASILA. 2. TIDAK RELEVAN DITERAPKAN DI INDONESIA, KARENA MEMILIKI POTENSI KONFLIK YANG CUKUP TINGGI. 3. MENYEBABKAN HIGH COST ECONOMIC, MENYEDOT APBN DAN APBD DAN BIAYA PENCITRAAN DIRI CALON.

6  ISSU KRUSIAL DALAM RUU TENTANG PILKADA GUBERNUR TIDAK LAGI DIPILIH SECARA LANGSUNG, AKAN TETAPI KEMBALI DIPILIH OLEH DPRD.   POSISI GUBERNUR HANYA SEBAGAI WAKIL PEERINTAH PUSAT

7  SISTEM DEMOKRASI PERWAKILAN INI TERKESAN BAHWA REKRUTMEN POLITIK DILETAKKAN DI TANGAN SEGELINTIR ORANG DI DPRD YANG CENDERUNG OLIGARKIS.  SISTEM INI AKAN MENUTUP RUANG PARTISIPASI BAGI WARGA  INI MERUPAKAN KEMUNDURAN BESAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN CITA- CITA REFORMASI.

8  PERUBAHAN PERILAKU POLITIK DISINYALIR MENIMBULKAN EKSES NEGATIF BERUPA PERILAKU KORUPTIF TRANSAKSIONAL YANG DAPAT MEMPERBURUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH  SANG BUPATI/ WALIKOTA DAN GUBERNUR CENDERUNG MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA PASCA PELANTIKAN

9  PERILAKU ELIT POLITIK YANG TIDAK BAIK SEPERTI MONEY POLITIC MENIMBULKAN BIAYA (COST POLITIC) PILKADA YANG SANGAT MAHAL/ TINGGI  HARUS ADA SISTEM PILKADA YANG IDEAL DENGAN SUATU REGULASI  SISTEM YANG MAMPU MELAHIRKAN SOSOK CALON PEMIMPIN YANG MEMILIKI POLITICAL BRAIN TANPA DIPOLES OLEH PENCITRAAN

10  RUANG PARTISIPASI BAGI WARGA HARUS DIBUKA SELUAS-LUASNYA.  KANDIDAT TERPILIH BENAR-BENAR PILIHAN RAKYAT/ SUARA RAKYAT  FIGUR PEMIMPIN TERPILIH SANGAT DITENTUKAN KARAKTER DAN KEJUJURAN SERTA PRESTASI SEORANG CALON PEMIMPIN.

11 TERIMA KASIH