Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH"— Transcript presentasi:

1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Konsultan SIPKD USADI SISTEMINDO INTERMATIKA

2 Definisi Menurut PP 24 tahun 2005: Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

3 Standar akuntansi pemerintah Indonesia
Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. agar laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau di perbandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Standar akuntansi pemerintah Indonesia  PP No 24/2005 (SAP)

4 Tujuan Laporan Keuangan - SAP
Menyediakan informasi mengenai: posisi (dan perubahannya) sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi ketaatan realisasi terhadap anggarannya cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

5 Unsur-unsur Laporan Keuangan
Akuntansi komersil IPSAS PP 24 tahun 2005 Aktiva Kewajiban Ekuitas Kinerja Penghasilan Beban Penyesuaian pemeliharaan modal Assets Liability Net asset/equity Revenue Expenses Cash flow Aset Pendapatan Belanja Pembiayaan Laporan arus kas

6 Macam-macam Laporan Keuangan
Akuntansi komersil IPSAS PP 24 tahun 2005 Neraca Laporan laba rugi Laporan arus kas Laporan perubahan modal Catatan atas laporan keuangan Laporan kinerja keuangan Laporan perubahan aset bersih/ekuitas Laporan realisasi anggaran

7 = Balance sheet/Statement of Financial Position)
NERACA = Balance sheet/Statement of Financial Position) Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Berdasarkan PP 24 tahun 2005, neraca disajikan menggunakan basis accrual.

8 Neraca Neraca A S E T KEWAJIBAN EKUITAS DANA

9 Neraca - Aset ASET dalam Neraca diklasifikasikan menjadi: Aset Lancar
(kas dan setara kas, investasi jangka pendek, surat berharga yang mudah diperjualbelikan, piutang dan persediaan) Aset Non Lancar (investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya)

10 Neraca -- contoh PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …..
NERACA SKPD …………. Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1 U r a i a n Jumlah Kenaikan (Penurunan) Tahun n Tahun n-1 % ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Piutang Retribusi Piutarg Lain-lain Persediaan ASET TETAP

11 Neraca -- Kewajiban KEWAJIBAN dalam Neraca diklasifikasikan menjadi:
Kewajiban Jangka Pendek bunga pinjaman, utang jangka pendek pihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana  selisih antara aset dan kewajiban pemerintah, dalam neraca diklasifikasikan menjadi: Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

12 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan PP 24 tahun 2005, LRA disajikan dengan menggunakan basis kas. Unsur-unsur : Pendapatan Belanja Transfer Surplus/Defisit Pembiayaan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

13 LRA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….. SKPD .................
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER No. Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Lebih/ (Kurang) 1 2 3 4 5 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1 .1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1.1.3 Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah BELANJA 2.1 BELANJA OPERASI 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Barang 2.2 BELANJA MODAL 2.2.1 Belanja Tanah 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.2.6 Befanja Aset Lainnya Surplus/ (Defisit)

14 LAPORAN ARUS KAS Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dalam penyajiannya diklasifikasikan menjadi: aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan non anggaran

15 LAK – aktivitas operasi
 indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Contoh arus kas masuk dari aktivitas operasi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya serta transfer masuk. Contoh arus kas keluar dari aktivitas operasi belanja pegawai, barang, bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, belanja tak terduga/belanja lain-lain dan transfer

16 LAK – Investasi aset non keuangan
Mencerminkan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk antara lain berasal dari penjualan aset tetap dan aset lainnya. Arus keluar antara lain berasal dari perolehan aset tetap dan aset lainnya

17 LAK -- Pembiayaan Mencerminkan arus kas yang berhubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Contoh arus kas masuk penerimaan pinjaman, penerimaan divestasi, penerimaan kembali pinjaman, dan pencairan dana cadangan. Contoh arus kas keluar penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjamana jangka panjang dan pembentukan dana cadangan.

18 LAK – Non anggaran Mencerminkan penerimaan kas atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah

19 Laporan Keuangan Pemda

20 Tahapan – Aplikasi SIPKD
Penyiapan Struktur Rekening APBD dan Neraca Set Data Pemda : Setting PPKD  PPKD Setting Kode Rekening SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) RK-PPKD : RK-PPKD SKPKD : ....DPKD/SEKDA Rekening equitas dana yang diinvestasikan : Diinvestasikan dalam Aset Tetap Set Rekening Kas Daerah : Setting Rekening Neraca “Kas di Kas Daerah” atas Rekening Koran BUD

21 ...... Set Jenis Bendahara : Modul Data Master  Menu Jenis Jenis Bendahara, menentukkan posisi rekening neraca-nya untuk keempat jenis bendara yang ada Mapping SAP : Modul Data Master  Pokok  Mapping SAP, adalah menu mapping untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan format SAP. Mapping Arus Kas : Modul Data Master  Pokok  Mapping Arus Kas, adalah menu mapping untuk menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK). Mapping Transaksi Bendahara : Modul Data Master  Pengaturan  Mapping Transaksi Bendahara, adalah menu yang digunakan untuk melakukan mapping antara rekening RK-SKPD dengan seluruh bendahara baik penerimaan dan pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

22 ...... Set Korolari : Modul Data Master  Pengaturan  Set Korolari, adalah menu yang digunakan untuk melakukan memasangkan antara rekening Belanja Modal dengan Rekening Aktiva tetap-nya. Menu ini sangat berhubungan dengan Jurnal Korolari – pengeluaran, lebih tepatnya untuk menampilkan rekening aktiva tetap secara otomatis berdasarkan belanja modal yang kita pilih dari nomor SP2D-LS. Set Arus Kas : Modul Data Master  Pengaturan  Set Arus Kas, adalah menu yang digunakan untuk menentukan Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara yang dimunculkan pada Laporan Arus Kas. Pengisian Saldo Awal Neraca SKPD dan Saldo Awal Neraca PPKD, Modul Pertanggungjawaban  Cetak  Setting  Saldo Awal. Membuat Jurnal Pembalik, terhadap rekening tertentu sebesar Saldo Awal tahun lalu, yang bertujuan untuk meng-NOL-kan.

23 PERHITUNGAN Modul Pertanggunjawaban  Cetak  Setting  Perhitungan
Menu ini dilakukan untuk menghasilkan Laporan keuangan dengan menetapkan “tanggal” akhir dari periode laporan yg akan dihasilkan. Langkah perhitungan : JURNAL OTOMATIS : “ 31/06/2011” PERHITUNGAN : “ 31/06/2011” Jurnal otomatis dan Perhitungan tanggal yang diisi harus “sama”.

24 CEK dan RICEK DATA LRA – SKPD :
Nilai Realisasi Pendapatan harus sama dengan nilai SPJ Pendapatan dan Buku Besar Rekening Pendapatan bulan yang bersangkutan. Nilai Realisasi Belanja harus sama dengan SPJ Administratif/Fungsional dari masing-masing SKPD dan Buku Besar Rekening Belanja bulan yang bersangkutan. Nilai Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan harus sama dengan SPJ PPKD dan Buku Besar Rekening Pembiayaan bulan yang bersangkutan. Kecuali, adanya penyesuaian atas realisasi Pendapatan, Belanja atau Pembiayaan melalui Jurnal Memorial Penyesuaian. Contohnya : Adanya penyesuaian berupa perpindahan realisasi pendapatan dari satu SKPD ke SKPD lainnya.

25 …… NERACA – SKPD : Nilai Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan harus sama dengan nilai Saldo Akhir di Buku Penerimaan dan Penyetoran SKPD bersangkutan. Nilai Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan nilai Saldo Akhir di SPJ Fungsional Pengeluaran. Nilai Saldo Akhir SILPA harus sama Nilai Surplus/Defisit pada LRA SKPD bersangkutan. Nilai Saldo Akhir RK-PPKD adalah Jumlah antara Nilai Surplus/Defisit ditambah Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

26 …… NERACA – PPKD dan NERACA PEMDA :
Nilai Saldo Akhir Kas di Kas daerah, harus sama dengan Nilai Akhir Kas di BKU-BUD / Rekening Koran BUD. Nilai Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan PPKD harus sama dengan nilai Saldo Akhir di Buku Penerimaan dan Penyetoran PPKD. Nilai Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD harus sama dengan nilai Saldo Akhir di SPJ Fungsional Pengeluaran PPKD. Nilai Saldo Akhir SILPA PPKD harus sama Nilai Surplus/Defisit pada LRA PPKD. Nilai Saldo Akhir RK-SKPD (masing-masing SKPD) harus sama dengan nilai RK-PPKD pada masing-masing Neraca SKPD. Nilai Saldo Akhir SILPA Pemda, harus sama dengan nilai Surplus/Defisit pada LRA Pemda

27 SIMULASI PENYUSUNAN LAPORAN
Latihan Soal SIMULASI PENYUSUNAN LAPORAN BY SIPKD


Download ppt "LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google