KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010 RAKORBANGPUS 2009 JAKARTA 22 APRIL 2009

2 TOPIK BAHASAN Rambu-rambu Penganggaran Program-Kegiatan 2010
Proses Penyelesaian Dokumen Penganggaran Rencana Penerapan PBB dan MTEF 2010 Lampiran Pagu dan Realisasi Belanja Rp Murni K/L

3 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN 2010 1
Pagu APBN 2010 sebagai baseline budget Hanya mempertimbangkan penyelesaian kegiatan-kegiatan yang harus dituntaskan oleh Pemerintah, dan memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; Base line budget ini dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan keleluasaan bagi Pemerintah baru untuk melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan platform Presiden terpilih.

4 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN 2010 2
PROGRAM DAN KEBUTUHAN PRIORITAS : Program dan kegiatan pokok yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Bidang dan atau Prioritas K/L (akan disesuaikan dengan platform presiden terpilih); Kebutuhan Belanja Mengikat; Kebutuhan Dana Pendamping; Kebutuhan anggaran multi years project; Kegiatan yang diamanatkan UU; Distribusi alokasi antar daerah sesuai kebutuhan dan sinergi dengan program-program di daerah.

5 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN 2010 3
KEGIATAN YANG DIBATASI Penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya; Pemasangan telpon baru, kecuali untuk satker baru atau satker yang belum memiliki saluran telpon; Pembangunan gedung baru yang tidak menunjang tupoksi (mess, wisma, rumah jabatan, dsb.); Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional (ambulance, kendaraan tahanan, kendaraan penyuluh) dan penggantian kendaraan yang rusak berat; Pengeluaran lain-lain yang sejenis.

6 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN 2010 4
SINKRONISASI KEGIATAN PUSAT DAN DAERAH Memilih kegiatan dengan merujuk pada pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah; Mensinkronisasi antara kegiatan pada Renja K/L dengan kegiatan di daerah yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Dana Otsus.

7 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN 2010 5
PENGUSULAN TAMBAHAN PAGU ANGGARAN Permintaan tambahan pagu anggaran (dari Pagu Indikatif ke Pagu Sementara dan/atau Pagu Sementara ke Pagu Definitif) agar disampaikan KL kepada Meneg PPN dan Menteri Keuangan, untuk kemudian secara bersama (kolektif) disampaikan Pemerintah cq Menteri Keuangan kepada DPR;

8 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN 2010 6
PRESENTASI RKA KEPADA PANITIA ANGGARAN Jika KL diminta mempresentasikan rencana kegiatan & anggarannya (RKA) dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Pemerintah, maka RKA yang disampaikan adalah yang sudah dibahas dengan Komisi DPR terkait.

9 B. PROSES PENYELESAIAN DOKUMEN PENGANGGARAN (SAPSK-DIPA)

10 Alur Penyelesaian SAPSK K/L
Konsep DIPA DIPA K/L 4 RKA-KL : Disetujui DPR -Data Dukung Lengkap 5 6 DJPBN 1 3A Penelaahan DIPA 5 hari kerja 3B DJA Penelaahan RKAKL Perpres Rincian ABPP SAPSK 2 3C 5 hari kerja Lampiran I - V

11 Alur Penyelesaian SAPSK BA BUN
K/L Konsep DIPA DIPA Usulan Pendanaan 5 6 7 1 DJPBN DJA 4A Penelaahan DIPA Penelaahan Usulan Penelaahan RKAKL 5 hari kerja 5 hari kerja 3 4B 2 SAPSK MENKEU Izin Prinsip

12 Penjelasan Pada umumnya kelambatan penerbitan SAPSK saat ini disebabkan antara lain: Ketidaksiapan K/L dalam melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan, Keterlambatan persetujuan dari Komisi terkait di DPR atas rincian penggunaan dana dalam RKAKL, Kurangpatuhnya K/L dalam penyusunan RKAKL terhadap ketentuan penerapan Standar Biaya. Sebagai konsekuensi atas kondisi di atas, SAPSK tetap dapat diterbitkan namun alokasi pendanaannya diblokir.

13 C. RENCANA PENERAPAN PBB DAN MTEF 2010
Penerapan Performance Based Budgeting dan Medium Term Expenditure Framework akan diawali dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan Restrukturisasi tersebut dilakukan dalam tahun 2010, Hasil restrukturisasi diberlakukan tahun 2011 untuk seluruh KL

14 Restrukturisasi Program-Kegiatan 2010
Tahapan: No. Uraian Kegiatan Dok Sumber Ket 1. Penetapan Visi dan Misi K/L Renstra K/L dan Tupoksi K/L 2. Perumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes K/L) Renstra K/L 3. Restrukturisasi Program Tupoksi Eselon I 4. Perumusan Outcome Program Visi & Misi Eselon I 5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program IKU Kegiatan unggulan atau pendekatan lain 6. Perumusan Kegiatan per Eselon II/Satker Tupoksi Eselon II/Satker 7. Penetapan Output Kegiatan Output utama sesuai core business unit 8. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pendekatan kuantitas, kualitas dan harga; Indikator Keluaran Suboutput.

15 Beberapa Acuan dalam Perumusan Program s/d Indikator Kinerja
2. Acuan Perumusan Sasaran Strategis; Acuan Perumusan Program; Acuan Perumusan Outcome Program; Acuan Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program; Acuan Perumusan Kegiatan; Acuan Perumusan Output Kegiatan; Acuan Perumusan Indikator Kinerja Kegiatan.

16 Tahapan Penerapan KPJM
3. Tahapan Penerapan KPJM Berlanjut; Dihentikan; Ditinjau. Kebijakan Pemerintah yg Ada Review 1 Berlanjut; Ditinjau; Kebijakan Baru. Memprioritaskan kembali Ditetapkan Proses Penganggaran Evaluasi & Penilaian Kebijakan lama : realisasi, trend analysis, penyesuaian; Kebijakan baru : penilaian. Menetapkan Baseline 2 Yg dihitung Total = Lama + Baru Merumuskan Parameter menetapkan Parameter Index : 2010, 2011, 2012 Menghitung Forward Estimate diterapkan per Program Forward Estimate 2010 2011 2012

17 Langkah Awal Penerapan KPJM 2010
4. Langkah Awal Penerapan KPJM 2010 Hal-hal yang harus diperhatikan : Berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan pada TA 2010, K/L melakukan review thd kebijakan (Program/Kegiatan/Sub-sub) untuk menetapkan mana yang benar-benar masih terus dilaksanakan untuk 3 tahun ke depan yaitu : TA 2011, 2012 dan 2013; Hasil review selanjutnya dihitung kebutuhan anggarannya dengan memperhatikan target volume output yang akan dicapai tiap-tiap tahun untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dengan mengacu pada harga tahun ini; Hasil perhitungan thd kebutuhan anggaran yang diperoleh dijadikan angka dasar atau baseline. Selanjutnya penetapan angka Prakiraan Maju dilakukan melalui penyesuaian terhadap angka baseline sesuai dengan perubahan Parameter untuk masing-masing tahun.

18 Langkah Awal Penerapan KPJM 2010
Review Pagu Definitif 2010 Program, Kegiatan dan Sub/grup/tahapan (ON) 1 2 Program 3 Kegiatan Sub/grup/tahapan running Cost; pelayanan dasar; multi years; Tunggakan; Penyelesaian keg. Costing Process 4 Prakiraan Maju Baseline (Existing policy) Hasil costing; Penyesuaian parameter; 5 2011 2012 2013

19 Langkah Tindak Lanjut Restrukturisasi Program, Kegiatan dan MTEF
Sedang disiapkan Buku Pedoman/ Panduan bagi KL dalam melakukan restrukturisasi program, perumusan kegiatan dan indikator kinerja, serta penyusunan MTEF. KL diharapkan agar proaktif/antisipatif mempersiapkan Restrukturisasi Program dan Kegiatan tersebut.

20 TERIMA KASIH

21 Lamp.1 Total Pagu & Realisasi KL Tahun 2005-2009
Pemotongan pagu tidak mengikat Triliun Rp Pagu APBN/APBN-P cenderung naik lebih cepat dibandingkan realisasi, bahkan setelah kebijakan pemotongan anggaran sekalipun…

22 Lamp.2 Realisasi Belanja Mengikat & Tdk Mengikat KL Rp Murni 2005-2008 (% terhadap APBN, APBN-P)
Rata-rata % realisasi APBN-P: 85,5% Rata-rata % realisasi APBN: 90,9% Realisasi belum pernah mencapai 100%...

23 Lamp.3 Pagu APBN Rp Murni, 10 KL Terbesar 2005-2009 (triliun Rp)

24 Lamp.4 Realisasi dari 10 KL dengan Pagu APBN Rp Murni Terbesar, (% terhadap Pagu APBN Rp Murni)

25 Lamp.5 Pagu APBN 2005-2009 & Pagu Indikatif 2010, Rp Murni
Triliun Rp Pagu Indikatif (Rp Murni) 2010 sebagai pagu baseline…