Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014

Presentasi berjudul: "Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014"— Transcript presentasi:

1 Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014

2 PENYUSUNAN RPJMN

3 ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT RPJPN 2005-2025
RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis: SDA yang tersedia SDM yang berkualitas Kemampuan Iptek 3

4 KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) Jangka Panjang: KELUAR DARI MIT Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun RT-RPJMN sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. Tidak boleh meleset masa 5 tahun kedepan. AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3): SDA, SDM, IPTEK. RT-RPJMN: Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Polhukam Ekonomi Kesra Lingkungan Daerah Membutuhkan Comprehensif Reform Not BAU (out the box) Prinsip berkelanjutan Terpadu tidak sendiri- sendiri Pengelolaan SDA dan biodiversity -Kelautan Mitigasi adaptasi PI Tranfromasi Struktur Resiliensi Infrastruktur Inovasi Mutu SDM Kemiskinan Pemerataan -Employment BPJS Pemerataan SPM terpenuhi Urbanisasi Pelaksanaan Desentralisasi RB Tertib hukum Anti korupsi Demokrasi Stabilitas DN Delivery Mechanism Kerangka Pendanaan : APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan 4

5 POLA HUBUNGAN ANTARA RPJPN, RPJMN,DAN RKP
RPJM I RPJM II RPJM III SDA SDM IPTEK RPJM IV 2015 Transisi RPJM II  III TEMA RKP 2015 Keberlanjutan RKP 2014 Merespon Tantangan Eksternal-Internal Diterjemahkan ke dalam isu strategis masing-masing Bidang RPJP 9 BIDANG TEMA RKP 2015 TANTANGAN INTERNAL EKSTERNAL RKP 2015 RPJM 3 Perpres (Jan 2015) RPJM 3 Teknokratik (Agt 2014) APBN 2015 ISU STRATEGIS 9 BIDANG PEMB. 2015 Diselaraskan Melalui Proses APBN-P 2015 (Mar-Apr 2015) 5

6 TEMA, PRIORITAS, DAN ISU STRATEGIS RKP 2015
ARAHAN RPJPN RPJM 3: Pembangunan Keunggulan Kompetitif yang berbasis: SDA yang tersedia SDM yang berkualitas Kemampuan IPTEK RPJMN merupakan bagian dari RPJPN RKP 2015 adalah tahun pertama RPJMN 3 dan merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP Dengan demikian isu strategis RKP ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015. Tema disusun berdasarkan: tantangan, keberlanjutan, dan mandat RPJPN dengan penekanan pada tahapan pembangunan periode RPJMN Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan RPJPN RANCANGAN TEMA RKP 2015 : Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan Daya Saing Nasional PRIORITAS BIDANG RPJPN : Sosial budaya dan kehidupan beragama; Ekonomi; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan Aparatur; Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Penyediaan Sarana dan Prasarana; Pengelolaan SDALH. ISU STRATEGIS : Diturunkan dari masing-masing Bidang Pembangunan (fokus, memiliki daya ungkit tinggi, jelas lokasi) 6 6

7 RANCANGAN ISU STRATEGIS PER BIDANG RKP 2015
NO. ISU STRATEGIS 1 BIDANG PEMBANGUNAN SOSBUD DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) 2 Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi 3 Pengendalian Jumlah Penduduk 4 Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 5 Optimalisasi Anggaran Pendidikan BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI* Transformasi Struktur Industri Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja BIDANG PEMBANGUNAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA* Perkuatan Sistem Logistik Nasional Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Penataan Perumahan/Permukiman Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan BIDANG PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Perkuatan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Energi BIDANG PEMBANGUNAN IPTEK Peningkatan Kapasitas IPTEK 6 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK Konsolidasi Demokrasi 7 BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan 8 BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN APARATUR Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 9 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Pembangunan daerah tertinggal 7

8 JADWAL RANCANGAN RPJMN 2015-2019…(1)
No. Kegiatan/bulan 2013 2014 Agust Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli 1 2 3 4 Raker I Penyusunan RPJMN Background study RPJMN a. Draft Awal Background study b. Hasil Background study Evaluasi RPJMN Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN a. Konsultasi Publik b. Rapim Penetapan Konsep Ranc. Teknokratik c. Hasil Konsep Rancangan Teknokratik 5 Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPJMN 6 Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L a. Kick of Penyusunan Renstra K/L b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L 7 Sosialisasi Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Kepada masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat 5-20 Mei Finalisasi RKP 2015 12-19 Mei Masukan Renstra K/L 3 Juni Launching RPJMN Teknokratik dan Pedoman Renstra K/L

9 JADWAL RANCANGAN RPJMN 2015-2019…(2)
No. Kegiatan/bulan 2014 2015 Agust Sep Okt Nov Des Jan Feb Maret 1 2 3 4 9 Pelantikan Presiden 10 Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 11 Penyusunan Rancangan Renstra K/L 12 Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN 13 Penetapan Rancangan Awal RPJMN 14 Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L 15 Konsultasi Publik 16 Penyusunan Rancangan RPJMN 18 Musrenbang Jangka Menengah Nasional 19 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 20 Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN 21 Penetapan RPJMN 22 Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda 23 Proses Penyesuaian Rancangan Renstra K/L terhadap RPJMN 24 Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN (jika diperlukan)

10 PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015-2019
Pimpinan K/L wajib menyusun Renstra K/L (teknokratis) berpedoman RPJMN (teknokratis). Pimpinan K/L berkoordinasi dg Pemda untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam rangka pencapaian sasaran nasional sesuai dg Rancangan teknokratis Renstra K/L di sektornya. K/L melakukan penyelarasan terhadap rancanagan teknokratis Renstra dg visi, misi, dan program prioritas presiden terpilih, yg selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra K/L Menyampaikan rancangan Renstra ke Bappenas paling lambat Nov 2014 untuk penelaahaan, penyesuaian, dan penetapan (3 bulan setelah penetapan RPJMN) Renstra yang telah ditetapkan dikoordinasikan antara KemenPPN, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemen PAN-RB (kerangka regulasi, pendanaan, dan kelembagaan) Rencana uji coba pada K/L pilot (PU, Kemenhub, Kementan, Kemenperin, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbud, MA, MK, dan KPK) Sistematika penulisan Renstra: Bab I Pendahuluan Bab II Visi, misi, dan tujuan K/L Bab III Strategi dan arah kebijakan Bab IV Penutup Lampiran

11 Permasalahan saat ini

12 KESENJANGAN MENINGKAT
Triple-track problem: MISKIN – RENTAN – TIMPANG Jumlah penduduk miskin terus berkurang, namun semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya. KEMISKINAN BERKURANG Tidak terjadi komplementaritas antar program Belum menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran; Terlalu banyak instansi yang menangani penanggulangan kemiskinan sehingga: Koordinasi sangat sulit Penanggungjawab utama tidak jelas Keterlibatan dan tanggung-jawab pemerintah daerah kurang jelas. PERMA-SALAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKIN-AN KERENTANAN TINGGI Sebagian yang di atas GK masih rentan jatuh ke kemiskinan. Namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia. KESENJANGAN MENINGKAT Rasio Gini yang meningkat dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.

13 PERKEMBANGAN JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
Jumlah penduduk masih bertambah dengan jumlah absolut yang relatif besar sebagai akibat dari momentum kependudukan (tingkat kelahiran yang stagnan) Laju pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi dan bervariasi antar provinsi Rendahnya akses dan kualitas layanan KB dan kespro, termasuk kapasitas SDM penyedia layanan, dan tingginya disparitas antarwilayah Sumber: dan Bappenas dkk (2013).

14 TINGKAT KEMISKINAN Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan dari 11,37% pada Maret 2013 ini disebabakan terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN-P. Dampak dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan sebagai dampak antara lain karena kenaikan BBM pada bulan Juni dan perubahan iklim. Target APBN 2014 sebesar 9,0%-10,5% (Revisi RPJMN : 8,0%-10,0%). 14

15 KINERJA EKONOMI BAIK, NAMUN KEMAKMURAN BELUM MERATA
Kesenjangan meningkat Tidak ada negara yang maju dengan kesenjangan yang tinggi Kesenjangan terjadi karena adanya inequality of opportunities. Inclusive growth: Pertumbuhan ekonomi harus memungkinkan setiap orang berkontribusi dan mendapat manfaat Opportunity for all (termasuk miskin, berkebutuhan khusus, perempuan) quality: produktivitas meningkat INDONESIA Rata-rata pertumbuhan GDP adalah 5.5 antara 2002 dan 2011 Ertumbuhan ini diikuti dengan menurunnya kemiskinan ( Menurun setengah dari 24% (1999) menjadi 12% (2011) Tetapi perumbuhan eknonomi tidak merata: inequality meningkat dari 0.3 menjadi 0.41

16 ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN
2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah tumbuh di bawah rata2 nasional Sumber: Susenas, World Bank calculations Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata2 nasional. Pertumbuhan lebih besar terdapat pada rumah tangga terkaya. Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yad. 16

17 ARAH DAN STRATEGI RPJMN 2014-2019

18 SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019
RPJPN MP3KI Background Study RPJMN Rancangan RPJMN Teknokratis Evaluasi RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN *** *** 8,2 9,0 – 10,5** 6,0 - 8,0 4,0 – 5,0 14, ,97 11,47* Target Realisasi Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014 18

19 Klasifikasi Program dan Kegiatan
AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI DAN RPJMN 2015 – 2019 Rekonsiliasi Transformasi & Ekspansi Keberlanjutan RPJMN Sistem perlindungan sosial yang komprehensif Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan Bantuan & perlindungan sosial Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif RPJMN Fase MP3KI Klasifikasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan UMKM 19

20 PENDEKATAN UPAYA PENGURANGAN KESENJANGAN
ANTAR INDIVIDU GINI RASIO SJSN,PKH,BEASISWA, BLT, DLL DELIVERY MECHANISM Sektoral (pendidikan,kesehatan, dll) DAK DAU Hibah Daerah (Earmark) K E S N J ANGAN ANALISA GAP COSTING SPM PELAYANAN DASAR AMANAT UUD SEMUA WILAYAH SPM Basis Keunggulan Daya Saing Proses nilai tambah Konektivitas WILAYAH STRATEGIS PERCEPATAN MP3EI,KEK,FTZ, KAPET WILAYAH TERTINGGAL KEBERPIHAKAN Kab. Tertinggal Lintas Sektor Pelayanan Dasar Akses Perekonomian ANTAR WILAYAH KESEJAHTERAAN KEAMANAN Darat & Pulau Terluar Pelayanan Dasar dan Akses Ekonomi di Kecamatan Lokasi Prioritas KAWASAN PERBATASAN TINGKAT PERKEMBANGAN EKONOMI PDRB Metropolitan, Besar, Menengah dan Kecil PERKOTAAN SPM Perkotaan Desa Maju dan tertinggal PERDESAAN Implementasi UU Desa

21 KEBIJAKAN DUAL TRACK STRATEGY PERLU DIPERKUAT DENGAN REGULASI, SISDUR, DAN DATA YANG MENUNJANG
PRO-POOR Kebijakan Ekonomi SISDUR Non-Miskin DUAL TRACK FOUR TRACK STRATEGY GROWTH WITH EQUITY Miskin Kebijakan Afirmatif DATA REGULASI SISDUR 21

22 PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI
REGULASI Landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan PK Basis data yang akurat dengan update regular yang dilakukan melalui kelembagaan yang solid Definisi kemiskinan yang tepat dan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM) SISTEM PROSEDUR DATA 22

23 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF
Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Yang Komprehensif Pengembangan Kerangka Regulasi dan Kebijakan Peraturan pelaksanaan yang mengurangi kesenjangan dalam akses layanan publik dan kesempatan ekonomi Peraturan pelaksanaan pendukung implementasi jaminan sosial Penguatan Lembaga Jaminan Sosial Penguatan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Pengembangan sistem pendukung, pengendalian mutu, dan monev SJSN Perluasan sosialisasi dan advokasi kepada sektor informal, kelompok tertentu lainnya Penataan Bantuan Sosial Transformasi program sesuai skema MP3KI (berkelanjutan dan temporer) Perbaikan desain dan Sinergi antar program (Contoh: transformasi kepesertaan PKH) Efektivitas bantuan sosial (review kriteria dan paket manfaat, monev) Pengembangan Sistem Pelayanan Sosial Yang terintegratif Pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu: BDT dan updatingnya, outreach dan pengaduan Pengembangan sistem pelayanan dan rujukan terpadu: BDT dan updatingnya dan pengaduan Peningkatan kompetensi pekerja sosial & pendamping masyarakat

24 TRANSFORMASI BANTUAN SOSIAL – BERBASIS SIKLUS HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA
Bantuan Tunai Bersyarat Berbasis Keluarga dengan komponen: Anak (pendidikan dan kesehatan) Penyandang disabilitas Lansia Bantuan pangan Bantuan pangan Asistensi sosial Lanjut Usia Asistensi sosial Penyandang Disabilitas Asistensi sosial pendidikan dan kesehatan Bansos Reguler Bantuan sosial berbasis panti untuk penduduk di luar sistem keluarga (termasuk ABH) SINERGI DAN INTEGRASI Sistem Rujukan Terpadu: Pendataan, updating, & outreaching; Rujukan program Pengaduan Panti Anak, Lansia, disabilitas telantar Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya Simplify tabel 2025 Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP Bansos Temporer Bantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunai Bantuan penghidupan berkelanjutan

25 Potensi Penataan PMKS (1)
Permensos 8 tahun 2012 Saran Setelah Penataan Balita telantar Anak telantar (usia 6-17 tahun) Penduduk lanjut usia telantar usia 60 tahun ke atas 1. Penduduk Telantar 4. Anak dengan disabilitas 5. Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas 2. Penduduk Penyandang Disabilitas 6. Fakir miskin 7. Perempuan rawan sosial ekonomi 3. Fakir Miskin (Penduduk miskin terdata & berdomisili tetap) 8. Gelandangan 9. Pengemis 10. Anak jalanan 11. Pemulung 4. Penduduk Miskin yang Tidak Berdomisili Tetap (Homeless)

26 Potensi Penataan PMKS (2)
Permensos 8 tahun 2012 Saran Setelah Penataan 12. Komunitas adat terpencil 5. Masyarakat adat 13. Korban bencana alam 14. Korban bencana sosial 6. Korban bencana 15. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 16. Korban tindak kekerasan (usia 18 tahun ke atas) 17. Wanita tuna susila 18. Korban trafficking 19. Pekerja migran bermasalah 7. Korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia 20. Anak berhadapan dengan hukum 21. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya 22. ODHA 23. Kelompok minoritas 24. BWBLP 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis 26. Korban Napza 8. Penduduk termarjinalkan

27 PENATAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

28 KERANGKA KELEMBAGAAN: SISTEM RUJUKAN DAN PELAYANAN SOSIAL TERPADU
Program Kesejahteraan Sosial yang terfragmentasi diarahkan untuk lebih terpadu. SISTEM RUJUKAN TERPADU dibangun di setiap daerah untuk meningkatkan integrasi program, dengan fungsi: Pemutakhiran basis data terpadu Penanganan pengaduan dan pelayanan kesejahteraan sosial Sistem ini menjadi media penghubung dan koordinasi pelaksanaan untuk K/L terkait di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dan perusahaan (CSR). Pengembangan sistem dilakukan pada tingkat daerah (kota/kabupaten, di kecamatan untuk daerah yang padat atau dengan geografis yang sulit) Sistem Rujukan melibatkan pekerja sosial dan komponen masyarakat lain.

29 Pertumbuhan inklusif (MP3EI)
SINERGI LOKASI, TARGET, DAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Komponen Saat ini MP3KI A. Mekanisme Ekonomi - Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan inklusif (MP3EI) - Stabilitas Ekonomi Makro Pengendalian inflasi dan kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat B. Afirmasi (Keberpihakan) - Program 4 Klaster Belum terpadu lokasi dan waktu Terpadu lokasi target dan waktu Sinergi dengan program daerah dan CSR Konsolidasi program bantuan sosial unified data base - Sistem Jaminan Sosial Sistem dan cakupan terbatas Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas Sistem semakin lengkap dan universal coverage - Sustainable Livelihood Terbatas dalam meningkatkan daya tahan penduduk miskin Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI) - Dukungan Data belum terpadu Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number (e-KTP) 29

30 SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA
A R I S K E M I S K I N A N Program-program Perlindungan Sosial Program Keuangan Mikro dan Pengembangan Penghidupan Sangat Miskin Miskin Moderat Non Miskin Rentan Tidak Miskin Sejahtera Penanganan kemiskinan harus lebih terintegratif dan proporsional. Pemberian bantuan memerlukan syarat sasaran, kriteria, dan mekanisme agar tidak membuat ketergantungan pada negara. Sinergi di tingkat wilayah dan rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT).

31 PELATIHAN KETRAMPILAN
KOMPONEN UTAMA DALAM PENDEKATAN GRADUASI MENUJU PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN Kemiskinan Ekstrim Penghidupan Berkelanjutan PENDAMPING (COACHING) TABUNGAN TRANSFER ASET PELATIHAN KETRAMPILAN BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN ANALISIS PASAR PERTARGETAN Mulai Bulan ke-3 Bulan ke-6 Bulan ke-24 Bulan ke-36 Sumber: Graduation model, CGAP

32 SINERGI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM (PUSAT DAN DAERAH)
PROGRAM-PROGRAM PUSAT JAMKES, BSM, RASKIN KUBE/UEP/RTLH ASLUT, ASODKB, ASKESOS PNPM: P’desaan, PUAP, KP UMKM Dll. Permasalahan yg sering timbul dalam koordinasi dan sinergi TNP2K: koord TKPKD Bappenas: koord sasaran & program2 pusat K/L: supervisi implementasi Pemda tidak memiliki data peserta by name by address Informasi yang diterima daerah tidak sempurna (sosialisasi lemah) PROGRAM-PROGRAM PROVINSI RTSM/KSM ex PKH Inclusion/Exclu-sion error pendataan dan tidak adanya pemutakhiran sehingga tidak sesuai dg kondisi riil Kriteria peserta program pusat berbeda dg target sasaran program daerah KUBE/UEP/RTLH daerah Jamkesda Beasiswa siswa miskin, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Koperasi Dll. Bappeda: koordinasi penentuan sasaran, program & monev Dinas terkait: supervisi implementasi Tidak adanya kekuatan hukum untuk mendo-rong komplemen-taritas PROGRAM-PROGRAM KAB/KOTA Bappeda: koordinasi penentuan sasaran & program Dinas terkait: supervisi implementasi Berbagai pelat. keterampilan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, PRONA, Koperasi, Proyek2 infrastruktur desa, dll Resertifikasi PKH telah dapat menyelesaikan masalah ini 32

33 CONTOH INISIATIF KOMPLEMENTARITAS PROGRAM UNTUK MENDUKUNG PESERTA PKH
Akselerasi Kemam-puan Belajar Pemberantasan Buta Aksara Koperasi Wanita (Kopwan) RTSM Les bahasa Inggris Les SD/SMP untuk mata pelajaran UAN Mengajarkan baca-tulis ibu-ibu dalam setiap pertemuan kelompok bulanan Mengupayakan bantuan permodalan Kopwan dari Dinas Koperasi Pendirian Fasdik di Tempat Terpencil Pembangunan Fasilitas MCK Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Koordinasi dg tokoh masyarakat untuk mengajukan pendirian MTs ke Depag Mengajak mahasiswa untuk membangun fasilitas MCK di desa Mengupayakan RTSM memperoleh pendampingan KUBe “Saya sangat bersyukur karena sudah tidak dianggap sebagai orang miskin lagi.... Anak saya sudah SMA dan sekarang saya sudah punya usaha sendiri” Contoh: Ibu Mujali Saodah dari Desa Triwulan Mojokerto, Jawa Timur saat menerima surat graduasi dari PKH. Taman Bacaan / Perpustakaan Desa Pelatihan Keterampilan Dukungan Marke-ting Usaha Bordir Fasilitasi pembangunan taman bacaan desa Memfasilitasi pemberian pelatihan keterampilan pada kelompok RTSM Fasilitasi kemudahan akses pemesanan jasa bordir milik RTSM

34 PENUTUP Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah yang harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi guna mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rancangan RPJMN mendatang, titikberat pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada: Peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan kemiskinan, pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan; Peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan global. Peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah serta keberpihakan kepada koperasi; 3. Peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah diperlukan agar mampu mereduksi berbagai ketimpangan, termasuk ego sektoral dan wilayah. TERIMA KASIH 34