Kebijakan Nasional Pengendalian TB

Presentasi berjudul: "Kebijakan Nasional Pengendalian TB"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Nasional Pengendalian TB
Disampaikan di WORKSHOP NASIONAL PENGUATAN Tim Pelatihan Provinsi Hotel Ibis Senin Jakarta, 18 – 21 Nopember 2014 Sub Direktorat TB Kemenkes RI

2 Situasi Tuberkulosis di Indonesia
Notifications 2012 New cases 322,882 Re-treatment 8,542 Treatment success rate for new smear positive or culture positive 90% Estimated MDR TB cases among notified pulmonary cases: 6,800 cases TB is the killer number one among communicable diseases Berikut menjelaskan situasi Tuberkulosis di Indonesia bersumber dari Global Report 2013.

3 AKSELERASI KEGIATAN TB TH 2014
Survei Prevalensi TB di 33 Provinsi Penguatan data epidemi pendukung lainnya: inventory study, master plan Resistence surveilance nasional Penguatan Pelibatan sektoral melalui INPRES Pengendalian TB (on progress Kemenkokesra) Penguatan sistem Jaga Mutu Pemeriksaan Laboratorium Mikroskopis (Lot Quality Assurance System/LQAS) di 33 provinsi Penguatan dan perluasan jejaring lab TB untuk biakan dan uji kepekaan di 10 laboratorium

4 AKSELERASI KEGIATAN TB TH 2014
Perluasan layanan alat diagnosis cepat untuk pasien TB MDR dan TB HIV (GeneXpert) di 33 provinsi Integrasi layanan TB pada Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Penguatan sistem informasi TB berbasis web (SITT dan eTB manager) Menerbitkan aturan untuk mandatory notification (wajib lapor) Menyusun Perjanjian Kerjasama dengan BPJS terkait pendanaan pasien TB di era JKN Pelibatan NGO, CSO dan Paguyuban pasien/mantan pasien TB/TB MDR dalam kegiatan pengendalian TB

5 KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KEDEPAN
Membangun lingkungan yang kondusif (meningkatkan akses) yang memungkinkan menuju Indonesia Bebas TB : Menerapkan Mandatory Notification (kewajiban melaporkan) untuk semua kasus TB, Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit, Sertifikasi Dokter Praktek Swasta, Penggunaan Obat TB yang rasional, Inklusi TB dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional, Terbentuknya Duta-duta TB, Peningkatan Advokasi untuk menjamin kesinambungan pendanaan TB Mendorong skrining Tuberkulosis pada kelompok-kelompok rentan TB (Diabetes Mellitus, ODHA, Ibu hamil, kelompok anak dengan kekurangan gizi dll),

6 KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KEDEPAN
Perluasan dukungan pelayanan (dukungan sosial) dengan memobilisasi sumber-sumber pendanaan swasta dan masyarakat Penyusunan paket-paket intervensi untuk keterlibatan komunitas / kemitraan guna mempercepat pencapaian indikator-indikator global dan nasional dalam pengendalian TB. Logistik untuk pengendalian TB disediakan oleh pemerintah. Peningkatan dan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pengendalian TB. Peningkatan kemampuan laboratorium yang ditujukan untuk peningkatan mutu layanan dan jejaring / rujukan. Pengendalian TB berkolaborasi dengan pengendalian HIV. Sinkronisasi dengan komitment global.

7 SITUASI IDEAL MENUJU INDONESIA BEBAS TB
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya disparitas  penurunan insidens 6-7% per tahun Seluruh kasus TB di masyarakat memperoleh akses layanan TB berkualitas (coverage >>, mutu & TSR >>)  menurunkan transmisi TB, pencegahan TBMDR/XDR Tidak boleh ada lagi over counter TB drug sales Implementasi seluruh regulasi 2 yang kondusif  akreditasi RS, sertifikasi TB untuk DPM Active screening pada kelompok2 rentan TBDM, TBHIV, TB pada Bumil, TB pada anak malnutrisi Pelaksanaan Pengendalian Infeksi yang optimal disetiap setting layanan kesehatan

8

9

10 PENGEMBANGAN SDM TB (PSDM TB)
PSDM TB merupakan investasi penting dan mahal sehingga pengelolaannya harus dilakukan se-efektif mungkin: selektif metode dan program pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan program. Tujuan: Tersedianya tenaga pelaksana yang kompeten dalam pelaksanaan Program Pengendalian TB (teknis dan manajerial) dalam jumlah yang memadai di seluruh tingkat layanan kesehatan dengan sistem dan lingkungan kerja yang mendukung untuk tercapainya tujuan Program PengendalianTB Terpenuhinya standar kebutuhan minimal (jumlah dan jenis tenaga) dalam program pengendalian TB di setiap jenjang, baik di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Adanya kesinambungan pemenuhan kebutuhan SDM Program TB

11 PENGEMBANGAN SDM TB DALAM PROGRAM PENGENDALIAN TB NASIONAL
Pencapaian target global TB Target Kementerian Kesehatan RI (RPJMN) Tantangan HIV/AIDS, TB-MDR, TB-Infection Control (TB-IC) dan lain-lain. Desentralisasi di bidang kesehatan telah meningkatkan kompleksitas tantangan untuk pengembangan sumber daya manusia: Turnover staf yang tinggi Distribusi staf yang tidak merata di provinsi/kabupaten Mengakibatkan permintaan lebih tinggi terhadap ketersediaan tenaga yang terampil.

12 ISU STRATEGIS Kelemahan manajemen (kurangnya koordinasi, kolaborasi, kemitraan, desentralisasi pelatihan) Integrasi dan komprehensi pengembangan SDM Keterbatasan dana dan kecenderungan terhadap donor Meningkatnya ekspansi program dan kompleksitas program SDM TB: Ketersediaan Tenaga jumlah, mutu, distribusi, turnover tinggi, motivasi, retensi staff Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelatihan, supervisi dan monev

13 6 STRATEGI PSDM TB Berkontribusi terhadap perencanaan SDM dan pengembangan kebijakan  Melaksanakan in-service dan new initiatives training untuk penyedia layanan kesehatan dan manajer - pemerintah dan swasta - yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pengendalian TB nasional Berkontribusi untuk memperkuat pre-service training untuk dokter, perawat, dan petugas kesehatan lain yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pengendalian TB nasional  Memperkuat dan memperluas kemitraan untuk pengembangan SDM kesehatan untuk pengendalian TB secara komprehensif  Berk ontribusi terhadap sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi untuk membantu perencanaan SDM yang memadai, rekrutmen, kontrak, distribusi, evaluasi kinerja dan retensi Memonitor dan mengawasi kinerja SDM TB.

14 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DIKLAT
Health System Strengthening yang diarahkan dalam pencapain TB STOP Strategy dalam tujuan yang lebih komprehensif dalam kerangka Human Resources for Health (HRH) di Indonesia Transferring alokasi pendanaan PSDM TB utk meningkatkan komitmen pemerintah. Pengembangan kurikulum, modul, pedoman sesuai kompetensi yg dibutuhkan program (Keputusan Menkes no.725/SK/V/MENKES/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Kesehatan) Penguatan dan standarisasi mutu pelatihan In Service Training secara berjenjang Penguatan Tim fasilitator . Melibatkan institusi pendidikan untuk pre service training (Program TB di kurikulum pendidikan). Integrasi supervisi SDM TB (post training evaluation)

15 KEGIATAN PRIORITAS DI BIDANG DIKLAT TB
Pengembangan Provincial Training Team (PTT)  sbg unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM Prov/ Kab./Kota dan unit layanan kesehatan di wilayahnya Mengembangkan kegiatan diklat sesuai dengan kebutuhan program Nasional Pengendalian TB Mengembangkan diklat berdasarkan hasil TNA mulai dari pelayanan terdepan (puskesmas), kab/ kota, provinsi Berkoordinasi dengan Pusdiklat Aparatur Kesehatan, BPPSDMK: melatih para pelatih unit teknis (TOT) Menyiapkan SDM Kesehatan untuk mendukung tercapainya tujuan Program Nasional Pengendalian TB. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pelatihan TB Penguatan MIS SDM TB Pendataan kegiatan pelatihan untuk tiap jenis diklat  Mendukung ketersediaan data diklat (sistim informasi diklat).

16 PERAN DAN FUNGSI NO LEVEL PERAN & FUNGSI 1 Pusat
Penyiapin Kurikulum, Modul dan Akreditasi Pelathan TB Perencanaan Kebutuhan SDM TB Penyusunan Training Plan Penyiapan Tenaga Pelatih/Fasilitator Program TB. Pelatihan di Pusat: Piloting, Wasor TB, Pelatihan Lanjutan Sertifikasi peserta pelatihan TOT TB MIS SDM TB Mentoring SDM TB, Supervisi dan bimbingan teknis/OJT Monev Pengembangan SDM TB 2 Provinsi Fasilitasi Pelatihan Tenaga pengelola P2TB Kab/kota dan Fasyankes Sertifikasi peserta pelatihan TB 3 Kabupaten/Kota Pelatihan tenaga pengelola TB Fasyankes

17 Training Cascade

18 STANDAR SDM-TB DI PROVINSI-KAB/KOTA
WASOR TB TIM TRAINING TIM LOGISTIK TIM AKMS ≤ 20 KAB/KOTA 1 1 PTC Minimal 5 Fasilitator 1 Tim Logistik: IFP Wasor TB dll 1 Tim AKMS: Pomkes Program TB > 20 ≥ 2 KAB/KOTA WASOR TB TIM LOGISTIK TIM AKMS ≤ 20 Fasyankes DOTS 1 1 Tim Logistik: IFP Wasor TB dll 1 Tim AKMS: Pomkes Program TB >20 ≥ 2

19 STANDAR SDM-TB DI FASYANKES
RUMAH SAKIT PUSKESMAS TIPE RS SDM TB RS “A” “B” “C” “D” SWASTA Dokter (Umum/ Spesialis) 6 4 2 Disesuaikan Petugas TB Petugas Lab 3 Petugas Farmasi 1 SDM TB PRM PPM PS Dokter (Umum) 1 Petugas TB Petugas Lab Petugas Farmasi

20 JENIS PELATIHAN P2TB TERAKREDITASI (25)
PUSAT (13): TOT/PUP Pelatihan Manajemen P2TB PUP Pelatihan Manajemen Logistik P2TB PUP Pelatihan TB bagi Pengelola TB di Fasyankes PUP Pelatihan TB bagi DPS PUP Pelatihan AKMS P2TB PUP Pelatihan Kolaborasi TB-HIV PUP Pelatihan TB MDR PUP Pelatihan PAL bagi Pengelola Program TB di PKM PUP Pelatihan PAL bagi Pengelola Program TB di RS PUP Pelatihan MIFA PUP Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Strategis bagi Manajer dalam P2TB Pelatihan TB bagi Supervisor (Wasor) TB Advance course: ACDA PROVINSI (12): Pelatihan TB bagi Pengelola Program TB di Fasyankes Pelatihan Kolaborasi TB-HIV Pelatihan TB MDR Pelatihan Pemeriksaan Mikroskopis TB di Fasyankes Pelatihan Pemeriksaan Mikroskopis TB di Rujukan Uji Silang (RUS) Pelatihan PAL bagi Pengelola Program TB di Puskesmas Pelatihan PAL bagi Pengelola Program TB di RS Pelatihan Manajemen Logistik P2TB Pelatihan AKMS P2TB Pelatihan Kader TB Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Strategis bagi Manajer dalam P2TB Pelatihan MIFA/Manajemen Informasi Untuk Tindak Lanjut P2TB bagi Wasor TB

21 SITUASI SDM TB SD TAHUN 2012 44% 41% 45% 43% 42% 46% WASOR TB
TOTAL DILATIH AKTIF TIDAK AKTIF TURN OVER RATE 2010 457 256 201 44% 2011 131 77 54 41% 2012 119 66 53 45% DOKTER TAHUN 14.840 8.434 6.406 43% 14.254 8.160 6.094 12.912 7.513 5.399 42% PETUGAS TB 18.169 9.994 8.175 19.228 10.778 8.450 19.766 11.112 8.654 PETUGAS LABORATORIUM 10.260 5.576 4.684 46% 10.012 5.462 4.550 12.360 6.761 5.599

22 TERIMAKASIH