Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN Disampaikan oleh : Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 KERANGKA PENDANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO
1 ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARAT Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan Internasional Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan Menurunnya daya dukung lingkungan Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN RPJMN INDIKATOR JAWA BARAT 2010 2014 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,0 – 5,6 6,2 - 6,8 Kemiskinan (%) 9,12 – 8,91 4,15 - 4,12 Pengangguran (%) 10,4 – 11,5 8,8 – 9,8 Angka Kematian Bayi 27 24 Rata-Rata Lama Sekolah 8,10 8,70 Angka Harapan Hidup 70,36 71,41 Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) 7.535,00 8.650,10 RPJMD DKI JAKARTA RPJMD BANTEN RPJMD JAWA TENGAH ISU STRATEGIS Pengembangan Sistem Transportasi Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja Pembangunan Budaya Multi-Kultur Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat ISU STRATEGIS Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, Pelayanan kesehatan masyarakat, Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, Penanganan bencana alam, Pengendalian lingkungan hidup, Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan politik, Pengendalian kependudukan, Pemberdayaan ekonomi, Apresiasi budaya daerah Pemerintahan otonom ISU STRATEGIS Pengurangan Kemiskinan; Pengurangan Pengangguran; Pembangunan Infratstuktur; Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah KERANGKA PENDANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO KERANGKA PENDANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO KERANGKA PENDANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0 2017 ,59 7,30 6,0 – 7,0 APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2012 3.902,08 5,83 7,39 2017 7.820,22 6,00 – 6,50 4,50 – 5,50 APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2013 13.819,25 5,80 7,39 2018 21.430,95 6,20 – 6,70 4,50 – 5,50

3 RPJMD DKI JAKARTA 2012 - 2017 RPJMD JAWA BARAT 2013 - 2018
JAWA BARAT (RPJMN ) ISU STRATEGIS Pengembangan Sistem Transportasi Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja Pembangunan Budaya Multi-Kultur Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pendidikan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat RPJMD JAWA BARAT ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARAT Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan Internasional Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan Menurunnya daya dukung lingkungan Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat ISU STRATEGIS Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Pengangguran dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. Kualitas demokrasi Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat Penanggulangan penduduk miskin. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU) Ketahanan Pangan Keamanan dan ketertiban daerah APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0 2017 ,59 7,30 6,0 – 7,0 RPJMD BANTEN ISU STRATEGIS Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, Pelayanan kesehatan masyarakat, Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, Penanganan bencana alam, Pengendalian lingkungan hidup, Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan politik, Pengendalian kependudukan, Pemberdayaan ekonomi, Apresiasi budaya daerah Pemerintahan otonom RPJMD JAWA TENGAH ISU STRATEGIS Pengurangan Kemiskinan; Pengurangan Pengangguran; Pembangunan Infratstuktur; Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2013 17.380,16 5,2 - 5,8 8,5 - 9,5 2018 22.337,85 6,4 – 7,0 4,0 - 5,0 APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2012 3.902,08 5,83 7,39 2017 7.820,22 6,00 – 6,50 4,50 – 5,50 APBD (Rp.MILYAR) PRTMBHN EKONOMI INFLASI 2013 13.819,25 5,80 7,39 2018 21.430,95 6,20 – 6,70 4,50 – 5,50

4 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2

5 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 VISI PEMERINTAH DAERAH
DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA. 3

6 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,19 73,50 – 73,80 73,80 – 74,00 74,00 – 74,50 74,50 – 75,50 75,50 – 76,00 76,50 – 77,00 2. Angka Melek Huruf Persen 96,97 97,00 – 97,50 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 98,50 – 99,00 99,00 – 99,50 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,15 8,20 - 8,25 8,25 - 8,30 8,30 - 8,50 8,50 - 8,75 8,75 - 9,10 9,10 - 9,50 4. APK Sekolah Menengah 67,78 72,68 80,48 87,48 92,80 94,10 95,50  5. APK Pendidikan Tinggi 15,19 6. AHH (Angka Harapan Hidup) 68,60 68, ,9 ,2 ,25 70,5 - 71 70, ,5 7. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Buah N/A 5 10 20 25 30 40 8. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatas Orang = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 4

7 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 108,93 109 109,5 110 110,5 111 111,5 2. Skor Pola Pangan Harapan poin 70,2 72 74 76 78 80 82 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 63,78 63, ,00 64, ,00 65, ,00 66, ,00 67, ,00 68, ,00 4. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Juta orang 4 4,5 4,75 5,25 5,55 5,75 6 5. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 665 6. PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 21,25 21, ,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00 7. Laju Pertumbuhan Ekspor 5,48 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 6,5 - 7,0 7,0 – 7,5 7,5 – 8,0 8 – 8,5 8. Nilai Investasi PMA – PMDN Trilyun Rupiah 52,68 76,72 85,55 95,81 107,79 121,80 138,85  = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 5

8 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9. Nilai Investasi/PMTB adhb Trilyun Rupiah 165,20 142,58 159,69 179,65 203,00 231,42  10. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 175,2 190 200 210 220 230 250 11. 175,20 154, ,2 174, ,2 198, ,6 226, ,4 267, ,2 315, ,3 12. Inflasi Persen 3,86 8,5 - 9,5 6,0 - 7,0 6,3 - 7,3 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,21 5,2 - 5,8 5,9 - 6,5 6,2 - 6,8 6,3 - 6,9 6,4 - 7 14. Indeks Gini Poin 0,41 0,4 - 0,39 0,38 – 0,37 0,37 – 0,36 0,36 – 0,35 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 6

9 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Nilai Interval Skala 1 - 4 3 4 2. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 51,946 57,14 62.854 3. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala 1 - 7 N/A 3,5 5 6 4. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 54 57 60 63 65 68 70 5. Indeks Demokrasi Poin 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 46 50 75 80 85 7. Indeks Persepsi Korupsi 5,11 5,5 6,5 7 7,5 8 8. Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 9,99 11,0 12,1 13,3 14,6 16,1 17,7 9. Indeks Kebahagiaan 55 – 57 57 – 59 59 – 61 61 – 63 63 – 65 10. Indikator Daya Saing Provinsi Rangking = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 7

10 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Jumlah Penduduk Jiwa 2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Persen N/A 36-37 37-38 38-39 39-41 41-43 43-45 3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Persen per Tahun 1,79 03-Feb 04-Mar 05-Apr 06-Mei 07-Jun 4. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 9,6 9,6-10,4 10,4-10,8 10,8-11,2 11,2-11,7 11,7-12,3 12,3-13 5. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) 97,05 ,3 97,1 - 97,4 97,2 - 97,5 97,3 - 97,6 97,4 – 97,7 97,5 - 98 6. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 10,86 11,5-12,03 12,03-25,90 25,90-39,77 39,77-53,64 53,64-67,51 67,51-80 7. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 64,52 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 8

11 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Persen 73,55 73-75 75-77 77-78 78-79 79-81 81-83 9. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 63,53 63-64 64-65 65-67 67-69 69-70 70-71 10. Cakupan Pelayanan Air Minum 51,76 54-58 58-63 63-70 70-73 73-74 74-76 11. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik 63,21 63-63,5 63,5-64 67-68 68-69 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 9

12 Target Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Angka Kemiskinan Persen 9,52 8,80 - 7,80 7,80 - 6,80 6,80 - 5,90 5,90– 5,00 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10  2. Tingkat Pengangguran Terbuka 9,08 9,00 - 8,50 8,50 - 8,00 8,00 - 7,50 7,50 – 7,00 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00  3. Jumlah PMKS yang ditangani Orang 334,255 479,255 527,181 579,899 637,888 701,677   4. Jumlah Pekerja Anak 574,301 562,815 551,558 540,527 529,717 519,122 508,74 5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis) N/A 700 810 950   6. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional Buah 3 2 7. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional 1 4 8. IndeksPemberdayaan Gender (IDG) Poin 68,08 69,7 70 72,02 73 73,5 75  = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 10

13 Janji Gubernur PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 18 11

14 Kerangka Pendanaan Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 12

15 PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018
URAIAN PENDAPATAN 2012 TARGET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PENDAPATAN DAERAH ,00 ,20 ,00 ,60 ,50 ,10 ,80 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 ,20 ,00 ,30 ,90 ,70 ,30 PAJAK DAERAH ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1. PKB ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2. BBNKB ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3. PBBKB ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 4. PAJAK AIR ,00 ,00 ,00 - AIR PERMUKAAN  5. PAJAK ROKOK - ,00 ,00 ,00 ,00 ,96 RETRIBUSI DAERAH ,00 ,00 ,00 ,33 ,19 ,56 ,28 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN ,00 ,00 ,00 ,47 ,24 ,89 ,63 LAIN-LAIN PAD YANG SAH ,00 ,20 ,00 ,53 ,46 ,28 ,43 13

16 PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018
URAIAN PENDAPATAN 2012 TARGET 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DANA PERIMBANGAN ,00 ,00 ,00 ,67 ,76 ,39 ,72 1. Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak ,00 ,00 ,00 ,00 ,95 ,49 ,43 2. Dana Alokasi Umum ,00 ,00 ,00 ,67 ,81 ,90 ,29 3. Dana Alokasi Khusus ,00 ,00 ,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH ,00 ,00 ,00 ,55 ,87 ,94 ,78 14

17 PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018
Total Pendapatan Daerah PAD Murni Dana Perimbangan Pendapatan Lain-lain Yang Sah 15 43

18 Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”
Sosok 2018 : Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 16

19 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1
No. Sasaran Misi Kinerja Awal 2013 Target Pendanaan Misi 1 2014 2015 2016 2017 2018 I. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; II. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; III. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK Jumlah Misi 1 No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan N/A 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal 6. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8. Program Promosi Kesehatan 17

20 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1...............(lanjutan)
No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 9. Program Pengembangan lingkungan sehat N/A 10. Program Pelayanan Kesehatan 11. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 12. Program Sumber Daya Kesehatan 13. Program Manajeman Kesehatan 14. Program Pelayanan KB 15. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 19. Program Pengembangan Transmigrasi 18

21 Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”
1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 19

22 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2
20 No. Sasaran Misi Kinerja Awal 2013 Target Pendanaan Misi 2 2014 2015 2016 2017 2018 IV. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur V. Meningkatnya daya saing usaha pertanian VI. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi VII. Meningkatnyajumlah dan kualitas wirausahawan VIII. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional N/A Jumlah Misi 2 No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian 2. Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 4. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kehutanan 5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 9. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi N/A 10. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

23 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2...............(lanjutan)
No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 14. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 16. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan N/A 17. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 18. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 19. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 20. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 21. Program Pengembangan Destinasi Wisata 22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 23. Program Penataan ruang 24. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; N/A  21

24 Misi 3 : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 22

25 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3
23 No. Sasaran Misi Kinerja Awal 2013 Target Pendanaan Misi 2 2014 2015 2016 2017 2018 IX. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik X. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK XI. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur - XII. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum Jumlah Misi 3 No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Pengembangan Kearsipan 4. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah N/A 8. Program Penelitian, Studi dan Survei 9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 10. Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan

26 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3...............(lanjutan)
No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 11. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 14. Program Kerjasama Pembangunan 15. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 16. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat N/A 17. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan 18. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 19. Program Pengembangan kompetensi Aparatur 20. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 21. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM 22. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 23. Program Pendidikan Politik Masyarakat 24. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24

27 Misi 4 : “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis
Yang Berkelanjutan” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 25

28 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4
26 No. Sasaran Misi Kinerja Awal 2013 Target Pendanaan Misi 2 2014 2015 2016 2017 2018 XIII. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana XIV. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasa rmasyarakat - XV. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis Jumlah Misi 4 No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Program Penataan Ruang N/A 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Kawasan Lindung 4. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 6. Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut 7. Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi 8. Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas 9. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah 10. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

29 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4...............(lanjutan)
27 No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 11. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 13. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 14. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 15. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 16. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 17. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor 18. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 19. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 20. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai 21. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 22. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 23. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman N/A 24. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 25. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

30 Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal” 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 28

31 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5
29 No. Sasaran Misi Kinerja Awal 2013 Target Pendanaan Misi 2 2014 2015 2016 2017 2018 XVI. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) XVII. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu XVIII. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata XIX. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama XX. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga - Jumlah Misi 5 No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial N/A 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Perlindungan Sosial 4. Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perlindungan Masyarakat; 5. Program Peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 6, Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

32 Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5...............(lanjutan)
No Program Pembangunan Daerah 2013 TARGET (Rp.) 2014 2015 2016 2017 2018 7. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga 8. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda; 9. Program Pengembangan Nilai Budaya 10. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 11. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 12. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 13. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan N/A 15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 16. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 30

33 KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN RKPDJabar-ONLINE Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http// KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

34 Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018
10 Common Goals 1 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN 2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN 3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN AIR BAKU 4 EKONOMI PERTANIAN 5 EKONOMI NON PERTANIAN 6 PENGELOLAAN HIDUP DAN KEBENCANAAN 7 PENGELOLAAN SENI, BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN 8 KETAHANAN KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN 9 KEMISKINAN, PMKS DAN KEAMANAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Common Goals RPJMD TAHUN 81

35 Total Anggaran Common Goals 2013-2018

36 Indikator Kinerja Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

37 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata Pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada Tahun 2018 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs persen 95 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap unit 665 683 APK SD/MI 119,31 121,88 APK SMP/MTS 94,55 99,7 angka melanjutkan SMP ke SMA 75 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi APK SMA/MA/SMK Sederajat Persen 67,68 94,92

38 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs unit 1070 1500 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah ruang kelas baru SMA/SMK/MA 2000 2500 Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI Jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa persen 94,03 100 Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS Jumlah penerima bea siswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (pemuda, Keluarga Atlit Berprestasi, Guru, Mahasiswa) Orang 2.196 4.696 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

39 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Peningkatan akses transportasi sekolah didaerah terpencil APK SD/MI persen 96,95 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan APK SMP/MTS 94,03 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs unit 1070 1500 2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas rintisan sekolah standar nasional (RSSN)dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas Jumlah SD berstandar nasional 627 906 Jumlah SMP yang berstandar nasional 312 1141 Jumlah Sekolah yang terakreditasi prosen 20 30 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

40 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” 3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4 orang Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih 8.171 22.000 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Peningkatan pendidikan usia dini di Jawa Barat APK pendidikan Anak Usia Dini persen 48,7 80,25 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Unit 12844 25920

41 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” 5. mengembangkan pendidikan inklusif peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Meningkatnya Jumlah SLB Negeri Unit 38 60 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan APK SD LB persen 10,21 13,15 APK SMP LB 10,06 12,11 APK SMA/SMK LB 10,75 11,28 RKB SLB 28 288 Jumlah pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK) unit 19 21,4

42 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Jumlah penyelenggaraan PK dan PLK yang bermutu unit 1 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 6. Menuntaskan buta Aksara Perwujudan masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara AMH Orang Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Jumlah Lembaga Kursus 1800 2500 7. Mendukung Perpustakaan di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan berbasis IT Perwujudan masyarakat gemar membaca di Jawa Barat Tingkat Pembinaan Teknis Kelembagaan Semua Jenis Perpustakaan di Jawa Barat 1000 6000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Bapusipda Tingkat Pembinaan Teknis Sumber daya Manusia pengelola perpustakaan di jawa barat 1600 9600

43 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Judul Koleksi bahan perpustakaan di jawa barat Judul 83.333 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Bapusipda Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan efektifitas kualitas layanan perpustakaan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan komunikasi poin 70 95 tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKN) masyarakat di Jawa Barat Orang 8. Meningkatnya aksesbilitas kualitas Layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata; Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan Persentase desa siaga aktif persen 27,8 79,56 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kesehatan Dinkes jumlah persalianan di tolong oleh tenaga kesehatan 89,08 Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sehat Persen 68,8 80

44 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM persen 25 75 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kesehatan Dinkes Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS 50 70 Program Promosi Kesehatan Menurunnya Prevalensi Gizi buruk 0,75 0,5 BKPD 9. Menguatkan Pelayanan Kesehatan,Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif Persen 40 80 Program Pelayanan Kesehatan RSUD Alihsan Ratio Kematian Bayi (AKB) 2,64 ,2,58 Ratio Kematian Ibu (aki) 73 87 jumlah persalianan di tolong oleh tenaga kesehatan 100 96,50

45 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan Persen 38,10 50 Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dinkes RS Jiwa Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Persentase kab/kota yang melaksanakan program pengendalian penyakit menular dan tidak menular persen 75 100 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular RSUD Al Ihsan Angka Kesakitan DBD <55 Presentase Desa/Kelurahan dengan jumlah desa UCI ≥ 80% 90 Persentase tertanggulangi KLB dan di laporkan kurang dari 24 Jam Biro Yansos Angka Kematian Diare pada KLB < 1

46 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Persentase Puskesmas melaksanakan Surveilens sistem kewaspadaan dini (SKD) persen 80 92 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Dinkes Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Angka Kesembuhan Penyakit TB Paru 86 87 Persentase RS Pemerintah terakreditasi 90 100 Program Pelayanan Kesehatan RSUD AlIhsan; RS Jiwa; RS Paru Persentase RS Swasta terakreditasi 70 Persentase Puskesmas terakreditasi 25 50 10. Menguatkan pembiayaan, Sumber daya kesehatan Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan Persentase Puskesmas dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar Persen 75 Program Sumber Daya Kesehatan RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru Persentase Rumah Sakit dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar 20 Jumlah Rumah sakit Rujukan Regional Jumlah 1 6

47 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” Jumlah RSUD mampu PONEK 80 100 Program Sumber Daya Kesehatan Kesehatan Dinkes Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Persentase Pemanfaatan Puskesmas PONED persen 50 RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru 11. Meningkatkan Manajamen, regulasi , teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan Penguatan Managemen, regulasi, system infomasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan Persentase Rumah sakit pemerintah menjadi BLUD 40 70 Program Manajeman Kesehatan RSUD AlIhsan; RS Jiwa; RS Paru Peningkatan Kapasitas BLK sebagai CEO Pelayanan Penunjang Diagnostik dan kesehatan masyarakat 21 Tersedianya Dokumen Regulasi dan pendukung Sistem Kesehatan Jumlah 1 6 tersedianya data dan informasi kesehatan yang komprehensif 60

48 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” 12. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peserta KB Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur persen 63,90 67,1 Program Pelayanan KB Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BP3AP2KB Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan penurunan Total Fertility Rate (TFR) melalui PUP, penundaan anak pertama dan motivator PUP 49 51,6 Jumlah kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang punya usaha kelompok 100 425 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita 1.250 1.385 Jumlah peserta KB aktif 1,89 1,84 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW) 19,55 21,32 Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Jumlah Kelompok Generasi Berencana 104 260

49 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” 13. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan Penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) Cakupan rumah layak huni mencapai unit persen 10 100 Program Pengembangan Perumahan Perumahan Diskimrum BPMPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 14. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan daya saing tenaga kerja Perwujudan Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan Orang 2778 3500 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Ketenagakerjaan Disnakertrans Biro Bansos Jumlah lembaga Pelatihan kerja swasta dan pemerintah yang di akreditasi unit 33 60 Persentase tenaga kerja yang siap bekerja dan tersertifikasi 350 600 15. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Perlindungan, pengawasan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial 50 75 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah Perusahaan yang terbina dan terperiksa Perusahaan 480

50 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” 16. Perluasan lapangan kerja Peningkatan penempatan tenaga kerja Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder. Dan tertier Orang 80.280 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Ketenagakerjaan Disnakertrans Biro Bansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Lapangan kerja bagi masyarakat desibilitas 40 60 Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus Jumlah lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus buah 1000 17. Menata persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi Kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi Jumlah kawasan transmigrasi Kawasan 11 Program Pengembangan Transmigrasi Ketransmigrasian Biro Bangsos Jumlah tindak lanjut kerjasama antar provinsi dibidang ketransmigrasian MOU Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement) dan warga sekitar Jumlah calon transmigran, masyarakat kawasan transmigrasi lokal (Resettlement) dan masyarakat sekitar yang dilatih. orang 270 990

51 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” 1. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian Mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan Jumlah luas lahan sawah baru Ha 400 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian Pertanian Distan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 2.. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian perkebunan, dan peternakan Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jumlah Produksi Padi persen ton 3,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian Jumlah Produksi Jagung ton 5,00 Jumlah Produksi Kedelai ton Jumlah Produksi Kacang Tanah ton 2,00 Jumlah Produksi Kacang Hijau ton Jumlah Produksi Ubi Kayu ton

52 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah Produksi Ubi Jalar persen ton 2,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian Pertanian Distan TP BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah produksi Sayuran ton Jumlah Produksi Buah2han ton 4,00 Jumlah Produksi Tan. Obat ton Jumlah Produksi Tanaman Hias tangkai Tingkat produksi dan produktivitas komoditas perkebunan > 2 Disbun Biro Binprod Meningkatnya Produksi Peternakan : a. Jumlah Produksi Daging Ton/Ha Disnak b. Jumlah Produksi Telur

53 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” c. Jumlah Produksi Susu Ton/Ha Program Peningkatan Produksi Pertanian Pertanian Disnak BKPD; Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan Jumlah Peserta Pelatihan bagi petugas, penyuluh dan petani orang/tahun 500 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian Distan TP Biro Binprod Kemantapan Kelembagaan Perkebunan persen 57,50 70,00 Disbun Proporsi luas lahan eksisting perkebunan Persen 13,00 Jumlah Peserta Pelatihan bidang peternakan 5.738 Jumlah Infrastruktur pertanian: a. Jitut ha 14.318 1.250 Dis. PSDA b. Jides 12.586 2,00 40,00

54 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Proporsi potensi lahan eksisting perkebunan persen 13,00 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian Pertanian Disbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama (ha) ha Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Distan TP Intensitas serangan OPT tanaman perkebunan < 10,00 < 9,00 Jumlah Kasus Penyakit Hewan : - Anthrax kasus/tahun Disnak

55 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” - Avian Influenza kasus/tahun 75 45 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Pertanian Disnak Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan - Brucellosis prevalensi < 3,7% < 2% - Rabies 1 Intensitas serangan OPT Perkebunan persen <10 <9,1 Disbun Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi 11,50 10,50 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Distan TP

56 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah Kelompok penerapan sistem jaminan mutu kelompok 26 Kab/Kota 20 pelaku (10 Kab/Kota) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Pertanian Distan TP Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura a. Padi persen 20,00 40,00 b. Palawija 35,00 c. Sayuran Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu pelaku usaha 16 5 Disbun

57 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Tingkat nilai tambah produk perkebunan persen > 2,00 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Pertanian Disbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Peternakan pelaku/tahun 4 Disnak  3. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai Selatan (GAPURA) Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Produksi Budidaya Perikanan 5,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kelautan dan Perikanan Diskanlut

58 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Produksi Perikanan Tangkap persen 5,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan Diskanlut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan Jumlah sentra industri pengolahan hasil perikanan lokasi 5 10 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Jumlah aneka produk olahan hasil perikanan jenis 18 34 Persentase nilai tambah usaha perikanan di Pantura melalui Gapura 6,60 17,42 Persentase nilai tambah usaha perikanan di Pansela melalui Gapura 4,50 8,05

59 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Tingkat Nilai tambah produk perkebunan persen > 2 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Pertanian Disbun Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan  4. Meningkatkan produktifitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Meningkatnya produksi kayu 10,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Unit hutan rakyat bersertifikasi unit 1,00 Jumlah Hutan rakyat bersertifikat lestari 1 Jumlah indutri kehutanan yang tertib perijinannya 158 5 Jumlah industri primer kehutanan 9 2 Peningkatan produksi kayu olahan m3

60 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Tertib penatausahaan hasil hutan Kab/Kota 26 27 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishut Biro Binprod Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah kelompok pelaku aneka usaha kehutanan kelompok 269 30 Peningkatan penerimaan retribusi Tahura Ir. H. Djuanda persen Rp. 1,6 Milyar 10,00 Peningkatan produksi aneka usaha kehutanan 5.000 ton Jumlah obyek wisata alam hutan yang produktif lokasi 61 2 Jumlah kelompok kerja penunjang imbal jasa lingkungan 5 Tingkat partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan dalam pengelolaan hutan 100,00

61 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” 5.  Meningkatkan investasi Penciptaan iklim usaha yang kondusif Prosentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan persen 100,00 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal BPPT BKPPMD, Biro Adm Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Presentase ketepatan waktu pelayanan perizinan 97,00 98,00 Jumlah perusahaan (PMA/PMDN) yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan 700 1.200 BKPPMD Biro Adm Perekonomian Persentase penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN 20,00 25,00 Jumlah profil peluang investasi di Jawa Barat yang layak ditawarkan kepada investor dokumen 1 Jumlah promotion business center yang representatif unit

62 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk) evant 14 30 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal BKPPMD Biro Adm Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Persentase peserta business meeting/event promosi BKPPMD persen 20,00 30,00 Jumlah kerjasama investasi Government to Government, Private to Government, Private to Private dokumen MOU 1 2 Nilai investasi di Jawa Barat Trilyun rupiah 76,72 138,85  6. Peningkatan produktivitas BUMD dan Lembaga Keuangan lainnya Meningkatkan peran, kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat Kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun Milyar rupiah 210 266 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Penyaluran Kredit PD.BPR dan PD.PK 200,00 879,90

63 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” 7.  Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM KUMKM Berdaya Saing unit KUMKM 200 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Koperasi dan UKM Dnas KUMKM Disperindag; Biro Adm Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi unit koperasi 1.500 1.000 Biro Adm Perekonomian Pemasaran dan Pengembangan Jaringan KUMKM 437 Peningkatan Koperasi menjadi Koperasi Skala Besar

64 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM Penciptaan Wirausaha Baru orang - 4.000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Koperasi dan UKM Dnas KUMKM Distan TP; Disbun; Disnak; Dishut; Diskanlut; Disperindag; Disnakertrans; Biro Adm Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM unit KUMKM 1.345 2.000 Biro Adm Perekonomian Akses Teknologi Tepat Guna bagi KUMK 250 Akses Pembiayaan bagi KUMK melalui KCR 4.500 6.250

65 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil unit KUMKM 2.500 5.100 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Koperasi dan UKM Dnas KUMKM Biro Adm Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pendirian Paviliun/Gerai KUMKM Jabar Unit 5  8. Meningkatkan daya saing industri Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri Jumlah unit usaha industri kecil menengah unit Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Perindustrian Disperindag Jumlah unit wirausaha Usaha Kecil Menengah 545 10.623 Dis. KUMKM; Biro Adm Perekonomian Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah orang Disnakertrans; Dis. KUMKM; Biro Adm Perekonomian

66 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). Jumlah Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Industri unit usaha 2.108 3.108 Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Perindustrian Disperindag Biro Adm Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pemahaman Industri Ramah Lingkungan persen 75,00 90,00  9. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan Jumlah cadangan pangan pemerintah Ton 400 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan BKPD Distan TP; Biro Binprod Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan 66,70 100,00 Konsumsi Beras perkapita kg/kapita/tahun 94,00 83,00 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80,00 Menurunnya Desa Rawan Pangan desa 813,00 -

67 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” 10.  Memperluas kesempatan kerja Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya orang 54.400 7.200 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Ketenagakerjaan Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah wirausaha baru Orang 20.000 Distan TP; Disbun; Disnak; Dishut; Diskanlut; Disperindag; Dis. KUMKM; Biro Adm Perekonomian  11. Meningkatkan ekonomi perdesaan Dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur Meningkatnya kondisi jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur Persen 60,00 75,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum Dis. Binamarga Biro Adm. Perekonomian Dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah Meningkatnya kondisi jaringan irigasi pada daerah irigasi sentra pertanian lahan sawah 40,00 70,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Dis. PSDA Distan TP; Biro Binprod  12. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri Volume ekspor Jawa Barat per tahun juta ton 13,00 15,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Perdagangan Disperindag

68 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Nilai ekspor Jawa Barat per tahun Milyar US$ 25,70 30,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Perdagangan Disperindag Biro Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien Persentase aktivitas fasilitasi penggunaan produk dalam negeri persen 75,00 85,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Jumlah sarana perdagangan unit 3.101 3.177 Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional Tingkat fasilitasi advokasi perlindungan konsumen per tahun kali 8 18 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Tingkat pengawasan barang beredar per tahun 15 42

69 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah peneraan UTTP buah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Perdagangan Disperindag Biro Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah pengujian BDKT per tahun 1.250 4.452 13.  Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali Jumlah Event Pariwisata event/tahun 2 Program Pengembangan Destinasi Wisata Pariwisata Disparbud Peningkatan produk wisata Jumlah penyusunan bahan kebijakan kepariwisataan pertahun 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata ODTW pertahun - 1 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata Jenis Pelatihan pertahun 5 orang pertahun 250 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target optimis) orang

70 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 2: “Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan” Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target moderat) orang Program Pengembangan Destinasi Wisata Pariwisata Disparbud Biro Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan  14. Menguatkan ekonomi regional Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga Metroplitan persen 50,00 100,00 Program Penataan ruang Penataan Ruang Bappeda Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga pusat pertumbuhan Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya Tingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya 45,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Perhubungan Dishub

71 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif Penataan struktur organisasi yang proporsional Prosentase Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yg tepat ukur dan tepat fungsi Persen 100% Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Prosentase Unit Pelayanan Publik yang berstandar ISO 50% Nilai Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP pada OPD/Biro angka 68,05

72 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Mutu Pelayanan B A Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian BPPT Dispenda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan transparansi dan akuntabiltas melalui pengembangan zona integritas Jumlah OPD yang menerapkan zona integritas OPD/BALAI/KCP/UPTD - 10 OPD/BALAI/KCP/UPTD Biro Organisasi Seluruh OPD Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan Persen 10% 100% Program Pengembangan Kearsipan Kearsipan Bapusipda Tingkat ketersediaan pusat arsip OPD 50% Tingkat pengamanan arsip vital/arsip aset pemda

73 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Pengaturan pengelolaan keuangan daerah Jumlah Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah buah N/A 3 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb, BKPP Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD Persen 100% Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketersediaan dokumen operasional Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP

74 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran Persen 100% Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb, BKPP, Inspektorat Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi Tingkat Pendapatan Daerah: Dispenda Biro Pengelolaan Barang Daerah; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP a. PAD 59,35% 83,65% b. Dana Perimbangan 15,51% 16,21% c. Sumber lainnya yang sah 25,14% 0,14% Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Persentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah Pemprov N/A 65 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan Pertanahan Biro Pemerintahan Umum Biro PBD

75 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi Persen 85% 100% Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Bappeda Seluruh OPD Tingkat Penanganan dan pengelolaan kewilayahan N/A 90% Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian BKPP Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan kualitas perencanaan daerah Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat Persentase dari Jumlah Program Pembangunan 70% Tingkat kesesuain dokumen perencanaan pembangunan Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota Buah 5 Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan Persen dari Keterlibatan/keikutsertaan stakeholder pembangunan dalam proses perencanaan 80% Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP

76 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Persen dari rekomendasi penelitian dan riset perencanaan daerah 5% 35% Program Penelitian, Studi dan Survei Perencanaan Pembangunan Bappeda Seluruh OPD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah Persen 100% Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Statistik Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah. 70% 85% Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pembangunan, BKPP Persentase aset yang diamankan 73%

77 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Prosentase aset yang sudah terinventarisir Persen 100% Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pembangunan, BKPP Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Jumlah OPD yang menerapkan SPIP OPD 56 Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan Inspektorat Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prosentase pemanfaatan dan tindak lanjut pengawasan intern

78 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Prosentase akurasi data kependudukan Persen N/A 94% Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Pemerintahan Umum BP3AP2KB Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat; Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Semua OPD Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpelihara Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

79 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Meningkatkan kerjasama pembangunan Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/ kota Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dokumen kerjasama AD = 5, AP =10 dan LN =2 AD = 12, AP =10 dan LN =7 Program Kerjasama Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Otonomi Daerah Bappeda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri PT=3, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan LSM=2 PT=7, BUMD/BUMN=3, Swasta=2 dan LSM=3 Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa Persen 50% 80% Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Pemberdayaan masyarakat dan desa BPMPD Biro Pemum Peningkatan pembinaan bagi aparat desa dan kelurahan Persentase desa dan kelurahan berprestasi terhadap total desa dan kelurahan 40% 65%

80 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Tingkat perkembangan desa Persen 40% 65% Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Pemberdayaan masyarakat dan desa BPMPD Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tingkat Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan 50% 75% Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya strata Posyandu multifungsi posyandu 5.000 50.000 Dinkes Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan Tingkat ketersediaan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Diskimrum 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik 100% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Informatika Diskominfo Seluruh OPD Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah persen dari jumlah layanan informasi 70 100 Bappeda Diskominfo, KPID, Biro HPU Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP

81 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Persen 2,50% 2,75% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Informatika Diskominfo KPID, Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Jumlah penduduk melek TIK orang Layanan melalui situs website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pengunjung pengunjung pengunjung Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo koneksi 85 koneksi 110 koneksi

82 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Rasio perijinan lembaga penyiaran Persen 62,93% Jumlah Izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dari kanal analog yang tersedia 86,24% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Informatika KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Status mutu isi siaran lembaga penyiaran 13,30% Pelanggaran isi siaran 6.85 % Pelanggaran isi siaran Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran orang 1.670 Orang SDM Penyiaran 300 Orang Jumlah masyarakat peserta sosialisasi melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media 1.800 Orang Orang

83 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik 5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% Persen N/A 95% Program Pengembangan kompetensi Aparatur Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian BKD Bandiklatda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Prosentase pegawai yang memiliki min. 1 sertifikat kompetensi 50% Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 75% Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Set. KORPRI

84 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik 6. Menata sistem hukum di daerah Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; Jumlah Raperda yang diagendakan dalam prolegda raperda 29 #REF! Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Hukum dan HAM Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah Harmonisas produk hukum Provinsi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota perda 360 505 Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya; Jumlah penyelesaian perkara/sengketa perdata, pidana, TUN dan HAM secara Litigasi dan Non Litigasi perkara 25 220

85 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Meningkatkan budaya taat hukum Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM Jumlah produk hukum yang disosialisasikan 30 35 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Biro Hukum dan HAM dan HAM Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya Jumlah penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya perda 8 18 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Biro Pemum Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kali 1.033 867 Bakesbangpol

86 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Jumlah unjuk rasa ke tingkat Provinsi kali 73 61 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satpol PP Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP jumlah anggota Linmas per 100 penduduk orang Biro Pemum Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat jumlah anggota Pol PP per penduduk 4.650 5.034

87 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik jumlah PPNS provinsi orang 189 #REF! Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satpol PP Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga negara Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik; Jumlah penyelenggaraan fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politik kali 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik Persen 58% Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 87% 97% Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD Jumlah PERDA yang disetujui perda 12 21 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD Biro Hukum dan HAM

88 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 3: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik Jumlah PERDA inisiatif perda 8 13 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat DPRD Biro Hukum dan HAM Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Jumlah rapat kerja inisiatif dewan kali 150 165 Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara Tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBN Persen 80% Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bakesbangpol

89 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” 7. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing Peningkatan kinerja perencanaan ruang Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (Dokumen RDTR Kab./Kota) persen 10 100 Program Penataan Ruang Penataan Ruang Bappeda Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat Penanganan Raperda KSP (Kaw. Strategis Provinsi) 47 Biro Hukum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan kinerja pemanfaatan ruang Tingkat penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan (min 20%) 20 Diskimrum; Dishut Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri Pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang 9,6-10,4 12,3-13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup BLHD Biro Yansos

90 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) persen 2-3 6-7 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Lingkungan Hidup BLHD Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan Capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah 36-37 43-45 Program Pengelolaan Kawasan Lindung Kehutanan Dishut Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Tingkat rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara 16 100 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tingkat rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan negara 10 Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut Tingkat rehabilitasi mangrove (rusak Ha kemampuan rehabilitasi Ha/thn) 6 36 Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut

91 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan Tingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Jenis 4 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel) 6 jenis EBT (Air, Surya, Biomass, Biofuel, Angin, Gelombang Lautl) Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Dis. ESDM BPLHD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi Tingkat eksplorasi potensi panas bumi persen 20 70 Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas Peningkatan upaya pengembangan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah Tingkat pemutakhiran kondisi CAT (Cekungan Air Tanah) 50 Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat Penanggulangan korban bencana Prosentase eks korban bencana yang mendapat bantuan bahan bangunan rumah 100 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian BPBD Biro Yansos

92 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” Jumlah anggaran persediaan bantuan tanggap darurat bencana Milyar (Rp) 5 10 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian BPBD Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim Kali 3 4 Jumlah masyarakat terlatih dan paham bencana Orang 70 200

93 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” Kab/Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban skala Provinsi persen 100 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian BPBD Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 8. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Tingkat Kemantapan jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) 97,0 - 97,5 98,5-99,0 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum Dis. Binamarga Biro. Adm. Perekonomian Tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 64-65 69-70 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; Peningkatan konservasi sumber daya air Penanganan sumber air berupa, situ/waduk, mata air dan sungai 110 situ/waduk titik sungai 260 situ/waduk mata air titik sungai Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; Dis. PSDA

94 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” Peningkatan pendayagunaan sumber daya air Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi persen 64-66 86-90 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pekerjaan Umum Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pengendalian daya rusak air Tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam 100 Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum Cakupan layanan air minum 54-58 74-76 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Diskimrum Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik Cakupan pelayanan air limbah domestik 63-63,5 68-69 Peningkatan cakupan layanan persampahan Cakupan layanan persampahan perkotaan 63-64 70-71

95 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” Pengembangan lingkungan permukiman sehat Persentase kawasan kumuh persen 3,9 - 3,81 3,73-3,71 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pekerjaan Umum Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat kinerja drainase permukiman (menurunkan jml kawasan dgn genangan > 30 cm selama 2 jam 100 (60Ha) 85-80% Biro Adm. Perekonomian Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi Tingkat sertifikasi SDM jasa konstruksi % 35-37% Program Pembinaan Jasa Konstruksi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) Cakupan rumah layak huni 91,50-92,12 94,49-95,09 Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman Perumahan Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi 11,5-12,03 67,51-80 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Perhubungan Dishub

96 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi persen 100 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Perhubungan Dishub Biro. Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Tingkat Penindakan Pelanggaran Overloading di Jembatan Timbang Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jumlah pelanggaran di jembatan timbang unit 93.989 Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor 40,0-47,5 87,5-100 Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan Rasio elektrifikasi rumah 73-75 81-83 Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Dis. ESDM Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Tingkat Aksesibilitas Jalan km/km2 0,98119 0,99248 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Pekerjaan Umum Dis. Binamarga

97 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 4: “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan” Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum regional Cakupan layanan air minum persen 54-58 74-76 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pekerjaan Umum Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Peningkatan pengolahan sampah skala regional Cakupan layanan persampahan perkotaan 63-64 70-71 Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman Pengembangan sistem transportasi udara Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara 0,05-0,06 0,42-0,51 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Perhubungan Dishub Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya Tingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya 40-45 89-100 Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport); Tingkat ketersediaan transportasi perkeretaapian buah 417 672

98 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” 9. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasiskan masyarakat / komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang ditangani orang 165 266 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sosial Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani 130 209 Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos Jumlah anak jalanan yang ditangani 2.750 4.429 Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos Jumlah penyandang disabilitas yang ditangani 1.233 1.986 Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos Jumlah gelandangan yang ditangani 50 81 Jumlah pengemis yang ditangani 200 322

99 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Jumlah orang terlantar yang ditangani orang 1.237 1.992 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sosial Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah wanita tuna susila yang ditangani 465 749 Jumlah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) yang ditangani 5 8 Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan (vocational) 100 161 Pembangunan Infrastruktur Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terpadu di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa Barat unit - 1 Diskimrum, Dinkes, BKPP, Biro Hukum, Biro Otdakes, Biro Bangsos,

100 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diberdayakan orang 150 242 Program Pemberdayaan Sosial Sosial Dinsos Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH) yang ditangani 90 145 Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos Jumlah fakir miskin (FM) yang diberdayakan 3.900 6.281 Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos Jumlah warga komunitas adat yang diberdayakan KK 120 Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh 5 Biro Bangsos Jumlah Janda PKRI penerima bantuan kadeudeuh 190 Jumlah Keluarga Pahlawan penerima bantuan kadeudeuh 6

101 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Jumlah Janda PKRI penerima bantuan perumahan orang 20 Program Pemberdayaan Sosial Sosial Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Saresehan nilai-nilai kepahlawan dan kejuangan 700 1.127 Jumlah korban tindak kekerasan yang ditangani 150 145 Program Perlindungan Sosial BP3APKKB, Dinkes, RSJ, Biro Bangsos Jumlah pekerja migran bermasalah yang ditangani 222 320 Dinkes, Disnakertrans, BP3TKI, RSJ, Biro Bangsos Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindungan Sosial 2.090 3.366 Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos Jumlah anak terlantar yang memperoleh perlindungan sosial 24.300 39.135 Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial 1.070 1.723 Jumlah penerima bantuan tunai bersyarat PKH KK

102 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Jumlah korban bencana yang menerima bantuan darurat orang 72.800 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat; Sosial Dinsos BPBD Biro Bangsos Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial % - 100% Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana 410 660 Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah peserta bimbingan manajemen karang taruna KT 30 48 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah peserta bimbingan manajemen pekerja sosial masyarakat PSM

103 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Jumlah peserta bimbingan manajemen Orsos/LKS Orsos 40 64 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sosial Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah forum jejaring orsos orsos 300 483 Jumlah peserta jejaring CSR bidang Kesos orang 130 209 Jumlah karang taruna penerima bantuan lembaga karang taruna 30 48 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat penerima bantuan

104 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Jumlah organisasi sosial / LKS penerima bantuan lembaga Orsos 15 24 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sosial Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) penerima kadeudeuh orang 625 Disnakertrans, Dinkes, Disdik, BPMPD, Biro Bangsos Jumlah penerima bantuan sarana pelayanan lembaga orsos / LKS 52 84 Biro Bangsos Jumlah penerima bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Karang Taruna lembaga karang taruna 55 89 Jumlah penerima bantuan operasional bagi Pekerja Sosial Masyarakat 36 58

105 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) dalam pembinaan desa / kelurahan 10 16 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sosial Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Penguatan kelembagaan dunia usaha (Social Responsibility) lembaga / dunia usaha 60 97 Penguatan kapasitas kelembagaan PSKS orang / lembaga 332 535 Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro Bangsos, Biro Yansos Jumlah pekerja sosial yang mendapat pelatihan orang 420 676 Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos Jumlah peserta bimtek pendayagunaan sumber dana sosial 139 224 BPPT

106 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial orang 1.210 1.949 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sosial Dinsos Diskominfo, Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 10. Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana olahraga; pendukungan pembangunan gelanggang olahraga di Kota/ Kabupaten; Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu Venue 7 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Pemuda dan Olah Raga Disorda Biro Bangsos GOR 6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan Peningkatan pembinaan olahragawan Jumlah olahragawan berprestasi Orang 3869 4283

107 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Medali 23 50 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Pemuda dan Olah Raga Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Cabang Olahraga 4 44 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga Orang 41401 Jumlah partisipasi organisasi dalam berolahraga Organisasi 20 meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktifitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan Ketersediaan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan 60 110   Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;

108 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Peningkatan Pembinaan karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif Jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda Orang 200 1600   Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda; Pemuda dan Olah Raga Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Jumlah Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan yang memenuhi standar mutu Organisasi 22 Kab/Kota 5 11. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah Peningkatan pelestarian budaya lokal Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah Jenis Kegiatan (Dokumentasi, Pembinaan dan Bahan Kebijakan) 3 Program Pengembangan Nilai Budaya Kebudayaan Disparbud Biro Adm. Perekonomian Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah terwujudnya jawa barat sebagai pusat budaya Pengelolaan Aspek Kesejarahan, Nilai Tradisi, Permuseuman dan Kepurbakalaan Jenis kegiatan/tahun (Dokumentasi, Pembinaan, Bahan Kebijakan, Penanganan Cagar Budaya/ Koleksi, Peningkatan SDM Kebudayaan)

109 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Terwujudnya Pusat Kebudayaan Jawa Barat sarana budaya/unit #REF! Program Pengembangan Nilai Budaya Kebudayaan Disparbud Diskimrum, Biro Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah jenis kegiatan per tahun (event Seni dan Perfilman, Misi Kesenian, Bahan Kebijakan, Dokumentasi, Pewarisan, Revitalisasi Seni Tradisi, SDM Seni dan Perfilman) 7 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Biro Adm. Perekonomian Sarana Kesenian di Jawa Barat perangkat/set/unit/kab-kota per tahun; 26 3

110 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Pembangunan Plasa Kreatif plasa/tahun 2 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Kebudayaan Disparbud Biro Adm. Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat Pengusulan HAKI Warisan Budaya Tak Benda Usulan 1 Program Pengembangan Nilai Budaya Pengusulan HAKI Seni Tradisi Usulan/Rekomendasi Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat Pemberian Penghargaan dan pembinaan di Bidang Seni dan Perfilman Orang/Tahun Penghargaan: 10 Orang, Pembinaan:1 Kegiatan Pembinaan di bidnag seni dan perfileman Kali/Tahun 4 Pembinaan di Bidang Kebudayaan 3

111 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Meningkatkan ketrampilan dalam berwirausaha bagi perempuan Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian perempuan Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS desa / kelurahan 130 265 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BP3AP2KB Semua OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA unit 464 599 Biro Bangsos Mewujudkan Pengarustamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan terwujudnya Pemberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) poin 64,25 68 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,7 75 Prosentase anggota parlemen perempuan persen 26

112 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2013-2018
Lanjutan……….. No. Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan OPD Penanggung Jawab 2013 2018 Utama Mitra Utama Pendukung Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal” Mencegah dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang (trafficking) Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking) Prosentasi kasus kekerasan terhadap perempuan persen 75 15 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BP3AP2KB Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 Disdik,Dinsos,Dinkes Bappeda; Disdik; Diskominfo; Dinkes; Dinsos; Biro Bangsos; Biro Hukum dan HAM; Dishub; BPMPD Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri Perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak Jumlah Kota Layak Anak buah 23 27 Semua OPD Pengokohan ketahanan keluarga menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera keluarga Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga BKKBN

113 PROYEKSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RPJMD BELANJA 31 PEMBIAYAAN : Penyertaan modal BUMD Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perintisan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis.


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google