Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, 10--13 Februari 2013 1 1 TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.

Presentasi berjudul: "Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, 10--13 Februari 2013 1 1 TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku."— Transcript presentasi:

1 Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, 10--13 Februari 2013 1 1 TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku Kurikulum 2013

2 HASIL SIDANG KOMISI 1 B (A. Penyiapan Buku ) NO ISU STRATEGISRENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI) 1.Penyusunan buku master tematik-integratif mulai SD kelas 1 dan 4, buku SMP, SMA dan SMK masih dalam proses finalisasi Mendorong tim penulis agar melakukan percepatan penyelesaian penulisan secara menyeluruh paling lambat akhir Februari 2013 Belum semua kabupaten/kota memiliki ULPKabupaten/kota yang belum memiliki ULP segera membentuk ULP Tim lelang belum dapat bekerja secara optimal karena masih menunggu juknis DAK dan spesifikasi buku Menghitung harga perkiraan sendiri dengan mengacu kepada spesifikasi yang ditetapan berdasarkan Permendikbud paling lambat akhir Februari 2013

3 HASIL SIDANG KOMISI 1 B (B. Penggandaan Buku ) NO ISU STRATEGISRENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI) 2.Penyiapan spesifikasi buku belum dapat diselesaikan sebelum buku master selesai Perlu ditingkatkan koordinasi dengan tim penulis secara intensif agar buku dapat selesai tepat waktu (akhir Februari) Cakupan isi buku muatan lokal belum dapat diprediksi di setiap daerah Pemerintah daerah segera membentuk tim kurikulum untuk menyiapkan buku muatan lokal sesuai daerah masing-masing pada bulan Mei 2013 Panitia/ Pejabat Pengadaan belum dapat bekerja secara optimal karena masih menunggu juknis DAK termasuk spesifikasi bukunya. Menghitung harga perkiraan sendiri dengan mengacu kepada spesifikasi yang ditetapan berdasarkan Permendikbud paling lambat akhir Februari 2013 Belum jelas regulasi yang digunakan dalam implementasi kurikulum 2013 Agar Kemdikbud menyiapkan permen tentang pelaksanaan kurikulum 2013 Data sekolah yang meliputi jumlah rombel, siswa, guru dan buku yang perlu diadakan Agar Kemdikbud mempercepat penetapan juknis DAK sebagai rujukan penggandaan dan pengiriman buku teks di Kab/Kota Agar Kemdikbud menyampaikan surat edaran ke seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang rencana penggandaan buku SMP, SMA, SMK melalui DAK

4 HASIL SIDANG KOMISI 1 B (C. Pendistribusian Buku ) NO ISU STRATEGISRENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI) 3.Sebaran sekolah sampai ke pedesaan dan daerah terpencil memungkinkan kesulitan dalam menjangkau oleh PT POS. 1.Melakukan koordinasi dengan PT POS Indonesia melalui MOU antara Kemdikbud dengan PT POS yang mengatur tugas dan tanggung jawab PT POS secara rinci 2.Pemenang lelang penggandaan buku baik melalui APBN maupun APBD membuat daftar buku penerimaan di setiap sekolah dan mengirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Kondisi geografis daerah khusus (terpencil, terluar dan kepulauan). Kantor POS dan pemenang lelang yang akan bertanggung jawab pengiriman barang serta perlu penyediaan buku cadangan.

5 HASIL SIDANG KOMISI 1 B (D. Kurikulum Muatan Lokal) NO ISU STRATEGISRENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI) 4.Belum tersedia panduan pengembangan dan pendampingan buku muatan lokal. Kemdikbud akan menyiapkan panduan pengembangan dan pendampingan muatan lokal paling lambat bulan Maret. Belum dialokasikan secara khusus anggaran untuk penyusunan muatan lokal 1.Mengusahakan ketersediaan alokasi anggaran pada APBD Provinsi. Sedangkan untuk penggandaan akan dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota. 2.Balai/kantor Bahasa akan membantu penyusunan muatan lokal

6 HASIL SIDANG KOMISI 1 B (E. Strategi Implementasi) NOPermasalahan Solusi/Tindak Lanjut 5.Belum ada pemahaman yang utuh terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah, provinsi dan kab/kota. Kemdikbud menyusun panduan serta melakukan rapat koordinasi teknis antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota Pemerintah Provinsi menyusun juknis dan melakukan rapat koordinasi teknis antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rapat koordinasi teknis antara kabupaten/kota dengan satuan pendidikan