MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Presentasi berjudul: "MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL"— Transcript presentasi:

1 MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA PERAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DALAM PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN DESA PRODUKTIF Disampaikan Oleh: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini) (Pembekalan Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Malang dan Penandatanganan MoU antara KPDT dan UMM) Malang, 27 Juni 2013

2 OUTLINE PAPARAN VISI, MISI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT
KONDISI KETERTINGGALAN PERANAN KKN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN PENGALAMAN KPDT DALAM MELAKUKAN KKN TEMATIK BERSAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

3 VISI, MISI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (KPDT)

4 DASAR HUKUM & TUPOKSI KPDT
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; dan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. KPDT menjalankan tupoksi utama: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab KPDT; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KPDT.

5 PENGERTIAN DAN KRITERIA DASAR PENENTUAN DAERAH TERTINGGAL
PENGERTIAN DAERAH TERTINGGAL: Daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. KRITERIA DASAR PENENTUAN Kondisi Ekonomi Masyarakat Kondisi Sosial Masyarakat Ketersediaan Infrastruktur Kemampuan Keuangan Daerah Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Publik Karakteristik Daerah (terpencil, bencana)

6 PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU TERLUAR DI INDONESIA
Keterangan : Jumlah pulau terluar  92 pulau (Perpres 78 Tahun 2005) Di daerah tertinggal  66 Pulau terluar (71,7%), 25 pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk jiwa (BPS,2008) Pulau terluar di daerah tertinggal tersebar di 23 kabupaten pada 14 provinsi. Daerah Non Perbatasan 34 Kabupaten DOB 122 Kabupaten Induk

7 SEBARAN DAERAH TERTINGGAL
MENURUT PULAU No Wilayah Jumlah Kab % 1. SUMATERA 46 25% 2. JAWA & BALI 9 5% 3. KALIMANTAN 16 9% 4. SULAWESI 34 19% 5. NUSA TENGGARA 28 15% 6. MALUKU 15 8% 7. PAPUA 35 JUMLAH 183 100% Sekitar 70% kabupaten tertinggal berada di KTI Wilayah Jumlah Kab % KBI 55 30% KTI 128 70% JUMLAH 183 100%

8 VISI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MISI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
“Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Tertinggal yang Setara dengan Daerah Maju untuk Memantapkan Ketahanan Nasional ” MISI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah tertinggal ; Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah ; Meningkatkan kegiatan investasi dan pengembangan iklim investasi ; Memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah tertinggal ; Menguatkan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi ; Meningkatkan efIsiensi, transparansi dan akuntabilitas pengeloaan organisasi dan kegiatan .

9 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
RPJPN RPJMN TEMA TEMA MEMANTAPKAN PENATAAN KEMBALI NKRI, MENINGKATKAN KUALITAS SDM, MEMBANGUN KEMAMPUAN IPTEK, MEMPERKUAT DAYA SAING PEREKONOMIAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN DAERAH TERTINGGAL DAERAH TERTINGGAL Keberpihakan Pemerintah Ditingkatkan untuk Mengembangkan Wilayah-Wilayah Tertinggal dan Terpencil melalui Penguatan Keterkaitan Kegiatan Ekonomi dengan Wilayah-Wilayah Cepat Tumbuh dan Strategis dalam Satu Sistem Wilayah Pengembangan Ekonomi. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumberdaya Manusia yang didukung oleh Kelembagaan dan Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian dan Pelayanan Dasar

10 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TEMA RPJMN & TEMA RKP RKP 2010 RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014 RPJMN 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 13 14 Ketahanan Pangan PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “ “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat

11 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
STRATEGI 5 M Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Untuk menggerakkan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergis dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia langkah terobosan yang diharapkan dapat dilakukan adalah : Mendorong kebijakan afirmatif dalam pembiayaan dan pengembangan fiskal daerah.  menguatkan kemampuan keuangan daerah Menata Pengelolaan Sumber Daya Alam daerah berbasis komoditas unggulan.  meningkatkan nilai tambah produk/komoditas Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program penguatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.  meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Mensinergikan Arah dan Kebijakan pembangunan pusat dan daerah.  meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di daerah Mengkoordinasikan seluruh stakeholder pembangunan daerah tertinggal secara proaktif.  meningkatkan kebersamaan dan peran serta sektor swasta dalam pembangunan.

12 KEBIJAKAN & STRATEGI 2011-2014 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Penajaman Fungsi Koordinasi dengan lintas Kementerian melalui kegiatan : PRU – KAB (Pengembangan Komoditas/ Produk Unggulan Kabupaten) 2. BEDAH DESA (Integrated Rural Development) 3. PENGEMBANGAN INVESTASI, UMKM & CSR (Pengembangan Jaringan CSR di Kabupaten Daerah Tertinggal) 4. PENINGKATAAN & PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR (untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah aksesibilits terhadap pelayanan dasar)

13 KONDISI KETERTINGGALAN

14 KONDISI MAKRO PEREKONOMIAN NASIONAL
Pendapatan per Capita (US$) 772 922 1098 1186 1318 1663 1938 2270 2350 3005 3543 Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan berdampak pada penurunan tingkat kemikinan dan tingkat pengangguran, namun tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan yang ditunjukkan oleh Indeks Gini yang semakin meningkat (kesenjangan semakin meningkat). Sumber: Suahasil Nazara, FEUI & TNP2K, 2012, Managing Opportunity, Bahan Pertemuan Terbatas tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Wantimpres, Jakarta

15 STRUKTUR EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL
Dominasi Sektor Pertanian di Daerah Tertinggal, sangat kental. Sehingga pembangunan di daerah tertinggal harus diarahkan untuk mendorong perkembangan usaha Sektor Pertanian

16 SUMBER PENGHASILAN PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERTINGGAL
Karakteristik Sumber Penghasilan % Penduduk Miskin % Penduduk Tidak Miskin 2010 2011 2012 Tidak Bekerja 8,39 11,67 11,50 5,85 11,61 11,29 Pertanian 57,78 56,62 55.51 34, 60 32,06 32,69 Industri 8,81 6,27 5,71 10,67 9,04 9,23 Lainnya 25,03 25,44 27,28 48,89 47,29 46,79 Sumber : BPS, 2012 (Diolah) Fakta : Jumlah Penduduk Miskin (2011) yang bekerja di bidang pertanian (56,62%). Kecenderungan Nilai Tukar Petani (NTP) th 2011 mengalami defisit (kurang dari 100). Misalnya di Prov NTB (95,4) dan Sulteng (97,8). Sumber : BPS, 2012 (Diolah)

17 REALITAS KETERTINGGALAN DI BIDANG KESEHATAN
Untuk mencapai Puskesmas Distrik Sausapor dibutuhkan waktu 3 hari berjalan kaki; Hanya ada 1 dokter Puskesmas untuk 6 puskesmas di 7 distrik Belum memiliki RS sementara penanganan gizi buruk dibutuhkan perawatan Daerah terisolir karena kondisi geografis dan rendahnya akses jalan serta transportasi Tidak ada jaringan/media komunikasi Tanggapan Istana melalui Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha : “Kurang gizi dan busung lapar tidak patut terjadi di manapun di negara ini”

18 REALITAS KETERTINGGALAN BIDANG PENDIDIKAN
Badru bocah kurus berambut lurus memang pantas bersedih. Sudah 4 hari ia tak bisa pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di seberang sungai tepatnya di Kampung Bantar Bodas, Desa Simpang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Beginilah resiko yang harus dijalaninya karena ia bersekolah di SDN Karyasari, Kecamatan Bojonggambir, Tasikmalaya. Antara rumah dan sekolahnya dipisahkan oleh Sungai Cikaengan selebar tak kurang dari 70 meter. Ia terpaksa memilih bersekolah di sekolah desa seberang sungai karena itulah sekolah dasar yang terdekat dari rumahnya. Intervensi yang akan dilakukan oleh KPDT untuk mengatasi minimnya fasilitas pendidikian

19 CONTOH KEBERHASILAN PRUKAB
DI KABUPATEN DOMPU Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten di Daerah Tertinggal memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk pengembangan Jagung dan tanaman bahan pangan lainnya Kondisi Sebelum : Lahan Terlantar Thn 2010 Kondisi Sesudah : Lahan Sudah ditanami Jagung Lahan Sesudah : digunakan untuk Panen Th 2013 Tahun 2010 lahan jagung hanya hekatar selebihnya lahan tidur. Selama tiga tahun telah ditanam hektar. Dengan produksi 6 ton per hekatr panen yang didapat 228 ribu ton. Dengan harga dasar Rp. 2 ribu per kg, uang yang beredar di petani sebesar Rp. 456 Milyar belum termasuk produk turunannya. Bahkan Kab Dompu berhasil menurunkan kemiskinan 3 persen.

20 MESIN PENGOLAHAN JAGUNG DI KAB. DOMPU
Mesin-mesin pengolahan Jagung di Kabupaten Dompu

21 CONTOH KEBERHASILAN PRUKAB
DI KABUPATEN BELU Kondisi Lahan Sebelum Intervensi Prukab dalam Pengembangan Integrated Farming di Kabupaten Belu Bantuan Handtraktor dan Traktor Besar di Kabupaten Belu

22 SOLUSI MASALAH AKSESIBILTAS
Susahnya sekolah di daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Selatan karena ketiadaan jembatan penghubung , anak-anak sekolah terpaksa menyeberangi sungai. Jembatan gantung untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan

23 POTENSI WISATA DAERAH TERTINGGAL
Raja Ampat – Papua Barat Teluk Mawun – Lombok Tengah, NTB Togean – Tojo Una-Una, Sulteng Wakatobi - Sultra

24 PERANAN KKN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN

25 NILAI STRATEGIS MAHASISWA DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KKN merupakan salah satu perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Kepada Masyarkat; Mahasiswa (jiwa muda, intelek, semangat, idealisme tinggi)  agen perubahan  dalam pemberdayaan masyarakat; Potensi sumberdaya alam 80% berada di perdesaan dalam masyarakat yang masih tertinggal tantangan bagi PT (Mahasiswa) dalam pemberdayaan masyarakat untuk membangun Desa Produktif.

26 HARAPAN UNTUK MAHASISWA DALAM MELAKUKAN KKN :
Mahasiswa mampu bersosialisasi dengan masyarakat; mampu mendekati tokoh masyarakat desa baik tokoh formal maupun non formal; 2. Mahasiswa mampu mengenali potensi unggulan wilayah perdesaan dan memahami program-program pemerintah yang ada diperdesaan; 3. Mahasiswa melakukan kegiatan untuk peningkatan keterampilan masyarakat terkait dengan proses budidaya komoditas unggulan; 4. Mahasiswa bersama masyarakat dapat melakukan diversifikasi usaha baik secara horisontal maupun vertikal terhadap produk unggulan lokal; 5. Mahasiswa dapat mendorong masyarakat lebih kreatif, inovatif dan mandiri dalam mengelola usaha tani berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan; 6. Mahasiswa bersama masyarakat dapat menjalin kemitraan bisnis dengan swasta (industri) berbasis potensi sumber daya lokal dan komoditas unggulan;

27 MANFAAT KKN BAGI MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI
Bermanfaat sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan penelitian akademis Pemerintah: Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dapat melakukan pembangunan di wilayah daerah tertinggal. Masyarakat: Meningkatkan produktifitas pola pikir masyarakat terhadap pembangunan untuk memajukan wilayahnya

28 PENGALAMAN KPDT DALAM MELAKUKAN KKN TEMATIK BERSAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

29 KLASTER PERTANIAN TERPADU Dukungan, Dorongan dan Fasilitasi Lokal
CONTOH : MODEL PRUKAB dilaksanakan melalui pola PCPP (Public Community Private Partnership) BUMN (CSR, Pertamina, Pegadaian, BRI, Mandiri, BNI dll) SINERGI KESENYAWAAN KEMENTERIAN PDT dan KL Penyediaan Bibit Jabon; Pembangkit Listrik Tenaga Surya; Pengadaan Bibit Kambing; Pelatihan dan Pendampingan; Infrastruktur Lainnya; KLASTER PERTANIAN TERPADU MASYARAKAT Dukungan, Dorongan dan Fasilitasi Lokal PERUSAHAAN SWASTA PEMERINTAH KABUPATEN Penyediaan Sarana Produksi; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Transfer Teknologi Pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, termasuk desa-desa di Kabupaten; Kerjasama melalui pola Kemitraan; Pembukaan dan Penyediaan Lahan seluas Ha Kluster Pusat; Regulasi; Sarana & Prasarana Pendukung (transportasi jalan, jaringan irigasi, pasar, jaringan listrik dll). PERGURUAN TINGGI (Tri Darma PT): Teknologi Tepat Guna (TTG) Pendampingan oleh Mahasiswa (melalui KKN) 29 29

30 PENTINGNYA PENDAMPINGAN KEGIATAN
PRUKAB & BEDAH DESA Dari Pengalaman Jepang (OVOP) dan Thailand (OTOP), prukab diarahkan pada perencanaan yang bottom up bukan top-down, di beberapa negara berhasil. Perencanaan Bottom-up merupakan bagian pemberdayaan masyarakat yang memerlukan penguatan dan Pendampingan. Penguatan dan pendampingan tersebut dilaksanakan oleh Fasilitator. Ada tiga pilihan sumberdaya pendamping (memiliki Kelebihan dan kekurangan): Tenaga Penyuluh PNS yang ada di Pemda Non-PNS Perguruan Tinggi  Peran Mahasiswa  KKN

31 SINERGI KEGATAN ANTARA KPDT DENGAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2012 MELALUI KULIAH KERJA NYATA (KKN) No Perguruan Tinggi*) Lokasi KKN 1 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Sukabumi, Jawa Barat 2 Universitas Atmajaya, Yogyakarta Belu, Nusa Tenggara Timur 3 Universitas Airlangga, Surabaya Sampang, Jawa Timur 4 Universitas Brawijaya, Malang Musi Rawas, Sumatera Selatan *) Perguruan Tinggi yang memiliki MoU dengan KPDT Kegiatan PRUKAB memfasilitasi Kegiatan KKN Tematik, Diharapkan mahasiswa mampu menyusun dan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PRUKAB di daerah tertinggal

32 Samarinda Pos, 2012 KKN Tematik kerjasama KPDT dan UNMUL, Menteri PDT : ....“KKN di daerah maju itu bagus, lebih bagus lagi memilih KKN di Daerah Tertinggal...”

33 PENUTUP TERDAPAT 183 KABUPATEN TERTINGGAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG BERBEDA-BEDA SEDANG MENUNGGU PERAN UMM (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SELAMAT MELAKSANAKAN KKN, JADILAH MAHASISWA. YANG BANYAK MEMBERI MANFAAT KEPADA MASYARAKAT DESA, TULARKAN ILMU YANG TELAH DISERAP DIBANGKU KULIAH.

34 SEKINAN & TERIMA KASIH