DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.

Presentasi berjudul: "DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010."— Transcript presentasi:

1 DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010

2 PEMBANGUNAN ANAK “Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang visioner”

3 PEMBANGUNAN ANAK Anak  aset bangsa dan investasi masa depan
 merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan Anak  kualitas sumber daya manusia  indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan, yang dimulai sejak usia dini Upaya melakukan pembangunan anak  dimulai sejak dalam kandungan, dan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak

4 Argumentasi Menghadapi Masa Depan
Eksistensi dan KemajuanBangsa Ketahanan Nasional Tabungan Nasional Investasi fisik dan sosial Pendapatan National Investasi Nasional Investasi SDM Produktifitas Nasional dan Daya saing Produktifitas SDM berkualitas Inovasi dan kreatifitas Anak berkualitas Tumbuh Kembang dan Pembangunan KPA

5 Perlindungan dan tUMBUH KEMBANG ANAK
SETIAP ANGGOTA KELUARGA ADALAH SUBYEK ATAS HAK-HAKNYA SETIAP ORANGTUA DIBEBANI TANGGUNG JAWAB UNTUK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK/ANGGOTA KEL PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK MASAYARAKAT HARUS IKUT BERPARTISIPASI DALAM TANGGUNG JAWAB ORANGTUA DAN KEWAJIBAN NEGARA NEGARA BERKEPENTINGAN TERHADAP KUALITAS SETIAP WARGA, SHG DIBEBANI KEWAJIBAN UNTUK MENDAYAGUNAKAN SELURUH SUMBERDAYANYA, TERMASUK HUKUM, UNTUK MELINDUNGI SETIAP WARGA DAN HAK-HAKNYA

6 Kewajiban dalam Pemenuhan Hak Anak
To Promote Kewajiban untuk mempromosikan hak anak To Protect Kewajiban untuk melindungi hak anak - To Respect Kewajiban untuk menghormati hak anak To Fulfil Kewajiban untuk memenuhi hak anak Bagi masyarakat, LSM Kesadaran tentang hak anak Bagi para pengambil keputusan dan perencana Tersusun kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak

7 PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK
Masa dalam Kandungan Masa formatif pertumbuhan fisik Usia Sekolah Belajar norma sosial-kultural, keterampilan skolastik Bawah Lima Tahun Penyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah Masa Remaja Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan Bawah Tiga Tahun Perkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh

8 PRINSIP non diskriminasi kepentingan yang terbaik bagi anak
hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak

9 Perubahan Paradigma Pembangunan Anak
Di masa datang Holistik , Integratif Sustainable Selama ini Parsial, Segmentatif, Sektoral 9

10 STRATEGI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK
(= PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

11 Perubahan Nomenklatur
Perpres No.47/2009 ttg Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meneg Pemberdayaan Perempuan

12 Perumusan Kebijakan Advokasi dan Fasilitasi
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Sosialisasi Kebijakan Perpres No.24 Tahun 2010 TUPOKSI KEMENTERIAN PP DAN PA Advokasi dan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi

13 PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
MENTERI NEGARA PP DAN PA SAM: Bidang Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pengembangan SIM Bidang Hubungan Internasional Bidang Komunikasi Pembangunan Bidang Agama SETMEN BIRO UMUM SDM BIRO BIRO HUKUM & HUMAS BIRO PERENCANAAN INSPEKTORAT DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK, SOSIAL, DAN HUKUM ASDEP GENDER DLM PENDIDIKAN KESEHATAN SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN SOSIAL POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK ASDEP PEMENUHAN HAK SIPIL ASDEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL KEKERASAN TERHADAP BERKEBUTUHAN KHUSUS ANAK BRHDPN DGN HUKUM DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI ASDEP GENDER DLM KETENAGAKERJAAN KUKM DAN INDAG PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN IPTEK INFRASTRUKTUR DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK ASDEP URUSAN ASDEP PENANGANAN KEKERASAN THD PEREMPUAN ASDEP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK ASDEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN ASDEP PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK ASDEP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN . ASDEP PARTISIPASI ANAK ASDEP PERLINDUNGAN KORBAN PDGNG ORG ASDEP LINGK. & PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR ASDEP INFORMASI GENDER ASDEP PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

14 Deputi Perlindungan Anak
Berhadapan Dengan Hukum Masalah Sosial Anak Hak Sipil Anak Anak Berkebutuhan Khusus Kekerasan terhadap Anak

15 Deputi Tumbuh Kembang Anak
Kab/Kota Layak Anak Partisipasi Anak Kesehatan Anak Pendidikan Anak Lingkungan Dan Penanaman Nilai-nilai Luhur

16 Dunia Layak Anak (World Fit for Children)
Indonesia Layak Anak (IDOLA) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ABH MSA ABK KTA PHS Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan DATA KELEMBAGAAN PENDANAAN, DLL oleh Masyarakat oleh Lembaga Yudikatif oleh Lembaga Legislatif oleh Dunia Usaha oleh Pemerintah: (K/L), SKPD Prov, SKPD Kab/Kota KELUARGA ANAK

17 KETERPADUAN PROGRAM  FOKUS Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
ABH MSA ABK KTA PHS Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK 2010: 10 Prov 20 Kab/Kota 2011: 15 Prov 35 Kab/Kota 2012: 20 Prov 60 Kab/Kota 2013: 33 Prov 90 Kab/Kota 2014: 100 Kab/Kota

18 Terima Kasih…