PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.

Presentasi berjudul: "PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi."— Transcript presentasi:

1 PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi Sekretaris Kantor Kepresidenan Setneg RI Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan Ketua IKAL KSA-X Lemhannas

2 POVERTY REDUCTION STRATEGY PAPER LATAR BELAKANG 1.MELAKSANAKAN ASPIRASI RAKYAT, MENINGKATKAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA DAN BANGSA 2. PEMBUKAAN UUD 1945 DAN PASAL 4 AYAT (1) UUD 1945 3. UU NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 4. UU NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PROPENAS 5. 5. KEPPRES 100 TAHUN 2001 TENTANG TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR 6. 6. KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002

3 PARADIGMA BARU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MENEMPATKAN MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU UTAMA PEMBANGUNAN PRINSIP-PRINSIP ADIL DAN MERATA, PARTISIPATIF, DEMOKRATIS, MEKANISME PASAR, TERTIB HUKUM, SALING MENGHARGAI YANG MENCIPTAKAN RASA AMAN

4 KRITERIA BADAN PUSAT STATISTIK MISKIN ADALAH KONDISI SESEORANG DAPAT MEMENUHI MAKAN KURANG DARI 2100 KALORI PER KAPITA PER HARI DIKONVERSI DALAM PENDAPATAN UNTUK PANGAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN KEBUTUHAN DASAR TERTENTU LAINNYA

5 KEMISKINAN MULTIDIMENSI, MULTISEKTOR BERAGAM KARAKTERISTIK SESUAI KONDISI WILAYAH SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, HUKUM, KETAHANAN, RASA AMAN

6 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANUSIA BERKAITAN DENGAN ASPEK: PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEBUTUHAN DASAR LAINNYA LINGKUNGAN, PERMUKIMAN, PERUMAHAN, PRASARANA PENDUKUNG USAHA, LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN PENDAPATAN

7 KESEJAHTERAAN BANGSA MAJU, MANDIRI, ADIL, BERKELANJUTAN, IMAN TAQWA KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA, NILAI TAMBAH, PENDAPATAN PENGELUARAN, INVESTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DICIPTAKAN SENDIRI OLEH RAKYAT, MASYARAKAT, BANGSA INDONESIA

8 PENDUDUK MISKIN PRIA WANITA SAMA SAJA USIA KERJA BELUM PRODUKTIF (< 15 TAHUN): INVESTASI SOSIAL, YOUNG POOR, PENDIDIKAN KESEHATAN DIATAS PRODUKTIF (> 60 TAHUN): PELAYANAN SOSIAL, AGING POOR, SEKTOR SOSIAL PRODUKTIF (15-60 TAHUN): INVESTASI EKONOMI, PRODUCTIVE POOR, SEKTOR RIIL

9 HAKIKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDUDUK MISKIN DIPERSIAPKAN SEJAK DARI USIA MUDA, SEJAK BELUM PRODUKTIF MELALUI PENDIDIKAN (INVESTASI SOSIAL) UNTUK DAPAT BEKERJA, BERPENDAPATAN, BERPENGELUARAN DAN MENABUNG DI USIA TUA SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (SOCIAL SECURITY, SOCIAL SAFETY) YANG DICIPTAKAN SENDIRI PADA USIA PRODUKTIF.

10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRIORITAS, PENYIAPAN, PERLINDUNGAN PERLU PENDAMPINGAN: OLEH MASYARAKAT DAN APARAT 1. MASYARAKAT SETEMPAT DAN SEKITARNYA 2. PEMERINTAH DAERAH DAN NASIONAL 3.LUAR NEGERI TECHNICAL ASSISTANCE

11 STAKE HOLDER FORUM LINTAS PELAKU 1. PENDUDUK MISKIN SBG PELAKU UTAMA 2. MASYARAKAT LOKAL YG LEBIH MAJU 3. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 4. USAHA NASIONAL, BUMN 5. PEMERINTAH DAERAH, NASIONAL 6. PERGURUAN TINGGI 7. UNSUR PENGAWASAN PENGENDALIAN 8. UNSUR LAIN JIKA DIPERLUKAN

12 MUSYAWARAH MUFAKAT FORUM LINTAS PELAKU MELALUI REMBUG: 1. RUMAH TANGGA 2. KELOMPOK MASYARAKAT, KOMUNITAS 3. DESA, 4. KECAMATAN, 5. KABUPATEN/KOTA, 6. PROPINSI, 7. NASIONAL, PARA PIMPINAN TINGGI MERUMUSKAN HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT

13 KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DAN NASIONAL 1.CARA PANDANG DAN PERSEPSI TERWUJUD 2. KOORDINASI YANG KONDUSIF TERWUJUD 3. KEPEDULIAN TUMBUH 4. KEMAMPUAN APARAT MENINGKAT 5. PARTISIPASI MASYARAKAT MENINGKAT 6. KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL TUMBUH 7. IKLIM KONDUSIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN

14 PRSP POVERTY REDUCTION STRATEGY PAPER BERISI (OUTLINE) 1.PENINGKATAN PRODUKTIVITAS: PERAN SWASTA, LEMBAGA KEUANGAN, KHUSUSNYA BANK 2.PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN PENDUDUK MISKIN: PERENCANAAN MAKRO 3.PERAN USAHA NASIONAL DALAM JALINAN KERJASAMA: SEPERTI USAHA BESAR DAN BUMN 4.PENAJAMAN PENGGUNAAN DAU: MELALUI ASISTENSI PROGRAM 5.OPTIMALISASI PENDAMPINGAN: OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PENYULUHAN 6.EVALUASI KINERJA PROGRAM : OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA INDEPENDEN 7.PUSAT DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIKA YANG PAPERLESS SBG INSTRUMEN TARGETING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

15 SINKRONISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KURANGI BEBAN SUBSIDI PENAJAMAN PROGRAM APBN/APBD ASISTENSI PENAJAMAN DIP,DAU,DAK PERG TINGGI PENGEMBANGAN KONSEP PENDAMPINGAN LPSM DATA DASAR INFORMASI ELEKTRONIK GIS KERJASAMA USAHA NASIONAL BUMN,BUMD NAIKKAN PRODUKTIVITAS PRIORITAS ALOKASI KREDIT BANK RAKYAT PENDUDUK MISKIN UPK KOMITE PK FORUM LP

16 PROGRAM PEMERINTAH APBN-APBD DANA BANK, LBG. KEUANGAN USAHA NASIONAL KOMITE FORUM LINTAS PELAKU KOMUNITAS MASYARAKAT DI DAERAH KOMITE FORUM LINTAS PELAKU DI DAERAH FUNGSIONAL OPERASIONAL HUBUNGAN LANGSUNG SINERGI NETWORK

17