KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2015-2019
Disampaikan pada : Rapat Konsultasi Regional Kementerian Perumahan Rakyat TA 2014 Bali, 10 September 2014

2 POKOK BAHASAN PENDAHULUAN 1 RANCANGAN APBN 2015
ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2015 1 2 POKOK-POKOK RANCANGAN APBN TA 2015 KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA A. ARAH KEBIJAKAN B. PROYEKSI JANGKA MENENGAH KEBIJAKAN BELANJA NEGARA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 3

3 PENDAHULUAN

4 Rancangan APBN 2015 Disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintah baru dalam mencapai agenda pembangunan nasional RPJMN Merupakan baseline budget, mengalokasikan anggaran belanja K/L yang hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaran pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru; Dari sisi pencapaian agenda nasional, RAPBN tahun 2015 dirancang dengan mengacu pada RKP 2015 yang merupakan RKP tahun pertama dalam RPJMN sebagai bagian dari RPJPN Penambahan alokasi baru pada transfer ke daerah yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

5 Arah Kebijakan Fiskal Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja; Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

6 ARAH KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2015
TEMA RKP 2015 Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan PRIORITAS BIDANG RPJPN (9 BIDANG PEMBANGUNAN) ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2015 Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Optimalisasi pendapatan negara Meningkatkan kualitas belanja negara Pengendalian defisit APBN Pengendalian utang

7 POKOK-POKOK RANCANGAN APBN TA 2015

8 POSTUR RAPBN TA 2015 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

9 Kebijakan Pendapatan Negara
dalam RAPBN tahun 2015 Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, menjaga stabilitas perekonomian nasional, meningkatkan daya saing dan nilai tambah; Pengendalian barang kena cukai; Optimalisasi PNBP sumber daya alam; Peningkatan kinerja BUMN; Peningkatan kelembagaan tata kelola PNBP.

10 PENDAPATAN NEGARA DALAM RAPBN TA 2015
(TRILIUN RUPIAH) 2014 APBNP 2015 RAPBN I. Pendapatan dalam Negeri 1.633,0 1.758,8 1. Penerimaan Perpajakan 1.246,1 1.370,8 a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.189,8 1.319,3 b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 56,3 51,5 2. PNBP 386,9 388,0 Penerimaan SDA 241,1 236,7 Pendapatan bagian Laba BUMN 40,0 41,0 c. PNBP lainnya 85,0 88,2 d. Pendapatan BLU 20,9 22,1 II Penerimaan Hibah 2,3 3,4 Jumlah Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015 Pendapatan Negara naik Rp.126T dari target tahun 2014.

11 PROYEKSI PENDAPATAN JANGKA MENENGAH TA 2016-2018
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

12 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2015 (1)
Mendukung pelaksanaan Pemerintahan yang efektif & efisien melalui peningkatan kualitas pelayanan program reformasi birokrasi pada K/L dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain : Pembangunan konektivitas nasional; Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan daya saing ketenagakerjaan, UMKM dan koperasi. 3. Mendukung percepatan pencapaian minimum essential force di bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

13 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2015 (2)
Meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi melalui pengendalian pengendalian subsidi baik energi dan non- energi. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, dan mitigasi terhadap potensi bencana dalam rangka ketahanan pangan, air, dan energi. Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal.

14 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DALAM RAPBN TA 2015 Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015 Belanja Pemerintah Pusat naik Rp99,5 T dari target tahun 2014

15 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TA 2010-2015 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH TA 2016-2018
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

16 Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2015
Menjaga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Peningkatan DAU menjadi 27,7% dari PDN neto. Penajaman bidang-bidang DAK. Mendukung pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua, Papua Barat, dan NAD, serta memberikan tambahan otsus infrastruktur untuk provinsi Papua dan Papua Barat. Mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah. Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana. Melaksanakan pendanaan desa secara bertahap sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

17 TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RAPBN TA 2015
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015 Termasuk kurang bayar DBH s.d Rp11,9 triliun. DAU menggunakan formula baru, 27,7% dari PDN Neto. Transfer ke Daerah dan Dana Desa naik Rp43,5 T dari Tahun 2014.

18 Arah Kebijakan Pembiayaan Utang
Pengendalian rasio utang terhadap PDB; Mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri; Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek; Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi, dan mempertahankan kebijakan negative net flow; Mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM).

19 Arah Kebijakan Pembiayaan Non-Utang
Penggunaan SAL sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi risiko perekonomian global dan nasional Dukungan PMN kepada BUMN untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN; Penyediaan dana bergulir untuk fasilitas pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan memberikan penguatan modal bagi KUMKM Memperkuat pengembangan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan Pemberian penjaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundangan

20 PEMBIAYAAN DALAM RAPBN TA 2015
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

21 PEMBIAYAAN TA 2010-2015 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH TA 2016-2018
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2015

22 PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA TA 2005-2015
(TRILIUN RUPIAH) BELANJA NEGARA (TRILIUN RUPIAH) TA 2005 495.2 509.6 TA 2006 638.0 667.1 TA 2007 707.8 757.6 TA 2008 981.6 985.7 TA 2009 848.8 937.4 TA 2010 995.3 1,042.1 TA 2011 1,210.6 1295 TA 2012 1,338.1 1,491.4 TA 2013 1,502.0 1,726.2 TA 2014 1,667.1 1,842.5 TA 2015 1,762.6 2,019.8 Sumber : Buku saku APBN dan indikator ekonomi dan Nota Keuangan RAPBN TA 2015

23 PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA TA 2005-2015
Sumber : Buku saku APBN dan indikator ekonomi dan Nota Keuangan RAPBN TA 2015 Sepanjang TA , trend kenaikan pada Pendapatan diikuti oleh trend kenaikan pada Belanja. Dengan demikian tidak terdapat gap yang signifikan untuk membiayai tambahan kebutuhan belanja.

24 PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

25 PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENPERA TA 2006-2014
(Miliar Rupiah) REALISASI % TA 2006 369.2 334.9 90.7 TA 2007 419.6 367.2 87.5 TA 2008 590.8 517.5 87.6 TA 2009 1,277.5 1,195.7 93.6 TA 2010 914.9 868.2 94.9 TA 2011 2,362.2 1,611.0 68.2 TA 2012 3,999.9 2,699.9 67.5 TA 2013 4,904.3 4,298.3 TA 2014 4,001.3 1,574.7 39.4 Keterangan : Realisasi TA 2014 per 8 September 2014. Sumber : Buku saku APBN dan indikator ekonomi dan Business Intelligence DJA.

26 PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEMENPERA TA 2006-2014
Keterangan : Realisasi TA 2014 per 8 September 2014. Sumber : Buku saku APBN dan indikator ekonomi dan Business Intelligence DJA. Dalam 5 tahun terakhir, kenaikan anggaran belanja Kemenpera tidak diiringi oleh peningkatan kemampuan penyerapan belanja nya.

27 TERIMA KASIH