KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL (RAKERNAS BKPRN) Jakarta, 7 November 2013 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENATAAN RUANG Oleh : GAMAWAN FAUZI MENTERI DALAM NEGERI

2 PERAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN OTONOMI DAERAH
PENINGKATAN : OTONOMI DAERAH TUJUAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESENTRALISASI (UU NO. 32/2004) PELAYANAN UMUM DAYA SAING DAERAH 26 URUSAN WAJIB 8 URUSAN PILIHAN Intrumen Perijinan Pemanfaatan Ruang Terwujudnya ruang yg aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG TUJUAN PERDA RENCANA TATA RUANG Penyusunan rencana tata ruang SPM BIDANG PENATAAN RUANG Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 6/ 2008)

3 RTRW PROVINSI RTRW KAB/KOTA
STATUS PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA (per 6 November 2013) Sulsel, Bali, DIY, Lampung, Jabar, NTB, Jateng, NTT, Banten, Gorontalo, DKI, Bengkulu, Jatim, Sumbar, Jambi, Malut, Maluku, Papua Barat 18 Provinsi yang telah menetapkan Perda  dari total 33 Prov RTRW PROVINSI 1 Provinsi ( Prov Sulteng) telah dievaluasi oleh Kemendagri sedang dilakukan perbaikan/ penyempurnaan di daerah 316 kabupaten /kota telah menetapkan Perda  dari total 491 kabupaten/kota RTRW KAB/KOTA 249 kabupaten dan 67 kota Sumber : Hasil Inventarisasi Ditjen Bina Bangda

4 ISU STRATEGIS KELEMBAGAAN ISU STRATEGIS KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG
PENATAAN RUANG DAERAH Belum Optimalnya Tugas dan Fungsi BKPRD Rendahnya Partisipasi Masyarakat ISU STRATEGIS KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG Belum Sinerginya tugas dan fungsi BKPRN dengan BKPRD Lemahnya Koordinasi Keterbatasan Data & Informasi Tata Ruang Rendahnya Komitmen Pendanaan

5 BKPRN BKPRD PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG
SINKRONISASI BKPRD OPTIMALISASI PERAN & FUNGSI Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 Penyusunan mekanisme dan tata kerja (SOP) BKPRD LANGKAH STRATEGIS YANG PERLU DILAKUKAN 2 Pengembangan data dan informasi 3 Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah 4 Penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang 5 Pemberian reward and punishment di bidang penataan ruang

6 PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH Top Down PEMERINTAH PEMERINTAH PROV PEMERINTAH KAB PEMERINTAH (STATE) Nilai Tambah & Kualitas Pelayanan Prima Fungsi Perlindungan pada Masyarakat Kepercayaan, Dukungan & Legitimasi Politik Stabilitas Poleksosbudhankam Kontribusi Pembangunan Ekonomi INDIVIDU KELOMPOK ORMAS/LSM PT PENGUSAHA ASOSIASI INVESTOR DLL MASYARAKAT (CITIZEN) DUNIA USAHA/ PRIVATE SECTOR Kepercayaan, Penghargaan dan Kontribusi Keuntungan Nilai Tambah & Kualitas Layanan PEMERINTAH DAERAH Bottom Up

7 TERIMA KASIH