Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Presentasi berjudul: "Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia

2

3  Smelser berpendapat bahwa proses perkembangan masyarakat adalah merupakan proses transformasi sosial yang mengikuti perkembangan ekonomi  Pembangunan ekonomi di Indonesia harus bersinergi dengan pembangunan sosial di Indonesia

4  Perkembangan ekonomi : 1. Modernisasi teknologi 2. Komersialisasi pertanian 3. Proses industrialisasi 4. Urbanisasi  Perkembangan Sosial: 1. Diferensiasi struktural 2. Integrasi 3. Munculnya masalah-masalah: Konflik sosial

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Bank Dunia menyebutkan, 56,5 persen dari 237 juta populasi Indonesia masuk kategori kelas menengah. Kategori kelas menengah versi Bank Dunia adalah mereka yang membelanjakan uangnya 2 dollar AS (sekitar Rp 18.000) sampai 20 dollar AS (sekitar Rp 180.000) per hari. Artinya, saat ini ada sekitar 134 juta warga kelas menengah di Indonesia.

16  Disebutkan, terjadi peningkatan jumlah warga kelas menengah Indonesia sebanyak 45 juta orang dari posisi tahun 2003. Sementara dari 134 juta warga kelas menengah versi Bank Dunia itu, sekitar 14 juta orang masuk rata-rata pengeluaran 6 dollar AS (Rp 54.000) sampai 20 dollar AS per hari.

17  survei Nielsen secara online mencatat, ada sekitar 29 juta warga kelas menengah premium di Indonesia. Mereka tumbuh seiring dengan pendapatan per kapita sekitar 3.000 dollar AS (sekitar Rp 27 juta) per tahun. Masyarakat kelas menengah ini punya gaya tersendiri dalam membeli suatu produk.

18  Masih menurut Bank Dunia, nilai uang yang dibelanjakan para warga kelas menengah Indonesia juga fantastis. Belanja pakaian dan alas kaki tahun 2010 mencapai Rp 113,4 triliun, belanja barang rumah tangga dan jasa Rp 194,4 triliun, belanja di luar negeri Rp 59 triliun, serta biaya transportasi Rp 238,6 triliun.

19  Di dalam analisis kelompok marxian yang bersifat dikotomis yang membagi kelas berdasarkan perbedaan pemilikan kapital dan hubungan-hubungan produksi.  Kelas menengah sering diidentifikasikan masuk ke dalam kelompok kaum proletar yang beroposisi dengan mereka yang menguasi ekonomi dan memiliki otoritas politik.

20  Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2011 sekitar 41,5 juta orang (37,83 persen) masyarakat Indonesia bekerja pada sektor formal. Sementara untuk Februari 2011 jumlah penduduk yang bekerja untuk sektor formal sebanyak 38,1 juta dan untuk Agustus 2010 hanya 35,78 juta yang bekerja di sektor formal.

21  “Sektor formal yang terserap itu dari PNS dan buruh, seperti buruh pakaian sekitar 300 ribu karena ada masa lebaran jadi kebutuhan pakaian pun meningkat,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Wynandin Imawan dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Senin (7/11/2011).

22  untuk sektor informal, Agustus tahun 2011 sebanyak 68,2 juta orang (62,17 persen) bekerja pada kegiatan informal. Sementara untuk Februari tahun 2011, sebanyak 73,18 juta penduduk bergerak di sektor informal, dan pada Agustus 2010 sebesar 72,43 juta orang.

23  BPS mencatat, selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk hampir miskin terus bertambah secara konsisten. Pada tahun 2009, jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau sikitar 8,99 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk Indonesia. Dan tahun ini, jumlah penduduk hampir miskin telah mencapai 27,12 juta jiwa atau sekitar 10,28 persen dari total populasi.

24

25  Implementasi UU BPJS yang sudah disahkan pada tgl 25 Novemver 2011  UU BPJS telah menegaskan lahirnya dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berbentuk Badan Hukum Publik, yaitu BPJS 1 (Kesehatan) melayani jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, yang akan mulai berjalan selambat lambatnya 1 Januari 2014, dan BPJS 2 (Ketenagakerjaan) melayani jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun,

26  Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang harus merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang dinamis dan semakin kompleks. Oleh karen itu, pada masa yang akan datang akan mengalami pergeseran paradigma yang lebih bertumpu pada hak asasi manusia, demokratisasi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih adil. Pergeseran paradigma tersebut sebagai berikut:

27  Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan.  Hasil pembangunan selayaknya dinikmati oleh seluruh masyarakat.  Pembangunan mengaktualisasikan potensi dan budaya lokal.  Pelayanan sosial dasar disediakan untuk semua warga negara.  Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  Pendekatan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan secara individual, keluarga, kelompok, dan komunitas secara terpadu.