Awal Kemerdekaan – Orde Baru

Presentasi berjudul: "Awal Kemerdekaan – Orde Baru"— Transcript presentasi:

1 Awal Kemerdekaan – Orde Baru
Ekonomi Indonesia: Awal Kemerdekaan – Orde Baru

2 Ekonomi Tahun 1960-an Pada pertengahan dekade 1960-an, banyak pengamat ekonomi putus asa pada kemungkinan terjadinya kemajuan ekonomi di Indonesia Banjamin Higgins (1968): Indonesia haruslah dianggap sebagai negara yang tingkat kegagalannya berada pada posisi teratas di antara negara-negara yang paling terbelakang. Geertz: sejarah pulau jawa dipenuhi oleh serentetan kisah penindasan terhadap kemajuan usaha yang potensial oleh elit politik yang memusuhi kemajuan tersebut.

3 Ekonomi Tahun 1960-an Gunnar Myrdal (1969): Dari pengalaman tahun 1966, tampaknya hanya terdapat sedikit peluang bagi Indonesia untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Naftan Keyfitz (1965): Tekanan kepadatan penduduk di P. Jawa menjadi hambatan pertumbuhan mengingat rakyat sulit mencari tanah kosong untuk kegiatan produksi. Hamengkubuwono IX: Indonesia mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Jika seluruh utang luar negeri dibayar, maka Indonesia tidak mempunyai devisa lagi untuk menutupi pengeluaran rutin. Hal ini dikarenkan inflasi yang tinggi sekitar 500% dan defisit anggaran yang mencapai 10 – 30% dari PDB (1950-an), bahkan mencapai 100% - 300% dari PDB (1960-an).

4 Ekonomi Tahun 1960-an Perekonomian yang buruk disebabkan oleh kesalahan manajemen ekonomi (Arndt, 1984). Castles (1965): Walaupun pendapatan per kapita semakin menurun, kesenjangan makin besar, upah riil sudah menurun tajam, namun konsumsi barang mewah di Jakarta tampak semakin meningkat terutama kenderaan pribadi.

5 Ekonomi Tahun 1960-an Setelah konfrontasi (1949) ekonomi Indonesia mengalami sedikit kemajuan. Namun situasi politik semakin tidak stabil, terutama masalah pemberontakan di daerah dan pengambilalihan aset Belanda. Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dicanangkannya Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Tahun 1961 – 1964, perekonomian tidak mengalami pertumbuhan dan tahun 1965, ekonomi sedikit mengalami pertumbuhan. Akibatnya, tidak adanya perubahan struktur ekonomi selama dua dasawarsa setelah kemerdekaan.

6 Ekonomi Tahun 1960-an Akibat tidak tergantung pada impor, sektor pertanian adalah sektor yang tidak mengalami kehancuran selama periode tersebut. Kehancuran ekonomi disebabkan oleh inflasi yang tinggi. Penyebabnya adalah bertambhanya jumlah uang beredar (M1) yang sangat besar. (100% tahun , dan 300% tahun ). Tingginya pertumbuhan JUB karena defisit anggaran ditutupi dengan cara mencetak uang baru.

7 Ekonomi pada Masa Orde Baru
Tahun 1966 merupakan titik balik sejarah ekonomi Indonesia 1966 – 1970: Rehabilitasi dan Pemulihan yaitu Meningkatnya aktivitas ekonomi, inflasi terkendali dan merehabilitasi infrastruktur dengan mencari dana dari negara donor. Hasilnya: pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 3 thn ini 6,6%. Bahan thn 1968 pertumbuhan ekonomi mencapai 10,9%. 1971 – 1981: Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yakni mencapai 7,7% /tahun. Terjadi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan pengaruh eksternal. Thn 1972, krisis beras  harga beras naik. Tahun 1973, kenaikan harga minyak dunia 4 kali lipat  surplus devisa yg besar  perekonomian dikuasai pribumi dan menghambat PMA.

8 Ekonomi pada Masa Orde Baru
Tahun 1978: antisipasi harga minyak dunia turun, pemerintah mendevaluasi Rupiah agar daya saing produk ekspor meningkat. Namun ternyata tidak terjadi, karena pada tahun 1979 terjadi perang Irak-Iran sehingga harga minyak dunia tetap tinggi. Tahun : Harga minyak dunia jatuh  sumber APBN turun  utang luar negeri meningkat dan pertumbuhan ekonomi turun, hanya rata-rata 4,0%/tahun.

9 Ekonomi pada Masa Orde Baru
Indonesia dipuji karena mampu mengurangi angka kemiskinan dan menjaga stabilitas makro ekonomi walaupun harga minyak dunia turun hingga seperempat (US$32 menjadi US$8 per barel). Tahun 1983 : Liberalisasi keuangan mulai dibuka dengan membolehkan bank menentukan suku bunga, menghapus plafon kredit dan mulai dikenalkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) Tahun 1984, Indonesia menjadi negara swasembada beras. Di akhir tahun 1980-an, Indonesia digolongkan ke dalam kelompok negara berkembang yang diramalkan menjadi negara industri baru. Tahun 1993, World Bank menyatakan Indonesia sebagai seven of east asian tigers (7 macan asia timur), yaitu negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi (di atas 7% per tahun).

10 Ekonomi pada Masa Orde Baru
Tahun 1987 – 1996: Liberalisasi ekonomi dan Pemulihan. Mengeluarkan paket deregulasi sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi. Tahun 1987 – 1992: pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,7%. Pertumbuhan ekonomi yang pesat diimbangi dengan perubahan struktur ekonomi. Sumbangan sektor pertanian terus menurun dan tahun 1992 tinggal 36%. Sumbangan sektor industri terus meningkat terutama dari industri pertambangan. Sumbangan sektor industri meningkat lebih dari tiga kali lipat dan pada tahun 1992, value added sektor industri melebihi sektor pertanian.

11 Ekonomi pada Masa Orde Baru
Indonesia memiliki kinerja ekonomi yang baik. Pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah dibanding negara Asia Timur, namun masih lebih baik dibandingkan China, India dan Nigeria. Sektor pertanian merupakan penentu utama bagi kinerja yang baik tersebut. Indonesia menjadi negara yang tingkat pertumbuhan output dan produksi makanan terbesar. Tahun 1990-an, ekspor Indonesia sedikit demi sedikit bergeser dari pertanian menjadi industri pengolahan.

12 Ekonomi pada Masa Orde Baru
Gleb (1988) menyimpulkan bahwa Indonesia satu-satunya negara yang menjadi contoh dalam pelaksanaan kebijakan anggaran yang jelas dan pengaturan nilai tukar yang baik setelah menurunkan harga minyak dunia. Pinto (1987) menyatakan Indonesia memiliki pertumbuhan jumlah uang beredar yang sama dengan Nigeria, namun Indonesia lebih berhasil mengendalikan inflasi lebih baik karena disiplin kebijakan fiskal yang lebih ketat. Lilie (1993) juga menyatakan bahwa Indonesia bersama dengan Korea Selatan dan Thailand sebagai negara dengan prestasi terbaik karena hati-hati dalam menjalankan kebijakan fiskal dan manajemen nilai tukar yang efektif.