PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
KEBIJAKAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) PERGURUAN TINGGI SE-JAWA BARAT Disampaikan oleh : H. R I A D I, SKM, MPH. Kepala Biro Yansos Setda Provinsi Jawa Barat Pada Acara : Lokakarya Tata Kelola Penyelenggaraan KKN Tematik Perguruan Tinggi se-Jawa Barat Purwakarta, 28 Februari 2013 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 jo. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ; Keputusan Gubenur Jawa Barat Nomor: 423./Kep.901-Yansos/2011 Tentang  Forum Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat

3 PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
SEJAHTERA Masyarakat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupannya VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013 TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA MANDIRI Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air DINAMIS Masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA 4

4 MISI 1 Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing VISI TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA MISI 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal MISI 3 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan MISI 4 MISI 5 Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi

5 Pengangguran : 13,1 Kabupaten/Kota : 26 Luas : 3.709.528,44 Ha
Kecamatan : Kelurahan : Desa : Penduduk 2010 Indonesia : Jiwa Jabar : Jiwa LPP : 1,9 % Penduduk Miskin : 11,27% Pengangguran : 13,1 PDRB : 321,87 Trilyun Inflasi : 6,46% LPE : 6,09% IPM (2011) : 72,82 AMH(2011) : 96,48 RLS (2011) : 8,2 th APK SD : 119,06 Rangking 5 APK SMP : 94,03 Rangking 23 APK SMA : 59,56 Rangking 31 APK PT : 11,11 Rangking 24 AHH (2011) : 68,40 AKI : 38,51 per Kel Hidup AKB : 321,15 per Kel Hidup PPP : 63,57

6 PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT
POSISI PERENCANAAN TAHUN 2013 DALAM RPJMD DAN RPJPD 2013 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah TAHAP DIVERSIFIKASI 2012 TAHAP PENGEMBANGAN 2011 TAHAP PEMANTAPAN 2010 TAHAP UPAYA MENUMBUH KEMBANGKAN MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2009 TAHAP PERSIAPAN MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia 4

7 Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia
Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi Fokus : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, guna memasuki tahapan pembangunan jangka menengah periode ketiga tahun , yaitu : pencapaian kemandirian masyarakat Jawa Barat yang produktif dan memiliki daya saing, melalui Kesehatan dan Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur Strategis, Revitalisasi Pertanian, Perdagangan, Jasa dan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing, Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan, Penataan Struktur Pemerintahan Daerah. 5

8 KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia Jawa Barat; Pengembangan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Barat; Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; Pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana; Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

9 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT; PERMODALAN UMKM; FORMULASI PROGRAM LAYAK INVESTASI; PERBAIKAN IKLIM USAHA DAN KEPASTIAN HUKUM DESTINASI WISATA. PELAYANAN PUBLIK DAN KINERJA APARATUR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN KARYA INOVASI MASYARAKAT; PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN. INFRASTRUKTUR WILAYAH; PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN LAHAN KRITIS; KETAHANAN ENERGI; MITIGASI BENCANA; PERUBAHAN IKLIM. RENDAHNYA APK SMP/SMA/SMK/SEDERAJAT AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN; BUDAYA DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL; PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA; KETIMPANGAN PELAYANAN KESEHATAN RENDAHNYA PHBS; KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN PENGELOLAAN PENDUDUK. Kemanusiaan (SOSBUD) Infrastruktur dan Lingkungan (FISIK) Perekonomian Rakyat, Ketahanan Pangan dan Dunia Usaha (EKONOMI) Aparatur Pemerintah (PEMERINTAHAN)

10 KEBIJAKAN PEMPROV JABAR DALAM BENTUK PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN
DUA PENDEKATAN PROGRAM: 1. TEMATIK SEKTORAL 2. TEMATIK KEWILAYAHAN 9

11 10 COMMON GOALS PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN;
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN ; PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT; KEMANDIRIAN PANGAN ; PENINGKATAN KINERJA APARATUR ; PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH; KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU; PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP ; PEMBANGUNAN PERDESAAN; SERTA PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA.

12 40 KEGIATAN TEMATIK JAWA BARAT
Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. Peningkatan Program Keluarga Berencana Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (GERAKAN PENYELAMATAN MASA DEPAN/GEMAMAPAN : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS , TBC, Flu Burung dan Narkoba Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternatif Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province Pengendalian pencemaran limbah industri , limbah domestik dan pengelolaan sampah regional CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 10

13 PRIORITAS PEMBANGUNAN BERBASIS TEMATIK KEWILAYAHAN 2010
(Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp) WKPP II (purwakarta) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi (21) Pengembangan industri manufaktur (22) Pengembangan industri perberasan (23) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove (24) Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) (25) WKPP III (cirebon) Pengembangan agribisnis mangga (31) Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija (32) Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya (33) Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (34) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan (35) WKPP IV (priangan) Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor (4.1) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kab. Garut (42) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung dan Bandung Barat (43) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya (44) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran (45) WKPP I (BOGOR ) Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kab./Kota Sukabumi (11) Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur (12) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu (13) Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional (14) Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi) (15) 11 13

14 WKPP III WKPP II WKPP I WKPP IV 12

15 PEMETAAN LOKASI KKN TEMATIK PERGURUAN TINGGI 2012
PENDEKATAN PETA IPM JAWA BARAT TAHUN 2009 DATA IPM : 70,24 UNIV. SINGAPERBANGSA DATA IPM : 76,72 UNIV . ISLAM 45 BEKASI DATA IPM : 71,61 UNIV. PENDIDIKAN INDONESIA DATA IPM : 68,18 UNIV. WILARODRA DATA IPM : 73,39 DATA IPM : 71,51 UNIV. SUBANG DATA IPM : 79, 49 UNIV . IBNU KHALDUN BGR DATA IPM : 75,28 DATA IPM : 69,22 UNIV. PASUNDAN BANDUNG DATA IPM : 72,23 STAI YAPERI CIBINONG BOGOR UNIV. DJUANDA BGR DATA IPM : 76,08 STAINI PARUNG BOGOR STIT SIROJUL FALAH BGR DATA IPM : 71,29 UNIV. KUNINGAN DATA IPM : 72,80 UNIV. ISLAM NUSANTARA DATA IPM : 69,64 UNIV. SURYA KANCANA DATA IPM : 71,78 STAI MHA BANJAR DATA IPM : 70.69 STAI PUI MJL DATA IPM : 71,15 UNIV. MUHAMADIYAH UNPAD DATA IPM : 75,33 STAI AL MASTHURIYAH DATA IPM : 71,79 STAI PUTRA GALUH UNIGAL CIAMIS IAI DARUSALAM DATA IPM : 76.46 UIN SUNAN GUNUNG DJATI DATA IPM : 74,76 UNSIL TASIK DATA IPM : 74,42 UIN SUNAN GUNUNG DJATI DATA IPM : 73,70 STKIP SILIWANGI DATA IPM : 75,87 STKIP SILIWANGI DATA IPM : 71,61 ITB STKIP GARUT UNJANI DATA IPM : 72,26 IAI LM SURYALAYA TASIK

16 CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT
NO INDIKATOR Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun Capaian 2011 terhadap 2007 2007 2008 2009 2010 2011 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : poin 70.71 71.12 71.64 72.29 72.82 2.11 a. Indeks Kesehatan (IK) 71.00 71.33 71.67 72.00 72.34 1.34 a.1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 67.60 67.8 68.00 68.20 68.40 0.80 a.2 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 39.38 38.51 N/A a.3 Angka Kematian Ibu per KH 228 b. Indeks Pendidikan (IP) 80.21 80.35 81.14 81.95 82.55 2.34 b.1 Angka Melek Huruf (AMH) persen 95.32 95.53 95.98 96.18 96.48 1.16 b.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.50 7.5 7.72 7.95 8.20 0.70 b.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)*) : - APK SD 108.90 107.25 117.18 119.06 - APK SLTP 84.64 86.62 93.97 94.03 - APK SLTA 49.32 48.73 57.50 59.56 b.4 Angka Partisipasi Murni (APM)*) : - APM SD 94.17 94.19 95.58 96.88 - APM SLTP 67.27 71.36 72.04 - APM SLTA 38.29 38.31 46.37 46.51 c. Indeks Daya Beli (IDB) 60.93 61.66 62.10 62.91 63.57 2.64 c.1 Purchasing Power Parity (PPP) ribu rupiah 623.64 626.81 628.71 632.22 635.10 11.46 2 Demografi a. Jumlah Penduduk juta jiwa 41.48 42.19 42.69 43.02 43.05 1.57 a.1 Laki-laki 20.92 21.26 21.51 21.88 21.91 0.99 a.2 Perempuan 20.56 20.93 21.18 21.15 0.58 b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1.83 1.7 1.2 1.89 1.90 0.07 c. Kepadatan Penduduk jiwa per km2 1,092 1,108 1,124 1,140 48.00 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a. Nilai PDRB : a.1 Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) triliun rupiah 526.60 602.42 689.84 770.66 861.01 334.41 a.2 Atas Dasar Harga Konstan (adhk) 274.18 290.17 303.40 321.87 343.11 68.93 b. PDRB per Kapita : 13

17 CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2008 – 2013
(Lanjutan) b.1 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) ribu rupiah 12,158 14,309 15,372 17,899 19,646 7,488 b.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (adhk) 6,445 689 709 7,476 7,829 1,384 c. Investasi (PMTB adhb) triliun rupiah 87.13 106.10 116.39 136.62 156.3 69.21 d. Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhb persen 20.19 21.26 9.70 17.38 9.77 (10.42) e. Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhk 9.33 4.77 4.94 5.74 N/A f. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah : - Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhb) 37.59 46.48 58.17 66.51 76.55 38.96 - Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhk) 18.11 16.80 18.70 18.72 19.83 1.72 h. Ekspor : - Ekspor (adhb) 231.44 257.81 245.21 278.07 304.82 73.38 - Ekspor (adhk) 134.66 121.79 127.57 144.97 153.68 19.02 i. Impor : - Impor (adhb) 140.32 220.44 197.26 219.69 253.13 112.81 - Impor (adhk) 108.10 96.36 92.92 101.52 114.75 6.65 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6.41 5.83 4.29 6.09 6.48 0.07 5 Inflasi 5.10 11.11 2.02 6.62 3.10 (2.00) 6 Ketenagakerjaan a. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) juta orang 29.18 29.71 30.18 30.29 31.08 1.90 b. Penduduk Angkatan Kerja 18.24 18.74 18.98 18.89 19.36 1.12 c. Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas) 15.85 16.48 16.90 16.94 17.45 1.60 d. Penganggur (Mencari Kerja) 2.38 2.26 2.08 1.95 (0.48) e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 62.50 63.09 62.89 62.27 (0.23) f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 13.05 12.07 10.95 10.33 9.83 (3.22) 7 Kemiskinan a. Jumlah Penduduk Miskin 5.45 5.32 4.98 4.64 (0.81) b. Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk 13.16 12.61 11.96 11.27 10.65 (2.51) 8 a. Indeks Pembangunan Gender poin 61.4 61.81 b. Indeks Pemberdayaan Gender 54.4 55.51 9 Indeks Gini 0.34 0.35 0.36 0.37 14 Sumber : BPS Tahun

18 PERKEMBANGAN IPM JAWA BARAT TAHUN 1996-2011
71,12 70,32 15

19 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan
Jumlah Penduduk Miskin Tahun , Provinsi Jawa Barat Kemiskinan Tahun 2011: 10,65 Sumber Data : Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2010 sebesar 11,27%, sedangkan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,773 juta orang. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat dari tahun 2007 s/d 2010 mengalami penurunan sebesar 2,27% atau jumlah penduduk miskin berkurang sebesar orang. 16

20 TERIMA KASIH

21 JAWA BARAT GREEN PROVINCE
Pel.Cirebon Pel. Cilamaya MCR Bandara Int. Jabar Kertajati Tol Kanci-Pejagan Tol Cikampek-Palimanan PROVINSI JAWA TENGAH Pel. Tarumajaya Tol CISUMDAWU Waduk Jatigede DKI JAKARTA MCB M BDB PKNp Tol Ciranjang-Padalarang Tol SOROJA PANGANDARAN Tol Bogor Ringroad Bandara Nusawiru Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciawi-Sukabumi TPI Pangandaran RANCABUAYA PKN PALABUHAN-RATU PROVINSI BANTEN Jalan Lintas Selatan Jabar TPI Pelabuhan Ratu Bandara Citarate ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 JAWA BARAT GREEN PROVINCE

22 PROGRAM AKSI 40 KEGIATAN TEMATIK
7/11/2011 PROGRAM AKSI 40 KEGIATAN TEMATIK Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat ∆

23 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
7/11/2011 Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat Pengembangan pendidikan kejuruan bertaraf internasional Pendidikan berkeadilan Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. Pembinaan Pemuda dan Olahraga CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN ∆

24 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
7/11/2011 CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS dan pemenuhan sumber daya kesehatan. Peningkatan Program Keluarga Berencana Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (GERAKAN PENYELAMATAN MASA DEPAN/GEMAMAPAN) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS , TBC dan Flu Burung Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat ∆

25 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT
CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Peningkatan budaya masyarakat bekerja dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha UMKM Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternatif Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif

26 Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013
Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN

27 PENINGKATAN KINERJA APARATUR
CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Peningkatan Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel Peningkatan kualitas komunikasi dan Pelayanan Publik berbasis IT dalam kerangka Jabar Cyber Province Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan

28 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat.

29 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU
CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik Infrastruktur air bersih dan air kotor perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat

30 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province Pengendalian pencemaran limbah industri , limbah domestik dan pengelolaan sampah regional

31 PEMBANGUNAN PERDESAAN
CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa

32 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA
Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA