Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
1 DR. ABDUL MALIK, SE., M.Si. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Jakarta, 13 November 2014
2
Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Bab IV 22 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 11 Bagian kesatu pasal 9 ayat 2 (c) pasal 9 ayat 2 (c) Bagian kesatu pasal 9 ayat 2 (c) pasal 9 ayat 2 (c) 33 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi mengenai laporan keuangan; 2
3
2014 (Setelah Perubahan) 2015 TOTAL PENDAPATAN Rp. Rp. 2.945.807.576.409,96 Rp. Rp. 2.781.479.182.194,- 3
4
2014 (Setelah Perubahan) 2015 TURUN (%) KEMAMPUAN APBD 3.144. 424. 358. 577,682.910.479. 182. 194,- 8,04 4
5
Bidang Kesehatan Rp. 183.502.855.777,00 6,54 % Rp. 887.686.746.424,00 30,8 % Bidang lainnya Bidang Infrastruktur Rp. 558.041.273.500,00 19,69 % Bidang Pendidikan Rp. 1.205.226.374.459,00 42,97 % 5
6
Bidang Kesehatan Rp. 256.122.168.033 8,8 % Rp. 852.770.400.382 29,3 % Bidang lainnya Bidang Infrastruktur Rp. 509.333.856.883 17,5 % Bidang Pendidikan Rp. 1.292.252.756.895 44,4 % 6
7
Masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Masyarakat menggunakan haknya untuk menghadiri, memantau atau memberikan masukan dalam proses perencanaan, pembahasan dan pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi atau proses pertanggungjawaban Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dalam bentuk dokumen atu proses pelaksanaan kegiatan perencanaan penganggaran 7
8
8 Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Anggaran di Web Site Kabupaten Malang (www.malangkab.go.id) Keikutsertaan publik dalam proses penggaran melalui 1) Musrenbang dari tingkat Desa sampai Kabupaten, 2) Forum – forum SKPD Ketersediaan informasi APBD melalui 1) ringkasan dan cara membaca APBD 2) leaflet.
9
9 Bidang Akuntabilitas Publik Otonomi Awards 2010 dan 2012
10
10 mudah mengetahui dan mengakses informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah mudah memperoleh dokumen setiap program dan kegiatan dalam Lampiran APBD dapat memberikan masukan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
11
Instrumen Pemerintah pusat & Provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan di Kabupaten Malang Memperkuat dan mempermudah DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan Masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban 11
13
Dengan BPPT Diawali dengan pendampingan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Selanjutnya beberapa aplikasi e-Government Dengan Pihak Ketiga (Penyedia) lainnya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pada umumnya.
14
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur nomor: 119/351/421.022/2012 dan nomor: 05/KB/BPPT- Pemkab.Malang/01/2012 Perjanjian Kerja Sama antara Balai IPTEKnet dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Rangka Mendukung Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017 nomor: 90.09/PKS/IPTEKnet- BPPT/09/2012 dan nomor: 119/159.1/421.022/2012 Perjanjian Kerja Sama antara Balai IPTEKnet dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pembangunan Aplikasi e-Government Dalam Rangka Mendukung Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017 nomor: 90.09/PKS/IPTEKnet-BPPT/09/2013 dan 119/159.1/421.024/2013
15
Dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Rangka Mendukung Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017 Sistem Informasi Dashboard Keuangan Sistem Informasi Peta Desa Tertinggal Sistem Informasi Dashboard Perizinan Terpadu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
16
Latar Belakang Perlunya efisiensi dan efektifitas pengembangan TI Tuntutan jaman pemanfaatan TI di semua lini dalam proses bisnis pemda Instruksi pemerintah untuk peningkatan peran TI dalam pembangunan daerah Tujuan Pembuatan dokumen rencana induk pengembangan TI sebagai acuan pengembangan TI Kabupaten Malang 2013 - 2017 dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan sistem inovasi daerah
17
Merupakan sistem informasi eksekutif bidang keuangan yang menyajikan informasi bagi pengambil kebijakan sebagai alat monitoring dalam bentuk tampilan dashboard yang berbentuk grafikal, yang meliputi: Monitoring Realisasi Penyerapan Anggaran Realisasi Pencairan SP2D Monitoring Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Monitoring Permintaan Pembayaran yang disetujui Realisasi PBB
18
Sistem monitoring dan evaluasi desa tertinggal dan sangat tertinggal dibangun dengan tampilan peta berbasis web yang interaktif, mudah digunakan dan dipahami; Para pengambil keputusan di wilayah Kabupaten Malang memanfaakan Sistem Informasi Peta Desa Tertinggal di wilayah Kabupaten Malang, sebagai salah satu pendukung keputusan dan dalam pengambilan kebijakan terhadap masalah desa tertinggal dan sangat tertinggal
19
Merupakan sistem informasi eksekutif rekapitulasi perizinan yang dikeluarkan, seperti: Izin Gangguan, IMB, SIUP.
20
Menyediakan suatu sistem informasi layanan Puskesmas yang terintegrasi, mulai dari registrasi, tindakan, obat-obatan, pembayaran, dan pelaporan Tahap Uji Coba di 7 Puskesmas.
21
Aplikasi yang berhubungan dengan layanan publik: SILADESKEL SURAT WARGA APLIKASI MANTUNG
22
SILADESKEL : Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa/Kelurahan berbasis Internet (Online Web) Membantu pekerjaan perangkat Desa/Kelurahan dalam melakukan pelayanan administrasi surat pengantar secara mudah dan cepat. Tahap Uji coba di Kelurahan dan Desa se- Kecamatan Kepanjen Rencana ke depan terintegrasi dengan Kecamatan
23
Merupakan fasilitas pada situs web Pemerintah Kabupaten Malang http://www.malangkab.go.id http://www.malangkab.go.id Warga dapat menyampaikan pengaduan, pertanyaan, masukan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan SKPD terkait Jawaban akan diberikan langsung oleh yang dituju secara online. Khusus untuk SKPD harus diketahui dan disetujui oleh Sekretaris pada SKPD tersebut
24
Merupakan aplikasi running-text pada papan LED ukuran 400 x 30 cm yang digunakan Pasar Subterminal Agribisnis Mantung Running-text berisi daftar harga komoditas sayur dan buah Harga komoditas tersebut dipergunakan oleh para pedagang dan pembeli sebagai dasar dalam melakukan transaksi
Presentasi serupa
