PELANGGARAN IUU FISHING DI WIL PERBATASAN RI

Presentasi berjudul: "PELANGGARAN IUU FISHING DI WIL PERBATASAN RI"— Transcript presentasi:

1 PELANGGARAN IUU FISHING DI WIL PERBATASAN RI
PENANGANAN PELANGGARAN IUU FISHING DI WIL PERBATASAN RI SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Senin, 22 September 2014

2 Asli Palsu

3 KIA Tiongkok Bendera Indonesia di ZEE araFuru
2005 KIA Tiongkok Bendera Indonesia di ZEE araFuru

4 2006 Nahkoda Indonesia & Philippina diperintahkan bhw Kapal ini menggunak nama Indonesia ketika beriperasi di Indonesia dan menggunakan nama Philipina ketika beroperasi di Philipina

5 Penyalahgunaan Linsensi
Satu linsensi untuk 2 kapal (2 Kapal ini menggunakan nama dan nomor yg sama (identitasnya sama) 2000/2001

6 Isu di Natuna Illegal Fishing oleh KIA Tiongkok yg dikawal oleh Kapal Patroli Tiongkok. Contoh Kejadian: Tahun 2010: 15 Mei; 22 Juni; 23 Juni Tahun 2013: 26 Maret;

7 Modus Operandi Kapal menggunakan Flags of Convenience dgn pemilik yg tidak jelas Illegal transshipment di laut atau pelabuhan Re-flagging di laut Beberapa kapal menggunakan nama/identitas yg sama Menggunakan linsensi Aspal Beroperasi di wilayah perbatasan

8 IUU Fishing terdiri dari :
Apa itu IUU Fishing? IUU Fishing terdiri dari : Illegal Fishing Un-regulated Fishing Unreported Fishing Philippines Municipal water - 15 km from coastline Municipal fisheries - boats of three gross tons or less Municipal fishing vessels - 653,000 (2002) Total municipal production decreased more than 30% since 1991 Destructive fishing recorded incidents per month Foreign poaching – 500 incidents per month

9 Illegal Fishing Menangkap ikan yg dilakukan oleh kapal ikan nasional & kpl ikan asing di WPP suatu negara yg bertentangan hukum & aturan negara tsb. Menangkap ikan oleh kapal ikan nasional & asing di laut bebas yg bertentangan dgn perjanjian internasional ataupu kesepakatan regional.

10 Un-Reported Fishing Kegiatan perikanan & penangkapan ikan di perairan nasional yg tidak dilaporkan atau dilaporkan secr tidak benar kpd petugas pengawas perikanan yg bertentangan dgn hukum dan aturan nasional Kegiatan perikanan yg dilakukan di laut bebas yg tidak dilaporkan atau dilaporkan secr tidak benar yg bertentangan dgn prosedur pelaporan yg disepakati.

11 UnRegulated Fishing Kegiatan perikanan di wilayah atau ditempat dimana stok ikan tidak/belum diatur atau ditetapkan konservasinya

12 Contoh: Illegal Fishing
Penjarahan oleh kapal ikan asing Pengambilan ikan yg berlebihan, ukuran ikan yg tidak benar atau ikan yg dilarang Philippines Taiwan and Malaysia Indonesia and Vietnam China and Japan. Majority of foreign intrusions occur around: Palawan, Sulu sea Batanes sea

13 Contoh: Unregulated Fishing
Cara penangkapan Spesies yg tidak diatur Penangkapan ikan di laut bebas tanpa hak Philippines Traditional tuna hand line fisheries Traditional hand line fishing on extended pump boats, wooden and out riggers Pump boats doubled in size (from 40 to 80 feet) over 20 years and now have truck engines and ice holds 8000 pump boats operating, number is uncertain

14 Contoh: Unreported Fishing
Tidak dilaporkan Dilaporkan ttp tidak benar (jenis, ukuran/berat) Non reported Filipinos in Indonesian waters and Indonesians in Philippine waters (breaches of Philippines-Indonesian fishing access arrangement) Traditional fisheries

15 IUU Fishing di Kawasan 3 perbedaan, ttp jenisnya saling terkait:
IUU Fishing oleh kapal ikan domestik yg beroperasi di jurisdiksi nasional. Sering menjadi permasalahan regional atau internasional, ttp MSC nasional dpt menyelesaikannya. IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing: Menjadi masalah besar, sering didanai oleh sindikat kriminal internasional IUU fishing oleh kapal ikan domestik di wilayah perairan nasional yg didanai oleh kepentingan asing. Dapat menjadi masalah besar. Philippines Municipal water - 15 km from coastline Municipal fisheries - boats of three gross tons or less Municipal fishing vessels - 653,000 (2002) Total municipal production decreased more than 30% since 1991 Destructive fishing recorded incidents per month Foreign poaching – 500 incidents per month

16 TIMOR-ARAFURA SEA SUB-REGION
Indonesia Australia Timor Leste Papua New Guinea Philippines Municipal water - 15 km from coastline Municipal fisheries - boats of three gross tons or less Municipal fishing vessels - 653,000 (2002) Total municipal production decreased more than 30% since 1991 Destructive fishing recorded incidents per month Foreign poaching – 500 incidents per month

17 SULU-SULAWESI SEA SUB-REGION
Indonesia Philippines Malaysia Brunei Philippines Municipal water - 15 km from coastline Municipal fisheries - boats of three gross tons or less Municipal fishing vessels - 653,000 (2002) Total municipal production decreased more than 30% since 1991 Destructive fishing recorded incidents per month Foreign poaching – 500 incidents per month

18 GULF OF THAILAND SUB-REGION
Vietnam Cambodia Malaysia Philippines Municipal water - 15 km from coastline Municipal fisheries - boats of three gross tons or less Municipal fishing vessels - 653,000 (2002) Total municipal production decreased more than 30% since 1991 Destructive fishing recorded incidents per month Foreign poaching – 500 incidents per month

19 TRANS-NATIONAL CRIME PERSPECTIVE
Sindikat Kriminal Perdagangan: Senjata Orang Narkoba Penyelundupan barang Pergerakan Terrorist Korupsi Corruption The Indonesian navy cooperative, Inkopal, is known to have the business interests in the activities of leading foreign companies whose trawlers ply the Arafura Sea and are believed to profit from illegal fishing activities

20 LESSONS LEARNT IUU Fishing di Kawasan mrpk permasalahan besar krn berpengaruh pd semua negara Permasalahan keamanan pangan untuk sebagian negara2 Jk tdk tertangani, IUU fishing dpt mengakibatkan keamanan maritim lainnya Pemberantasan IUU fishing membutuhkan kerjasama bilateral, sub-regional dan regional. Philippines Municipal water - 15 km from coastline Municipal fisheries - boats of three gross tons or less Municipal fishing vessels - 653,000 (2002) Total municipal production decreased more than 30% since 1991 Destructive fishing recorded incidents per month Foreign poaching – 500 incidents per month

21 Kewenangan tni al

22 ROLE, FUNCTION & TASK TNI AL
DEFENCE CONSTABULARY DIPLOMACY

23 Menangkal & m’beratas ancaman Mendorong keamanan nasional
Kekuatan Pertahanan: Menangkal & m’beratas ancaman Mendorong keamanan nasional Berdsrk tujuan & Strat Militer: Kontrol Laut Proyeksi Kekuatan Fungsi Berdsrk Struktur TNI: Fungsi Utama Fungsi Organisasi Mil Fungsi Teknis Fungsi Khusus

24 Tugas TNI Angkatan Laut
Pasal 9 UU No. 34/2004 Pertahanan matra laut; Menegakkan hukum & menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dgn ketentuan hukum nasional & hukum internasional; Tugas diplomasi mendukung kebijakan politik luar negeri; Pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan Pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

25 JENIS TINDAK PIDANA LAUT
PEROMPAKAN / PEMBAJAKAN DI LAUT TINDAK PIDANA PERIKANAN PELAYARAN LINGKUNGAN HIDUP TINDAK PIDANA DI LAUT KSDA & EKOSISTEM KEHUTANAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL TENGGELAM ATAU BENDA CAGAR BUDAYA (BMKT) KEIMIGRASIAN PENGANGKUTAN PENAMBANGAN KEPABEANAN PELANGGARAN WILAYAH TINDAK PIDANA DI ZEE 25

26 Aspek hukum dlm opskamla

27 YURISDIKSI TNI AL DALAM GAK KUMLA
PERAIRAN INDONESIA - PER. TERITORIAL - PER. KEPULAUAN - PER. PEDALAMAN PASAL 3 (1) UU NO. 6 TH. 1996 ZONA TAMBAHAN ZONA EKONOMI EKS. INDONESIA UU NO. 5 TH. 1983 LANDAS KONT. INDONESIA UU NO. 1 TH. 1973 LAUT LEPAS PASAL 95 UNCLOS ’82 (KEKEBALAN KAPAL PERANG) YURISDIKSI TNI AL DALAM GAK KUMLA 27

28 LEGALITAS KEWENANGAN TNI AL DALAM GAK KEDAULATAN HUKUM
1. HUKUM INTERNASIONAL 2. HUKUM NASIONAL UNCLOS 1982 di RATIFIKASI dgn UU NO.17 Thn 1985 * TZMKO (Stbl 1939 No.442) * UU No Thn 1981 * UU No Thn 1983 * UU No. 17 Thn 2008 * UU No. 23 Thn 1997 * UU No Thn 1990 * UU No Thn 2002 * UU No. 45 Thn 2009 * UU No. 34 Thn 2004 PSL UNCLOS PSL UNCLOS PSL UNCLOS PSL UNCLOS PSL UNCLOS 28

29 JARKAPLID OLEH KRI SPDP TDK DICURIGAI ABAIKAN NIL. KONDISI HENTIKAN
PERIKSA DICURIGAI Θ KONTAK Θ DETEKSI Θ IDENTIF BEBASKAN TDK CUKUP BUKTI ADHOCK KAWAL TANGKAP CUKUP BUKTI PELABUHAN / LANAL TERDEKAT BERWENANG MENYIDIK SPDP SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN RIKS. LANJUT TDK BERWENANG MENYIDIK KOORD. & SERAHKAN INST./APARAT BER-WENANG 29

30 Kendala Keterbatasan kondisi teknis unsur (sdh tua)
Keterbatasan sarana & prasarana pendukung Kesiapan Dermaga kesiapan Fasharkan Jumlah unsur Keterbatasan dukungan BBM Operasi

31 Terima Kasih Atas Perhatian
Sekian Terima Kasih Atas Perhatian