PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INSTITUSI FORMAL Prof. Dr. H. Nur Syam, Drs., MSi Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 01 Desember.

Presentasi berjudul: "PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INSTITUSI FORMAL Prof. Dr. H. Nur Syam, Drs., MSi Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 01 Desember."— Transcript presentasi:

1 PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INSTITUSI FORMAL Prof. Dr. H. Nur Syam, Drs., MSi Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 01 Desember 2007

2 TANTANGAN KE DEPAN 1. Globalisasi (borderless world, borderless society) 2.Perubahan Sosial yang sangat cepat (semakin melemahnya moralitas, kekeluargaan, kekerabatan, solidaritas sosial dan primordialitas, sebaliknya semakin menguat individualisme, konsumerisme dan kapitalisme) 3.Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (semakin mudahnya mengakses informasi dan melakukan komunikasi melalui interaksi dalam dunia maya)

3 SIKAP MASYARAKAT 1.Mengikuti arus perubahan tanpa melakukan perlawanan sedikitpun (seluruh kehidupannya merupakan replika kehidupan modern/posmodern) 2.Melawan dengan segenap kemampuan (menimbulkan gerakan-gerakan keagamaan yang bercorak fundamental, seperti gerakan anti Amerika oleh Imam Samodra cs) 3.Mengikuti dengan kritis (melakukan adaptasi secara kritis teradap perubahan-perubahan tersebut, mengambil yang bermanfaat dan membuang yang madharat)

4 TANTANGAN KHUSUS PENDIDIKAN 1.Kualitas pendidikan masih rendah (berada di urutan 12 di Asia dibawah Vietnam) 2.Anggaran Pendidikan sangat rendah (th 1995 berada diurutan 6 Asia Tenggara dengan 10,2% APBN, Singapura 21%) 3.Kualitas pembelajaran (proses pembelajaran masih konvensional, sarana prasarana tidak memadai, anggaran pendidikan yang masih rendah, rekruitmen SDM belum terandalkan dan sebagainya)

5 TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM indeks kompetisi kita adalah nomor 44 dari 44 negara yang disurvei pada tahun 2003 dan menempati urutan 49 dari 49 negara yang disurvei tahun 2004. Peringkat SDM kita adalah nomor 102 dari sebanyak 162 negara tahun 2003 dan 107 dari 162 negara tahun 2004

6 PERBANDINGAN DI ASIA TENGGARA Laporan UNDP 2006, maka IPM Indonesia berada di urutan 108, terpaut jauh dibanding Singapura (25), Malaysia (61), Pilipina (84) dan Brunei (34). Sedangkan Myanmar (130), Papua Nugini (139) dan Timor Leste (142). Indonesia hanya “menang” melawan negara Myanmar, Papua Nugini dan Timor Leste di peringkat Asia Tenggara

7 TANTANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga- lembaga terpercaya, maka didapati kecenderungan masyarakat untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Berikut adalah hasilnya. Survey LSI: 16,9% setuju radikalisme FPI, 11% setuju radikalisme MMI, 3,3% setuju agenda HTI dan 59,1% setuju agenda MUI (Maret 2005). Survey PPIM: 67,2% setuju ajaran Islam yang membolehkan pemukulan terhadap anak usia 10th yang tidak salat, 61,4% setuju untuk memerangi orang non muslim, 53,1% setuju hukuman untuk tafsir al- Qur.an secara liberal dipenjara, 49% setuju membela perang dengan non muslim, 47% setuju pelarangan Ahmadiyah, 20% setuju dengan bom Bali, 18% setuju perusakan gereja, 37,2% setuju larangan mengucapkan selamat hari natal. (Juni 2006).

8 LANJUTAN Survey PPIM: 14,7% bersedia merusak gereja, 28,7% bersedia mengusir Ahmadiyah, 34,5% memukul pencuri, 26,6% merajam pezina, 43,5% perang thad non muslim yang mengancam, 37,9% merusak pelacuran, 38,4% merusak tempat minuman keras, 38,4% mengancam orang yang menghina agama, 24% bersedia bentrok dengan polisi untuk menegakkan agama, 23,1% bersedia membela Afghanistan dan 25,2% bersedian membela Poso ( Mei 2006).

9 HARUS DIBAWA KE MANA Harus dilakukan peningkatan kualitas SDM Harus dilakukan peningkatan kualitas pendidikan Harus dilakukan peningkatan kualitas kerukunan hidup antar dan intern beragama Harus dilakukan penguatan dan pengembangan kelembagaan

10 PENGUATAN KELEMBAGAAN BERBASIS RESEARCH AND DEVELOPMENT Penguatan lembaga berbasis data Penguatan lembaga berbasis kebutuhan Penguatan lembaga berbasis program Penguatan lembaga berbasis evaluasi Pengembangan lembaga berbasis kinerja

11 PERLU DUKUNGAN: Kebijakan Menteri Agama Kebijakan Dirjen Pendidikan Islam Kebijakan Kakanwil. Depag. Kebijakan Kakandepag. Kabupaten/Kota Kebijakan Lembaga terkait. Semua harus diarahkan pada satu visi dan misi

12 TIDAK ADA ARTINYA, JIKA; Tidak ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan anggaran bagi peningkatan kualitas KINERJA PEGAWAI Tidak ada perbaikan sarana dan prasarana bagi peningkatan KINERJA PEGAWAI Tidak ada peningkatan kualitas SDM, ICT dan sistem PENGUATAN manajemen KELEMBAGAAN)

13 APA YANG HARUS KITA DILAKUKAN COMING TOGETHER SHARING TOGETHER WORKING TOGETHER SUCCEDING TOGETHER

14 SELEBIHNYA, TERIMA KASIH MATUR NUWUN MATOR KASOON THANK YOU SYUKRON KATSIRON

15 AKHIRNYA SAMPAI JUMPA DI LAIN KESEMPATAN WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH