ARAH PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014

Presentasi berjudul: "ARAH PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014"— Transcript presentasi:

1 ARAH PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014
Ir. Didiet A. Akhdiat, MSi Kepala PMU P2KP Pusat Disampaikan pada Acara Rakor Program Director dan Team Leader Provinsi PNPM Perkotaan Bandung, Pebruari 2014

2 TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT
1 Pelaksanaan PNPM Perkotaan ditujukan agar terjadi perubahan transformasi sosial di masyarakat dari kondisi Tidak Berdaya menuju Berdaya, Mandiri dan akhirnya Menuju Masyarakat Madai Keberhasilan penugasan OC/OSP dan KMP dapat dinilai dari progres perkembangan transformasi sosial masyarakat di wilayah dampinganya

3 HASIL EVALUASI KINERJA MASYARAKAT (BKM)
2 Transformasi sosial masyarakat terus berkembang, dimana pada tahun 2013 sebanyak Kel (60%) berstatus Mandiri dan 327 Kel (3%) berstatus Menuju Madani Namun demikian, sampai tahun 2013 masih menyisakan sebanyak 37 Kel (0,4%) berstatus Belum Berdaya (Awal)

4 MASYARAKAT BERDAYA FAKTA YANG TERJADI ... INDIKASI KUANTITATIF
Masih ada Kelurahan yang partisipasi penduduk dewasa pada pemilu BKM tingkat basis < 30 % Persentase Warga miskin (PS-2) penerima manfaat kegiatan tridaya pada tahun 2013 baru mencapai % Masih ada 5 BKM yang hasil audit Tahun 2012 berstatus TIDAK WAJAR (Adverse Opinion) Sebanyak 508 Kelurahan, kinerja pembukuan Sekretariat BKM TIDAK MEMADAI dan Kelurahan kinerja pembukuan UPK-BKM TIDAK MEMADAI Partisipasi penduduk dewasa pada pemilu BKM tingkat basis ≥ 30 % Penyusunan PJM dilakukan secara partisipatif dan mencerminkan pencapaian tujuan PJM Kelurahan 3 tahun kedepan Warga miskin (PS-2) menjadi sasaran utama penerima manfaat kegiatan tridaya (infrastruktur- Ekonomi dan Sosial) Audit Independent dilakukan setiap tahun dengan hasil opini sekurang- kurangnya WDP (Qualified Opinion) Kinerja Pembukuan Sekretariat dan UPK BKM minimal Memadai

5 5 (lima) Indikasi Kuantitatif Masyarakat Berdaya
MASYARAKAT MANDIRI FAKTA YANG TERJADI ... INDIKASI KUANTITATIF Hasil pelaksanaan PNPM Perkotaan tahun 2013 : Partisipasi pendanaan dari Dinas Teknis dan Swasta (lainnya) pada pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp ,- atau 0,2 % dari dana BLM Pusat (APBN) sebesar Rp ,- Partisipasi pendanaan dari sumber keuangan lain untuk kegiatan PDB hanya sebesar Rp atau 0,1 % dari dana BLM Pusat Partisipasi pendanaan dari sumber keuangan lain untuk kegiatan Sosial hanya sebesar Rp atau 0,7 % dari dana BLM Pusat Kelurahan yang bermitra dengan perbankan untuk kegiatan PDB tahun baru sebanyak 248 Kel (2%) dengan nilai kemitraan sebesar Rp 14,2 Milyar 5 (lima) Indikasi Kuantitatif Masyarakat Berdaya DI TAMBAH DENGAN Jumlah pelaksanaan kegiatan tridaya dalam PJM Pronangkis yang didanani dari BLM dan Dinas Teknis Pemerintah Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan tridaya dalam PJM Pronangkis yang didanai dari BLM dan Dunia Usaha (Swasta) serta Stakeholder lainya Tim O & P hasil pembangunan infrastruktur berjalan efektif Jumlah Kelurahan dan nilai dana kemitraan/linkage dengan lembaga keuangan (KUR dll) untuk pengembangan usaha KSM

6 MASY. MENUJU MADANI FAKTA YANG TERJADI ... DI TAMBAH DENGAN
INDIKASI KUANTITATIF 5 (lima) Indikasi Kuantitatif Masyarakat Berdaya, dan 4 (empat) Indikasi Kuantitatif Masyarakat Mandiri Dari 452 Kel lokasi PLPBK 2009 ( SIM PLPBK Nopember 2013) : Hasil audit TB 2012 memiliki opini TIDAK WAJAR yaitu Kel. Sokaraja Lor, Banyumas Kinerja pembukuan Sekretariat BKM berstatus TIDAK MEMADAI sebanyak 12 Kelurahan Kinerja pembukuan UPK BKM berstatus TIDAK MEMADAI sebanyak 54 Kelurahan Kontribusi Pemda dalam pendanaan pelaksanakan pembangunan RTPLP (lokasi Pilot ) sebesar Rp ,- atau 1 % dari dana APBN sebesar Rp ,- (sim PLPBK_Oktober 2013) DI TAMBAH DENGAN Masyarakat mampu mewujudkan kolaborasi dalam pembangunan kawasan prioritas (RTPLP) dengan pemda dan dunia usaha/swasta (bentuk program/kegiatan atau pendanaan) Pemda mendorong masyarakat untuk menyusun dan membangun kawasan prioritas (RTPLP) berikutnya, berkolaborasi dengan dunia usaha/swasta Jumlah aturan bersama (pranata) yang dilaksanakan secara konsisten Jumlah Usaha warga miskin (KSM) yang semakin berkembang & produktif

7 ARAH PELAKSANAAN PNPM PERKOTAAN 2014
3 1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat (BKM) Melembagakan mekanisme pemilihan ulang BKM sesuai dengan prosedure yang ditetapkan Mendorong partisipasi warga dewasa dalam pemilu ulang BKM di tingkat basis (RT/RW) Mempertegas peran BKM sebagai Steering (pengarah) dan bukan sebagai pelaksana kegiatan (operator) 2. Targetting Warga Miskin (PS-2) Meningkatkan kualitas PJM Pronangkis Prioritas pembangunan infrastruktur pada wilayah dimana mayoritas masyarakat miskin bertempat tinggal Penerima manfaat kegiatan sosial dan ekonomi (PDB) seluruhnya adalah warga miskin (PS-2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tridaya (Sosial-Ekonomi-Lingkungan)

8 3. Kemandirian Masyarakat
Mendorong masyarakat untuk meng-akses berbagai sumber daya dari luar melalui kegiatan chanelling dan kemitraan Meningkatkan kemampuan BKM/KSM melakukan kemitraan/linkage dengan lembaga keuangan untuk memperkuat usaha mikro masyarakat (KSM) Memperkuat tim O&P (Tim Pemeliharaan) agar infrastruktur yang telah dibangun memberikan manfaat yang optimal Optimalisasi hasil (outcome) pelaksanaan PLPBK dalam penataan lingkungan permukiman dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin (PS-2) melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah-swasta dan stakeholder lainnya

9 Terimakasih capi-adv2014