MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP

Presentasi berjudul: "MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP"— Transcript presentasi:

1 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA (STUDI KASUS PROVINSI NAD DAN PAPUA)
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009

2 REFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH INDONESIA
Suatu perubahan kearah perbaikan tanpa merusak, atau sedapat mungkin tetap dapat memelihara kontinuitas yang telah ada oleh mereka yang memimpin suatu sistem pemerintahan

3 DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Otonomi daerah berarti kewenangan atau otoritas lokal daerah bersangkutan Hakekat otonomi daerah mengembalikan hak daerah dalam hal inisiatif, prakartsa kreatif untuk masyarakatnya Daerah harus secara terkendali menyelenggarakan kekuasaannya tanpa banyak campur tangan pemerintah pusat Implementasi otonomi daerah didukung segenap kemampuan pemerintah daerah, struktur kelembagaaan kuat, dan masyarakat sendiri Pemerintah daerah harus melakukan penataan kelembagaan daerah agar kondusif bagi otonomi daerah Proses restrukturisai kelembagaan disertai dengan penyiapan aparatur pemerintah profesional dan visioner Perlunya penyamaan persepsi semua pihak/stakeholder otonomi daerah mewujudkan masyarakat yang lebih baik

4 PERIODISASI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Era Berdirinya NKRI Era RIS Era Transisi I Era Demokrasi Parlementer ( ) Era Demokrasi Terpimpin ( ) Era Stabilitas Era Transisi II Era Sumber: Diolah dari Colin MacAndrews dan Ichlausul Amal (2002)

5 PERMASALAHAN Distribusi kewenangan yang tergambar sebagai piramida terbalik, dimana kewenangan ditingkat pusat sangat besar dan di tingkat daerah semakin mengecil terlebih-lebih pada Daerah kabupaten/kota Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang serasi Pendapatan daerah yang kecil menghambat bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas Daerahnya, belum mencerminkan adanya suatu Lembaga yang benar-benar dibentuk atas pertimbangan beban kerja atau volume kerja. Tersumbatnya partisipasi dan peran serta masyarakat diakibatkan adanya kecenderungan dan anggapan yang kuat bahwa pemerintahlah yang memiliki tanggung-jawab yang besar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik.

6 PEMECAHAN MASALAH Self regulating power Self modifyin power
Local political support Financial resources Developing brain power Sumber: Agus Syamsudin (1999:5)

7 TUGAS Setiap Kelompok Berdasarkan Topik Bekerja Menyusun Indikator Berdasarkan Temuan Dalam Berbagai Sumber Masukan Indikator Terpilih Tiap Topik Berdasarkan Kesepakatan Kelompok Ke Dalam Tabel Persiapkan Dengan Baik Untuk Dipresentasikan Di Depan Kelas Minggu Berikut

8 INDIKATOR UTAMA PROVINSI NAD
variabel Indikator Utama Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda Keistimewaan aceh didasarkan pada sejarah Diberlakukannya Syariat islam sebagai hukum positif mewadahi keinginan pemerintah daerah MoU Helsinki

9 INDIKATOR UTAMA PROVINSI PAPUA
variabel Indikator Utama Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda Pemerintah pusat tidak menjawab keinginan pemerintah daerah dalam pemeratan pembangunan Ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian hasil alam Pengeluaran kebijakan pemerintah pusat dgn membagi Papua menjadi 3 provinsi baru bertentangan dgn janji otsus