MARI KITA BELAJAR TENTANG OTODA

Presentasi berjudul: "MARI KITA BELAJAR TENTANG OTODA"— Transcript presentasi:

1 MARI KITA BELAJAR TENTANG OTODA

2 MENGINGAT KEMBALI PELAJARAN MINGGU LALU

3 APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG KEDAULATAN? 2. APA ITU NEGARA ?
3. APA BEDANYA PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAHAN ? Kedaulatan secara umum diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah,[4] dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

4 HARMONISASI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH SUB. PEMBAHASAN:
PEMBAHASAN HARI INI : HARMONISASI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH SUB. PEMBAHASAN: DESENTRALISASI ATAU OTONOMI DAERAH DALAM KONTEK NKRI

5 kaidah keilmuan. KOMPETENSI INTI
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

6 KOMPETENSI DASAR Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,serta hukum. Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.9.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.

7 TUJUAN PEMBELAJARAN PADA HARI INI SISWA DIHARAPKAN DAPAT:
1. MENJELASKAN KONSEP DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 2. MENGANALISIS PERMASALAHAN SUMBER DAYA KEMAMPUAN DAERAH DALAM PENERAPAN OTODA MENJELASKAN MAKNA DESENTRALISASI DALAM NKRI MENERAPKAN PERILAKU JUJUR DISIPLIN TANGGUNGJAWAB DAN PEDULI

8 INGAT…INGAT BAHWA SETIAP MENGIKUTI PEMBELAJARAN KITA HARUS SEMANGAT, IKHLAS, BISA BEKERJASAMA, DISIPLIN DAN KITA BELAJAR DENGAN SENANG SEHINGGA KITA MENJADI SENANG BELAJAR DAN INSYA’ALLOH KITA AKAN DAPAT ILMU YANG BERMANFAAT

9 Hakikat Otonomi Daerah
kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah Otonom kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Otonomi Daerah Asas Desentralisasi Asas Dekonsentrasi Asas Tugas Pembantuan

10 Azas desentralisasi, dekonsentrasi,tugas pembantuan
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiriberdasarakan prakarsa dari rakyatnya dalam kerangka NKRI Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

11 PERLUNYA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
1.  Dari segi politik adalah untuk mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah. 2. Dari segi menejemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat 3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri, an tidak terlalu banyak tergantung  pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhanya. 4)      Dari segi ekomonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

12 MASALAH MASALAH OTONOMI DAERAH
Masalah-masalah tersebut antara lain : Adanya eksploitasi Pendapatan Daerah Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnyapelaksanaan otonomi daerah 5. Korupsi di Daerah 6. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah

13 KEUNTUNGANNYA 1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat. 3. Dalam sistem desentralisasi, dpat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teretorial, dapat lebih muda menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusu daerah. 4. Dengan adanya  desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih muda untuk diadakan.

14 LANJUTAN KEUNTUNGANNYA
wenangan dari Pemerintah Pusat. 5. Mengurangi kemungkinan kesewenang- 6. Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebuh beser kepada daerah. 7.Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

15 KELEMAHAN(Josef Riwu Kaho )
1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi. 2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. 3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya  apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme. 4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. 5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan.

16 COBA ANDA AMATI GAMBAR TERSEBUT SELANJUTNYA KALIAN :
1. MEMBACA BUKU PAKET TENTANG OTODA (BAB IV) DAN PERMASALAHANNYA, BOLEH BROSING DARI INTERNET 2. KALIAN MEMBUAT PERTANYAAN MASING-MASING SISWA 4 PERTANYAAN YANG BERBEDA 3. SETELAH KALIAN MENGAMATI TAYANGAN, MEMBACA BUKU, BROSING DI INTERNET LALU KALIAN BERGABUNG DENGAN KELOMPOK ANDA MEMBUAT ANALISIS TENTANG DESENTRALISASI (OTODA) 4. SETELAH SELESAI MENGANALIS SELANJUTNYA ANDA PRESENTASIKAN

17 GAMBAR 1

18 GAMBAR 2

19 MARI KITA SIMPULKAN BERSAMA-SAMA
KESIMPULAN MARI KITA SIMPULKAN BERSAMA-SAMA

20 SEKIAN TERIMA KASIH