AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Presentasi berjudul: "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI"— Transcript presentasi:

1 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
ZULKARNAIN, SH, MH WAKIL KETUA KPK JAKARTA, 17 DESEMBER 2014

2 Agenda 1. Korupsi menyebar sampai daerah 2. Penyebab korupsi
3. Gambaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Strategi Pencegahan korupsi

3 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Nasional (Se-Indonesia)

4 Korupsi menyebar sampai daerah
Data KPK (2014) memperlihatkan, sejak , ada sebanyak 12 Gubernur dan 42 Walikota/Bupati & Wakil terjerat kasus korupsi. Tabel Data Pelaku Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-Oktober 2014 Sumber : KPK, 2014

5 Penyebab korupsi Korupsi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:
Kudeta terhadap keadilan. Penyimpangan tugas. Pola-pola birokrasi dan sistem politik yang berlaku. Pengawasan yang lemah terhadap pihak yang berwenang mendistribusikan sumber daya. Lemahnya penegakan hukum.

6 Gambaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2008 s.d 2012

7 Pentingnya SAP Berbasis Akrual
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja organisasi pemerintah

8 Pemetaan dan Intervensi Menyeluruh
Strategi Pencegahan: Pemetaan dan Intervensi Menyeluruh INTERVENSI

9 TUJUAN KORSUP PENCEGAHAN KORUPSI 2014
MEMASTIKAN HASIL KORSUP PENCEGAHAN TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH PEMDA YANG DIAMATI MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PENYEBABNYA DALAM PROSES PERENCANAAN – PENGANGGARAN – PELAKSANAAN APBD TA MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PENYEBABNYA DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN, PERTAMBANGAN, DAN PENDAPATAN MENGIDENTIFIKASI KELEMAHAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN RISIKO PADA UNIT KERJA TERKAIT SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MENURUNKAN POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINGKAT KORUPSI. 2 3 4 5

10 GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN APBD 2013
Penyusunan APBD belum didukung Standar Harga yang profesional Terdapat harga yang tercantum dalam SSB terlalu TINGGI Terdapat harga yang tercantum dalam SSB terlalu RENDAH Standar harga belum lengkap Standar harga terlambat ditetapkan HIBAH Penerima Hibah Belum Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tidak Terdapat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah BANTUAN SOSIAL Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Terhadap Korban Bencana Tidak Efektif

11 GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
Kontribusi Produksi Sapi Potong Lokal Masih Rendah Pengendalian Atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Belum Optimal

12 GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN PENDAPATAN
Pajak Penerangan Jalan Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah belum melakukan penelitian atas kebenaran perhitungan PPJU yang tercantum dalam SPTPD dan SSPD Pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan Belum Optimal Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah belum Dikembalikan untuk kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan BPHTB Mengecilkan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Database piutang PBB belum memadai

13 PETA KORUPSI : Sektor Penerimaan dan Belanja
SEKTOR KORUPSI POTENSI KORUPSI STRATEGI BELANJA : PENGADAAN BARANG DAN JASA PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN : PENUNJUKAN LANGSUNG MARK-UP DOWN SPEC BENTURAN KEPENTINGAN MANIPULASI DOKUMEN MENDORONG E-PROCUREMENT ATAU LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN PEMBANGUNAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PENETAPAN HARGA SATUAN MEMBANGUN WISTLE BLOWER SYSTEM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PENGADAAN

14 TERIMA KASIH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan Telp. (021) Fax. (021)