DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK

Presentasi berjudul: "DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK
Bahan Tayang Diklatpim Tingkat IV Fasilitator : Drs. Surjadi, M.Si Widyaiswara Utama (Sumber : LAN-RI, Modul Dasar-Dasar Administrasi Publik, 2008)

2 DESKRIPSI SINGKAT Mata Diklat ini membahas tentang Administrasi publik, meliputi: 1. Pengertian, konsep administrasi publik, 2. Tanggung jawab pejabat publik, serta 3. Organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien.

3 MANFAAT Dengan mengetahui Administrasi Publik ini, walaupun bersifat pengantar, diharapkan peserta dapat memperoleh manfaat sbb : Memperoleh kejelasan tentang teori dan konsep Administrasi Publik; Dapat lebih mudah memahami mata diklat yg lain spt Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, dasar kepemerintahan yg baik, operasionalisasi pelayanan prima serta kebijakan dan program pembangunan nasional;

4 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami tentang fungsi, prinsip dan konsep Administrasi Publik serta organisasi dan manajemen kepemerintahan.

5 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: Menjelaskan pengertian, prinsip dan fungsi administrasi publik. 2. Menjelaskan konsep administrasi publik. 3. Tanggung jawab pejabat publik. 4. Organisasi dan manajemen kepemerintahan

6 FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGERTIAN, PRINSIP DAN FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK

7 KONSEP ADMINISTRASI UNSUR POKOK ADMINISTRASI
ORGANISASI UNSUR POKOK ADMINISTRASI MANAJEMEN FOKUS : Teori Organisasi dan Ilmu Manajemen ADMINISTRASI NEGARA (Cabang Ilmu Adm) LOKUS : - Kepentingan Publik - Masalah-2 Publik ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRAKTEK PARADIGMA ADMINSTRASI SEKTOR PUBLIK : “MENGELOLA NEGARA”

8 PENGERTIAN ADMINISTRASI
The Liang Gie. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelanggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

9 Pengertian Administrasi
Adalah : "Suatu Proses Penyelenggaraan Dan Pengurusan Segenap Tindakan Kegiatan Dalam Setiap Usaha Kerjasama Sekelompok Manusia Untuk Mencapai Tujuan.“ (Sutarto).

10 Pengertian Administrasi
S.P.Siagian: Administrasi adalah "proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

11 DEFINISI ADMINISTRASI
Luther Gullick: Administration has to do with getting things done with the accomplish-ment of defined objectives. (Administrasi berkaitan dg pelaksanan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yg telah ditentukan). John M. Pfiffner : Administration maybe defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. (Administrasi: pengorganisasian & pengarahan sumberdaya berupa manusia dan material utk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.)

12 DEFINISI ADMINISTRASI
William H. Newman: Administration is guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals toward some common goals. (Administrasi adalah pemberian pedoman, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.) Dwight Waldo: Administrasi adalah bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi.

13 PENGERTIAN ADMINISTRASI:
KESIMPULAN PENGERTIAN ADMINISTRASI: Apapun definisi administrasi selalu menggambarkan : Kegiatan; Kerjasama; Banyak orang; Untuk mencapai tujuan bersama.

14 7 UNSUR ADMINISTRASI Organisasi.
Struktur atau wadah kerjasama, sebagai bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (James D. Mooney ); Manajemen. Proses kegiatan administrasi utk mencapai tujuan.

15 7 UNSUR ADMINISTRASI 3. Kepegawaian
Kegiatan mengelola sumberdaya manusia; 4. Keuangan. Segi pembiayaan dalam organisasi Perlengkapan Kebutuhan kebendaan dan kerumahtanggaan termasuk pembelian, klasifikasi, standarisasi alat-alat dan lain-lain;

16 7 UNSUR ADMINISTRASI 6. Pekerjaan Kantor
kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengirim, menyimpan informasi; 7. Tata Hubungan/Komunikasi urat nadi yang memungkinkan orang dalam kerjasama itu mengetahui apa yang terjadi atau diinginkan satu sama lain dan berkaitan dengan teknik pelaporan, metode rapat, dan lain-lain.

17 DEFINISI ‘PUBLIK’ "Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki“ (Kencana, Syafiie, dkk., 1999).

18 WARGA NEGARA DAN RAKYAT
DEFINISI MASYARAKAT, WARGA NEGARA DAN RAKYAT Masyarakat : sejumlah orang yg bersama­sama menjadi anggota suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh Administrasi Publik Warganegara : sejumlah orang yang dinyatakan sebagai warga oleh suatu negara tertentu, berdasarkan peraturan perundangan­undangan negara tersebut. Rakyat : sejumlah orang yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam masyarakat negara, sebagai penghargaan pada eksistensi dan kemerdekaan hak azasinya. Rakyat menjadi salah satu syarat keberadaan negara.

19 DEFINISI NEGARA Menurut Prof. Sumantri:
Organisasi Kekuasaan Terdiri Dari Organ Atau Alat Perlengkapan Yang Mempunyai Kemampuan Untuk Memaksakan Kehendaknya Kepada Siapapun Juga Yang Bertempat Tinggal Di Dalam Wilayah Kekuasaannya.

20 DEFINISI NEGARA Menurut G. Pringgodigdo S: H. :
organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu bangsa.

21 DEFINISI NEGARA Roger H. Soltau:
alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan­ persoalan bersama atas nama masyarakat.

22 DEFINISI NEGARA Max Weber: Miriam Budiardjo
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara syah dalam suatu wilayah ; Miriam Budiardjo Negara adalah suatu daerah territorial yg rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat & yg berhasil menuntut warganya taat pd peratur-an perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

23 DEFINISI NEGARA Suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan/kedaerahan, System politik, Kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa Susunan kekuasaan memegang monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan dan system pemaksaan, Memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, Tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

24 Administrasi Publik Suatu kerjasama kelompok dalam Iingkungan negara, meliputi tiga cabang pemerintah: eksekutif, legislative, dan yudikatif, serta hubungan di antara mereka; Mempunyai peranan panting dalam perumusan kebijakan publik, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik;

25 Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat. (Nigro & Nigro,1992) .

26 Administrasi Publik Meliputi implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik; Dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

27 (John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus ).
Proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, penggunaan ketrampilan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberikan arah terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang (John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus ).

28 (lihat Guzman kutip Leveriza, 1990)
Administrasi Publik Administrasi Publik adalah penyelenggaraan atau kegiatan pemerintahan negara :"government in action“ (lihat Guzman kutip Leveriza, 1990)

29 Administrasi Publik Organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah; Seni dan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan negara (Waldo).

30 Prinsip Administrasi Publik
Struktur organisasional yg dikoordinasi oleh manajemen distruktur berdasar kriteria : Tujuan dari pelayanan yang akan diberikan; Proses proses yang dipakai; Orang yg bekerja dan peralatan yang digunakan. Kesatuan perintah atau kesatuan arah (Fayol, Gulick, dan Urwick).

31 Prinsip Administrasi Publik
Penanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dalam organisasi harus diberi wewenang untuk melaksanakan dan didelegasikan ke bawah secara hirarkis. Manajer puncak (top manager) mengkonsentrasikan pd penentuan tujuan & kebijakan umum lalu diimplementasikan oleh para bawahan. Diperlukan adanya rentang kendali (span of control) yang sempit. (Fayol, Gullick, dan Urwick).

32 Fungsi Administrasi Publik
Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling. (H. Fayol)

33 POSDCORB Planning (perencanaan)
garis besar kegiatan dilaksanakan berdasar metode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Organizing (pengorganisasian) pengembangan struktur dan kewenangan formal berdasar pengelompokan kerja kedalam departemen, biro, dinas, dll. Staffing keseluruhan fungsi kepegawaian, merekrut dan melatih staff serta memelihara kondisi­kondisi kerja yang menyenangkan.

34 Directing (pengarahan)
meliputi tugas memimpin organisasi dlm membuat keputusan-keputusan dan mengiimplementasikannya melalui kebijakan dan prosedur; Coordinating (pengkoordinasian) meliputi tugas mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai macam unit (bagian) yang saling berkaitan; Reporting (pelaporan) merupakan proses dan teknik memberikan informasi pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan; Budgeting (penganggaran) tugas-tugas perencanaan fiscal, accounting dan pengendalian. (L. GULLICK)

35 KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK

36 KELEMAHAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG (Heady & Wallis dalam Kartasasmita, 1997) 1. POLA SISTEM ADM NEGARA TIRUAN DARI NEGARA PENJAJAH (Elitis, Otoriter, cenderung terpisah dg masyarakatnya) 2. SDM BIROKRASI PEMERINTAH KURANGNYA SDM BERKUALITAS (KEPEMIMPINAN, MANAJEMEN, KEMAMPUAN TEKNIS DLM PEMB. (Inefisiensi & penumpukkan pegawai yang tidak berkualitas) 3. ORIENTASI BIROKRASI BERORIENTASI PD KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK BAIK DI DLM MAUPUN DI LUAR BIROKRASI. 4. KEBIJAKAN PUBLIK SERING TIDAK KONSISTEN (Kurangnya political will untuk melaksanakannya)

37 Kelemahan …………… 5. POSISI BIROKRASI PEMERINTAH BERSIFAT OTONOM, LEPAS DARI PROSES POLITIK & WASMAS (Shg kurang peka & tidak proaktif  cenderung reaktif, mementingkan pribadi/kelompok, merasa yang berkuasa, birokrasi pemerintah sbg perpanjangan tangan partai) 6. PROSES ADMINISTRASI LAMBAN, BERBELIT (sebagai akibat dari kesejahteraan Aparatur Pemerintah relatif rendah) 7. KONDISI ADMINISTRATIF (ASPEK NON BIROKRATIK) HUBUNGAN PRIMODIAL (Sulit bertindak dan bekerja secara obyektif profesional)

38 PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Administrasi pembangunan berkembang karena kebutuhan di negara sedang membangun utk mengembangkan lembaga lembaga sosial, politik, dan ekonomi agar pembangunan dapat berhasil; Perkembangan administrasi pembangunan, teori dan praktik, mengikuti perkembangan pemikiran studi administrasi, khususnya Administrasi Publik dan studi pembangunan.

39 PERKEMBANGAN ……………… Oleh karena itu, memahami administrasi pembangunan perlu dimulai dg pemahaman mengenai administrasi dan pembangunan

40 KEBIJAKAN PUBLIK Perhatian terhadap kebijakan publik akhir-akhir ini tumbuh dengan cepat. Dimulai di Amerika Serikat 1960-an, didorong oleh dua hal (Hogwood and Gunn, 1988). Pertama: Makin meningkatnya masalah-masalah yang dihadapi Pemerintah Industri Barat, yang menyebabkan para pembuat kebijakan perlu bantuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Kedua: Para ahli ilmu-ilmu sosial mulai mengalihkan perhatiannya pada masalah-masalah kebijakan dan berusaha menerapkan ilmu-ilmu mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.

41 ‘Species’ Administrasi Publik
Bahwa Administrasi Publik adalah species dari genus administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antarmanusia.

42 Perbedaan Administrasi dan Kerjasama Antar Manusia
Administrasi dibedakan dg kegiatan kerjasama antar manusia lainnya dari derajat rasionalitasnya yg tinggi spt yg dpt dilihat dlm tujuan yg ingin dicapai serta cara mencapainya.

43 PENGERTIAN PEMBANGUNAN
Pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Menurut Seers (1969) di dalamnya ada pertimbangan nilai (value judgment).

44 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PRAKTIK
Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan.

45 Administrasi Pembangunan Sebagai Bidang Studi
Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang; Studi administrasi perbandingan (comparative administration) dimaksudkan agar dapat mendukung pembangunan nasional.

46 Perkembangan Administrasi Pembangunan
Perkembangan administrasi pembangunan didorong oleh lembaga-lembaga intemasional yang berupaya membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan pembangunan.

47 SUMBER KAIDAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi publik sehingga kaidah­kaidah umumnya berlaku pula pada administrasi pembangunan.

48 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN LEBIH LUAS DARI ADMINISTRASI PUBLIK
Administrasi pembangunan lebih Iuas, dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan sosial, terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan.

49 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KHAS NEGARA BERKEMBANG
Administrasi pembangunan untuk negara berkembang, umumnya tidak diterapkan di negara maju, meski administrasi publik di negara maju juga terlibat secara aktif dalam upaya memperbaiki diri dan kehidupan masyarakatnya. Perbedaan antara keduanya : Tingkat perkembangan sosial-ekonomi dan sosial-politik sebagai ukuran kemajuan; dan Lingkungan budaya yang mempengaruhi perkembangan system nilai serta penetapan sasaran-saran pembangunan. (Ginanjar kartasasmita, 1997).

50 PERAN BIROKRASI DI NEGARA MAJU
Di negara maju, peranan pemerintah relatif kecil, karena institusi-institusi masyarakat telah berkembang maju. Bahkan lebih mengehendaki sedikit saja keterlibatan pemerintah; Sebaliknya, di negara berkembang, pemerintah adalah institusi paling maju. Oleh karena itu tanggungjawab pembangunan terutama ada di pundak pemerintah. Institusi lain, seperti usaha swasta, pada umumnya belum berkembang. Dengan demikian, Administrasi Publik menjadi prasyarat bagi berhasilnya pembangunan di negara berkembang.

51 FOKUS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Pertama, mencakup upaya mengenali peranan administrasi publik dalam pembangunan atau administrasi pembangunan. Kedua, mencakup kehendak utk mempelajari cara administrasi negara menyelenggarakan tugas atau fungsinya secara lebih baik, efisien, efektif, optimal, dan memenuhi tuntutan etika.

52 TUGAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Tugas Administrasi Publik di negara yang sedang membangun mencakup tugas umum adminstrasi publik dan tugas pembangunan; Juga perhatian dan komitmen terhadap kepentingan publik diukur dari kredibiltas dan akuntabilitasnya.

53 WEBER TENTANG BIROKRASI
Kegiatan regular diarahkan utk mencapai tujuan organisasi dg dukungan distribusi tugas­tugas resmi yg dipertanggung jawabkan secara kokoh; Organisasi mengikuti prinsip hirarki; Operasionalisasinya terencana, diatur berdasar system secara konsisten; Para petugas melakukan kerja secara formal dan impersonal; Pengangkatan pegawai didasarkan atas kualifikasi teknis dan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja sewenang‑wenang;

54 THE LIANG GIE TTG BIROKRASI
Ada komitmen melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang tinggi. Komitmen mentaati peraturan. Para pejabat bekerja sepenuh perhatian dan kemampuan. Para pejabat terikat oleh disiplin. Para pejabat diangkat berdasarkan syarat teknis yang dinyatakan melalui ujian atau ijazah. Ada pemisahan yang tegas antara urusan dinas dengan urusan pribadi.

55 Tiga Dimensi Birokrasi
Sebagai suatu tipe organisasi; Sebagai system tata kerja; Sebagai jiwa kerja.

56 1) SEBAGAI SUATU TIPE ORGANISASI:
Birokrasi cocok utk pekerjaan yg bersifat rutin – volume pekerjaan besar, sejenis dan berulang-ulang. 2) SEBAGAI SYSTEM TATA KERJA: Birokrasi dipandang sebagai sistem yang impersonal, terstruktur dan terpola.

57 3) SEBAGAI JIWA KERJA: Birokrasi bisa berubah menjadi mesin tanpa perasaan, disiplin, kaku, ketat, keras, tidak boleh menyimpang dari ketentuan.

58 DEBIROKRATISASI Debirokratisasi berpengertian "mengubah” atau "menyesuaikan”; Debirokratisasi perlu dibarengi dengan deregulasi. Perubahan prosedur perlu dibarengi dengan perubahan peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang.

59 ASPEK YANG DIUBAH Aspek yg diubah atau disesuaikan adalah:
Prosedur yang panjang, berbelit-belit dan menyulitkan menjadi prosedur yang lebih pendek dan praktis; Peraturannya mungkin sudah usang, tidak dapat digunakan lagi perlu diganti dengan peraturan baru yg sesuai dg kondisi saat ini dan akan datang.

60 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
MELINDUNGI RAKYAT; MELAYANI RAKYAT; MENGATUR RAKYAT.

61 IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN NORMATIF KEPATUTAN KEBIJAKAN PUBLIK KEPERCAYAAN PUBLIK PARTISIPASI PUBLIK

62 PARADIGMA BARU KEBIJAKAN PUBLIK
Mustopadidjaja, AR, (1992): Tidak ada lagi pemisahan dikotomis antara politik perumusan/kebijakan dg implementasi/ pelaksanaan kebijakan Administrasi Publik.

63 KEBERHASILAN BIROKRASI PEMERINTAH
KEMAMPUAN MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAH :”TO PROTECT” -“TO SERVE” ; - “TO REGULATE”; KEMAMPUAN MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN;

64 IMPLIKASI PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK :
REVIEW IMPLIKASI PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK : A dministrasi Publik adalah suatu proses yang melibatkan banyak orang dengan berbagai keahlian dan ketrampilan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. (Kebijakan Publik)

65 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
THOMAS R.DYE :Public Policy is whatever the Government choose “to do or not to do”. ( Ada dampak ) JAMES E. ANDERSON : Public Policy are those policies developed by Governmental Bodies and Officials. DAVID EASTON : Public Policy is the Authoritative allocation of values for the whole society. GEORGE C. EDWARDS : Public Policy is what government say and do, or do not do it is the goals or purposes of government programs.

66 (PROF.DR. MUH. IRFAN ISLAMY)
KESIMPULAN Serangkaian tindakan yang ditetapkan & dilaksanakan/tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan/ berorienta si pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyakat. (PROF.DR. MUH. IRFAN ISLAMY)

67 IMPLIKASI : Kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata; Kebijakan Negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu; Kebijakan Negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

68 MENGAPA KP ITU HARUS ADA TUJUAN TERTENTU
“KP” ITU DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN APA YANG HARUS DILAKUKAN; “TUJUAN” ITU AKAN DIPAKAI SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA DARI KEBIJAKAN TSB;  “KEGIATAN MENILAI” (tdk cukup berdasarkan capaian dlm Renstra, tapi apakah kinerja itu berlaku dlm kehidupan nyata yang akuntabel);

69 PUBLIC POLICY ( DIMENSI ) ( POLICY ANALYSIS )
METODA / TEKNIK ANALISIS; MULTI DISIPLIN POLICY PROCESS ( POLICY PROCESS ) IDENTIFIKASI/ PERU MUSAN MASALAH; FORMULASI KP; IMPLEMENTASI; MONITORING & EVALUASI

70 Policy Process Policy Analysis
Penerapan metode dan teknik analisis yg multidisplin terhadap perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Policy Process Dikaji di sini proses penyusunan kebijakan yg dimulai dari identifikasi dan perumusan masalah, kebijakan dan evaluasi.

71 RELASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK
Adminsitrasi Publik erat dengan Pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik (public services)

72 TQM SEBAGAI STRATEGI PELAYANAN
Karakteristik TQM: Fokus kpd pelanggan Jaminan mutu Berbasis IPTEK Komitmen jangka panjang Kerjasama tim Perbaikan berkelanjutan Diklat

73 I - ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
WILLIAM N. DUNN : AKP : DISIPLIN ILMU SOSIAL TERAPAN YANG MENGGUNAKAN BERBAGAI MACAM METODOLOGI PENELITIAN & ARGUMEN UNTUK MENGHASILKAN & TRANSFORMASIKAN INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN YANG DIGUNAKAN DALAM LING KUNGAN POLITIK TERTENTU UNTUK MEMECAHKAN MASALAH KEBIJAKAN.

74 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
E.S.DUADE “Penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna pemecahan yang lebih baik”.

75 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
STUART S. NAGEL Penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan, keputusan dan cara-2 terbaik lainnya untuk mencapai tujuan : (dengan melakukan tindakan a.l.) Penelitian unt. Data & Informasi Mencari & mengkaji alternatif pemecahan masalah;

76 ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

77 FAKTOR STRATEGIS YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
EKONOMI/ FINANSIAL POLITIK ADMINISTRATIF/ORGANISATORIS KEBIJAKAN PUBLIK HANKAM SOSBUD / AGAMA TEKNOLOGI

78 VARIASI KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
STUDI ISI KEBIJAKAN ( CONTENT ) STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN ( PROCESS ) STUDI TENTANG OUTPUT KEBIJAKAN STUDI EVALUASI ( STUDI DAMPAK ) STUDI TENTANG INFORMASI UNTUK PEMBUATAN KEBIJAKAN PROSES KEPENASIHATAN ( ADVOCACY PROCESS) NASIHAT KEBIJAKAN ( POLICY ADVOCACY )

79 II - POLICY PROCESS Mengkaji Proses Penyusunan Kebijakan Publik, mulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, monioring dan evaluasi kebijakan.

80 ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN
(INPUTS) MASALAH KEBIJAKAN (PROCESS) PEMBUAT KEBIJAKAN (OUTPUTS) KEBIJAKAN (IMPACTS) DAMPAK KEBIJAKAN

81 PROSES / SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK
PERUMUSAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN MONITORING KEBIJAKAN

82 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK :
Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang

83 TEKNIK PERUMUSAN MASALAH
SITUASI MASALAH ADL SATU PENGAKUAN ATAU DIRASAKANNYA KEBERADAAN ADANYA SUATU FENOMENA MASALAH META MASALAH ADALAH SETUMPUK MASALAH YANG SALING TERKAIT DAN MERUPAKAN KUMPULAN MSL YG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA MASALAH PUBLIK YANG TERGAMBAR DLM SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF ADALAH MERUPAKAN MASALAH PUBLIK YANG TERHIMPUN DLM KELOMPOK-KELOMPOK MASALAH SEBAGAI HASIL PENDEFINISIAN META MASALAH MASALAH FORMAL ADALAH MASALAH PUBLIK YANG DIPILIH UNTUK DIPECAHKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAN KEINGINAN POLITIK DAN DIJADIKAN AGENDA UNTUK DIPECAHKAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK.

84 TEKNIK PERUMUSAN MASALAH
META MASALAH PENDEFINISIAN MASALAH PENCARIAN MASALAH SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF PENGENALAN MASALAH SPESIFIKASI MASALAH MASALAH FORMAL

85 LANGKAH-LANGKAH ANALISIS MASALAH
IDENTIFIKASI MASALAH; PEMILIHAN DAN PENETAPAN MASALAH PRIORITAS / DOMINAN (DENGAN “USG); ANALISIS MASALAH UNTUK MENGETAHUI AKAR MASALAH(DENGAN “POHON MASALAH”); PENENTUAN TUJUAN; PERUMUSAN ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH; PEMILIHAN ALTERNATIF TERBAIK (DENGAN TEORI “TAPISAN”); REKOMENDASI ALTERNATIF TERPILIH.

86 PENENTUAN MASALAH PRIORITAS/DOMINAN
MATRIK USG NO MASALAH U S G TOTAL 1. 2. 3. MASALAH I MASALAH II MASALAH III 5 4 3 11 12 14 (Prioritas)

87 TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK

88 DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK
Pertanggung jawaban sebagai akuntabilitas (accountability). semua pejabat publik secara implicit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat keputusan yg dibuat.

89 DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK
2. Pertanggung jawaban sebagai sebab-akibat (cause). Jenis pertanggung jawaban ini muncul setiap lembaga diharuskan mempertanggung-jawabkan jalannya suatu urusan (the conduct of affairs).

90 DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK
3. Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari empat unsur, yaitu sumber (rescources), pengetahuan, pilihan, dan maksud (purpose).

91 PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI KEWAJIBAN (OBLIGATION).
TANGGUNG JAWAB DLM ARTI KEWAJIBAN BERARTI: Seseorang harus menggunakan kapasitas untuk melakukan pertanggung jawaban kepada yang memberi tugas Seseorang harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit.

92 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR KEP/26/M.PAN/2/2004 TANGGAL 24 FEBRUARI 2004 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

93 AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK
Ada tiga jenis akuntabilitas: Akuntabilitas Tradisional (Traditional Accountability); Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability); Akuntabilitas Program (Program Accountability)

94 Akuntabilitas Tradisional (Traditional Accountability)
Akuntabilitas tradisional adalah tanggungjawab dari seseorang pejabat publik yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam jenjang herarki organisasi pemerintah.

95 Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)
Akuntabilitas manajerial terkait dg efisiensi penggunaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan sumber-sumber lain. Akuntabilitas manajerial yang bertanggung jawab adalah seorang manajer Manajer harus mempertanggung­ jawabkan kpd atasan dlm birokrasi, kepada Presiden dan Badan Legislatif yang memberikan sumber-sumber yang digunakan oleh badan-badan pemerintah.

96 AKUNTABILITAS PROGRAM (PROGRAM ACCOUNTABILITY)
Akuntabilitas program berkaitan dengan hasil kegiatan pemerintah, misalnya akuntabilitas pejabat publik secara individual maupun unit organisasi, yang kegiatannya secara bersama-sama menuju efektifitas sesuatu program.

97 TUJUAN AUDIT KINERJA Guna Melihat: Apakah unit-unit organisasi pemerintah hanya melaksanakan kegiatan/program yang telah ditentukan, sesuai dg kewenangan, dan dpt mencapai sasaran secara efektif. Apakah program dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

98 Apakah penggunaan sumber-sumber yang tersedia diawasi dan digunakan secara efektif clan efisien.
Apakah semua pendapatan dan penerimaan uang dari kegiatan-kegiatan tersebut telah dikumpulkan dan dibukukan sebagaimana mestinya. Apakah telah dibuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

99 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA (Reinventing Governance = REGO)
Catalitic government, Steering Rather Than Rowing (Pemerintahan Katalis, Mengendalikan Iebih baik daripada mengayuh). Prinsip ini mengemukakan bahwa pemerintah itu seyogianya Iebih banyak mengatur dan mengendalikan daripada melaksanakan sendiri semua urusan dan pelayanan.

100 Community-Owned Government Empowering Rather Than Serving
Pemerintah milik masyarakat, memberdayakan lebih baik daripada pelayanan. 3. Competitive Goverment: Injective Competation Into Service delivery. Pemerintah yang Kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pelayanan masyarakat.

101 4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization.
Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. 5. Result Oriented Government : Funding Outcomes, Not Inputs. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil: membiayai hasil bukan sumber-sumber yang diperoleh.

102 7. Enterprising Government: Earning Rather than Spanding
6. Costumer-Driven Government Meeting the needs of the costumer, not the Bureaucracy : Pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. 7. Enterprising Government: Earning Rather than Spanding Pemerintah wirausaha: menghasilkan pendapatan, bukan pembelanjaan.

103 8. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure
Pemerintah Antisipatif: mencegah lebih baik daripada mengobati. 9. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork. Pemerintah yang didesentralisasi: dari hirarki ke partisipasi dan tim kerja.

104 10. Market Oriented Goverment: Leveraging Change Through the Market.
Pemerintahan yang berorientasi pasar: mencapai perubahan melalui mekanisme pasar.

105 IMPLEMENTASI DI INDONESIA
Sederhanakan Birokrasi; (Cutting Red Tape) Utamakan Kepentingan Masyarakat; (Putting Customers first) Memanfaatkan dan Memberdayakan Bawahan; (Empowering and Energazing Employees to Get Results) Komitmen pada Visi dan Misi Pemerintah / Kembali ke fungsi Dasar Pemerintah. (Getting Back to Basic)

106 ETIKA PENYELENGGARA NEGARA
(RUU Etika Penyelenggara Negara) JUJUR & ADIL; TEPAT JANJI; TAAT ATURAN; TANGGUNG JAWAB; KEWAJARAN & KEPATUTAN; KEHATI-HATIAN.

107 SEKIAN & TERIMA KASIH