PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL UU no. 13 tahun 2003; PP no. 8 tahun 1981 ttg Perlindungan Upah Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan.

Presentasi berjudul: "PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL UU no. 13 tahun 2003; PP no. 8 tahun 1981 ttg Perlindungan Upah Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan."— Transcript presentasi:

1 PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL UU no. 13 tahun 2003; PP no. 8 tahun 1981 ttg Perlindungan Upah Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.

2 Setiap pekerja berhak untuk menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Setiap pekerja berhak untuk menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Hak pekerja itu merupakan hak asasi Hak pekerja itu merupakan hak asasi United Nations Deckaration of Human Rights yaitu, “Everyone, without any discrimination has the right to equal pay for equal work” United Nations Deckaration of Human Rights yaitu, “Everyone, without any discrimination has the right to equal pay for equal work”

3  Dalam menetapkan upah tidak boleh diadakan diskriminasi jenis kelamin.  Pekerja pria dan wanita harus mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya,  Konvensi ILO no. 100 mengenai Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, dan yang telah diratifikasi dengan UU no. 80 tahun 1957.

4 ► Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan (no work no pay), namun upah harus tetap dibayar jika pekerja tidak melakukan pekerjaannya bukan karena kehendaknya sendiri.

5 Bentuk upah pada dasarnya adalah dalam bentuk uang. Sebagian dari upah itu dapat diberikan dalam bentuk lain tetapi tidak lebih dari 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima Bentuk upah pada dasarnya adalah dalam bentuk uang. Sebagian dari upah itu dapat diberikan dalam bentuk lain tetapi tidak lebih dari 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima

6  Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari Negara Republik Indonesia. Bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran

7 Upah Minimum ditetapkan berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota; sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota. Upah Minimum ditetapkan berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota; sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum adalah upah terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah tertentu dalam satu propinsi. Upah minimum adalah upah terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah tertentu dalam satu propinsi. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan Ketetapan Upah Minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum yang diatur dengan keputusan Menteri. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan Ketetapan Upah Minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum yang diatur dengan keputusan Menteri.

8 Jaminan Sosial. UU no. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu, yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu, yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

9 Melalui UU no. 3 tahun 1992 diatur tentang jenis program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu: Melalui UU no. 3 tahun 1992 diatur tentang jenis program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu: a. Jaminan Kecelakaan Kerja; a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan Hari Tua; b. Jaminan Hari Tua; c. Jaminan Kematian; c. Jaminan Kematian; d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

10 ► Program Jaminan Kecelakaan Kerja. ► Memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalamai kecelakaan atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. ► Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung oleh pengusaha didasarkan atas tingkat resiko kecelakaan, dengan prosentase tarif dari 0,24% – 1,74 % upah

11 Program Jaminan Hari Tua. Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua, yang iurannya ditanggung oleh pengusaha dan pekerja. Pengusaha menanggung iuran sebesar 3,7 % upah dan pekerja menanggung 2 % upah.

12 Program Jaminan Kematian. Program Jaminan Kematian. Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal. Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal. Iuran Jaminan Kematian ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3 % upah Iuran Jaminan Kematian ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3 % upah

13 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan keluarga maksimum dengan 3 orang anak. Iuran dibayar oleh pengusaha, dengan jumlah iuran yang dibedakan antara pekerja lajang sebesar 3% upah dan pekerja yang berkeluarga sebesar 6% upah.