ZAKAT DALAM PARADIGMA NEGARA DEMOKRASI

Presentasi berjudul: "ZAKAT DALAM PARADIGMA NEGARA DEMOKRASI"— Transcript presentasi:

1 ZAKAT DALAM PARADIGMA NEGARA DEMOKRASI
Dr. Haula Rosdiana, M.Si

2 Zakat sebagai tax credit seharusnya tidak dimaknai sebagai insentif pajak yang dapat mengganggu penerimaan negara dan menimbulkan tax expenditure melainkan bagaimana negara mencoba untuk konsisten dalam menampung aspirasi masyarakat yang majority dalam tatanan negara demokratis

3 PERUBAHAN PARADIGMA BERNEGARA
LINGKUNGAN STRATEGIS PENGARUH LINGKUNGAN GLOBAL PENGARUH LINGKUNGAN NASIONAL Gatra Geografi Gatra Demografi Gatra SKA Gatra Ideologi Gatra Politik Gatra Ekonomi Gatra Sosial Budaya PENGARUH LINGKUNGAN REGIONAL

4 PENGARUH LINGKUNGAN GLOBAL
TARGET BANGNAS MENYESUAIKAN DENGAN TARGET PEMBANGUNAN GLOBAL -MDGs -TARGET PEMBANGUNAN GLOBAL TARGET PEMBANGUNAN REGIONAL ???(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJP, RPJMN)

5 MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger Goal 2: Achieve universal primary education Goal 3: Promote gender equality and empower women Goal 4: Reduce child mortality Goal 5: Improve maternal health Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases Goal 7: Ensure environmental sustainability Goal 8: Develop a Global Partnership for Development

6 PENGARUH LINGKUNGAN REGIONAL
PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN 2015 --“Ten Nation, One Community”-- Sumber: PERKEMBANGAN KERJASAMA ASEAN, Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI

7 ORGANISASI REGIONAL DAN SUB REGIONAL
APEC FEALAC CHILE PERU MEXICO CHINESE TAIPEI HONGKONG CHINA ARGENTINA BOLIVIA BRAZIL COLOMBIA COSTA RICA CUBA ECUADOR PARAGUAY EL SALVADOR PANAMA AMED ASEAN+3 ACD JAPAN CHINA SOUTH KOREA UNITED STATES CANADA RUSSIA PIF FIJI VANUATU TUVALU NAURU TONGA SOLOMAN ISLAND SAMOA KIRIBATI NIUE PALAU MICRONESIA COOK ISLAND NEW CALEDONIA MARSHALL ISLAND NORTHERN MARIANAS ASEAN IMT-GT THAILAND MALAYSIA BRUNEI DARUSSALAM SWPD CAMBODIA CAMBODIA NEW ZEALAND INDONESIA PHILIPPINES TIMOR LESTE MYANMAR MYANMAR PAPUA NEW GUINEA BIMP-EAGA LAOS LAOS AUSTRALIA SINGAPORE SINGAPORE VIETNAM VIETNAM ASEM ALGERIA SUDAN BAHRAIN TURKEY EGYPT UZBEKISTAN IRAQ SRILANGKA TUNISIA JORDAN LEBANON MALDIVES MAURITANIA MOROCCO NEPAL PALESTINE SAUDI ARABIA PAKISTAN MONGOLIA EUROPEAN UNION NORTH KOREA INDIA ARF BHUTAN KAZAKHSTAN KUWAIT QATAR BANGLADESH IRAN OMAN SRI LANKA UNI ARAB EMIRATES YEMEN MAURITIUS KENYA MOZAMBIQUE SOUTH AFRIKA TANZANIA IOR-ARC

8 3 PILAR KOMUNITAS ASEAN Komunitas Keamanan ASEAN
Komunitas Ekonomi ASEAN Komunitas Sosial-Budaya ASEAN

9 VISI INDONESIA 2014 (RPJMN 2009-2014)
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

10 DISKURSUS ZAKAT SEBAGAI TAX CREDIT
PEMBELAJARAN DARI MALAYSIA

11 MALAYSIA DAN INDONESIA MEMPUNYAI BEBERAPA KESAMAAN
ANTARA LAIN PENDUDUKNYA MAYORITAS MUSLIM

12 TAX REBATES/ TAX DEDUCTIONS
BUSINESS DEDUCTIONS PERSONAL REBATE IN ORDER TO REDUCE THE COST OF DOING BUSINESS, WI TH EFFECT FROM Y/A 2005, ZAKAT PAID ON BUSINESS INCOME BY COMPANIES WILL BE GRANTED A TAX DEDUCTION NOT EXCEEDING 2.5% OF THE AGGREGATE INCOME OF COMPANY WITH EFFECT FROM Y/A 2007, THE TAX DEDUCTION ZAKAT PAYMENT IS EXTENDED TO CO-OPERATIVES AND TRUST BODIES ZAKAT AND FITRAH IS ONLY AVAILABLE TO THE PERSON WHO MADE THE CONTRIBUTION THE RABATE IS ONLY AVAILABLE TO THE PERSON WHO MADE THE CONTRIBUTION

13 MENGAPA ZAKAT? DONASI KEAGAMAAN YANG PALING MEMENUHI AZAS “CERTAINTY” DALAM HAL OBYEK, SUBYEK DAN PENGGUNAANNYA

14 LANDASAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN TAX CREDIT HARUS DIDESAIN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH. HARUS DILIHAT DALAM KONTEKS PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs DAN RPJMN MANFAAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM KONTEKS MEMANGKAS BIROKRASI SELECTIVITY DIPERLUKAN UNTUK PENGAWASAN DENGAN KRITERIA : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, SERTA KETERKAITANNYA DENGAN PROGRAM PEMERINTAH. HARUS DIHINDARI OVERLAPPING RELOKASI BUDGET UNTUK PRIORITAS KEBIJAKAKAN/PROGRAM PEMERINTAH YANG LAIN PEMERATAAN MENJADI FOKUS

15 BEBERAPA KRITERIA TRANSPARANSI AKUNTABILITAS
KESELARASANNYA DENGAN PROGRAM PEMERINTAH PENILAIAN KINERJA DAN PENCAPAIAN TARGET. TIDAK AKAN ADA DISKRIMINASI AGAMA LAIN SELAMA KRITERIA YANG DITETAPKAN SAMA SEHINGGA TERCIPTA LEVEL PLAYING FIELD YANG SETARA

16