Monitoring, Evaluasi dan Implementasi Pelaporan e-Report PBF

Presentasi berjudul: "Monitoring, Evaluasi dan Implementasi Pelaporan e-Report PBF"— Transcript presentasi:

1 Monitoring, Evaluasi dan Implementasi Pelaporan e-Report PBF
Disampaikan pada : Moh Bisri, SKM, M. Kes Pertemuan Coaching Sistem E-Report PBF Bagi Petugas Provinsi Batam, September 2014

2 Kep. Riau 2

3 3 KAB. NATUNA Luas : 95.237 km2 Darat : 2.645 km2 Laut : 92.591 km2
KAB. BINTAN Luas : km2 Darat : km2 Laut : km2 KOTA TANJUNGPINANG Luas : 812 km2 Darat : 239 km2 Laut : 573 km2 KOTA BATAM Luas : km2 Darat : km2 Laut : km2 KAB. LINGGA Luas : km2 Darat : km2 Laut : km2 KAB. KARIMUN Luas : km2 Darat : km2 Laut : km2 KAB. KEP. ANAMBAS Luas : km2 Darat : km2 Laut : km2 3

4 WILAYAH PROVINSI KEPRI
Provinsi Kepulauan Riau Terletak antara: 04°15’ LU dan 0°45’ LS 1031°1’ – 109°10’ BT Batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau: Utara : Negara Vietnam & Kamboja Selatan : Prov. Bangka Belitung & Jambi Barat : Negara Singapura, Malaysia Timur : Malaysia Timur & Prov.Kalimantan Barat 4

5 Luas wilayah 252.602 km2 (96 % lautan )
GAMBARAN UMUM Dibentuk berdasarkan UU No 22 Th tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Luas wilayah km2 (96 % lautan ) Luas daratan Km2 (4 % daratan) Jumlah pulau buah (1.350 buah telah bernama & buah belum bernama), 354 buah telah dihuni 5

6 JUMLAH PENDUDUK Jumlah Penduduk Kepri 2,080,483 jiwa (data Profil Kesehatan Prov. Kepri 2013) Terdiri dari 2 Kota dan 5 Kabupaten yaitu : Kota Batam ,235,651 jiwa Kota Tanjungpinang ,918 jiwa Kabupaten Bintan ,331 jiwa Kabupaten Karimun ,861 jiwa Kabupaten Lingga ,052 jiwa Kabupaten Natuna ,966 jiwa Kabupaten Kep. Anambas ,704 jiwa 6

7 VISI & MISI “Terwujudnya Kepulauan Riau Sehat Sejahtera yang Mandiri dan Berkeadilan” VISI ditandai dengan : Penduduknya : Sehat Sejahtera Memiliki aksesabilitas dan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan : Berkualitas Merata Berkeadilan Masyarakat : Mandiri Memiliki derajat kesehatan yang optimal

8 VISI & MISI MISI Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan 2 Mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 3

9 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Seksi Farmasi Makanan dan Minuman

10 DATA SARANA NO Kabupaten/Kota PBF APOTEK RS PUSKESMAS PUSAT CABANG 1.
Kota Batam 9 23 153 16 19 2. Kota Tanjungpinang - 2 37 3 6 3. Kab. Bintan 11 12 4. Kab. Karimun 18 5. Kab. Lingga 7 6. Kab. Natuna 1 13 7. Kab. Kepulauan Anambas Total 34 233 28 73

11 ABSENSI PENERIMAAN LAPORAN E-REPORT PBF
NO TAHUN PBF YANG LAPOR PBF YANG TIDAK MELAPOR PERSENTASE KETERANGAN 1. 2012 29 3 85,29 % 2. 2013 31 91,17 % 3. 2014 30 4 88,24 % Laporan sampai Triwulan II 2014

12 GRAFIK PENERIMAAN LAPORAN E-REPORT PBF 2012-2014 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

13 KEGIATAN YANG DILAKUKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENERAPAN E-REPORT PBF
SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENERAPAN E-REPORT PBF UJI COBA PENERAPAN E-REPORT PBF TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI EVALUASI

14 TINDAK LANJUT OLEH DINKES PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Memberi surat peringatan terhadap PBF yang tidak melaporkan laporannya melalui e-report PBF Membantu PBF mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang di hadapi Melakukan Inventarisasi masalah di PBF Melakukan pembinaan di lapangan

15 Kendala Belum semua PBF melakukan proses pembaharuan izin sesuai dengan Permenkes Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (4 PBF). 1 PBF minta ditutup karena tidak dapat Apoteker Penanggung Jawab PBF. 3 PBF masih dalam proses di Provinsi (berkas belum lengkap karena belum mendapatkan rekomendasi dari Balai POM Batam dan Dinkes Kota Batam) Tahun 2013 terdapat 4 PBF yang tutup. Kurangnya Kepatuhan dari PBF untuk melaporkan laporannya. Sering terjadi pergantian Apoteker Penanggung Jawab PBF sehingga laporan e-report PBF juga jadi terhambat. Kurangnya minat Apoteker untuk bekerja di daerah luar Pulau Jawa khususnya Kepulauan Riau sehingga sulit untuk mendapatkan Apoteker Penanggung Jawab PBF. Susah untuk masuk ke server e-report PBF Kurangnya Tenaga SDM di Dinas Kesehatan Provinsi kepri dalam pembinaan dan Pengawasan PBF.

16 TERIMA KASIH