Bab II Landasan & Tujuan Pendidikan Pancasila

Presentasi berjudul: "Bab II Landasan & Tujuan Pendidikan Pancasila"— Transcript presentasi:

1 Bab II Landasan & Tujuan Pendidikan Pancasila
Oleh Dra. Hj. Kartini Parmono, M. Hum

2 Mata kuliah Pendidikan Pancasila
membahas secara ilmiah dan memberikan bekal teoritik kepada mahasiswa dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara akan perlunya Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa dan ideologi negara dalam menjawab tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia

3 Persoalan-Persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diantaranya:
Sila Pertama : Pluralisme kesediaan untuk menerima pluralitas (agama, budaya, adat dan pandangan hidup) Sila ke dua : Hak asasi manusia (manusia diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Sila Ketiga : Solidaritas bangsa, jiwa nasionalisme (bersatu, senasip sepenanggungan) Sila keempat : Demokrasi (prinsip kedaulatan rakyat) + (Prinsip perwakilan, prinsip mayoritas tidak menjadi diktator) Sila Kelima : keadilan sosial (norma paling dasar) Contoh, ketidakadilan : kemiskinan, diskriminasi (ras, suku budaya, perempuan)

4 Pendekatan Studi Pancasila secara Ilmiah :
Ciri-ciri pengetahuan Ilmiah Tersusun secara sistematis Mempunyai pokok soal (subject matter) Mempunyai titik pusat perhatian ( Focus of interest) Empiris Mempunyai metodologi Bersifat rasional dan objektif Dapat diverifikasi/dilacak kembali kebenarannya Bersifat universal

5 1. Jenis Pengetahuan Ilmiah :
No Jenis Pertanyaan Hasil/jawaban 1 Deskriptif Bagaimana Objektif/apa adanya Sejarah 2 Kausal Mengapa Asal mula, Teori kausalitas 3 Normatif Kemana Tujuan, norma/ukuran 4 Esensi Apa Inti/hakekat, Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil 1. Jenis Pengetahuan Ilmiah :

6 Landasan Historis SK Dirjen Dikti : MKU (Agama dan Pancasila ) SK Dirjen Dikti : MKDU (Agama, Pancasila, Alamiah Dasar dan Budaya Dasar) SK Dirjen Dikti 2000 : MKPK (agama, pancasila dan pendidikan Kewiraan) SK Dirjen Dikti No 38 thn 2002 : MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan) UU Sisdiknas Tahun 2003 : MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa)

7 Landasan Kultural Pancasila sebagai budaya bangsa
Pancasila sebagai kepribadian bangsa

8 Landasan Yuridis a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 (Mencerdaskan kehidupan bangsa) b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan dan memilih pendidikan dan pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem mengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

9 Landasan Filosofis Pendekatan etika/ filsafat moral
Pendekatan epistemologi/filsafat ilmu Pendekatan aksiologis/ filsafat nilai Pendekatan ontologis Pendekatan antropologis

10 Tujuan dan Kompetensi yang diharapkan dari Kuliah Pancasila :
Dalam Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan termuat dalam SK Dirjen Dikti No 467/Dikti/Kep/1999, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk moralitas yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

11 Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bansanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945

12 Sifat keseimbangan Pancasila
Keseimbangan konsensus Pancasila Keseimbangan sistem Kemasyarakatan Keseimbangan sistem kenegaraan

13 Ad. Keseimbangan Konsensus Nasional
Konsensus antara golongan Islam dan golongan Nasional Golongan Islam : Pembentukan negara Islam Golongan Nasionalis : negara sekuler, yaitu negara yang tidak berurusan dengan agama

14 Lanjutan … (ad.1) Pancasila merupakan komsensus bersama dan merupakan perjanjian luhur yang mempersatukan antar golongan untuk menegakkan negara Pancasila yang disebut negara Theis Demokratis yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia

15 Ideologi Golongan Islam Ide Golongan Nasionalis
Lanjutan … (ad.1) Negara Theis Demokratis Pancasila Ideologi Golongan Islam Negara Islam Ide Golongan Nasionalis Negara Sekuler

16 Ad. 2. Keseimbangan sistem kemasyarakatan
Pancasila menyeimbangan sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektivisme yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualis atau disebut dengan Negara Monodualis/Integralistik

17 Lanjutan … (ad.2) Individu : sistem masyarakat individualis Liberalis : hak individu yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Sosial : sistem masyarakat kolektif/komunis yang tidak mengakui hak milik individu.

18 Aliran Individualisme
Lanjutan … (ad.2) Negara Integralistik Negara Monodualis Pancasila Aliran Individualisme Sifat Kodrat Individu Aliran Kolektivisme Sifat Kodrat Sosial

19 Ad.3. Keseimbangan Sistem Kenegaraan
Pancasila merupakan sintesis antara dasar-dasar kenegaraan modern tentang sistem demokrasi dengan tradisi lama yaitu sistem musyawarah mufakat atau sintesis antara ide-ide besar dunia dengan ide-ide asli Indonesia. Negara Demokrasi di Indonesia tidak ada oposisi karena yang dicari adalah bagaimana sebaiknya, yaitu mencari kesepakatan bersama. Hal ini berbeda dengan di Barat.

20 Lanjutan … (ad.3) Negara Dialektik Pancasila Sistem Demokrasi
Ide Besar Dunia Musyawarah Mufakat Ide Asli Indonesia

21 SKEMA PENGKAJIAN PANCASILA : (Pendekatan Etis, Yuridis dan Politis )
Pandangan Hidup Landasan moral Tunsikting lakmanInd Pendekatan Yuridis Dasar Negara Landasan Hukum UUD 1945 Tuntaneg Pembangunan Masyarakat Adil Makmur Berdasar Pancasila Pendekatan Politis Ideologi Negara Landasan kebijakan Nasional GBHN Tuntapemb

22 ETIKET ETIKA Sopan Santun Cara suatu perbuatan yang tepat dan baik.
Misal : memberi dengan tangan kanan 3. Hanya berlaku dalam pergaulan dan ada saksi mata Misal : Etiket makan 4. Yang Nampak dari segi lahiriah Misal : Musang berbulu ayam, lembut tetapi munafik 5. Etiket bersifat relatif Contoh : makan dengan tangan dan bersendawa Moral Norma suatu perbuatan itu sendiri. Misalnya : Jangan mencuri (baik dengan tangan kanan/kiri) 3. Etika berlaku tanpa hadirnya saksi Misalnya: Larangan mencuri 4. Manusia dari segi dalamnya Misal : Manusia yang sungguh- sungguh baik, tidak munafik 5. Etika bersifat Absolud. Misalnya : jangan membunuh, jangan berdusta

23 Pancasila dan Pembangunan Bangsa (1)
Religi Politik Kepribadian Bangsa Ideoogi Negara Nasionalisme Budaya Etos Bangsa

24 Pancasila dan Pembangunan Bangsa (2)
Religi Manusia Ideologi Nasionalisme Moral Budaya