Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Program S2 Infrastruktur Teknik Sipil

Diterbitkan olehFachrul Setiawan Telah diubah "9 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Program S2 Infrastruktur Teknik Sipil"— Transcript presentasi:

1 Program S2 Infrastruktur Teknik Sipil
TATA RUANG Program S2 Infrastruktur Teknik Sipil

2 STANDARD KOMPETENSI Mahasiswa memahami pengertian tata ruang , perencanaan kota, perencanaan wilayah dan kebijakaan terkait dalam konteks infrastruktur

3 KD 1. Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian dan pemahaman Tata Ruang
Elemen Hunian (Human settlements) Pengertian Tata ruang dan Penataan Ruang, proses penataan ruang; Perencanaan Tata Ruang Pengunaan Lahan

4 KD 2. Mahasiswa bisa menjelaskan Perencanaan Kota
Sistim aktivitas Sistim transportasi dan infrastruktur kota Sistim penggunaan lahan (land use)

5 KD 3. Mahasiwa bisa menjelaskan tentang perencanaan wilayah
Pengertian dan konsep wilayah Organisasi wilayah Pembangunan antar wilayah

6 KD 4. Kebijakan Penataan Ruang
Kebijakan dan kelembagaan penataan ruang di indonesis UU tata ruang no 26/ 2007

7 Referensi Rustiadi, E, dkk. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Doxiadis. Ekistic UUTR no 26/ 2007 dan UU terkait

Download ppt "Program S2 Infrastruktur Teknik Sipil"

Presentasi serupa

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai.

Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai.
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.

Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PRAKTEK BAIK DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

PRAKTEK BAIK DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Model Student Centered Learning

Model Student Centered Learning
Perencanaan Kota Minggu 8.

Perencanaan Kota Minggu 8.
Sekolah Dasar SK/KD Indikator Tujuan Materi Evaluasi Referensi Penyusun Video © 2013.

Sekolah Dasar SK/KD Indikator Tujuan Materi Evaluasi Referensi Penyusun Video © 2013.
Selamat Datang Di Menu Utama Cara Jitu Mendapatkan Uang Dari Internet START KHOLIL AL QUSYAIRI.

Selamat Datang Di Menu Utama Cara Jitu Mendapatkan Uang Dari Internet START KHOLIL AL QUSYAIRI.
BAB VI. PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

BAB VI. PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Urgensi Penyusunan RUU Perkotaan

Urgensi Penyusunan RUU Perkotaan
Pandangan Tentang Tantangan Penataan Ruang Kedepan

Pandangan Tentang Tantangan Penataan Ruang Kedepan
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
Topik PARAMETER PERMUKIMAN UNTUK PENGUKURAN EMISI CO2 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKINAN (PUSLITBANGKIM) BANDUNG 04 Oktober 2004 PENGANTAR Diskusi.

Topik PARAMETER PERMUKIMAN UNTUK PENGUKURAN EMISI CO2 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKINAN (PUSLITBANGKIM) BANDUNG 04 Oktober 2004 PENGANTAR Diskusi.
DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.

DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB

Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
STRUKTUR DAN POLA RUANG

STRUKTUR DAN POLA RUANG

Presentasi serupa

Iklan oleh Google