ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014

REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I (2004 – 2009)
REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II (2010 – 2014) TINGKAT PELAKSANAAN: INSTANSIONAL TINGKAT PELAKSANAAN: NASIONAL DAN INSTANSIONAL SASARAN: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SASARAN: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT 3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI AREA/BIDANG PERUBAHAN: KELEMBAGAAN (ORGANISASI) BUDAYA ORGANISASI KETATALAKSANAAN REGULASI-DEREGULASI SDM AREA/ BIDANG PERUBAHAN: ORGANISASI TATA LAKSANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SDM APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR 2

3.88 3.42 3.66 3.55 RATA-RATA 3.63 (BAIK) QUICK WINS TATA LAKSANA
1 QUICK WINS 3.88 TATA LAKSANA 3.42 RATA-RATA 3.63 (BAIK) KELEMBAGA-AN 3.66 4 2 SDM 3.55 KESIMPULAN: POLRI TELAH SIAP UTK MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI 3 3

HASIL PENILAIAN TIM INDEPENDEN RBN GEL I TAHUN 2010
SEBARAN LAYANAN BLM SENTUH TITIK TERDEPAN PERS BLM SEMUA PAHAM RBP KOMITMEN KURANG LAMA DIK BRIGADIR KURANG 1 PERSONEL BIAYA RAWAT & PELIHARA SARPRAS MINIM DUKUNGAN BBM UTK TUGAS OPS MINIM 2 SARPRAS SOSIALISASI RBP PD TINGKAT SATWIL TDK MAKSIMAL REWARD & PUNISHMENT TDK BERLAKU KONSISTEN KABAG RBP DI POLDA PD STRUKTUR BARU BLM JALAN BLM SEMUA POLDA BENTUK TIM PENGGIAT LAP & TIM KERJA RBP INTERNAL 3 SISMET DUKUNGAN ANGGARAN TERBATAS UTK KESEJAHTERAAN, SARPRAS, & PROGRAM RBP 4 ANGGARAN 5 WASDAL FUNGSI WASDAL DLM LAKS RBP BLM OPTIMAL MONEV TDK BERJALAN DGN BAIK 4

TINGKAT KESADARAN HUKUM MASY MASIH RELATIF RENDAH
SEBAGIAN MASY MASIH BELUM MEMAHAMI TTG PROGRAM REFORMASI BIROKRASI YG DILAKSANAKAN OLEH POLRI SEBAGIAN MASY MASIH BELUM MAU BERUBAH THD PERUBAHAN YG DILAKUKAN OLEH POLRI (MASY MSH INGIN MENGAMBIL JALAN PINTAS DLM KASUS) MASY MASIH MENGANGGAP BAHWA POLRI MASIH BELUM BERUBAH, SHG MASIH TERBANGUN OPINI TENTANG KEJELEKAN KINERJA POLRI EKSTERNAL TINGKAT KESADARAN HUKUM MASY MASIH RELATIF RENDAH 5

KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM RBP GELOMBANG II
HASIL ANALISIS & EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RBP GELOMBANG I & TAHUN I GEL II (2010) IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II ACUAN STRATEGIS POLRI (GRAND STRATEGY, RENSTRA POLRI , REVITALISASI POLRI) 8 PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI (PERMENPAN NOMOR 20 TAHUN 2010) 6

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA
DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011 – 2014 ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. RINGKASAN EKSEKUTIF 2. PENDAHULUAN 3. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN RENCANA KRITERIA KEBERHASILAN AGENDA PRIORITAS WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN 4. LAMPIRAN 7

PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011-2014)
HASIL YANG DIHARAPKAN TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN 1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN SESUAI GOOD GOVERNANCE 2. PENATAAN TATA LAKSANA 3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA 4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN SEJAHTERA 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 6. MANAJEMEN PERUBAHAN ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET. SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI 7. PENGUATAN PENGAWASAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN 8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA 8

TIM 1: PENGUATAN ORGANISASI
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) I. PENGUATAN ORGANISASI 1.RESTRUKTURI SASI/PENATA AN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA ORGANISASI POLRI TERSEDIANYA PETA TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA POLRI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN (RIGHT SIZING) MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLRI DAN TERHINDARKANNYA DUPLIKASI TUGAS DAN FUNGSI YANG DAPAT MENDORONG PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II 1.PENYUSUNAN POKOK-POKOK HTCK DI LINGKUNGAN POLRI TERSEDIANYA PERATURAN KAPOLRI TENTANG POKOK-POKOK HTCK DI LINGKUNGAN POLRI 2.PENYUSUNAN HTCK SATUAN FUNGSI PADA TINGKAT MABES POLRI DAN KEWILAYAHAN TERSEDIANYA PERATURAN KASATFUNG/KASATWIL TENTANG HTCK MASING-MASING FUNGSI/SATWIL 3.PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA MASING-MASING FUNGSI/SATWIL TERSUSUNNYA ANALISIS BEBAN KERJA PADA MASING-MASING FUNGSI/SATWIL DAN 9

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.PENGAJUAN PEMBENTUKAN SATUAN KERJA (KODE SATKER) TERSEDIANYA KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KERJA (KODE SATKER) DI LINGK POLRI MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLRI DAN TERHINDARKANNYA DUPLIKASI TUGAS DAN FUNGSI YANG DAPAT MENDORONG PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II 5.PENGKAJIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI PADA TINGKAT MABES POLRI DAN KEWILAYAHAN TERSUSUNNYA KONSEP REVISI PERKAP 21/2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI TINGKAT MABES POLRI, PERKAP 22/2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH DAN PERKAP 23/2010 TENTANG SUSUNAN ORG & TATA KERJA TINGKAT POLRES & POLSEK 6.MELAKSANAKAN SUPERVISI KE TINGKAT KEWILAYAHAN DALAM RANGKA EVALUASI IMPLEMENTASI STRUKTUR ORG TKT KEWILAYAHAN TERLAKSANANYA SUPERVISI TENTANG IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT POLDA, POLRES DAN POLSEK 10

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENGUATAN UNIT KERJA YANG MENANGANI FUNGSI ORGANISASI, TATA LAKSANA, PELAYANAN PUBLIK, KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT TERBENTUKNYA UNIT KERJA YANG MENANGANI FUNGSI ORGANISASI, TATA LAKSANA, KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT YANG MAMPU MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN RBP GELOMBANG II MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLRI DAN TERHINDARKANNYA DUPLIKASI TUGAS DAN FUNGSI YANG DAPAT MENDORONG PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II 1.PEMBENTUKAN SATPOLAIR, SATPAMOBVIT, SATLANTAS METROPOLITAN DAN UNIT LANTAS SESUAI PERKAP 23 TAHUN 2010 TENTANG SOTK TINGKAT POLRES & POLSEK (BUKA SKELETON) TERBENTUKNYA SATPOLAIR, SATPAMOBVIT, SATLANTAS METROPOLITAN DAN UNIT LANTAS BERDASARKAN KEPUTUSAN KAPOLRI 2.PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RUMKIT BHAYANGKARA TERBENTUKNYA UPT RUMKIT BHAYANGKARA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI 11

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.PEMBENTUKAN SPN PADA POLDA BABEL, KEPRI, GORONTALO DAN MALUKU UTARA TERBENTUKNYA SPN BERDASARKAN KEPUTUSAN KAPOLRI MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLRI DAN TERHINDARKAN NYA DUPLIKASI TUGAS DAN FUNGSI YANG DAPAT MENDORONG PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II 4.MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN SATUAN KERJA TERKAIT DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBUTUHAN PERSONEL DAN PERLENGKAPAN SESUAI DENGAN ORG POLRI TERSUSUNNYA KEBUTUHAN PERSONEL DAN PERLENGKAPAN SESUAI DENGAN ORGANISASI POLRI 5.PENGEMBANGAN ORGANISASI POLRI PADA TINGKAT POLRES DAN POLSEK SESUAI DENGAN PERKAP NO. 23/2010 TERBENTUKNYA PENAMBAHAN ORGANISASI POLRI TINGKAT POLRES (BAG REN, SIE WAS, SIE PROPAM, SUBBAG HUMAS, SUBBAG KUM) DAN POLSEK (UNIT PROVOS, SIE KUM, SIE HUMAS DAN POLSUBSEKTOR) SESUAI DENGAN PERKAP NO. 23/2010. 12

TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) II. PENATAAN TATA LAKSANA 1. PENYUSUNAN SOP PENYELENG GARAAN TUGAS DAN FUNGSI TERSEDIANYA DOKUMEN SOP PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI YANG DISAHKAN TERSELENGGARA NYA TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS & STANDARISASI PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1.MENGHIMPUN SOP YANG ADA ATAU TELAH DIREVISI SAMPAI DENGAN TAHUN 2010. TERINVENTARISASINYA SOP YANG ADA ATAU TELAH DIREVISI SAMPAI DENGAN TAHUN 2010. 2.MENGHIMPUN SOP YANG BARU ATAU HASIL REVISI MULAI TAHUN 2011. TERINVENTARISASINYA SOP YANG BARU ATAU HASIL REVISI MULAI TAHUN 2011. 3.MENSOSIALISASIKAN SOP YANG BARU. MENINGKATNYA PEMAHAMAN TERHADAP SOP YANG BARU. 13

TIM 2: PENATAAN TATALAKSANA
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT TERSEDIANYA E-GOVERNMENT POLRI TERSELENGGARANYA TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN STANDARISASI PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1.PENGEMBANGAN LPSE POLRI. TERSEDIANYA LPSE POLRI. 2.PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN LPSE SAMPAI DENGAN TINGKAT KE WIL SECARA SKALA PRIORITAS. TERSEDIANYA LPSE SAMPAI DENGAN TINGKAT KEWILAYAHAN. 3.PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. TERSEDIANYA SISTEM PENGELOLAAN INFOR-MASI DAN DO-KUMENTASI KETER-BUKAAN INFORMASI PUBLIK (SISTEM DALAM ARTI SOFTWARE DAN HARDWARE) 4.PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT, KHUSUSNYA PEMBANGUNAN PERALATAN & SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TEKNOLOGI POLRI (SIMTEKPOL). TERSEDIANYA PERA-LATAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJE-MEN TEKNOLOGI POLRI (SIMTEKPOL). 14

TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) III. PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN 1.Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan Polri 1.Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Polri Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Polri Tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron, serta pelaksanaannya efektif dan efisien. 2.Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron di lingkungan Polri Tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron di lingkungan Polri 15

TIM 3: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.Regulasi dan Deregulasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan 4.Sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian Terlaksananya sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian 5.Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru 16

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - RESERSE
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) IV. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (RESERSE) 1.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DALAM PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.MENYUSUN PERKAP/SOP TENTANG PEDOMAN SP2HP TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTASINYA SP2HP DI TINGKAT MABES POLRI DAN POLDA 2.MENYUSUN PERKAP/SOP TENTANG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTASINYA STANDAR PELAYANAN SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN 3.MENYUSUN PERKAP/SOP TENTANG SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BARESKRIM POLRI TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTASINYA SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BARESKRIM POLRI DAN POLDA 17

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.MENYUSUN PERKAP/SOP TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTASINYA MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 5.MENYUSUN DAN MENERAPKAN SOP PELAYANAN PENYIMPANAN DAN PERAWATAN BARANG BUKTI TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTASINYA STANDAR PELAYANAN PENYIMPANAN DAN PERAWATAN BARANG BUKTI TINGKAT MABES POLRI DAN POLDA 6.MENYUSUN DAN MENERAPKAN SOP PELAYANAN TAHANAN TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTASINYA STANDAR PELAYANAN TAHANAN TINGKAT MABES POLRI DAN POLDA 18

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLRES/TA/TABES/ METRO TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTASINYA STANDARD PELAYANAN DI TINGKAT POLRES DAN POLSEK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.PENERAPAN PERKAP/SOP TENTANG PEDOMAN SP2HP TERIMPLEMENTASINYA SP2HP DI TINGKAT MABES POLRI DAN POLDA 2.PENERAPAN PERKAP/SOP TENTANG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN TERIMPLEMENTASINYA STANDAR PELAYANAN SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN 3.PENERAPAN PERKAP/SOP TENTANG SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BARESKRIM POLRI TERIMPLEMENTASINYA SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BARESKRIM POLRI DAN POLDA 19

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.PENERAPAN PERKAP/SOP TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERIMPLEMENTASINYA MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 5.PENERAPAN SOP PELAYANAN PENYIMPANAN DAN PERAWATAN BARANG BUKTI TERIMPLEMENTASINYA STANDAR PELAYANAN PENYIMPANAN DAN PERAWATAN BARANG BUKTI TINGKAT MABES POLRI DAN POLDA 6.PENERAPAN SOP PELAYANAN TAHANAN TERIMPLEMENTASINYA STANDAR PELAYANAN TAHANAN TINGKAT MABES POLRI DAN POLDA 20

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik Terimplementasinya penggunaan Standar Pelayanan dalam pelayanan publik Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau 1.Pelayanan Komplain Pengaduan Masyarakat Terimplementasinya SOP Penerimaan dan penanganan Pengaduan Komplain Masyarakat ditingkat Bareskrim, Polda dan Polres 2.Revitalisasi Kring Reserse Tersusun dan diterapkannya semua pedoman/petunjuk Terimplementasinya Kring Reserse ditingkat Bareskrim, Polda, Polres, dan Polsek 21

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) (INTELIJEN) 1.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DLM YAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.PELAYANAN PENERBITAN SKCK TERLAKSANANYA PELAYANAN SKCK DENGAN CEPAT, MURAH DAN MUDAH SESUAI DENGAN PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN SKCK 2.PELAYANAN SURAT IJIN KEGIATAN MASYARAKAT TERSUSUN & DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN IJIN GIAT MASYARAKAT 3.PELAYANAN PERIJINAN SENPI NON ORGANIK TNI / POLRI TERSUSUN & DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN PERIJINAN SENPI 4.PELAYANAN HANDAK KOMERSIL TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN HANDAK KOMERSIL 22

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - INTELIJEN
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLRES/TA/ TABES/ METRO 1.PELAYANAN PENERBITAN SKCK TERIMPLEMENTASINYA GUN STANDAR YAN MINIMUM PD POLRES/TA/TABES/METRO TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN SKCK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 2.PELAYANAN SURAT IJIN KEGIATAN MASYARAKAT TERSUSUN DAN DITERAPKAN NYA SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK PELAYANAN IJIN GIAT MASYARAKAT 3.PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DALAM YAN PUBLIK 1.PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN TERSUSUN DAN DITERAPKAN NYA SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN 23

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - LANTAS
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) (LANTAS) 1.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DLM PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.MENYUSUN SOP PELAYANAN SIM SOP SATPAS (POLRES/TA/TABES/METRO) SOP SIM KELILING SOP SIM CORNER SOP SIM KOMUNITAS TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN SIM 24

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.MENYUSUN SOP PELAYANAN STNK SOP SAMSAT (POLRES/TA/TABES/METRO) SOP SAMSAT KELILING SOP CORNER SOP SAMSAT DRIVE THRU SOP SAMSAT DOOR TO DOOR SOP PAYMENT POINT TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN STNK 3.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN BPKB TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/ PETUNJUK PELAYANAN BPKB 25

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN TURJAWALI LANTAS TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN TURJAWALI LALU LINTAS 5.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PELANGGARAN LALU LINTAS TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN TERKAIT DENGAN PELANGGARAN LALU LINTAS 6.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN TERKAIT KECELAKAAN LALU LINTAS TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN TERKAIT DENGAN KECELAKAAN LALU LINTAS 26

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 7.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI LALU LINTAS MELALUI NTMC, RTMC, DAN TMC TERSUSUN DAN DITERAPKANNYA SEMUA PEDOMAN/PETUNJUK PELAYANAN INFORMASI LALU LINTAS TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 2.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLRES/TA/TABES/ METRO TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN SPM PADA POLRES/TA/TABES/ METRO 1.PENERAPAN SOP PELAYANAN SSB TERSUSUNNYA DAN TERIMPLEMENTASINYA SOP PELAYANAN SSB 2.PENERAPAN SOP PELAYANAN TURJAWALI LALU LINTAS TERSUSUNNYA DAN TERIMPLEMENTASINYA SOP PELAYANAN TURJAWALI LALULINTAS 27

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.PENERAPAN SOP PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS TERSUSUNNYA DAN TERIMPLEMENTASINYA SOP PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS 4.PENERAPAN SOP PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS TERSUSUNNYA DAN TERIMPLEMENTASINYA SOP PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS 28

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERJADINYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU MENYUSUN SOP/PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI KERJASAMA KESELAMATAN DI JALAN (ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION) TERSUSUNNYA DAN TERIMPLEMENTASINYA SOP/ PEDOMAN AKSI KERJASAMA KESELAMATAN DI JALAN (ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION). 29

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - SABHARA
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) (SABHARA) 1.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DLM PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.MENGHIMPUN/MENGINVENTARISASI STANDAR PELAYANAN PADA LAYANAN PUBLIK DIBIDANG SABHARA TERHIMPUN/TERINVENTARISIR-NYA SOP STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SABHARA 2.MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP SOP PADA PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG SABHARA TERDAPATNYA DATA SOP PADA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SABHARA 30

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.MENYUSUN DAN MEREVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG SABHARA TERSUSUNNYA SOP YANG DIJADIKAN PEDOMAN PADA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SABHARA. 4.MENYOSIALISASIKAN DAN MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG SABHARA TERSOSIALISASINYA DAN DITERAPKANNYA SOP PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SABHARA. 5.MELENGKAPI DAN MENGEVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG SABHARA SELURUH SOP SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG SABHARA SUDAH LENGKAP. 31

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA FUNGSI SABHARA POLRES/ TA/TABES/ METRO TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA POLRES/TA/TABES/METRO TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU MENYOSIALISASIKAN DAN MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN DI BIDANG SABHARA TERSOSIALISASI DAN DITERAPKANNYA SOP TENTANG PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG SABHARA PADA POLRES/TA/TABES/METRO 32

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERJADINYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.PENEMPATAN KOTAK PATROLI OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH RAWAN DIMANFAATKANNYA KOTAK PATROLI OLEH MASYARAKAT UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG SITUASI KAMTIBMAS DI WILAYAHNYA 2.PEMANFAATAN CALL CENTER 112 UNTUK PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG SABHARA DIMANFAATKANNYA CALL CENTER 112 OLEH MASYARAKAT SEBAGAI SARANA PELAPORAN. 33

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BINMAS
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) (BINMAS) 1.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DLM PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU IMPLEMENTASI PELAYANAN REKOMENDASI OPERASIONAL BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP) TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DALAM PELAYANAN PUBLIK 34

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLRES/TA/ TABES/ METRO 1.PENERAPAN SOP TENTANG SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DIPUSAT KERAMAIAN BERUPA MOBIL SPK TERIMPLEMENTASINYA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN BERUPA MOBIL SPK DITINGKAT POLRES/ /TA/TABES/METRO TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 2.PENERPAN SOP SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DI MAL-MAL BERUPA GERAI SPK TERIMPLEMENTASINYA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN BERUPA GERAI YAN SPK DI MAL2 DITINGKAT POLRES/TA/TABES/METRO 3.PENERAPAN PERKAP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BABINKAMTIBMAS/ PETUGAS POLMAS DI TIAP KELURAHAN/ DESA TERIMPLEMENTASINYA PERKAP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BABINKAMTIBMAS DITINGKAT POLRES/ TA/TABES/METRO 35

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DALAM PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU TERBENTUKNYA FKPM, POLMAS, POKDAR KAMTIBMAS DAN SISKAMLING DI DESA/KELURAHAN TERLAKSANANYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PELAKSANA HARKAMTIBMAS DI DESA/KELURAHAN. 36

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - POLAIR
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) (POL AIR) 1.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DALAM PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.MENGHIMPUN/ MENGINVENTARISASI STANDAR PELAYANAN PADA LAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR TERHIMPUN/TERINVENTARISIRNYA SOP STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR 2.MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP SOP PADA PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG POLAIR TERDAPATNYA DATA SOP PADA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR 37

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.MENYUSUN DAN MEREVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR TERSUSUNNYA SOP YANG DIJADIKAN PEDOMAN PADA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR 4.MENYOSIALISASIKAN DAN MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR TERSOSIALISASINYA DAN DITERAPKANNYA SOP PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR 5. MELENGKAPI DAN MENGEVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG POLAIR SELURUH SOP SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG POLAIR SUDAH LENGKAP 38

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLRES/TA/TABES/ METRO TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTA SINYA STANDARD PELAYANAN DI TINGKAT POLRES DAN POLSEK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU MENYOSIALISASI KAN DAN MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN DI BIDANG POLAIR TERSOSIALISASI DAN DITERAPKAN NYA SOP TENTANG PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG POLAIR PADA POLRES/TA/TABES/ METRO 3.PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERJADINYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MEMBANGUN FORUM KOMUNIKASI PERPOLISIAN MASYARAKAT (FKPM) PERAIRAN/ KEPULAUAN TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI PERPOLISIAN MASYARAKAT (FKPM) DIDAERAH PERAIRAN/KEPULAUAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAERAH PESISIR 39

TIM 4: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - BRIMOB
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) (BRIMOB) 1.PENERAPAN STANDAR PELAYANANPUBLIK TERIMPLEMENTASINYA PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN DALAM PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.MENDIRIKAN PUSAT PELAPORAN PUBLIK UNTUK MELAYANI PENGADUAN MASY TERHADAP BENCANA ALAM, ANCAMAN BOM DAN ZAT KIMIA YANG BERBAHAYA TERSEDIANYA PUSAT PELAPORAN PUBLIK 2.MENYUSUN DAN MENERAPKAN SOP PUSAT PELAPORAN PUBLIK TERSUSUNNYA DOKUMEN STANDAR PELAYANAN PUSAT PELAPORAN PUBLIK 40

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.MENERAPKAN SOP TENTANG PENANGANAN BENCANA ALAM, PENJINAKAN BOM, KBR TERSUSUNNYA STANDAR PELAYANAN UNTUK SELURUH PELAYANAN PUBLIK BIDANG BRIMOB YANG DISAHKAN MELALUI PERKAP 4.MENYUSUN SOP TENTANG MEKANISME PERBANTUAN PERKUATAN BRIMOB TERSEDIANYA DOKUMEN ANEV STANDAR PELAYANAN BRIMOB YANG TELAH DITERAPKAN 5.MENYUSUN SOP TENTANG PELAKSANAAN QUICK RESPON BRIMOB 6.SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK BRIMOB SECARA INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL TERSEDIANYALAPORANPELAKSANAANSOSIALISASIPELAYANANPUBLIKBRIMOB 41

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLRES/TA/ TABES/ METRO TERSUSUN DAN TERIMPLEMENTASINYA STANDARD PELAYANAN DI TINGKAT POLRES DAN POLSEK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.MENERAPKAN SOP PENANGANAN BENCANA ALAM TERIMPLEMENTASINYA SOP PENANGANAN BENCANA ALAM 2.MENERAPKAN SOP PENANGANAN PAM KEGIATAN MASY DENGAN TINGKAT KERAWANAN YANG TINGGI (UNJUK RASA ANARKIS DAN KERUSUHAN MASSA) TERIMPLEMNTASINYA SOP PENANGANAN PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KERAWANAN YANG TINGGI (UNJUK RASA ANARKIS DAN KERUSUHAN MASSA) 42

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.PARTISIPASI MASYARA KAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERJADINYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN, LEBIH BAIK DAN LEBIH TERJANGKAU 1.PEMANFAATAN CALL CENTER BRIMOB YANG BEROPERASI 24 JAM SETIAP HARI OLEH MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG BENCANA ALAM, ANCAMAN BOM DAN ZAT KIMIA BERBAHAYA OPTIMALNYA PENGGUNAAN CALL CENTER OLEH MASYARAKAT 2.RELAWAN DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM TERLIBATNYA SECARA AKTIF MASYARAKAT SEBAGAI RELAWAN DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM 43

TIM 5: PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) V. PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 1.PENATAAN SISTEM REKRUITMEN PEGAWAI TERBANGUNNYA SISTEM REKRUITMEN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, HUMANIS DAN BERBASIS KOMPETENSI DIPEROLEHNYA PARA PEGAWAI BARU MAUPUN YANG SEDANG BERKARIR YANG MEMILIKI TINGKAT KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN OLEH JABATAN 1.REKRUITMEN BRIGADIR TERBANGUNNYA SISTEM REKRUITMEN BRIGADIR YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, HUMANIS DAN BERBASIS KOMPETENSI 2.REKRUITMEN SIPSS TERBANGUNNYA SISTEM REKRUITMEN SIPSS YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, HUMANIS DAN BERBASIS KOMPETENSI 44

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.REKRUITMEN AKPOL TERBANGUNNYA SISTEM REKRUITMEN AKPOL YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, HUMANIS DAN BERBASIS KOMPETENSI 4.REKRUITMEN PNS TERBANGUNNYA SISTEM REKRUITMEN PNS YANG TER BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, HUMANIS DAN BERBASIS KOMPETENSI 5.SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN PERKAP DAN SOP TENTANG REKRUITMEN BRIGADIR, SIPSS, AKPOL DAN PNS POLRI TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERKAP TENTANG SISTEM REKRUITMEN BRIGADIR, SIPSS, AKPOL DAN PNS POLRI 45

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.ANALISIS JABATAN TERSEDIANYA URAIAN JABATAN MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN ATAS URAIAN JABATAN YANG MENGANDUNG TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN HASIL KERJA YANG HARUS DIEMBAN PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA 1.PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN SATKER/SATWIL TERSEDIANYA DOKUMEN INFORMASI JABATAN SATKER/SATWIL 2.ANALISIS DAN VERIFIKASI TERSEDIANYA DATA HASIL ANALISIS DAN VERIFIKASI INFORMASI JABATAN SATKER/SATWIL 3.PENYUSUNAN KEPUTUSAN KASATKER TENTANG URAIAN JABATAN DAN SOP TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN TERSUSUNNYA KEPUTUSAN KASATKER TENTANG URAIAN JABATAN DAN SOP TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 4.SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN KEPUTUSAN KASATKER TENTANG URAIAN JABATAN DAN SOP TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN TERLAKSANANYA SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN KEPUTUSAN KASATKER TENTANG URAIAN JABATAN DAN SOP TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 46

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.EVALUASI JABATAN TERSEDIANYA PERINGKAT/ KLAS JABATAN MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN ATAS URAIAN JABATAN YANG MENGANDUNG TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN HASIL KERJA YANG HARUS DIEMBAN PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA 1.PENYUSUNAN DRAF KEP KAPOLRI TENTANG PERINGKAT JABATAN TERUSUSUNNYA DRAF KEP KAPOLRI TENTANG PERINGKAT JABATAN 2.PENYUSUNAN SOP TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN TERUSUSUNNYA SOP TENTANGPEDOMANEVALUASIJABATAN 47

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.VALIDASIDANPENYELARASANPERINGKATJABATANOLEHTIMTEKNIS KEMENPAN & BKN TERLAKSANANYA VALIDASI DAN PENYELARASAN PERINGKAT JABATAN OLEH TIM TEKNIS KEMENPAN DAN BKN 4.PENYUSUNAN ATAU PENANDATANGANAN BERITA ACARA VALIDASI DAN PENYELARASAN PERINGKAT JABATAN OLEH KAPOLRI/ WAKAPOLRI, DEPUTI SDM APARATUR KEMENPAN & KA BKN DITANDATANGANINYA BERITA ACARA VALIDASI DAN PENYELARASAN PERINGKAT JABATAN OLEH KAPOLRI/ WAKAPOLRI, DEPUTI SDM APARATUR KEMENPAN & KA BKN 5.SOSIALISASI KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PERINGKAT JABATAN MANAJERIAL DAN NON MANAJERIAL TINGKAT MABES POLRI, POLDA TIPE A DAN POLDA TIPE B SERTA SOP TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN TERLAKSANANYA SOSIALISASI KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PERINGKAT JABATAN MANAJERIAL DAN NON MANAJERIAL TINGKAT MABES POLRI, POLDA TIPE A DAN POLDA TIPE B SERTA SOP TTG PEDOMAN EVALUASI JABATAN 48

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN TERSEDIANYA DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN TERWUJUDNYA PROFIL KOMPETENSI UNTUK MASING–MASING JABATAN DI DALAM ORGANISASI DAN TERSEDIANYA INFORMASI SECARA KOMPREHENSIF DAN AKURAT PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU 1.PENYUSUNAN KEP KAPOLRI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN DIR INTELKAM, KADENSUS 88 AT, KASATBRIMOB, DIRPOLAIR, DIRBINMAS, DIRPAMOBVIT DAN DIRSABHARA TERSUSUNNYA KEP KAPOLRI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN DIR INTELKAM, KADENSUS 88 AT, KASATBRIMOB, DIRPOLAIR, DIRBINMAS, DIRPAMOBVIT DAN DIRSABHARA 49

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.MELAKSANAKAN RISET DOKUMEN DAN TRY OUT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI JABATAN DAN TERLAKSANANYA UJI COBA STANDAR KOMPETENSI JABATAN TERLAKSANANYARISETDOKUMENDAN TRY OUT UNTUKMEMPEROLEHINFORMASIJABATANDANTERLAKSANANYAUJICOBASTANDARKOMPETENSIJABATAN 3.SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN KEPUTUSAN KAPOLRI DAN SOP TENTANG KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN DIRINTELKAM DAN KADENSUS 88 AT TERLAKSANANYA SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN KEPUTUSAN KAPOLRI DAN SOP TTG KEPUTUSAN KAPOLRI TTG STANDAR KOMPETENSI JAB DIRINTELKAM & KADENSUS 88 AT 50

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 5.ASESMEN INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI TERSEDIANYA PETA PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU TERWUJUDNYA PROFIL KOMPETENSI UNTUK MASING–MASING JABATAN DI DALAM ORGANISASI DAN TERSEDIANYA INFORMASI SECARA KOMPREHENSIF DAN AKURAT PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU 1.PENYUSUNAN KEP KAPOLRI TENTANG ASSESMEN INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI UNTUK JABATAN DIRINTELKAM, DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT & KASAT BRIMOB TERSUSUNNYA KEP KAPOLRI TENTANG ASSESMEN INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI UNTUK JABATAN DIRINTELKAM, DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT DAN KASAT BRIMOB 2.SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN KEPUTUSAN KAPOLRI DAN SOP TENTANG ASSESMENT INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI UNTUK JABATAN DIRINTELKAM, DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT DAN KASAT BRIMOB TERLAKSANANYA SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN KEPUTUSAN KAPOLRI DAN SOP TENTANG ASSESMEN TINDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI UNTUK JABATAN DIRINTELKAM, DIRPOLAIR, KADENSUS 88 AT DANKASATBRIMOB 51

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 6.PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU TERSEDIANYA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU YANG TERUKUR TERWUJUDNYA SISTEM PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU YANG OBYEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 1.ANALISIS DAN VERIFIKASI HASIL PENELITIAN LM FE UI TENTANG SMK TERIDENTIFIKASINYA POKOK-POKOK SISTEM MANAJEMEN KINERJA 2.PENGKAJIAN PERFUNG DE SDM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SMK TERIDENTIFIKASINYA KELEMAHAN IMPLEMENTASI PERFUNG DE SDM KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SMK 3.REVISI DAN PENYUSUNAN PERKAP TENTANG TATACARA PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI TERSUSUNNYA PERKAP TENTANG TATACARA PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI 52

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.PENYUSUNAN SOP TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA TERSUSUNYA SOP TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA 5.PENYUSUNAN BUKU PENILAIAN KINERJA INDIVIDU TERSUSUNNYA BUKU PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 6.SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN PERKAP TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA DAN SOP TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA DAN RAPORT PENILAIAN KINERJA INDIVIDU TERLAKSANANYA PERKAP TTG TATA CARA PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJADAN SOP TTG TATAC ARA PENILAIAN KINERJA DAN RAPORT PENILAIAN KINERJA INDIVIDU 53

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 7.PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DATABASE PEGAWAI TERSEDIANYA DATA PEGAWAI YANG MUTAKHIR DAN AKURAT TERWUWJUD NYA SISTEM INFORMASI PEGAWAI SECARA KOMPREHENSI, AKURAT, TRANSPARAN &AKUNTABEL 1.KAJIAN TERHADAP SKEP KAPOLRI NOMOR SKEP/1001/XII/2004 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA RHPP TERIDENTIFIKASINYA KELEMAHAN IMPLEMENTASI SKEP KAPOLRI NOMOR SKEP/1001/XII/2004 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA RHPP 2.PENYUSUNAN PERATURAN KAPOLRI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA RHPP TERSUSUNNYA PERATURAN KAPOLRI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA RHPP 54

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.MENCARI DAN MEMILIH KONSULTAN DALAM RANGKA MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM DATA RHPP DENGAN MICRO CHIP TERPILIHNYA KONSULTAN YANG KREDIBEL UNTUK MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBA NGUNAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM DATA RHPP DENGAN MICRO CHIP 4.PELAKSANAAN DAN SOSIALISASI SERTA PENGGANDAAN PERKAP DAN SOP TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA RHPP TERLAKSANANYA SOSIALISASI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN DANPEMUTAKHIRAN DATA RHPP 55

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 1.PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI TERBANGUNNYA SISTEM DAN PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DALAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERJALANNYA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI YANG MENGURANGI KESENJANGAN ANTARA KOMPETENSI YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PEGAWAI DAN KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN OLEH JABATAN 1.TERSUSUN KURIKULUM DIKTUK (BRIGADIR, SIP, SIPSS DAN AKPOL BERBASIS KOMPETENSI TERBANGUNNYA SISTEM DAN PROSES DIKTUK(BRIGADIR, SIP, SIPSS DAN AKPOL) BERBASIS KOMPETENSI 2.TERSUSUN KURIKULUM DIKBANGUM (SESPIMA, SESPIMEN, SESPIMTI, STIK, DAN UNTUK PNS DIKLAT TK. III DAN II) BERBASIS KOMPETENSI TERBANGUNNYA SISTEM & PROSES DIKBANGUM (SESPIMA, SESPIMEN, SESPIMTI, STIK, & UTK PNS DIKLAT TK. III & II) BERBASIS KOMPETENSI 56

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.TERSUSUN KURIKULUM PENDIDIKAN BANG SPES (BIDANG PEMBINAAN DAN OPERASIONAL) BERBASIS KOMPETENSI TERBANGUNNYA SISTEM DAN PROSES PENDIDIKAN BANG SPES (BIDANG PEMBINAAN DAN OPERASIONAL) BERBASIS KOMPETENSI 4.TERSUSUN KURIKULUM LATIHAN BERBASIS KOMPETENSI TERBANGUNNYA SISTEM DAN PROSES LATIHAN BERBASIS KOMPETENSI 5.SOSIALISASI DAN PENGGANDAAN PERKAP TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN UMUM, PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KURIKULUM LATIHAN TERLAKSANANYASOSIALISASIPERKAPTENTANGPEDOMANADMINISTRASIPENYUSUNANKURIKULUMPENDIDIKANPEMBENTUKAN, PENGEMBANGANUMUM, PENGEMBANGANSPESIALISASIDANKURIKULUMLATIHAN 57

TIM 6: MANAJEMEN PERUBAHAN
A. MANAJEMEN PERUBAHAN PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) VI. MANAJEMEN PERUBAHAN 1.PEMBENTUK- AN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN TERBENTUKNYA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DI POLRI TERBANGUNNYA KESAMAAN PERSEPSI, KOMITMEN, KONSISTENSI SERTA KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI PADA SELURUH TINGKATAN PEGAWAI DI POLRI 1.PROSES REKRUITMEN DAN SELEKSI TIM MANAJEMEN PERUBAHAN TK. MABES POLRI TERBENTUKNYA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKAT MABES 2.PENERBITAN DASAR HUKUM INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN PERUBAHAHAN TK. MABES POLRI TERBITNYA SPRIN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKAT MABES POLRI 3.PROSES REKRUITMEN DAN SELEKSI TIM MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKAT POLDA TERBENTUKNYA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKAT POLDA 4.PENERBITAN DASAR HUKUM INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKAT POLDA 58

A. MANAJEMEN PERUBAHAN PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENYUSUNAN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN TERSEDIANYA DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DI POLRI TERBANGUNNYA KESAMAAN PERSEPSI, KOMITMEN, KONSISTENSI SERTA KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI PADA SELURUH TINGKATAN PEGAWAI DI POLRI 1.PENELITIAN/RISET STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN OLEH TIM VI RBP II DOKUMEN HASIL PENELTIAN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN 2.WORKSHOP STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN TK. MABES POLRI DG PESERTA INTERNAL & EKTERNAL POLRI DOKUMEN KESIMPULAN HASIL WORKSHOP TENTANG STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN 3.SEMINAR, LOKARKARYA, DAN FORUM SHARING DISKUSI TENTANG MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKAT MABES POLRI DENGAN PESERTA INTERNAL & EKSTERNAL POLRI DOKUMEN KESIMPULAN HASIL SEMINAR, LOKAKARYA, FORUM SHARING DISKUSI TENTANG STRATEGI MENAJEMEN PERUBAHAN 59

A. MANAJEMEN PERUBAHAN PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) TERSEDIANYA DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DI POLRI TERBANGUNNYA KESAMAAN PERSEPSI, KOMITMEN, KONSISTENSI SERTA KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI PADA SELURUH TINGKATAN PEGAWAI DI POLRI 4.PENYUSUNAN DOK STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN 3.SOSIALISASI DAN INTERNALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN TERSELENGGARANYA SOSIALISASI DAN INTERNALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN DLM RANGKA REFORMASI BIROKRASI 1.MENYEBARKAN INFORMASI TENTANG PERLUNYA BERUBAH DI INTERNAL POLRI PERSAMAAN PERSEPSI TENTANG MANAJEMEN PERUBAHAN 2.MENANAMKAN PEMAHAMAN TTG PERLUNYA BERUBAH DI INTERNAL POLRI INTERNAL POLRI MEMAHAMI MANAJEMEN PERUBAHAN 3.MENDORONG KOMITMEN PERUBAHAN INTERNAL POLRI INTERNAL POLRI MEMPUNYAI KOMITMEN TERHADAP MANAJEMEN PERUBAHAN 4.MENGGERAKKAN PARTISIPASI UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN INTERNAL POLRI INTERNAL POLRI BERPARTISIPASI DALAM PERUBAHAN 60

B. MANAJEMEN PENGETAHUAN PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN TERBENTUKNYA TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN DI POLRI TERBENTUKNYA COMMUNITY OF PRACTICES UNTUK MENUNJANG KEBERLANJUTAN DAN PEMANFAATAN MANAJEMEN PERUBAHAN DIDALAM ORGANISASI POLRI BERBASIS MANAJEMEN PENGETAHUAN 1.PROSES REKRUITMEND AN SELEKSI TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN TK. MABES POLRI TERBENTUKNYA TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN TINGKAT MABES 2.PENERBITAN DASAR HUKUM INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN TK. MABES POLRI TERBITNYA SPRIN TIM MANAJEMEN PENGETAHUANN TINGKAT MABES POLRI 3.PROSES REKRUITMEN DAN SELEKSI TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN TINGKAT POLDA TERBENTUKNYA TIM MANAJEMEN PERUBAHAN TINGKAT POLDA 4.PENERBITAN DASAR HUKUM INTERNAL POLRI TIM MANAJEMEN PENGETAHUAN TINGKAT POLDA TERBITNYA SPRIN TIM MAJAJEMEN PENGETAHUAN TINGKAT MABES POLRI 61

B. MANAJEMEN PENGETAHUAN PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 5.PENYUSUNAN STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN TERSEDIANYA DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DI POLRI TERBENTUKNYA COMMUNITY OF PRACTICES UNTUK MENUNJANG KEBERLANJUTAN DAN PEMANFAATAN MANAJEMEN PERUBAHAN DIDALAM ORGANISASI POLRI BERBASIS MANAJEMEN PENGETAHUAN 1.PENELITIAN/RISET STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN OLEH TIM VI RBP II DOKUMEN HASIL PENELTIAN STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN 2.WORKSHOP & PELATIHAN MANAJEMEN PENGETAHUAN TK. MABES DG PESERTA INTERNAL & EKTERNAL POLRI DOKUMEN KESIMPULAN HASIL WORKSHOP TTG STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN 3.SEMINAR, LOKARKARYA, DAN FORUM SHARING DISKUSI TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN TK. MABES POLRI DENGAN PESERTA INTERNAL & EKSTERNAL POLRI DOKUMEN KESIMPULAN HASIL SEMINAR, LOKAKARYA, FORUM SHARING DISKUSI TENTANG STRATEGI MENAJEMEN PENGETAHUAN 62

B. MANAJEMEN PENGETAHUAN PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN 63

B. MANAJEMEN PENGETAHUAN PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 6.Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Pengatahuan Terselenggaranya sosiali sasi dan internalisasi mana jemen pengetahuan dalam rangka reformasi birokrasi Terbentuknya community of practices untuk menunjang keberlanjutan dan pemanfaatan manajemen perubahan di dalam organisasi Polri berbasis manajemen pengetahuan 1.Menyebarkan Informasi Tentang Perlunya Manajemen Pengetahuan di internal Polri Persamaan Persepsi tentang manajemen pengetahuan 2.Menanamkan Pemahaman Tentang Perlunya Manajemen Pengetahuan di internal Polri Internal Polri memahami manajemen pengetahuan 3.Mendorong komitmen thdp manajemen pengetahuan di internal Polri Internal Polri mempunyai komitmen terhadap manajemen pengetahuan 4.Menggerakkan partisipasi untuk membentuk wadah manajemen pengetahuan “Police Knowledge Center” tingkat Mabes Polri Terbentuknya “Police Knowledge Center” 64

TIM 7: PENGUATAN PENGAWASAN
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) VII. PENGUATAN PENGAWASAN 1.PROGAM PENERAPAN SPIP DI LINGKUNGAN POLRI TERJADINYA PENINGKATAN KETAATAN, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TERCAPAINYA TUJUAN ORGANISASI SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF SERTA TAAT PADA PERATURAN 1.SOSIALISASI PERATURAN FUNGSI PENGAWASAN TERSELENGGARANYA SOSIALISASI PERATURAN FUNGSI PENGAWASAN 2.MENYUSUN & MEREVISI PERATURAN FUNGSI WAS TERSEDIANYA PERATURAN FUNGSI PENGAWASAN 3.MENINGKATKAN KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN MENINGKATNYA KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN 4.MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI FUNGSI PENGAWASAN TERSELENGGARANYA FUNGSI PENGAWASAN 65

TIM 7: PENGUATAN PENGAWASAN
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PROGAM PENERAPAN APIP DI LINGKUNGAN POLRI APIP YG LEBIH BERPERAN MELAKUKAN PENGUATAN SISTEM DAL INTERN, QA & KONSULTASI ATAS YAN KEPEMERINTAHAN BERJALANNYA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG ANDAL DAN TERPERCAYA 1.MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI PERATURAN FUNGSI PENGAWASAN TERSELENGGARANYA SOSIALISASI PERATURAN FUNGSI PENGAWASAN 2.MEREVISI & MENYUSUN PERATURAN FUNGSI WAS TERSEDIANYA PERATURAN FUNGSI PENGAWASAN 3.MENINGKATKAN OPINI BPK MENJADI WTP DGN (1) WAS MANAJEMEN; (2) PTL ATAS TEMUAN BPK RI & ATAS TEMUAN ITWASUM POLRI MENINGKATNYAOPINI BPK MENJADI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN WAS EKSTERN TERHADAP PENGAWAS INTERN 66

TIM 8: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) VIII. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI 1.PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI BERJALANNYA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA POLRI YANG EFEKTIF 1.REVISI PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP DI LINGKUNGAN POLRI TERSEDIANYA PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP 2.PEMBUATAN PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA POLRI (TAPJA) TERSEDIANYA PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA POLRI (TAPJA) 67

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 2.PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA POLRI TERBANGUNNYA SISTEM YG MAMPU MENDORONG TERCAPAINYA KINERJA YG TERUKUR BERJALANNYA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG ANDAL DAN TERPERCAYA 1.PENYUSUNAN PERKAP PEDOMAN EVALUASI LAKIP DI LINGKUNGAN POLRI TERSUSUNNYA PERKAP PEDOMAN EVALUASI LAKIP 2.PENYUSUNAN PERKAP TATACARA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PINJAMAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN POLRI TERSUSUNNYA PERKAP TATACARA PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PINJAMAN DALAM NEGERI 3.REVISI BUKU PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN POLRI TERSEDIANYA PEDOMAN PENYUSUNAN RENJA 68

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 4.REVISI SISRENSTRA POLRI TERSEDIANYA SISRENSTRA POLRI YANG TERBARU 5.REVISI RENSTRA POLRI TAHUN TERSEDIANYA RENSTRA POLRI TAHUN 6.REVISI PEDOMAN TATACARA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) DI LINGKUNGAN POLRI TERSEDIANYA PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KREDIT EKSPOR 69

PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 7.PEMBUATAN APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA POLRI TERSEDIANYA APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA POLRI BERJALANNYA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG ANDAL DAN TERPERCAYA 3.PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA POLRI TERSUSUNNYA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA POLRI 1.PENYUSUNAN PEDOMAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TERSUSUNNYA PEDOMAN IKU 2.PENYUSUNAN PEDOMAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TERSUSUNNYA PEDOMAN IKK 3.REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA POLRI TERSEDIANYA IKU POLRI TERBARU 70

TIM 9: MONITORING & EVALUASI
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) IX. MONITORING & EVALUASI 1.MONITORING 1.MENYUSUN SOP/ PEDOMAN MONITORING TERSEDIANYA NASKAH SOP/PEDOMAN MONITORING TERSELENGGARANYA PROGRAM RBP GELOMBANG II SESUAI DENGAN STANDAR REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 2.MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING TERSEDIANYA LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING SEMESTERAN, TAHUNAN MAUPUN LIMA TAHUNAN 2.EVALUASI TAHUNAN 1.MENYUSUN SOP/PEDOMAN EVALUASI TAHUNAN TERSEDIANYA NASKAH SOP/PEDOMAN EVALUASI TAHUNAN 2.MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN TERSEDIANYA LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN 71

TIM 9: MONITORING & EVALUASI
PROGAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) HASIL (OUTCOMES) 3.EVALUASI KESELURUHAN 1.MENYUSUN SOP/PEDOMAN EVALUASI KESELURUHAN TERSEDIANYA NASKAH SOP/PEDOMAN EVALUASI KESELURUHAN 2.MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI KESELURUHAN TERSEDIANYA LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI KESELURUHAN 4.REFRESHING 1.MENYUSUN SOP/PEDOMAN PELAKSANAAN REFRESHING TERSEDIANYA NASKAH SOP/PEDOMAN PELAKSANAAN REFRESHING 2.MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN REFRESHING TERSEDIANYA LAPORAN PELAKSANAAN REFRESHING 72

PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II
TIM PROGRAM QUICK WINS ALASAN I PENGUATAN ORGANISASI PEMBENTUKAN SATPOLAIR, SATPAMOBVIT, SATLANTAS METROPOLITAN DAN UNIT LANTAS PENGUATAN ORGANISASI POLRI SEPERTI YANG DIAMANATKAN DALAM PERKAP NO. 23 TAHUN 2010 TTG SOTK POLRI TINGKAT POLRES & POLSEK II PENATAAN TATALAKSANA PENGEMBANGAN LPSE POLRI AMANAH PP NO 54/2010 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPASAL 111 AYAT (2) & (3) YG MENGHARAPKAN SELURUH K/L TERMASUK INSTITUSI POLRI MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DLM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT III PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN SOSIALISASI PERKAP NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KONSISTENSI TATA CARA PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPOLISIAN 73

TIM PROGRAM QUICK WINS ALASAN IV PELAYANAN PUBLIK BID RESERSE PELAYANAN PENGADUAN KOMPLAIN MASYARAKAT UNTUK MENDORONG DAN MENINGKATKAN KINERJA RESERSE YANG LEBIH PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SHG MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN PUBLIK BID INTELIJEN PELAYANAN PENERBITAN SKCK MERUPAKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT SEBAGAI PRASYARAT/KELENGKAPAN ADMINISTRASI UTK BERBAGAI GIAT FORMAL PELAYANAN PUBLIK BID LANTAS PELAYANAN SSB MENGURANGI PENYIMPANGAN DAN MEMPERCEPAT PROSES PENYELESAIAN PENGURUSAN SSB AKSI KERJASAMA KESELAMATAN DI JALAN (ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION) MENINGKATKAN KEPATUHAN/KETAATAN MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DALAM BERLALULINTAS PELAYANAN PUBLIK BID SABHARA PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI (TURJAWALI) MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASY SHG KEHADIRAN ANGGOTA SABHARA PADA TEMPAT2 RAWAN SANGAT DIHARAPKAN OLEH MASY BANTUAN SEARCH AND RESCUE (BAN SAR) MEMBERIKAN TINDAKAN PERTAMA DENGAN CEPAT PADA SETIAP TERJADINYA BENCANA 74

TIM PROGRAM QUICK WINS ALASAN IV PELAYANAN PUBLIK BID BINMAS PENGGELARAN BABINKAMTIBMAS/PETUGAS POLMAS PADA SETIAP DESA/ KEL SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT PELAYANAN PUBLIK BID POLAIR PATROLI DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN PERBATASAN MENJADI PRIORITAS KERJA PEMERINTAH UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA PELAYANAN PUBLIK BID BRIMOB MENDIRIKAN PUSAT PELAPORAN ANCAMAN BOM, SAR DAN KBR MEMUDAHKAN/MEMPERCEPAT MASYARAKAT DALAM MENYAM-PAIKAN INFORMASI TENTANG ANCAMAN BOM, BENCANA ALAM DAN ZAT KIMIA BERBAHAYA QUICK RESPON BRIMOB MELIPUTI QUICK RESPON JIBOM, SAR DAN KBR MEMBANTU BRIMOB DALAM MENINGKATKAN KECEPATAN PENCEGAHAN MAUPUN PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI BERKADAR TINGGI SEHINGGA DAPAT MEMINIMALISIR DAMPAK YANG DITIMBULKANNYA 75

TIM PROGRAM QUICK WINS ALASAN V PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENEMPATAN DALAM JABATAN SESUAI KOMPETENSI JABATAN YANG DIPERSYARATKAN (THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB) MEMACU ANGGOTA UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN KINERJA INDIVIDU MENGURANGI KETIDAKPUASAN PERSONEL TERHADAP PENEMPATAN DALAM JABATAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN POLRI VI MANAJEMEN PERUBAHAN DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN MERUPAKAN HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN YANG PERLU DILAKUKAN DI INTERNAL POLRI, SHG DAPAT MENJADI ACUAN DAN KERANGKA KERJA DALAM MERUMUSKAN TUJUAN, TARGET, DAN FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN DARI REFORMASI BIROKRASI POLRI 76

TIM PROGRAM QUICK WINS ALASAN VII PENGUATAN PENGAWASAN PERCEPATAN PROSES PENANGANAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN ATAU KOMPLAIN MASYARAKAT TENTANG PENYIMPANGAN PERILAKU ANGGOTA/PNS POLRI MENINGKATKAN KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENGADUAN TENTANG PENYIMPANGAN PERILAKU ANGGOTA/PNS POLRI VIII PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN POLRI KINERJA POLRI MENJADI LEBIH TERUKUR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA MASYARAKAT 77

TINDAK LANJUT MENYUSUN RENCANA AKSI PADA MASING-MASING SATKER
MELAKSANAKAN INTERNALISASI DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II MELAKSANAKAN PEMBEKALAN KEPADA PARA CHAMPION MELIPUTI 9 (SEMBILAN) PROGRAM DAN 31 KEGIATAN SERTA 8 (DELAPAN) PROGRAM QUICK WINS MELAKSANAKAN PROGRAM QUICK WINS YANG MERUPAKAN AGENDA PRIORITAS DALAM RBP GELOMBANG II MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN RBP GEL II TAHUN 78

Sekian dan Terima Kasih
79

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan