K AJIAN A SPEK H UKUM T ELEKOMUNIKASI Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza.

Presentasi berjudul: "K AJIAN A SPEK H UKUM T ELEKOMUNIKASI Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza."— Transcript presentasi:

1 K AJIAN A SPEK H UKUM T ELEKOMUNIKASI Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza

2 PROLOG Komunikasi merupakan bagian essensi dari kehidupan manusia Tidak ada komunikasi tidak ada manusia? Dalam memenuhi kebutuhannya untuk berkomunikasi, manusia mengadakan penemuan2 teknologi dibidang komunikasi Telekomunikasi bidang penemuan teknologi komunikasi yang dikembangkan oleh manusia

3 A SPEK H UKUM T ELEKOMUNIKASI Verbal Non Verbal

4 E TIMOLOGI T ELEKOMUNIKASI Komunikasi: communication (eng), communicatus (rome) Komunikasi bersumber pada kata communis yg bermakna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha yg memiliki tujuan utk kebersamaan atau kesamaan makna. Tele berarti jauh

5 T ELEKOMUNIKASI Proses komunikasi yang dilakukan dari jarak jauh; Teknik pengiriman atau penyampaian infomasi, dari suatu tempat ke tempat lain; Komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegrap, telepon) dan radio;

6 Solusinya..= Teknologi Komunikasi.!! Bila tidak ada aturan nya,..? Komunikasi = Menyampaikan keinginan terhadap suatu kebutuhan Telekomunikasi = Komunikasi + media penghubung “karena keterbatasan kemampuan indera,ruang dan waktu”

7 A SPEK H UKUM T ELEKOMUNIKASI Diatur : UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi agar Tertib dan Aman bagi semua Pengguna Tek.Komunikasi melindungi kepentingan dan keamanan Negara Telekomunikasi Pengertian Telekomunikasi adalah : “S etiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi Dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi Melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya ; Para Pihak : Penyelenggara Telekomunikasi –-- Pengguna Pengguna : Pelanggan dan Pemakai

8 I STILAH - ISTILAH DALAM T ELEKOMUNIKASI Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya; Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi; Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi; Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi; Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio; Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi; Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ;

9 Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara; Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak; Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak; Pengguna adalah pelanggan dan pemakai; Penyelenggara telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus; Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda; Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.

10 A SAS DAN T UJUAN T ELEKOMUNIKASI Asas dalam Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan Asas manfaat, Asas adil dan merata, Asas kepastian hukum, Asas keamanan, Asas kemitraan, Asas etika, dan Asas kepercayaan pada diri sendiri. Tujuan Telekomunikasi diselenggarakan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

11 P EMBINAAN T ELEKOMUNIKASI Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

12 Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Pelaksanaan peran serta masyarakat diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut. Lembaga mandiri keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi, serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

13 P ENYELENGGARAAN T ELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi : a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraaan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal- hal sebagai berikut : a. melindungi kepentingan dan keamanan negara; b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global; c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; d. peran serta masyarakat.

14 P ENYELENGGARA T ELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan PUU yg berlaku, yaitu : a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. badan usaha swasta; atau d. koperasi; Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus, dapat dilakukan oleh : a. perseorangan; b. instansi pemerintah ; c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi;

15 Penyelenggara jaringan telekomunikasi, dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi, dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi khusus, dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk : a. keperluan sendiri; b. keperluan pertahanan keamanan negara; c. keperluan penyiaran. Penyelenggara telekomunikasi khusus, terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan : a. perseorangan; b. instansi pemerintah; c. dinas khusus; d. badan hukum.

16 H AK DAN K EWAJIABAN P ENYELENGGARA T ELEKOMUNIKASI Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah. Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar. Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

17 Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomuniksi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Kontribusi pelayanan universal berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

18 Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip : a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna; b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

19 Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut : a. keamanan negara; b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda; c. bencana alam; d. marabahaya; dan atau e. wabah penyakit. Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikai yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kemanan dan ketertiban umum. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

20 SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA DAPAT BERMANFAAT UNTUK KITA SEMUA Kepuasan terletak pada Usaha, berusaha dengan keras adalah Kemenangan Hakiki. Mahatma Gandhi Pejuang, Maha Guru, Revolusioner India