INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959)

Presentasi berjudul: "INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959)"— Transcript presentasi:

1 INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959)
Dalam bidang politik Dalam bidang ekonomi Dalam bidang sosial budaya

2 a. Dalam bidang Politik Sistem Pemerintahan Parlementer
Menteri – menteri bertanggungjawab kepada Perdana Menteri Memiliki partai oposisi UUDS 1950

3 Kabinet Natsir Kabinet koalisi
Prokernya : penanggulangan masalah keamanan,penyempurnaan susunan pemerintahan dan angkatan perang,penyelesaian masalah Irian Barat, memperkuat ekonomi Diganti krn gagal dlm perjuangan Irba, mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP No. 39

4 Kabinet Sukiman * nasionalisasi de javasche Bank * menjaga keamanan,kemakmuran rakyat,penyelenggaraan Pemilu secepatnya,politik bebas aktif,penyelesaian Irian Barat * pelepasan 950 tapol * penumpasan PKI dan faham komunis * diganti krn : - Penandatanganan MSA - gagal dlm pembebasan Irba

5 Kabinet Wilopo Prokernya : politik luar negeri bebas aktif
Diganti karena : Gerakan separatis Peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa Tanjung Morawa

6 Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
Kabinet Koalisi Pembentukan Panitia Pemilu Pusat Menetapkan tgl pelaksanaan pemilu Pelaksanaan KAA Pengangkatan menhan Iwa Kusumasumantri Pertentangan sipil dan militer

7 Kabinet Burhanuddin Harahap
Pepenyelenggaraan pemilu I untuk DPR dan Konstituante Pengendalian inflasi Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah

8 Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
Perjuangan Irba Pembentukan daerah otonom Memperbaiki perekonomian negara Politik Bebas Aktif Pembatalan KMB Bubar karena gerakan separis didaerah,perbedaan pendapat antara TNI dgn Masyumi

9 Kabinet Djuanda Panca Karya/kerja Pembentukan dewan Nasional
Normalisasi hub. dgn Malaysia Pembatalan KMB Pengembalian Irba Mempercepat pembangunan Bubar karena dikeluarkannya dekrit/konsepsi presiden

10 PERDANA MENTERI Ali Sastroamidjoyo M. Natsir

11 Perdana menteri Burhanuddin Harahap Djuanda Kartawidjaya

12 Perdana menteri Sukiman Wilopo

13 PEMILU 1955 Dilaksanakan 2 x Pemilu I memilih anggota DPR
Pemilu II memilih anggota Konstituante Hasil : PNI, Masyumi, NU, PKI

14 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kegagalan konstituante menyusun UUD
Isi : dibubarkan konstituante,berlaku kembali UUD ‘45,tidak berlaku UUDS, pembentukan DPAS dan MPRS Akibat : peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin

15 b.Bidang Ekonomi UU No. 19 tahun 1945
mengenai nilai tukar mata uang ORI 1 Oktober 1946 Uang kertas baru ORI Perpu No. 2 tahun 1946 Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi Sistem ekonomi Gerakan Benteng/Soemitro Djoyohadikusumo Sistem ekonomi Ali Baba/Iskaq Cokrohadisuryo

16 Ekonom Indonesia dan programnya
Plan Kasimo Pemberian bantuan bagi para petani dan pemilik tanah. Perbaikan dalam bidang pertanian I .J. Kasimo

17 EKONOM INDONESIA DAN PROGRAMNYA
GUNTING SYAFRUDIN Pemotongan nilai tukar rupiah,hingga nilai tukarnya ½ SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA

18 Ekonom Indonesia dan programnya
Ekonomi Ali Baba Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina

19 Ekonom Indonesia dan programnya
Gerakan Benteng Bantuan kredit/pinjaman bagi pengusaha Masyarakat/golongan pengusaha/pedagang Soemitro Djoyohadikusumo

20 Sosial budaya pd masa Demokrasi liberal
Masuknya budaya Eropa dan USA (musik,makanan dan busana) Kebebasan berpolitik dan berkreasi

21 KABINET NATSIR

22 KABINET SUKIMAN

23 KABINET WILOPO

24 KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I (ALI – WONGSO)

25 KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II

26 KABINET DJUANDA/KARYA/ZAKEN KABINET

27 DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI LIBERAL
PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN BAIK MASUKNYA BUDAYA ASING BANYAKNYA PENGANGGURAN

28 Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967)
Sentralisasi kekuasaan Keppres No.2/1959, Tugas MPRS menyusun GBHN Pembentukan kabinet kerja Semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang berbeda faham Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dibentuk Resopim

29 Ciri Dasar negara USDEK Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI
Parpol dominan => PKI Gelar presiden Paduka YM,Pemimpin besar revolusi Pembubaran beberapa parpol spt Masyumi,PSI,Murba,BPS Pembentukan Front Nasional

30 POLITIK Sistem pemerintahan presidensial Pembentukan kabinet kerja
Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada dibawah presiden Partai terkuat : PKI Bergabung dalam NEFO Hubungan diplomatik 5 negara, poros Jakarta – Peking – Phnompenh – Hanoi Pyongyang (IND – RRC – Vietnam Utara – Kamboja – KORUT)

31 Politik Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan bangunan/gedung yg berukuran besar/spektakuler Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur (NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara yg berfaham sosialis komunis)

32 EKONOMI Ekonomi terpimpin,komando,terpusat
Sanering = pemotongan nilai tukar mata uang kertas Pembekuan simpanan nasabah bank mulai Rp keatas Deklarasi ekonomi Membentuk DEPERNAS yang bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta dengan pola 8 tahun

33 DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN
KRISIS EKONOMI STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA TERGANGGU PERISTIWA G 30 S BUDAYA EROPA /USA DILARANG

34 DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN
BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN RUSIA BANYAK MASUK DI INDONESIA

35 Perdana Menteri ketika demokrasi terpimpin
Ali Sastroamidjoyo Burhanuddin Harahap Chaerul Saleh

36 Perdana Menteri ketika demokrasi terpimpin
Johannes Leimena Dr. Johannes Leimena

37 Perdana Menteri ketika demokrasi terpimpin
Dr. Soebandrio Dr. Soebandrio