Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah Buku Pegangan 2006.

Presentasi berjudul: "Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah Buku Pegangan 2006."— Transcript presentasi:

1

2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah Buku Pegangan 2006

3 Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004 - 2009 Tabel 2.1

4 SASARAN RPJMN 2004 - 2009 INDIKATOR KINERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN DAERAH AGENDA AMAN DAN DAMAI 1.Menurunnya konflik 2.Menurunnya kriminalitas 3.Menurunnya kejahatan di lautan dan lintas batas 4.Tertanganinya separatisme 5.Tertanganinya terorisme 6.Berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia 7.Terjaganya kedaulatan NKRI 1.Jumlah konflik etnis dan sosial. 2.HDI dan HPI wilayah konflik 3.Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian kasus kriminalitas 4.Jumlah pecandu narkoba. 5.Angka illegal logging dan illegal trading 6.Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme.

5 SASARAN RPJMN 2004 - 2009 INDIKATOR KINERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN DAERAH AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS 1.Meningkatnya keadilan hukum dan penegakan hukum 2.Terciptanya sistem hukum yang konsekuen dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3.Meningkatnya pelayanan masyarakat 4.Meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah 5.Terpeliharanya konsolidasi demokrasi 1.Peraturan daerah yang spesifik mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi 2.Perbaikan proses penyelenggaraan Musrenbang 3.Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 4.Angka Gender-related Development Index (GDI); dan 5.Angka Gender Empowerment Measurement (GEM) Kesejahteraan anak 6.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7.Status gizi balita buruk 8.Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan Perlindungan anak 9.Pekerja anak (%) 10.Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran.

6 SASARAN RPJMN 2004 - 2009 INDIKATOR KINERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN DAERAH AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 2.Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 3.Angka pertumbuhan rata-rata 6,6 persen pertahun 4.Berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan daerah 5.Meningkatnya kualitas manusia dengan terpenuhinya hak sosial rakyat 6.Membaiknya mutu lingkungan hidup 7.Meningkatnya dukungan infrastruktur Ekonomi 1.Pertumbuhan PDRB 2.Struktur PBRB dan PDRB per kapita 3.Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4.Jumlah penduduk miskin 5.Investasi dan aktivitas eksporimpor 6.Peningkatan peran UKM Pendidikan 7.Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun keatas 8.Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan 9.Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah 10.Angka Melanjutkan Sekolah 11.Angka Putus Sekolah 12.Angka Mengulang Kelas 13.Rata-rata Lama Penyelesaian Pendidikan

7 SASARAN RPJMN 2004 - 2009 INDIKATOR KINERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN DAERAH AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 2.Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 3.Angka pertumbuhan rata-rata 6,6 persen pertahun 4.Berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan daerah 5.Meningkatnya kualitas manusia dengan terpenuhinya hak sosial rakyat 6.Membaiknya mutu lingkungan hidup 7.Meningkatnya dukungan infrastruktur Kesehatan 14.Umur Harapan Hidup (UHH) 15.Angka Kematian Bayi (AKB) 16.Angka Kematian Ibu (AKI) 17.Prevalensi Gizi Kurang Kependudukan dan KB 18.Laju pertumbuhan penduduk (%) 19.Unmet need KB (%) 20.Total Fertility Rate/TFR (per perempuan) 21.Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%) 22.Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) Lingkungan Hidup 23.Kualitas air permukaan dan air tanah 24.Tingkat Pencemaran Pesisir dan Laut 25.Angka Illegal Logging 26.Luas lahan kritis Prasarana dan Sarana 27.Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana.

8 Kerangka Pemikiran Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Gambar 2.1

9 Gb 2.1: Kerangka Pemikiran Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

10 Tujuan Mempercepat terwu- judnya kesejahteraan masyarakat melalui: Peningkatan pelayan- an, pemberdayaan, dan peranserta ma- syarakat, serta Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prin- sip: demokrasi, pe- merataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI Tujuan Mempercepat terwu- judnya kesejahteraan masyarakat melalui: Peningkatan pelayan- an, pemberdayaan, dan peranserta ma- syarakat, serta Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prin- sip: demokrasi, pe- merataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI UU No 32 Tahun 2004 UU No 32 Tahun 2004 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengukuran Kinerja Kesejahteraan Pelayanan Publik Kehidupan Politik/ Demokrasi Lokal

11 Kesejahteraan Pelayanan Publik Kehidupan Politik/ Demokrasi Lokal Ekonomi Sosial Infrastruktur Kebutuhan Dasar Pemerintahan PDRB per kapita Pertumbuhan Ekonomi Daerah Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) PDRB per kapita Pertumbuhan Ekonomi Daerah Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) Angka Pengangguran Terbuka Angka Partisipasi Kerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka kemiskinan (% penduduk miskin) Keamanan & Ketertiban (angka kriminalitas) Angka Pengangguran Terbuka Angka Partisipasi Kerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka kemiskinan (% penduduk miskin) Keamanan & Ketertiban (angka kriminalitas) Jaringan Jalan Sanitasi Fasilitas Umum Jaringan Jalan Sanitasi Fasilitas Umum Kesehatan Pendidikan Air Bersih Transportasi Kesehatan Pendidikan Air Bersih Transportasi Kepegawaian Keuangan Daerah Iklim Usaha yang Kondusif (Insentif dan Kemudahan Investasi) Kepegawaian Keuangan Daerah Iklim Usaha yang Kondusif (Insentif dan Kemudahan Investasi)

12 Pilkada DPRD Masyarakat Madani Tingkat Partisipasi dalam Pilkada Adanya kasus dalam pelaksanaan Pilkada Komposisi Parpol dalam Pilkada Tingkat Partisipasi dalam Pilkada Adanya kasus dalam pelaksanaan Pilkada Komposisi Parpol dalam Pilkada Jumlah Perda yang disusun Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kesejahteraan Pelayanan Publik Kehidupan Politik/ Demokrasi Lokal

13 Indikator Kemajuan Otonomi Daerah Tabel 2.2

14 No.ParameterIndikatorSub Indikator 1 Skala Kehidupan Ekonomi Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Investasi Pertumbuhan Kesempatan kerja Pemerataan Distribusi Pendapatan Pemerataan Akses Modal Kesinambungan Daya Dukung Lingkungan Daya Dukung Manusia Berkeahlian Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Lemah Pemberdayaan Ekonomi Lokal

15 No.ParameterIndikatorSub Indikator 2 Layanan Publik Efisiensi Keterpaduan Birokrasi Sanitari Birokrasi Sufisiensi Ketersediaan Kebutuhan Dana Sosial Ketersediaan Infrastruktur Fasilitasi Fasilitasi Partisipasi Sosial Kesetaraan Gender Fasilitasi Resolusi Konflik

16 No.ParameterIndikatorSub Indikator 3 Resiko- resiko lokal Keamanan Keamanan Hak Sipil Keamanan Hak Politik Keamanan Hak Ekonomi Stabilitas Kesinambungan Politik Kesehatan Makro Ekonomi Integrasi Sosial Demokrasi Supremasi Hukum Kontrol dan Pertimbangan Pertanggungjawaban Politik Kebebasan Pers Otonomi Kemandirian Daerah Lokalisme Lokal

17 Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tabel 2.3

18 No. Parameter Umum Indikator 1 Derajat Kesejahteraan Umum Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat pendapatan rata-rata Perkapita Per Tahun (PDRB atau Net Income Sosial Penurunan Angka Pengangguran Terbuka Kenaikan Angka Partisipasi Kerja Penurunan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

19 No. Parameter Umum Indikator 2 Derajat Pelayanan Publik Infrastruktur Jaringan Jalan : Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah Rasio panjang jalan dengan kondisi tidak rusak per panjang jalan keseluruhan Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan umum roda 4 Sanitasi : Penurunan prosentase penduduk tanpa akses terhadap sanitasi

20 No. Parameter Umum Indikator 2 Derajat Pelayanan Publik Kebutuhan Dasar Kesehatan : Penurunan Angka Kematian Bayi Penurunan angka kematian ibu Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya Pendidikan : Rasio jumlah murid per jumlah sekolah Rasio jumlah murid per jumlah guru Rasio jumlah guru per jumlah sekolah Angka partisipasi sekolah Penurunan angka putus sekolah Nilai rata-rata Ebta Murni/UAN

21 No. Parameter Umum Indikator 2 Derajat Pelayanan Publik Kebutuhan Dasar Air Bersih : Akses terhadap air bersih Transportasi Umum : Rasio jumlah kendaraan umum roda 4 per 10.000 penduduk Pemerintah- an Kepegawaian : Rasio jumlah penduduk dengan jumlah PNS Pemda Keuangan : Rasio PAD dengan jumlah penduduk

22 No. Parameter Umum Indikator 3 Derajat Kehidupan Demokrasi Lokal Politik Pemilu : Rasio jumlah pemilih yang melakukan pemilihan dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih Komposisi Parpol Dalam Pemilu : Rasio jumlah partai politik pemenang Pemilu Lokal yang memperoleh kursi di Legislatif dengan jumlah seluruh Partai Politik peserta Pemilu Lokal Angka Kejadian Politik Praktis Massa Kejadian Politik Praktis Massa/Demo dalam satu tahun

23