GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA

Presentasi berjudul: "GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA"— Transcript presentasi:

1 GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA

2 Reformasi Birokrasi Permasalahan Umum Birokrasi Permasalahan
Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional Praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme Distribusi PNS Belum merata dan proporsional secara geografis Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance KKN Masih tinggi pada semua sektor Kualitas pelayanan publik Masih belum memenuhi harapan publik Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian Belum dibangun dengan baik

3 Grand design dan Roadmap
Reformasi Birokrasi Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN. menjadi instrumen yang menghubungkan antara arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 – 2025 dengan langkah-langkah operasionalnya, utamanya periode menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap) reformasi birokrasi selama periode lima tahunan secara nasional

4 Grand design dan Roadmap
Reformasi Birokrasi Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. memberikan kejelasan arah, acuan dan persamaan persepsi mengenai langkah-langkah operasional reformasi birokrasi baik di K/L maupun di pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya

5 Grand Design Reformasi Birokrasi

6 ROAD MAP 2010 – 2014 ROAD MAP GARIS BESAR TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

7 RESTRUKTURISASI DIREKTORAT JENDERAL GIZI DAN KIA

8 DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAK
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAK DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Direktorat Bina Gizi Bina Kesehatan Ibu Bina Kesehatan Anak Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer UPT: BKTM Direktorat Bina Kesehatan Kerja Dan Olahraga BKOM Sekretariat Direktorat Jenderal 202 8 8

9 DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
1. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan gizi dan KIA 2. Fungsi : Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan KIA Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan KIA Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan gizi dan KIA Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan gizi dan KIA Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA 9

10 (Permsalahan yang ada dilapangan)
KONDISI YANG ADA (Permsalahan yang ada dilapangan)

11 TREN PERUBAHAN GDP DAN INDIKATOR KESEHATAN DAN GIZI 1987-2007
KRISIS DESENTRALISASI + + + + + + + + + + This graph demonstrate the changes in country’s GDP and some health and nutrition indicators. IMR and CMR are declining, but the rate of decline has slowed down TFR and MMR are declining, but still one of the highest in Southeast Asia Large variations in health status among different regions in the country Life expectancy at birth has increased, with females having longer life expectancy than males + Under-5 Underweight MOH, UGM & WHO, 2010 11

12 Sumber data : Riskesdas 2007 dan 2010
A. Status Gizi Masyarakat No Indikator Riskesdas 2007 Riskesdas 2010 1 Prevalensi anak balita yang pendek (stunting) 36,8 35,6 2 Prevalensi anak balita yang kurus dan sangat kurus (wasting) 13,6 13,3 3 Perempuan usia subur (15-45 tahun) mengalami kurang energi kronis (KEK) 4 Prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) 11,5 11,1 5 Prevalensi balita mengalami gemuk 4,3 5,8 6 Prevalensi penduduk usia diatas 18 tahun keatas mengalami obesitas (kelebihan berat badan) 11,7 Sumber data : Riskesdas 2007 dan 2010 Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah sebesar 17,9 persen terdiri dari gizi-kurang 13,0 persen dan gizi-buruk 4,9 persen Masih terjadi disparitas angka kekurangan gizi pada balita antarwilayah. 12 12

13 Prevalensi Gizi Kurang Turun
Tahun 2011, akan ada 1 juta anak gizi buruk, 13

14 MDGs B. Kesehatan Ibu Kecenderungan Angka Kematian Ibu, 1991-2007
RPJMN 2014 MDG 2015 Hadirin yang saya hormati, Angka Kematian Ibu telah berhasil diturunkan, meskipun lambat sebanyak 41% dari 390 per kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228 per kelahiran hidup tahun Target MDGs 2015, AKI akan diturunkan sampai 102 per kelahiran hidup. Kematian ibu banyak terjadi di rumah sakit karena kasus kegawat-daruratan pada kehamilan, persalinan dan nifas. Penyebab langsung kematian ibu yang terbanyak adalah: perdarahan, hipertensi pada kehamilan , partus macet , infeksi dan komplikasi keguguran. Kondisi ini semakin diperberat dengan adanya faktor risiko sebagai berikut: 3 Terlambat yaitu terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk/transportasi dan terlambat menangani 4 Terlalu yaitu melahirkan terlalu muda (dibawah 20 tahun), terlalu tua (diatas 35 tahun), terlalu dekat (jarak melahirkan kurang dari 2 tahun) dan terlalu banyak (lebih dari 4 kali ). Terkait dengan faktor risiko tersebut, data Riskesdas 2010 memperlihatkan bahwa secara nasional ada 8,4% perempuan usia tahun melahirkan anak 5-6, bahkan masih 3,4% perempuan usia tahun yang melahirkan anak lebih dari 7. Kelompok perempuan yang tinggal di perdesaan, tidak bersekolah, pekerjaannya petani/nelayan/buruh, dan status ekonomi terendah, cenderung mempunyai lebih dari 7, lebih tinggi dari kelompok lainnya. Sumber : Riskesdas 2010 14

15 Kecenderungan Angka Kematian Bayi dan Balita
C. Kesehatan Anak Kecenderungan Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun MDGs 2015 Pencapaian Tujuan 4: menurunkan kematian balita 2/3 di tahun 2015 dibanding dengan kondisi 1990 dengan indikator proksi: Kematian balita Kematian bayi Cakupan imunisasi Campak Kondisi saat ini Angka Kematian Bayi dan Balita dalam keadaan diluar jalur pencapaian target MDG, ini terlihat dari hasil SDKI 2007 dimana Angka Kematian Bayi masih 34/1000 KH dan Angka Kematian Balita masih 44/1000 KH, dan angka tersebut sudah mengalami stagnasi selama 5 tahun terakhir. Sementara target MDG yang ingin dicapai dalam waktu hanya 5 tahun lagi: AKB 23/ 1000 KH dan AKABAL 32/1000 KH. Masalah terkait dengan neonatal perlu mendapat perhatian penuh,mengingat 2/3 kematian pada bayi terjadi pada masa neonatal dengan penyebab utamanya asfiksia dan berat bayi lahir rendah. Untuk mengatasi hal ini perlu intervensi menyeluruh pada calon ibu, keluarga, tenaga kesehatan serta kesiapan sarana pelayanan kesehatan. Adapun penyebab kematian balita, masih didominasi oleh penyebab infeksi yaitu diare, pneumonia, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan 35% kematian tersebut dilatarbelakangi oleh malnutrisi, dimana kesemua penyebab kematian anak tersebut sebenarnya merupakan penyebab kematian yang dapat dicegah. Slide ini menunjukkan bahwa penurunan angka kematian neonatal lebih lambat daripada penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa upaya promotif, preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah infeksi dan masalah gizi pada bayi dan balita memberi dampak yang cukup signifikan. Adapun upaya promotif, preventif dan kuratif yang masih perlu mendapat perhatian bersama antara lain: Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI eksklusif, deteksi dini gizi kurang pada balita, penggunaan sumber air bersih dan sanitasi, penggunaan kelambu yang berinsektisida, perilaku hidup bersih dan sehat serta tatalaksana sesuai standar bagi balita yang menderita diare dan pneumonia.

16 AKB menurut wilayah Widening the gap
Nusa Tenggara, Maluku & Papua Kalimantan Sulawesi Sumatera Java & Bali Terdapat gap yang sangat besar antar pulau dalam kematian bayi mulai dari tahun Kematian di Nusa Tenggara, maluku dan Papua menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2000 yang mengakibatkan gap semakin lebar. Kemajuan terlihat tetapi masih terdapat kesenjangan Dr Soewarta Kosen, MPH, Prof dr Laksono Trisnantoro, PhD & Queensland University, Study Investment Case, 2010

17 KOMITMEN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI

18 ORGANISASI DAN TATALAKSANA BARU
Dengan memperhatikan tupoksi dan peran Ditjen Bina Gizi dan KIA tersebut di atas, maka perlu KOMITMEN penerapan reformasi birokrasi yang didukung oleh: KEPEMIMPINAN (MANAGEMENT) BARU INSTITUSI  perubahan mindset, management, dan strategi; KOMITMENT POLITIS: Eksekutif ; Legislatif;

19 GRAND DESIGN DITJEN BINA GIZI DAN KIA
INTEGRASI PELAYANAN BERBASIS CONT OF CARE IKU PEMENUHAN SUMBER DAYA UHH PENINGKATAN - PN - KN - D/S ISSU STRATEGIS DITJEN GIKIA MDGs HDI GCI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENURUNAN - AKB - AKI - GIKUR PENINGKATAN MANAJEMEN PROGRAM

20 LEMAHNYA MANAJEMAN APARATUR LEMBAGA TENAGA ANGGARAN PERUBAHAN
LINGKUNGAN STRATEGIS LEMAHNYA MANAJEMAN APARATUR LEMBAGA TENAGA ANGGARAN SASARAN RPJMN SASARAN MDG’S AKI, AKB, Gikur

21 REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA
Kemajuan bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas SDM; Status Gizi, AKI dan AKB terkait erat dengan pembangunan SDM yang berkualitas; Perlu pemahaman yang sama dari segenap komponen tentang penting dan strategisnya Program Bina Gizi dan KIA bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan; Ditjen Bina Gizi dan KIA perlu menerapkan reformasi birokrasi, mencakup aspek-aspek manajemen pemerintahan sesuai dengan karakteristiknya.

22 TAHAPAN REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA
Langkah penerapan reformasi birokrasi adalah meliputi 9 program: Program Manajemen Perubahan Program Penataan Organisasi Program Penataan Tatalaksana Program Manajemen SDM Aparatur Program Penguatan Unit Organisasi Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penguatan Pengawasan Intern Program Penguatan akuntabilitas Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

23 1. Program Manajemen Perubahan
Tujuan: meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Ditjen Bina Gizi dan KIA dalam melakukan reformasi birokrasi; terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Ditjen Bina Gizi dan KIA; menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Kegiatan: Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Gizi dan KIA (telah dilakukan melalui setiap pertemuan internal/Rakordit)

24 2. Program Penataan Perundang-undangan
Tujuan: menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda; meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L dan Pemda. Kegiatan: Penataan berbagai regulasi teknis Bina Gizi da KIA terkait dengan diterbitkannya Permenkes 1144 tahun 2010 Penyusunan regulasi gizi Penyusunan regulasi kesehatan ibu Penyusunan regulasi kesehatan anak Penyusunan regulasi kesehatan kerja Penyusunan regulasi bina Yankestradkom Penyusunan regulasi dukungan manajemen program bina GIZI dan KIA

25 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Tujuan: menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya kapasitas Ditjen Bina Gizi dan KIA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kegiatan: Penataan tugas dan fungsi Ditjen Bina Gizi dan KIA Pemetaan tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang Penyusunan Tatahubungan Kerja internal maupun eksternal dari masing-masing unit teknis Penyusunan uraian jabatan struktural Penyusunan uraian jabatan fungsional umum Penguatan Manajemen organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat Melakukan pembinaan terkait penyusunan tugas dan fungsi masing-masing unit teknis

26 4. Program Penataan Tatalaksana
Tujuan: meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam prosespenyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda. Kegiatan: Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing unit (direncanakan mulai Mei 2011) Pembangunan atau Pengembangan e-government

27 5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (1)
Tujuan: meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya disiplin SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA.

28 5 .Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (2)
Kegiatan: Penataan sistem rekrutmen pegawai (mengikuti pola yang telah ada dari Biro Kepegawaian) Analisis jabatan (sementara penyusunan dan proses verbal) Penyusunan Uraian Jabatan Struktural Penyusunan Uraian Jabatan Fungsional Umum Evaluasi jabatan Penyusunan standar kompetensi jabatan Asesmen individu berdasarkan kompetensi Penerapan sistem penilaian kinerja individu. Pembangunan/Pengembangan database pegawai (telah dilakukan Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

29 6. Program Penguatan Pengawasan
Tujuan: meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara Ditjen Bina Gizi dan KIA; menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang Ditjen Bina Gizi dan KIA. Kegiatan: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen Bina Gizi dan KIA (belum dapat berjalan sepenuhnya) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting

30 7 . Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Tujuan: meningkatnya kinerja Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya akuntabilitas Ditjen Bina Gizi dan KIA. Kegiatan: Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Laporan PP 39, Laporan Akuntabilitas Kinerja/LAK) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Bina Gizi dan KIA (sementara proses verbal penetapan).

31 8. Program Penguatan Pengawasan Intern
Tujuan: meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA. Kegiatan: Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Ditjen Bina Gizi dan KIA (pedoman standar pelayanan belum tersusun) Penerapan SPM kesehatan pada kabupaten/kota (sementara proses penyusunan/editing) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (melibatkan masyarakat, swasta dan LSM)

32 9. Program Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan: meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional Ditjen Bina Gizi dan KIA; meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA. Kegiatan: Monitoring (akan dilakukan monitoring kinerja program sessuai indikator yang ditetapkan) Evaluasi Tahunan melalui penyusunan laporan kinerja LAKIP

33 Terima Kasih