Medan, 10 Maret 2015 Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Presentasi berjudul: "Medan, 10 Maret 2015 Bappeda Provinsi Sumatera Utara"— Transcript presentasi:

1 Medan, 10 Maret 2015 Bappeda Provinsi Sumatera Utara
ARAH kebijakan PEMBANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG DAN permukiman TAHUN 2016 Medan, 10 Maret 2015 Bappeda Provinsi Sumatera Utara

2 SISTEMATIKA ARAH PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN ARAHAN SINERGITAS PROGRAM/KEGIATAN APBN &APBD (PROVINSI & KABUPATEN/KOTA)

3 EVALUASI RINGKAS KINERJA BIDANG PENATAAN RUANG & PERMUKIMAN DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang kurang terukur dalam menilai kinerja pembangunan Masih kurang optimalnya sinkronisasi antara kegiatan didaerah dengan kebijakan pembangunan nasional Masih kurangnya sinergi pembangunan antara pendanaan APBN dan APBD Provinsi maupun Kab/Kota Masih kurangnya kebijakan sektoral di daerah Masih lemahnya ketersediaan perencanaan sektoral di daerah Masih lemahnya baseline data Masih lemahnya penentuan indikator, tolok ukur, sasaran, output dan outcome pembangunan yang tercantum dalam dokumen anggaran

4 ARAH PEMBANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG & PERMUKIMAN DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN Mendukung Visi & Misi Gubernur Misi 3: Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi Melalui Kerjasama Antar Daerah, Swasta, Regional Dan Internasional Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, Sumber Daya Air, perhubungan ; Mewujudkan sistem transportasi wilayah (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah ; Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ; Mewujudkan Pengembangan sarana pendukung jalan usaha tani; Menyediakan sumber energi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya dari sumber energi terbaharukan dan ramah lingkungan ; Menyelenggarakan penataan ruang yang tidak hanya melihat dari aspek nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (sustainable development); Membangun dan meningkatkan keterkaitan fungsi wilayah antara wilayah inti dan wilayah pinggiran ; Mendorong penguatan kawasan koridor ekonomi pengembangan wilayah ; Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan pada kawasan pulau-pulau terluar perbatasan negara ; Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan pada kawasan perbatasan provinsi dan perbatasan didalam wilayah Sumatera Utara ; Membangun dan meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi berbasis mitigasi bencana ; Menguatkan sistem dan efektivitas penanggulangan bencana; Membangun penguatan peran masyarakat dalam perencanaan pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana

5 Lanjutan....... Mendukung Visi & Misi Gubernur
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Standar Hidup Layak, Kesetaraan Dan Keadilan Serta Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruh bagian wilayah provinsi; Meningkatkan akses pada wilayah terluar, terpencil dan perbatasan ; Menyediakan dan memeratakan fasilitas sarana dan prasarana sosial ekonomi serta kesejahteraan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan, permukiman, sanitasi, bantuan dan lainnya) ; Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja melalui Penguasaan Teknologi; Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan hak anak ; Menyelenggarakan sistem pengendalian kependudukan yang berkualitas.

6 PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bangunan Gedung

7 PRIORITAS KEGIATAN PERCEPATAN PENYELESAIAN RTRW KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN PENGURANGAN LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN & PERDESAAN PENINGKATAN AKSES LINGKUNGAN KAWASAN EKONOMI STRATEGIS PENINGKATAN LAYANAN AIR MINUM &SANITASI (DRAINASE, AIR LIMBAH, PERSAMPAHAN) MENDUKUNG DAN MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN NASIONAL DI DAERAH

8 BEBERAPA INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG CIPTA KARYA
Awal Akhir Pengurangan luas kawasan kumuh 1792 ha 792 ha Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 14,27 % 9 % Peningkatan Akses Air Minum Perpipaan 15,25 % 30 % Peningkatan cakupan layanan persampahan 34 % 55 % Peningkatan cakupan layanan air limbah KK KK Peningkatan jalan poros pendukung kegiatan ekonomi 22,5 km 126 km

9 Kriteria Prioritas Pembangunan berbasis kawasan (Prioritas di Pusat Kegiatan Wilayah & Kawasan Strategis Provinsi) Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal Mendukung pembangunan di Pusat Kegiatan Nasional, Kawasan Strategis Nasional serta Kawasan MP3EI Mendukung percepatan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal

10 Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) PKN : Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW dan PKW Promosi) PKW : Tebingtinggi, Sidikalang, Pematangsiantar, Balige, Rantauprapat, Kisaran, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Sibolga; PKWp: Tarutung dan Tanjungbalai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan strategis nasional pada wilayah provinsi terletak di kawasan perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo), Kawasan Danau Toba, dan Kawasan Perbatasan Luar Negara (Pulau Berhala di Kab. Serdang Bedagai)

11 Struktur Kota-Kota di Wilayah Sumatera Utara
PKN PKW PKL MEDAN TEBING TINGGI PANGKALAN BRANDAN AEK NABARA PORSEA BINJAI PEMATANGSIANTAR STABAT KOTAPINANG DOLOK SANGGUL DELI SERDANG SIDIKALANG PERBAUNGAN GUNUNG TUA SIBORONG-BORONG KARO KISARAN SEI RAMPAH SIPIROK KABANJAHE RANTAUPRAPAT LIMAPULUH BATANG TORU BERASTAGI BALIGE INDRAPURA SIABU MEREK PADANGSIDIMPUAN PERDAGANGAN KOTANOPAN TIGA BINANGA SIBOLGA SARIBUDOLOK NATAL KUTABULUH GUNUNGSITOLI PEMATANG RAYA PANYABUNGAN SALAK PKWp: PARAPAT SIBUHUAN GIDO TARUTUNG SIMPANG EMPAT PANDAN LOTU TANJUNGBALAI AEK KANOPAN BARUS TELUKDALAM LABUHAN BILIK PANGURURAN LAHOMI

12 Kawasan Strategis Nasional & Kawasan Strategis Provinsi
FUNGSI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL & MP3EI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI EKONOMI MEBIDANGRO KAWASAN AGROPOLITAN KEK SEI MANGKEI SIMALUNGUN-BATUBARA-ASAHAN LABUHAN BATU DAN SEKITARNYA PANTAI BARAT KEPULAUAN NIAS LINGKUNGAN DANAU TOBA LEUSER-BAHOROK (Kawasan Ekosistem Leuser) HUTAN BATANG TORU TN BATANG GADIS BUDAYA KAWASAN SITUS BERSEJARAH KOTA MEDAN-DELI SERDANG KAWASAN SITUS CANDI/BIARA DI PADANGLAWAS DAN PADANGLAWAS UTARA KAWASAN TRADISIONAL BAWOMATALUO KAWASAN RELIGI /BERSEJARAH BARUS KAWASAN RELIGI /BERSEJARAH PUSUK BUHIT HANKAM PERBATASAN LUAR NEGARA (PULAU BERHALA)

13 Bentuk Kegiatan Prioritas
Penyusunan Roadmap Sanitasi Penyusunan RP3KP Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Revitaliasi/Peremajaan kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase Pembangunan SPAM Regional di Kawasan Mebidangro dan Danau Toba Peningkatan layanan Air Limbah Regional di Mebidangro Pembangunan dan Operasionalisasi TPA Regional, khususnya di Aek Nabobar (Tapanuli Tengah-Sibolga) Fasilitasi Penyusunan RISPAM di Kab/Kota Pengurangan luas genangan di kawasan permukiman dan akses-akses ekonomi strategis

14 STATUS RTRW KAB/KOTA NO TA STATUS 1 Kota Medan PERDA NO. 13 TAHUN 2011
Kota Binjai PERDA NO. 12 TAHUN 2011 3 Kota Gunung Sitoli PERDA NO. 12 TAHUN 2012 4 Kabupaten Simalungun PERDA NO. 10 TAHUN 2012 5 Kota Pematangsiantar PERDA NO. 1 TAHUN 2013 6 Kota Tebing Tinggi PERDA NO. 4 TAHUN 2012 7 Kota Tanjung Balai PERDA NO. 2 TAHUN 2013 8 Kabupaten Serdang Bedagai PERDA NO. 12 TAHUN 2013 9 Kabupaten Batubara PERDA NO. 10 TAHUN 2013 10 Kabupaten Tapanuli Tengah PERDA NO. 8 TAHUN 2013 11 Kabupaten Langkat PERDA NO. 9 TAHUN 2013 12 Kabupaten Asahan 13 Kabupaten Nias PERDA NO. 1 TAHUN 2014 14 Kabupaten Dairi PERDA NO. 7 TAHUN 2014 15 Kota Padangsidimpuan PERDA No. 4 TAHUN 2014 16 Kabupaten Nias Utara PERDA NO. 1 TAHUN 2015 17 Kabupaten Labuhan Batu Utara Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur 18 Kabupaten Padang Lawas Utara 19 Kabupaten Nias Barat 20 Kabupaten Nias Selatan 22 Kabupaten Labuhan Batu Proses SK Evaluasi Gubernur 21 Kota Sibolga 23 Kabupaten Pakpak Bharat Evaluasi Teknis 24 Kabupaten Mandailing Natal 25 Kabupaten Humbang Hasundutan 26 Kabupaten Tapanuli Utara 27 Kabupaten Tobasa Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur 28 Kabupaten Samosir 29 Kabupaten Padang Lawas 30 Kabupeten Labuhan Batu Selatan 31 Kabupaten Tapanuli Selatan 32 Kabupaten Karo 33 Kabupaten Deliserdang

15 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan Penyediaan rumah susun bagi masyarakat di perkotaan dan pekerja industri Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

16 PETA STATUS LAYANAN AIR MINUM (PERPIPAAN)
Zona Kabupaten/Kota Hijau Medan,Pematangsiantar, Sibolga Kuning Tanjungbalai dan Nias Merah 28 kabupaten kota lainnya Kondisi layanan air minum perpipaan di Sumatera Utara masih sangat rendah Pengembangan SPAM Regional berbasis kawasan di Kws Mebidangro dan rencana pengembangan di Kws Danau Toba, Tanjungbalai-Asahan, Pematangsiantar-Simalungun, Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan, Sibolga-Tapanuli Tengah, dan Gunungsitoli-Nias Pengembangan SPAM IKK dan wilayah-wilayah rawan air, pesisir dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

17 PETA STATUS LAYANAN AIR LIMBAH
IPAL Cemara (Mebidangro) IPAL Ajibata (Kws Danau Toba) Tingkat layanan air limbah terpusat masih sangat rendah. Peningkatan cakupan layanan IPAL Cemara meliputi sebagian Kota Medan dan sebagian Deli Serdang Peningkatan cakupan layanan IPAL Ajibata dalam penanganan air limbah di kawasan Danau Toba

18 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Tahun Kab/Kota Status 2010 Toba Samosir Deli Serdang Tebing Tinggi Sudah selesai menyusun BPS, SSK, dan MPS Tahapan Implementasi 2011 Tanjung Balai Karo 2012 Binjai Pematangsiantar Sudah selesai menyusun BPS, SSK Tahapan penyusunan MPS 2013 Humbang Hasundutan Tahapan penyusunan BPS, SSK 2014 13 kab/kota : Asahan, Langkat, Dairi, Padanglawas Utara, Tapanuli Utara, Nias, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, Samosir, Sibolga dan Padangsidimpuan 2015 Padang Lawas Tebingtinggi 13 kab/kota lanjutan 2014 Penyusunan BPS dan SSK Updating SSK MPS

19 PETA RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN PERSAMPAHAN
Prioritas pembangunan TPA Regional TPA Regional Mebidangro TPA Regional Sergai-Tebing Tinggi TPA Regional Asahan-Tanjungbalai TPA Regional Simalungun-Pematangsiantar TPA Regional Tapteng-Sibolga TPA Regional Tapsel-Padangsidimpuan TPA Regional Kepulauan Nias

20 DRAINASE Pengembangan jaringan drainase permukiman dan lokasi akses ekonomi strategis untuk mengurangi volume dan lama genangan Peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi antara drainase primer, sekunder dan tersier Pemeliharaan kualitas jaringan drainase, khususnya di kawasan pusat kota dan permukiman

21 ARAHAN SINERGITAS PROGRAM/KEGIATAN APBN &APBD (PROVINSI & KABUPATEN/KOTA)
Peningkatan sinkronisasi kegiatan pendanaan APBN dengan berpedoman pada RPJMN (Nawacita) Perlu senantiasa dilakukan komunikasi dan koordinasi intensif antara Bappeda dengan SKPD Dinas Ke-PU-an Perlu peningkatan pemahaman terhadap arahan kegiatan prioritas pembangunan Perlu peningkatan kerjasama antara kegiatan APBN dan APBD Provinsi maupun Kab/Kota Perlu penyiapan dokumen pendukung perencanaan sektoral di Provinsi dan Kab/Kota, spt. RTRW, RPI2JM, Perda Bangunan Gedung, SSK, RISPAM, RP3KP, dll Perlu penyiapan berbagai dokumen pendukung kegiatan (readyness criteria) spt. FS, MasterPlan, DED, dll.

22 Arahan Strategis Bidang Penataan Ruang & Permukiman
Tata Ruang sebagai pemberi arah prioritas spasial lokasi pembangunan Perencanaan dan Pembangunan berbasis pengembangan kawasan, difokuskan pada: Mendukung terwujudnya Kawasan Strategis Nasional dan peningkatan peran Pusat Kegiatan Nasional Menguatkan peran Pusat Kegiatan Wilayah dan melaksanakan percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Provinsi dan kawasan pendukungnya Mendorong penguatan peran Pusat Kegiatan Lokal dan terwujudnya Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan pendukungnya

23 Membangun basis data geospasial
Lanjutan Membangun basis data geospasial Untuk daerah yang telah memiliki Perda RTRW: Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Penyusunan RTR Kawasan Strategis Untuk daerah yang belum memiliki Perda RTRW: Membangun komunikasi intensif dengan DPRD Melakukan penguatan data

24 SEKIAN & TERIMA KASIH