PENGAWASAN DPRD DALAM PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015

Presentasi berjudul: "PENGAWASAN DPRD DALAM PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015"— Transcript presentasi:

1 PENGAWASAN DPRD DALAM PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015
BIMTEK DPRD - KOTA MALANG PENGAWASAN DPRD DALAM PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015 M MAS'UD SAID ASISTEN STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

2 BAGIAN 1 BASIS PEMIKIRAN DAN ACUAN POKOK 2

3 KODE 8 MISI BESAR MDG'S PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN
PROGRAM 1 PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN PROGRAM 2 PENGUATAN CAPAIAN PENDIDIKAN DASAR BAGI SEMUA ANAK PROGRAM 3 KESAMARATAAN GENDER DAN KEBERPIHAKAN KEPADA PEREMPUAN PROGRAM 4 MENEKAN ANGKA KEMATIAN BAYI , MENINGKATKAN KESEHATAN BAYI PROGRAM 5 MENINGKATKAN KESEHATAN IBU DAN MENEKAN KEMATIAN IBU SAAT MELAHIRKAN PROGRAM 6 MEMERANGI HIV AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT LAINNYA PROGRAM 7 PEMBANGUNAN BERKELAJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) PROGRAM 8 PENINGKATAN KERJASAMA GLOBAL DEMI DAN UNTUK PEMBANGUNAN 3

4 Global Perspective to Development: There has been (moral) questions to the global economic development - COLLECTIVE RESPONSIBILITY: ,“We have collective responsibility to uphold the principles of human dignity, equality and equity at the global level” (United Nation, Millennium Declaration, September 2000, Signed by the 189 UN member countries)‏

5 A DUTY OF ALL OF US , MOST VULNERABLE
Statement 2: “As leaders we have a duty therefore to all the world’s people, especially that most vulnerable, in particular, the children of the world, to whom the future belongs.” (United Nation, Millennium Declaration, September 2000, Signed by the 189 UN member countries)‏

6 Voices of the Poor: What is the Poverty - 1
“When one is poor, she has no say in public, she feels inferior. She has no food, so there famine in her house, no clothing, and no progress in her family” (said a poor woman from Uganda)‏

7 BEBERAPA RPJMD MENGAMANATKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN PENGURANGAN KEMISKINAN, PENGGULANGAN KELAPARAN PROGRAM WAJIB BELAJAR – BEASISWA – BIAYA SEKOLAH – BIAYA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT TERMASUK JAMINAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN BAYI. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, LAINNYA

8 DIASUMSIKAN MALANG KE DEPAN MEMILIKI KOMITMEN LEBIH KUAT KPD MDG'S
BAGIAN 2 SCENARIO DIASUMSIKAN MALANG KE DEPAN MEMILIKI KOMITMEN LEBIH KUAT KPD MDG'S 8

9 SCENARIO UMUM PENGUATAN PRIORITAS PROGRAM PENGUATAN INSTITUSI
ITEMISASI YG BENAR, KETEPATAN DAN KECERMATAN PILIHAN KESESUAIAN ANTARA APA YG DIKEHENDAKI PEMDA DAN WALIKOTA DENGAN KEBUTUHAN RIIL PENGUATAN INSTITUSI ORGANISASI HARUS KETEMU “ORANGNYA “ EVALUASI SERIUS PROSES BENAR, HASIL BENAR SCENARIO UMUM OPTIMALISASI PENDANAAN APBD PENGANGGARAN YG TEPAT KESEIMBANGAN ANGGARAN KUATKAN BELANJA LANGSUNG PENGUATAN EKSEKUSI DI LAPANGAN EVALUASI SUBSTANSIAL LAWAN DARI PROSEDURAL PELAKSANAAN OPTIMAL LAWAN DARI “SEPERTI BIASANYA” PENGUATAN KERJASAMA KERJASAMA ANTARA DAERAH KERJASAMA DG PEMERINTAH LBH TINGGI BKKBN, TNI, DENGAN SWASTA 9

10 VISUALISASI PROSES PENGAWASAN
GOAL RENCANA PENCAPAIANJ MDGS ORGANISASI OBYEK SISTEM KERJA DURASI WALIKOTA PANSUS ? TIM KHUSUS PEMDA MOU PERDASUS PENDANAAN DPRD STANDARDISASI DAN LEGALITAS PELAKSANAAN EVALUASI PENCAPAIAN MDS KOTA MALANG 2017 10

11 SCENARIO PROGRAM UTAMA 1 “PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN ”
Penyempurnaan Data Keluarga Miskin Penyempurnaan Metode Penganggaran Penyempurnaan Sistem Komunikasi Pemda- Keluarga Miskin Pengembangan Sistem Eksekusi Penguatan Lembaga Pelaksana Khusus Pengentas Kemiskinan dan Kelaparan Kodifikasi dan Penulisan Profile Keluarga Miskin Proliferasi Kegiatan dan Paket Pengentasan Kemiskinan 11 11

12 SCENARIO PENDANAAN PROGRAM UTAMA 1
BERSUMBER DARI APBN, BUMN, KEMENTRIANM APBD DAN PENDANAAN LAIN YANG SAH BERSUMBER PADA DANA NON NEGARA SEKTOR USAHA DAN INDUSTRI BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR DERMAWAN NASIONAL, DERMAWAN REGIONAL, DERMAWAN LOKAL BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL, LEMBAGA DONOR REGIONAL 12

13 SCENARIO PENGUATAN ISNTITUSI ORGANISASI KHUSUS PENGURANGAN KEMISKINAN
PENGUATAN LEMBAGA SETINGKAT SEKDA PENGUATAN TINGKAT DINAS DINAS PENGUATAN TINGKAT KOORDINATOR PENGUATAN LEMBAGA PELAKSANA ============================================================================ DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN DINAS SOSIAL, PKK – DHARMA WANITA ? PENGUATAN BADAN OTONOM PENGENTASAN KEMISKINAN PERLUASAN DAN PENGUATAN DI TINGKAT RW INDUK ORGANISASI S INSTITUSI PENDUKUNG PELAKSANA 13

14 Integrasi Kegiatan Kerjasama
PERBANKAN - BI PENGUASAHA SALEH LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL LEMBAGA DONOR NASIONAL ORMAS BESAR PERUSAHAAN NASIONAL PERUSAHAAN REGIONAL CSR LEMBAGA DAKWAH LEMBAGA PENDIDIKAN PEMERINTAH BATU- KAB MALANG TNI – POLRI PEMPROP JATIM KEMENTRIAN NEGARA LEMBAGA NEGARA NON DEPERTEMEN KEMENTRIAN KESEHATAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN 14

15 PENGUATAN ORGANISIASI
DPRD WALIKOTA UNSUR UTAMA UNSUR TEKNOKRATIS TECHNO STRUCTURE MIDLLE LINE SUPPORT INSTITUTION BAPPEDA SEKDA PERSONIL KEUANGAN UMUM OPERATING CORE BADAN OTONOM PELAYANAN DASAR SEKTOR UNGGULAN 15

16 PENGUATAN KAPASITAS CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI
CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN 16

17 PENGUATAN CAPAIAN MELALUI PENGUATAN ORGANISASIONAL
17

18 JARINGAN KANTOR BANK DI WILKER KBI MALANG JARINGAN KANTOR BANK UMUM
No. Wilayah Kantor Cabang (KC) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kas (KK) Unit (KU) Total Jaringan kantor 1. Kota Batu 1 7 3 14 2. Kota Malang 33 43 19 109 3. Kab. Malang 32 16 80 4. Kota Pasuruan 4 8 2 5 5. Kab. Pasuruan 21 17 41 6. Kota Probolinggo 7. Kab. Probolinggo 15 27 8. Kab. Lumajang 10 22 38 50 132 53 112 347 18

19 RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG (15 Thn )
JANGKA MENENGAH ( 5 Thn ) RENCANA PROGRAM KERJA TAHUNAN ( 2013 ) 19

20 11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
DAERAH 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2. PENDIDIKAN 3. KESEHATAN 4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5. KETAHANAN PANGAN 6. INFRASTRUKTUR 7. IKLIM INVESTASI DAN USAHA 8. ENERGI 9. LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA 10. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI 11. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAS DAN PASCA KONFLIK 20

21 PROGRAM PRO RAKYAT PROGRAM PRO RAKYAT 4 KLUSTER KLUSTER 1
BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL RUMAH TANGGA MISKIN KLUSTER 2 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PROGRAM PRO RAKYAT 4 KLUSTER KLUSTER 3. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MELALUI 7 BANK NASIONAL KLUSTER 4. RUMAH MURAH KENDARAAN MURAH AIR MINUM LISTRIK MURAH 21

22 SEKARANG SDH PADA PERSIAPAN PASCA MDS
Pertama, Mengakhiri kemiskinan; Kedua, Meningkatkan pemberdayaan wanita dan mencapai kesetaraan gender; Ketiga, Menyediakan pendidikan berkualitas dan suasana belajar seumur hidup; Keempat, Memastikan kesehatan yang layak; Kelima, Ketahanan pangan dan tercukupinya nutrisi; Keenam, Mencapai akses air minum dan sanitasi. Ketujuh, Menjaga keberlanjutan ketersediaan energi; Kedelapan, Penciptaan lapangan kerja, mata pencarian keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi yang adil; Kesembilan, Pengelolaan aset sumber daya alam secara berkesinambungan; Kesepuluh, Pemastikan terciptanya tata kelola yang efektif di pemerintahan dan lembaga; Kesebelas, Terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan damai; Keduabelas, Menciptakan lingkungan yang berdaya dengan pendanaan jangka panjang.

23 PENGAWASAN DPRD DAN MASYARAKAT
MENGIDENTIFIKASI MASALAH DAN MELAKUKAN EVALUASI SECARA OBYEKTIF DIDUKUNG DATA DAN FAKTA LAPANGAN. MEMERIKSA KEMBALI KEBENARAN DAN KEHANDALAN DATA DAN INFORMASI LAPORAN PEMERINTAH. KARENA ITU MERUPAKAN BAGIAN PERTANGGUNG JAWABAN EKSEKUTIF (DINAS) (UU No. 15 Tahun 2004 DAN PP NO. 3 / 2007) 23

24 Kebijakan Negara dan Kemiskinan (Turkewitz 2001 dalam SMERU, 2003)
Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu regim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan. a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi; b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek huruf orang dewasa; c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian bayi; d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita.