RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN

Presentasi berjudul: "RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019

2 Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN 2.1 Visi Kementerian Kesehatan 2.2 Misi Kementerian Kesehatan 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan 3.3 Kerangka Pendanaan 3.4 Kerangka Regulasi BAB IV PENUTUP

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.1. a Upaya Strategis Kementerian Kesehatan

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1.b. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

5 BAB I PENDAHULUAN 1.2. Potensi dan Permasalahannya
1.2.a Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia KONDISI UMUM: AKI cenderung meningkat Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kota-desa Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

6 1.2.a. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia (lanjutan)
PERMASALAHAN Keberlangsungan pelayanan (continuum of care) kurang terjaga Cakupan kunjungan dan persalinan oleh tenaga kesehatan tinggi tetapi kualitas persalinan belum memadai (obat, alat dan tenaga) Cakupan KI, K4, linakes meningkat, tetapi kelahiran di faskes hanya 36,8% Anemia remaja putri usia th: tidak hamil 46,6%; hamil 38,8% Fasilitas dan tenaga : Sebagian besar kab/kota belum memenuhi standar jumlah Puskesmas PONED, Hanya 7,6% RS PONEK memenuhi semua standar Kurang tenaga dokter di Puskesmas dan spesialis di Rumah Sakit TANTANGAN Peningkatan keberlangsungan pelayanan kesehatan (continuum of care), termasuk peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga dan fasilitas layanan kesehatan, Perbaikan gizi remaja perempuan dan ibu hamil, Pengembangan pelayanan kesehatan berkualitas bagi lansia.

7 1.2.b. PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT
KONDISI UMUM: Beban ganda masalah gizi anak Kekurangan gizi meningkat (underweight, stunting, wasting) Gizi lebih (kegemukan dan obesitas) meningkat Beban ganda gizi terjadi pada penduduk miskin dan kaya Keamanan pangan Kegemukan dan Obesitas pada dewasa: Faktor resiko peyakit tidak menular (gula darah, tekanan darah, dll) Pemasalahan Gizi Mikro: anemia, kekurangan kalsium, Perilaku Masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, higine dan pengasuhan yang belum mendukung TANTANGAN Intervensi spesifik gizi (misalnya besi folat, garam beryodium, makanan tambahan) belum optimal Surveilans dan pemantauan status gizi (mis: penimbangan, penanganan gizi kurang, pemetaan rawan pangan dan gizi) melemah Koordinasi dan integrasi ntervensi sensitif (lintas sektor) belum optimal Peran upaya kesehatan berbasis masyarakat)

8 1.2.b. Perbaikan Status Gizi Masyarakat (lanjutan)
TANTANGAN Peningkatan surveilans termasuk pemantauan status gizi Peningkatan intervensi gizi spesifik dalam perbaikan gizi pada 1000 HPK (hari pertama kehidupan) termasuk penanganan kelebihan gizi, Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penanganan gizi kurang dan gizi buruk termasuk jumlah dan kualitas tenaga kesehatan bidang gizi, dan pemberdayaan UKBM Penguatan koordinasi pusat-daerah dan integrasi lintas sektor Pemilihan intervensi spesifik sesuai target: Stunting Baduta Undrweight Balita ???? PMT, ? Gizi Ibu, remaja Gizi Ibu, remaja, PMT? Gizi Ibu, remaja, ASI, MP-ASI

9 1.2.c PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PERMASALAHAN Transisi epidemiologi: peningkatan kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular masih cukup tinggi, PTM berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di Indonesia (2013), Peningkatan faktor resiko (seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan kegemukan), Penyakit menular masih menjadi masalah besar terutama TB, malaria, HIV/AIDS, diare, Prevalensi TB paru yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 0,4 persen (Riskesdas 2013) Annual Paracite Index (API) sebesar 1,14 per penduduk (Laporan Kemenkes 2013) Jumlah Kasus HIV sebesar kasus (Laporan Kemenkes 2013) Period prevalence diare pada semua kelompok umur sebesar 7 persen (Riskesdas 2013) Neglected diseases masih terjadi di Indonesia: prevalensi kusta 9,6 per penduduk (2012) dan kasus filariasis (2012), Ancaman penyakit menular dari negara lain (Polio, SARS, Flu Burung, MERS, dll), Penduduk tanpa akses terhadap terhadap air minum dan sanitasi layak masih tinggi. Tahun 2013, penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum dan sanitasi layak adalah 66,8 persen dan 59,8 persen TANTANGAN Peningkatan survailans dan tata laksana kasus penyakit menular dan tidak menular, Peningakatan upaya pencegahan kejadian luar biasa (KLB), Penurunan berbagai faktor resiko penyakit dan perbaikan kesehatan lingkungan, Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi.

10 1.2.d Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Beban ganda : Penyakit tidak menular naik, penyakit menular masih tinggi Peningkatan ini sejalan peningkatan faktor resiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan kegemukan, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok Perubahan rangking beban akibat penyakit* di Indonesia Sumber: Global Burden of Disease, 2010. *) Beban akibat penyakit (burden of disease) dihitung sebagai DALYs (Disability adjusted life years), yaitu tahun yang hilang akibat kematian dan kecacatan akibat penyakit

11 1.2.d Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama untuk penduduk di daerah DTPK Kualitas pelayanan yang belum optimal karena ketiadaan standar standar guideline pelayanan kesehatan (clinical guideline), dan sistem informasi (seperti medical record dan informasi kepada pasien) Sistem akreditasi pelayanan kesehatan puskesmas, klinik mandiri dan rumah sakit belum berjalan Peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif yang masih rendah Sistem rujukan belum optimal Keterbatasan pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana TANTANGAN Pemenuhan sarana, alat kesehatan dan obat serta peningkatan kompetensi petugas di fasilitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan (termasuk sistem rujukan, sistem informasi, medical record, sistem akreditasi)

12 Kesiapan Pelayanan Kesehatan
Fasiitas kesehatan perlu dilengkapi dengan sarana, alat kesehatan, obat, tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan Indikator Capaian Jumlah tempat tidur rawat inap per penduduk 12,6% Jumlah admission per penduduk 1,9% Rata-rata bed occupancy rate 65% Persentase Rumah Sakit Kab/Kota mampu PONEK 25% Kesiapan Pelayanan Umum di Puskesmas 71% Kesiapan pelayanan PONED di Puskesmas 62% Kesiapan Pelayanan Penyakit tidak menular di Puskesmas 79% Kesiapan Pelayanan PONEK di RS Pemerintah 86% (Sumber: WB berdasarkan data Rifaskes, 2011)

13 1.2.e. Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah masih kurang, dari Puskesmas: 380 puskesmas tanpa dokter 2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes Mutu belum memadai Jenis Nakes per penduduk Status Target 2019 Dokter Umum 13,7 45 Dokter Gigi 4,3 13 Perawat 89,9 180 Bidan 49,9 120 Jumlah (%) Ners D3 Keperawatan D3 Kebidanan dr drg Rata2 48.0 43.0 41.1 65.8 Tertinggi 77.8 73.3 72.2 Terendah 13.3 10.0 7.8 Skor kelulusan 44.0 37.5 40.1 62.0 53.8 Lulus 63.0 67.5 53.5 71.3 76.0 TANTANGAN Menjamin kecukupan dengan meningkatan keselarasan dalam produksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas dan kinerja tenaga kesehatan Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatkan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan

14 1.2.f. Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan
Pemenuhan standar mutu, khasiat dan keamanan: Obat mencapai 96,8%; alat kesehatan % (2011) Tetapi bersertifikasi GMP dan CPOB baru 78,22% (sarana produksi obat) dan 78,18 % (sarana produksi alkes dan PKRT) (2013 Ketersediaan, obat dan vaksin: 96,93% (2013) Tetapi sangat tinggi : 13 propinsi > 100 persen; beberapa propinsi < 80 % Penggunaan obat generik 96,1% (Puskesmas) dan 74,89% (Rumah Sakit) Penggunaan obat rasional 61,9 % dan pengetahuan masyarakat mengenai obat generik rendah Instalasi farmasi kabupaten/kota telah memenuhi standar 71,63% Tetapi kesesuaian pelayanan kefarmasian dengan standar baru 35,3% (RS) dan 25,0 % (Puskesmas). TANTANGAN Peningkatan peresepan, penggunaan dan pengetahuan masyarakat mengenai obat generik dan obat rasional Penetapan dan pengendalian harga obat melalui berbagai insentif fiskal dan finansial Pengurangan ketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan luar negeri Pengembangan obat tradisional

15 1.2.g Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Banyaknya kebijakan publik yang tidak berwawasan kesehatan Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik. Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan TANTANGAN Meningkatkan promosi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Meningkatkan dukungan terhadap penyediaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partispiasi UKBM Mendorong peningkatan promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan

16 1.2.h. Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi
Permasalahan Ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik namun masih didukung sistem informasi yang masih lemah Kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal Sikroninasi perencanaan pembangunan yang lemah antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN) TANTANGAN Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan program Menguatkan sistem informasi kesehatan sebagai bagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana Mengembangan manajemen terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang tepat, efektif, dan efisien Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Kesehatan Ibu dan Anak

17 1.2.i Pembiayaan Kesehatan
Ketersediaan data untuk mendukung evidence- based planning cukup baik, tetapi dukungan sistem informasi untuk dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan kesehatan masih lemah Kenaikan pengeluaran kesehatan, tidak mungkin dihindari: Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN) Transisi epidemiologi: biaya penanganan penyakit tidak menular mahal Peningkatan teknologi kesehatan Allocative efficiency masih kurang, misalnya sebagian besar dana mengarah pada upaya kuratif Technical efficiency, alokasi kegiatan dalam masing-masing program-program Belum dimanfaatkannya instrumen sistem pembayaran kepada provider JKN sebagai Strategic Purchasing untuk mendorong kebijakan nasional Persentase pengeluaran kesehatan total (Toal Health Expenditure) terhadap PDB di beberapa negara Asia, 2011 Pengeluaran kesehatan total Indonesai baru mencapai 2,9 persen dari PDB atau sekitar USD 95 per kapita per tahun Dari total pengeluaran tersebut, sebagian besar merupakan pengeluaran masyarakat yang terdiri dari swasta dan out of pocket

18 Rangkuman Isu Strategis
Peningkatan Status Kesehatan pada setiap kelompok usia Peningkatkan Status Gizi Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) & Penyehatan lingkungan Penguatan Sistem Kesehatan Peningkatan Akses dan mutu yankes

19 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN
2.1 Visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Masyarakat Sehat dan Berkeadilan” 2.2 Misi Kementerian Kesehatan Menjamin pengelolaan kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan berkesimbungan Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas sumber daya kesehatan Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih 2.3 Tujuan 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya social and financial risk protection

20 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN
2.4 Sasaran Strategis T1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat SS1. Menurunnya angka kematian ibu per kelahiran hidup dari 359 menjadi 231 SS2. Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24,2 SS3. Menurunnya angka kematian neonatal dari …. menjadi … SS4. Menurunnya angka kematian balita dari …. menjadi T2. Meningkatnya social and financial risk protection SS1. Meningkatnya penduduk yang terdaftar pada JKN dari 64,7% menjadi 95% SS2. Menurunnya rumah tangga dengan pengeluaran katastropik (JKN) dari 2,7% menjadi 2,2% SS3. Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan dari 7% menjadi 1%

21 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (RPJMN ) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia Meningkatkan Akses dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional

22 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan
Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan: Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Primer dan Rujukan Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat Meningkatkan Status Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri) Meningkatkan efektivitas litbang Meningkatkan integrasi perencanaan, bimtek dan monev Meningkatkan sinergisitas antar K/L, Pusat dan Daerah Meningkatkan Good Corporate Governance Meningkatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi Meningkatkan Kompetensi SDM Kemkes yang berbudaya kinerja

23 Peta Strategi Pencapaian Visi 2019 Kementerian Kesehatan

24 Arah Kebijakan Kemenkes 1: Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Primer dan Rujukan
Strategi Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi fasyankes Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Penguatan Sistem Rujukan Optimalisasi Peran UPT Vertikal Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan Indikator %Kec dengan kesiapan layanan primen % Kab/Kota dengan kesiapan layanan rujukan Jumlah RS yang terakreditasi Jumlah Puskesmas yang terkakreditasi

25 Arah Kebijakan Kemenkes 2: Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Strategi Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat program, terutama obat esensial generik di fasilitas kesehatan Peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi harga obat Peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat dan teknologi Peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan PKRT Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen Indikator Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 80% ketersediaan alat kesehatan poliknik umum Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan Persentase Penggunaan Obat di Rumah Sakit yang mengacu pada Formularium Nasional Persentase Penggunaan Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota yang mengacu pada Formularium Nasional

26 Arah Kebijakan Kemenkes 3: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan
Strategi Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan/DTPK (affirmative policy), Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pengembangan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan, Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan melalui pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer, Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan, Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan. Indikator 1. Persentase Puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan sesuai standar 2. Persentase fasilitas Rumah Sakit yang mempunyai tenaga kesehatan sesuai standar 3. Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi 4. Pengembangan kurikulum pendidikan nakes yang mengacu pada standar nasional dan internasional

27 Arah Kebijakan Kemenkes 4: Meningkatkan perilaku hidup sehat
Strategi Indikator 1.

28 Arah Kebijakan Kemenkes 5: Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
Strategi Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan tumbuh kembang, Peningkatan cakupan dan kualitas paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan dan perbaikan gizi remaja, Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan gizi, sanitasi, higiene, dan pengasuhan, Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi, Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat/UKBM (Posyandu, Poskesdes), termasuk peran dunia usaha, masyarakat madani dan perguruan tinggi, Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi. Indikator Persentase anemia pada ibu hamil Presentasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah ASI ekslusif pada bayi 0-6 bulan Persentase kekurangan gizi pada balita Persentase baduta stunting (pendek dan sangat pendek)

29 Arah Kebijakan Kemenkes 6: Meningkatkan Pengendalian Penyakit
Strategi Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit, Pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah, Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, Penatalaksanaan kasus (penemuan kasus dan pengobatan) dan pemutusan rantai penularan, Peningkatan pengendalian faktor risiko biologi, perilaku dan lingkungan, Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa. Indikator Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan STBM Menurunnya Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) Menurunnya prevalensi tuberculosis (Tb) Jumlah Kab/ kota dengan API < 1 per 1000 penduduk Jumlah provinsi mencapai eliminasi Kusta Jumlah provinsi mencapai eliminasi filariasis

30 Arah Kebijakan Kemenkes 7: Meningkatkan Kesehatan Lingkungan
Strategi Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk penyehatan lingkungan, Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene dan sanitasi, Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyehatan lingkungan, Peningkatan kapasitas tenaga teknis dan pengelola program di daerah. Indikator 1.

31 Arah Kebijakan Kemenkes 8: Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Strategi Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan Pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan Penguatan gerakan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan, swasta, dan civil society dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan pendidikan kesehatan masyarakat Peningkatan upaya promotif dan preventif di setiap program pembangunan kesehatan dan di fasilitas kesehatan Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan Indikator 1. Prevalensi hipertensi (persen) 2. Prevalensi kegemukan dan obesitas penduduk usia 18+ (persen) Persentase penduduk usia 15+ yang merokok ( persen) Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan Jumlah regulasi dalam rangka promosi kesehatan

32 Arah Kebijakan Kemenkes 9: Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri)
Strategi Indikator 1.

33 Meningkatkan efektivitas litbang
Arah Kebijakan Kemenkes 10: Meningkatkan efektivitas litbang Strategi Indikator 1.

34 Arah Kebijakan Kemenkes 11: Meningkatkan integrasi perencanaan, bimtek dan monev
Strategi Indikator 1.

35 Meningkatkan sinergisitas antar K/L, Pusat dan Daerah
Arah Kebijakan Kemenkes 12: Meningkatkan sinergisitas antar K/L, Pusat dan Daerah Strategi Indikator 1.

36 Arah Kebijakan Kemenkes 13: Meningkatkan Good Corporate Governance
Strategi Indikator 1.

37 Meningkatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi
Arah Kebijakan Kemenkes 14: Meningkatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi Strategi Indikator 1.

38 Arah Kebijakan Kemenkes 15: Meningkatkan Kompetensi SDM Kemkes yang berbudaya kinerja
Strategi Indikator 1.